Kepulauan Meranti, katakabar.com -  Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Asmar terima kunjungan kerja atau Kunker Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Riau, H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si, Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (1/8).

Di Kunker tersebut hadir sejumlah pejabat daerah, serta rombongan DPD RI. Asisten II Setdakab Meranti, para Kepala Dinas, seperti Kadis Perikanan, Kadis Koperasi, Kadis Pertanian, Kadis Sosial, Kepala BPKAD, serta Plt Kepala Dinas PUPR turut di sana.

Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar mengapresiasi kunjungan kerja ini. Menurutnya, pentingnya peran Komite II DPD RI mengawasi kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat daerah.

“Komite II salah satu alat kelengkapan DPD RI yang memiliki lingkup tugas sangat luas, termasuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan,” ujar H. Asmar.

Ia menyoroti perlunya penguatan kebijakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selama ini dinilai belum optimal, terutama di daerah.

“Kami berharap DPD RI dapat mendorong pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem penyuluhan, dan kebijakan perlindungan terhadap nelayan, serta pelaku usaha kecil di sektor kelautan,” jelasnya.

Kepulauan Meranti, kata H. Asmar, tengah menunggu realisasi investasi dari Jakarta dalam sektor budidaya ikan kakap putih, yang telah menjadikan Meranti dijuluki 'Kampung Ikan Kakap Putih'.

Ia berharap dukungan dari DPD RI agar proses perizinan di pusat dapat segera dipercepat.

Sementara, H. Abdul Hamid menjelaskan secara rinci peran, dan tugas Komite II DPD RI. Ia menyebutkan Komite II bertugas membantu DPD dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran khususnya di bidang pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah.

“Komite II aktif melakukan kunjungan kerja, rapat kerja, serta rapat dengar pendapat terkait berbagai isu seperti perikanan, energi, perhubungan, hingga ekonomi kerakyatan. Kami juga membahas RUU Hilirisasi Mineral dan Batubara bersama mitra kerja di pusat,” jelas Abdul Hamid.

Ia menambahkan kunjungan ke Kepulauan Meranti bagian dari upaya Komite II untuk menyerap aspirasi langsung dari pemerintah daerah dan masyarakat. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan maupun evaluasi pelaksanaan undang-undang.

“Kami siap mendesak kementerian terkait agar Kabupaten Meranti mendapat prioritas, terutama jika Pak Bupati ingin jemput bola langsung ke pusat,” ucapnya.

Abdul Hamid menyampaikan beberapa isu seperti perbatasan antarnegara, revisi Ranperda Adat, hingga persoalan kewenangan antara pemerintah pusat, dan provinsi, kini menjadi perhatian serius DPD RI.

Menutup pertemuan, sejumlah kepala dinas termasuk dari Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, dan Dinas PUPR menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan sektoral kepada anggota DPD RI untuk ditindaklanjuti di tingkat nasional.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPD RI guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti.