Kunker
Sorotan terbaru dari Tag # Kunker
Politik
Politik
Kunker Komisi IV DPRD Banten, Holding PTPN Perkuat Nilai Tambah Karet Lewat Inovasi Aspal Karet
Bogor, katakabar.com - PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN), salah satu entitas dari Holding Perkebunan Nusantara erima kunjungan kerja (Kunker) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Agenda tersebut dilakukan dalam rangka konsultasi dan diskusi terkait hasil riset serta implementasi aspal karet sebagai solusi peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis guna perkuat sinergi antara lembaga legislatif dan lembaga riset untuk mendorong inovasi berbasis sumber daya dalam negeri, sekaligus menjawab tantangan kerusakan jalan akibat beban lalu lintas berat serta faktor cuaca ekstrem. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Muhammad Nizar, menyampaikan apresiasi atas paparan dan kesiapan PT RPN dalam mengembangkan teknologi aspal karet. “Kunjungan ini relevan dengan tugas dan fungsi Komisi IV yang membidangi lingkungan hidup dan infrastruktur. Kami ingin berdiskusi lebih mendalam mengenai aspal karet, dengan harapan inovasi ini dapat menjadi alternatif solusi yang dapat diterapkan di daerah kami untuk meningkatkan kualitas jalan,” kata Nizar. Sementara, Peneliti PT RPN, Henry Prastanto, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan perhatian Komisi IV terhadap inovasi yang dikembangkan perusahaan. “Kami berharap kunjungan ini dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, sehingga hasil riset dapat diimplementasikan secara lebih luas,” ujar Henry. Henry menjelaskan, penelitian aspal karet di PT RPN telah dimulai sejak tahun 2010 dan kembali diintensifkan pada tahun 2016 seiring dengan tren penurunan harga karet alam yang berdampak pada kesejahteraan petani. Inovasi tersebut menjadi salah satu strategi peningkatan nilai tambah karet melalui diversifikasi pemanfaatan di sektor infrastruktur. “Aspal karet terbukti mampu menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan jalan seperti retak dan gelombang, yang umumnya disebabkan oleh beban lalu lintas berat serta faktor lingkungan. Dengan karakteristik yang lebih elastis dan fleksibel, daya tahan jalan menjadi lebih baik,” ucap Henry. Melalui forum diskusi tersebut, PT RPN menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang konsultasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Teknologi aspal karet diharapkan dapat diadopsi secara lebih luas, termasuk di Provinsi Banten, guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ekonomi karet nasional. Sebagai bagian dari PTPN III (Persero) selaku Holding Perkebunan Nusantara, PT RPN meyakini kolaborasi antara lembaga riset, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mendorong inovasi berbasis sumber daya dalam negeri demi pembangunan yang lebih tangguh dan berdaya saing.
Riau
Riau
Cegah Maladministrasi, Ombudsman RI Bertandang ke Rutan Rengat Inhu
Rengat, katakabar.com - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rengat, Indragiri Hulu (Inhu), terima kunjungan kerja pihak Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Riau, Selasa (4/11) kemarin. Ombudsman kunjungan kerja untuk melakukan penilaian terhadap potensi maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, memastikan seluruh layanan Rutan Rengat telah berjalan sesuai dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Kepala Rutan Kelas IIB Rengat, Dedy Irawan, menyampaikan tim Ombudsman melakukan observasi langsung ke berbagai fasilitas pelayanan publik, termasuk area layanan kunjungan, meja pengaduan masyarakat, serta ruang informasi publik. Lalu, dilakukan sesi wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan, Kepala KPR, dan staf pelaksana terkait mekanisme pemberian layanan, sistem pengaduan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan kepada masyarakat maupun warga binaan. Di kegiatan tersebut tim Ombudsman turut meninjau sejumlah dokumen pendukung, seperti standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta data tindak lanjut pengaduan masyarakat. “Suasana kegiatan berlangsung terbuka dan komunikatif, dengan berbagai masukan konstruktif yang disampaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Rutan Rengat,” ujarnya. Pihaknya mengatakan hal ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik di lingkungan Rutan Rengat.
Riau
Riau
Kunker ke Dinkes Riau, Komisi III DPRD Kepulauan Meranti Fokus Penguatan Tata Kelola dan Layanan KJSU-KIA
Pekanbaru, katakabar.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti bertandang ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau, Selasa (21/10) lalu. Legislator 'Kota Sagu' nama lain dari Kepulauan Meranti di sana untuk memperkuat koordinasi dan mencari solusi terhadap sejumlah persoalan yang dihadapi sektor kesehatan di daerah, khususnya terkait optimalisasi tata kelola rumah sakit, serta pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis. Selain itu, kunjungan ini bahas pengembangan pelayanan unggulan untuk penyakit Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU dan KIA) pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti sekaligus Koordinator Komisi III, Ardiansyah, S.H., M.Si, yang pimpin rombongan bersama Ketua Komisi III, Cuncun, S.E., M.Si, dan diikuti anggota Komisi III lainnya yakni Hj. Ismiatun, S.E., Rosihan Afrizal, S.H., Pazrul Amraini, S.Pd, Dr. H.M. Tofikurrohman, S.Pd., S.H., M.Si, Suzami, Darsini, S.M., Nina Surya Fitri, S.H., M.Kn, serta Elvira Nindia Fradista, S.H. Lewat kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau, Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berharap dapat memperoleh masukan strategis untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan di daerah, terutama dalam meningkatkan mutu dan pemerataan layanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan kepulauan. Adapun tujuan kunjungan tersebut antara lain untuk mengidentifikasi peran Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam peningkatan pelayanan unggulan KJSU-KIA, mempelajari strategi dan kebijakan pengawasan yang diterapkan, serta berkonsultasi mengenai operasional puskesmas pratama, ketersediaan dokter spesialis, dan realisasi anggaran sektor kesehatan. Di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau, Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru itu, diterima sejumlah pejabat eselon di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes),Provinsi Riau. Rombongan Komisi III DPRD Kepulauan Meranti juga bahas upaya optimalisasi tata kelola rumah sakit serta solusi pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, diterima langsung oleh sejumlah pejabat eselon di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun, menyampaikan pertanyaan terkait langkah dan kebijakan pemerintah provinsi dalam mengatasi kekurangan tenaga dokter spesialis di rumah sakit kabupaten. Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, menjelaskan hingga saat ini provinsi masih menghadapi keterbatasan tenaga dokter spesialis di sejumlah bidang, sehingga realisasi penempatan tenaga medis tersebut ke kabupaten/kota masih berjalan lambat. Selain faktor ketersediaan tenaga, persoalan lain muncul dari keterbatasan sarana dan alat penunjang medis di rumah sakit daerah, termasuk di Kepulauan Meranti, yang membuat penempatan dokter spesialis menjadi kurang optimal. “Masalah anggaran njadi kendala utama. Keterbatasan pembiayaan menyebabkan distribusi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, belum bisa merata di seluruh kabupaten, terutama di daerah kepulauan seperti Meranti,” ujar perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau. Komisi III DPRD Kepulauan Meranti berharap hasil kunjungan ini menjadi bahan penting penyusunan kebijakan daerah, terutama untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan mendorong pemerataan tenaga medis di wilayah terpencil dan perbatasan. Di sesi lanjutan kunjungan kerja, Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan sejumlah pertanyaan strategis terkait peningkatan mutu pelayanan kesehatan, terutama pelayanan unggulan KJSU-KIA di fasilitas kesehatan daerah. Anggota Komisi III menyoroti pentingnya langkah konkret agar program pelayanan unggulan tersebut dapat segera terealisasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Lantas, perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau menerangkan, diperlukan pembekalan dan kerja sama lintas sektor untuk mendukung pengembangan layanan unggulan tersebut. “Diperlukan pelatihan bagi tenaga kesehatan, pembekalan pemahaman yang mendalam mengenai konsep pelayanan unggulan, serta dukungan anggaran khusus untuk peningkatan kualitas layanan. Selain itu, sosialisasi bertahap juga sangat penting agar pemahaman terhadap program KJSU-KIA dapat merata di seluruh fasilitas kesehatan,” terangnya. Saat nggota dewan juga mempertanyakan penyerapan anggaran dan komunikasi dua arah antara Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pihak dinas menjelaskan koordinasi selama ini berjalan baik, tetapi pelaksanaan program di daerah masih terkendala efisiensi anggaran nasional dan padatnya tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi yang menaungi seluruh rumah sakit di Riau. “Komunikasi tetap terjalin, hanya saja banyak program yang belum terealisasi maksimal karena keterbatasan anggaran dan prioritas kegiatan di tingkat provinsi,” ucap perwakilan dinas. Komisi III DPRD Kepulauan Meranti juga menanyakan langkah percepatan operasional Puskesmas Pratama, yang hingga kini belum berjalan optimal. Menjawab itu, Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa ada sejumlah syarat administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten sebelum puskesmas tersebut dapat beroperasi. “Paling utama adalah pembentukan struktur organisasi Puskesmas Pratama. Itu merupakan syarat mutlak agar bisa beroperasi. Di mana minimal harus tersedia dokter spesialis di poli umum serta komitmen tenaga ASN maupun honorer yang fokus melayani masyarakat di puskesmas tersebut,” tuturnya. Lalu anggota dewan mengangkat isu kualitas pelayanan dan ketersediaan alat kesehatan di rumah sakit daerah yang dinilai masih kurang memadai. Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembekalan rutin bagi tenaga medis, disertai dengan pengawasan berkelanjutan terhadap pengelolaan rumah sakit. “Untuk kebutuhan alat kesehatan, dinas kesehatan kabupaten harus terus berkoordinasi dengan mitra maupun dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau agar kebutuhan alat penunjang medis dapat terpenuhi sesuai prioritas,” bebernya Komisi III DPRD Kepulauan Meranti menilai hasil kunjungan ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan ke depan, agar pelayanan kesehatan di Kepulauan Meranti dapat meningkat, terutama menghadirkan layanan unggulan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah perbatasan dan kepulauan. Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti ke Dinas Kesehatan Provinsi Riau menghasilkan banyak wawasan, dan praktik baik (best practices) yang dapat dijadikan rujukan dalam peningkatan mutu layanan kesehatan di daerah. Kegiatan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, antara lain optimalisasi tata kelola rumah sakit, solusi pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, serta pengembangan pelayanan unggulan (KJSU-KIA pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan kapasitas tenaga kesehatan, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dalam merealisasikan program-program prioritas tahun 2026. “Kami akan terus berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar program kesehatan di Meranti dapat berjalan lebih optimal. Fokus kami adalah pada peningkatan SDM kesehatan, pelayanan unggulan, serta percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis,” imbuhnya. Kunjungan Komisi III DPRD Meranti ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan fungsi pengawasan terhadap mutu layanan rumah sakit daerah. Melalui dialog dan diskusi bersama pihak provinsi, para anggota dewan memperoleh berbagai informasi, pengalaman, dan praktik terbaik yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran di bidang kesehatan. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Cun Cun, S.E., M.Si, menyampaikan hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk mendorong kebijakan yang lebih efektif di tingkat daerah. “Banyak hal yang bisa kami pelajari dari pertemuan ini, terutama terkait model tata kelola rumah sakit yang efektif serta strategi pengembangan layanan unggulan kesehatan. Kami berharap hasil kunjungan ini bisa diimplementasikan dalam program-program daerah ke depan,” timpalnya.
Riau
Riau
Komisi I DPRD Kepulauan Meranti Bahas Regulasi Honorer dan PPPK ke BKN Regional XII Riau
Selatpanjang, katakabar.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti kunjungan kerja ke Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Riau. Kunjungan ini tindak lanjut dari berbagai regulasi terbaru pemerintah pusat terkait tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, serta mekanisme pengangkatan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan daerah. Pertemuan di lantai 2 Ruang Rapat Kanreg BKN XII itu cukup serius tetapi penuh keakraban. Rombongan Komisi I DPRD Kepulauan Meranti dipimpin Ketua Komisi I, H Hatta, didampingi Wakil Ketua DPRD, Antoni Shidarta, Wakil Ketua Komisi I, T Zulkenedi Yusuf, Sekretaris Komisi I, Dyan Desemanengsih, serta anggota komisi lainnya, TK Mohd Nasir, Siswanto, Jonny Katan, Eka Yusnita, H. Idris, dan Noli Sugiharto. Kedatangan rombongan disambut Indra Jaya, SE., M.Si, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Regional XII BKN, bersama jajaran tim teknis BKN. Di pertemuan itu, pihak BKN menyampaikan berbagai kebijakan terbaru yang tengah disiapkan pemerintah terkait status tenaga honorer dan arah kebijakan rekrutmen ASN ke depan. DPRD Kepulauan Meranti berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi kepegawaian terkini, sehingga dapat memperkuat peran pengawasan, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menata manajemen aparatur sipil negara secara lebih baik dan sesuai ketentuan perundangan. Rapat kerja antara Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, dan pihak Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Riau berlangsung hangat dan penuh makna. Suasana ruang rapat di lantai 2 Kanreg BKN XII Riau terasa hidup ketika Antoni Shidarta, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, membuka pertemuan dengan sambutan mewakili rombongan legislatif daerah tersebut. Dalam nada tegas tetapi tetap diplomatis, Antoni, menjelaskan latar belakang dan tujuan kunjungan kerja mereka ke BKN. Ia menegaskan bahwa kehadiran DPRD bukan sekadar formalitas, tetapi membawa aspirasi nyata dari para tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Meranti yang selama bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status. “Kami datang ke BKN membawa suara masyarakat dan tenaga honorer dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka sudah puluhan tahun mengabdi, sebagian tanpa kepastian, sebagian lagi bahkan tidak masuk dalam database nasional. Kami ingin mendapatkan penjelasan konkret bukan sekadar normatif tentang peluang mereka untuk diangkat atau sekurangnya mendapatkan status hukum yang pasti,” ujar Antoni. Ia menekankan pentingnya adanya kebijakan yang adaptif dan realistis dari pemerintah pusat, mengingat kondisi keuangan daerah seperti Meranti yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas. “Kami berharap ada fleksibilitas dalam kebijakan pusat, karena kondisi daerah seperti Meranti dengan PAD yang minim tentu tidak bisa disamakan dengan daerah besar,” jelasnya. Kunjungan tersebut diharapkan dapat membuka ruang dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan BKN, sehingga nasib ribuan tenaga honorer di Kepulauan Meranti dapat memperoleh kejelasan status kepegawaian serta perlindungan hukum yang lebih baik. Pernyataan tegas dari rombongan Komisi I DPRD Kepulauan Meranti mendapat sambutan positif dari pihak Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pertemuan berjalan suasana terbuka dan penuh kehati-hatian, mengingat isu tenaga honorer yang dibawa DPRD menyangkut nasib ribuan pengabdi di daerah. Indra Jaya, Kepala Bagian Tata Usaha Kanreg BKN XII, membuka tanggapan awal dengan menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD Kepulauan Meranti yang datang langsung untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer. “Kami sambut baik aspirasi ini. BKN memahami bahwa permasalahan honorer memang kompleks, apalagi di daerah kepulauan seperti Meranti. Silakan kita bahas bersama agar semua pihak mendapatkan pemahaman yang sama terhadap regulasi yang berlaku," ucapnya.
Riau
Riau
Perkuat APBD Daerah,.Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Bahas Produksi Minyak
memperjuangkan penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak untuk Kabupaten Kepulauan Meranti,” ucap Antoni. Selain fokus pada sektor migas, Komisi II DPRD Meranti juga menegaskan komitmennya untuk membuka ruang diskusi dengan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kepulauan Meranti. Hal ini dilakukan guna memastikan kontribusi nyata perusahaan terhadap daerah, baik dalam bentuk pendapatan daerah, program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR, maupun peluang kerja bagi putra-putri asli Meranti. “Kami ingin mengetahui sejauh mana perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan keberlanjutan pembangunan daerah,” jelasnya.
Riau
Riau
H Asmar Terima Kunjungan Danrem 031 WB dan Kodim Bengkalis
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar bersama Kapolres, AKBP Aldi Alfa Faroqi sambut kedatangan Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono beserta rombongan dari Kodim 0303/Bengkalis saat kunjungan kerja ke 'Kota Sagu nama lain dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (14/8). Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Tanjung Harapan dengan penuh khidmat, dan nuansa budaya Melayu. Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar kalungkan bunga kepada Danrem, sedang pihak Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR pasangkan tanjak sebagai simbol penghormatan adat. Suasana penyambutan makin hidup lantaran dimeriahkan pertunjukan kompang dan seni pencak silat. Orang Nomor Satu di Kepulauan Meranti sampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap agenda kunjungan berjalan lancar. Ia juga memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelayanan selama kunjungan berlangsung. “Terima kasih kepada Danrem yang telah hadir di Kabupaten Kepulauan Meranti. Semoga nyaman dan betah berada di sini serta segala kegiatan berjalan lancar,” ujar Asmar. “Kami mohon maaf jika ada pelayanan yang kurang berkenan. Selaku Bupati, saya sangat mengapresiasi kunjungan ini dan berharap membawa kesan terbaik,” jelasnya.
Riau
Riau
Bupati Kepulauan Meranti Terima Kunker Anggota Komite II DPD RI, Bahas Isu Strategis Daerah
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Asmar terima kunjungan kerja atau Kunker Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Riau, H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si, Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (1/8). Di Kunker tersebut hadir sejumlah pejabat daerah, serta rombongan DPD RI. Asisten II Setdakab Meranti, para Kepala Dinas, seperti Kadis Perikanan, Kadis Koperasi, Kadis Pertanian, Kadis Sosial, Kepala BPKAD, serta Plt Kepala Dinas PUPR turut di sana. Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar mengapresiasi kunjungan kerja ini. Menurutnya, pentingnya peran Komite II DPD RI mengawasi kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat daerah. “Komite II salah satu alat kelengkapan DPD RI yang memiliki lingkup tugas sangat luas, termasuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan,” ujar H. Asmar. Ia menyoroti perlunya penguatan kebijakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selama ini dinilai belum optimal, terutama di daerah. “Kami berharap DPD RI dapat mendorong pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem penyuluhan, dan kebijakan perlindungan terhadap nelayan, serta pelaku usaha kecil di sektor kelautan,” jelasnya. Kepulauan Meranti, kata H. Asmar, tengah menunggu realisasi investasi dari Jakarta dalam sektor budidaya ikan kakap putih, yang telah menjadikan Meranti dijuluki 'Kampung Ikan Kakap Putih'. Ia berharap dukungan dari DPD RI agar proses perizinan di pusat dapat segera dipercepat. Sementara, H. Abdul Hamid menjelaskan secara rinci peran, dan tugas Komite II DPD RI. Ia menyebutkan Komite II bertugas membantu DPD dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran khususnya di bidang pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. “Komite II aktif melakukan kunjungan kerja, rapat kerja, serta rapat dengar pendapat terkait berbagai isu seperti perikanan, energi, perhubungan, hingga ekonomi kerakyatan. Kami juga membahas RUU Hilirisasi Mineral dan Batubara bersama mitra kerja di pusat,” jelas Abdul Hamid.
Riau
Riau
Bupati Rohul Sambut Kunker Kapolda Riau
"Dengan green policy kita menyampaikan kepada seluruh generasi mulai dari PAUD, TK, SD dan komunitas tentang pentingnya Menjaga lingkungan," ucapnya. Dengan penanaman pohon ini sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan, sebut Irjen Herry, mari masyarakat khususnya anak-anak untuk rajin menanam pohon, tidak hanya itu Kapolda memberikan reward bagi mereka yang sudah menanam minimal 5 pohon.
Riau
Riau
Antoni Shidarta Dorong Kegiatan Provinsi Masuk Kepulauan Meranti 2026
Pekanbaru, katakabar.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta, SH., MH, kunjungan kerja ke Kantor DPRD Provinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (19/6) malam. Di pertemuan tersebut, Antoni bertatap muka langsung dengan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Provinsi Riau, guna mendorong berbagai kegiatan, atau program Pemerintah Provinsi atau Pemprov Riau dapat diakomodir, dan diarahkan ke Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun anggaran 2026. Suasana penuh kekeluargaan, dan semangat kolaborasi terasa kental, Antoni menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis daerah yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari Pemerintah Provinsi atau Pemprov, di antaranya peningkatan Infrastruktur jalan provinsi di wilayah Kepulauan, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan perikanan, serta pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan. “Kami sampaikan langsung aspirasi masyarakat Kepulauan Meranti agar program-program Provinsi tidak hanya terpusat di daratan Riau, tapi menyentuh daerah-daerah perbatasan dan kepulauan, seperti Meranti, ini bagian dari upaya pemerataan pembangunan,” jelasnya Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Riau menyambut baik masukan tersebut, dan menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan agar usulan dari Kabupaten Kepulauan Meranti dapat masuk dalam pembahasan Musrenbang Provinsi serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD tahun 2026.
Riau
Riau
Bupati Kepulauan Meranti Sambut Kunjungan Danlanal Dumai
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, bersama jajaran Pemerintah Daerah atau Pemda sambut kedatangan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Dumai di Pelabuhan Tanjung Harapan, Jumat (13/6). Danlanal Dumai melakukan kunjungan kerja atau Kunker di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari Tanjung Harapan, Danlanal Dumai melanjutkan perjalanan menuju Hotel Indobaru, tempat pertemuan dan kegiatan kunker. Menurut Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, Pemda selalu siap menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus mendukung upaya TNI AL menjaga kedaulatan maritim. “Selamat datang Danlanal Dumai di Kabupaten Kepulauan Meranti. Semoga kerja sama dan sinergi yang terjalin dapat lebih erat, khususnya mengenai masalah kemaritiman di daerah ini,” jelasnya. Selain itu, H. Asmar berharap kunjungan Danlanal Dumai turut meringankan beban masyarakat, dan meningkatkan kepedulian, kerja sama, dan menjaga tali silaturahmi.