Sawit
Sawit
IPOC 2025, GAPKI Bakal Bahas Roadmap, Kebijakan Tarif Trump dan Penerapan EUDR
Jakarta, katakabar.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bakal hadirkan The 21th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 and 2026 Price Outlook, forum strategis tahunan bakal dorong kebijakan dan prospek industri kelapa sawit ke arah yang berkelanjutan. IPOC 2025 and 2026 Price Outlook bakal digelar pada 12 hingga 14 November 2025 di Bali International Convention Center, The Westin Resort Nusa Dua Bali usung tema “Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy, and Global Trade”. Sawit dinilai menjadi pilar penting topang ekspor non migas sehingga membuka peluang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah perkebunan. Apalagi, Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia sehingga harus terus beradaptasi terhadap perubahan kebijakan, lingkungan, serta energi hijau untuk menjaga keseimbangan pasokan minyak nabati global. Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengatakan pergelaran IPOC 2025 diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor menghadapi tantangan sampai pada menghasilkan gagasan strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. “IPOC forum strategis untuk membahas arah industri kelapa sawit ke depan, khususnya upaya-upaya yang dapat dilakukan para pelaku industri sawit mendorong produktivitas di tengah beragam peluang dan tantangan domestik maupun global,” ujar Eddy, dilansir dari laman mediaperkebunan.id, Rabu (29/10). Ketua Panitia IPOC 2025, Mona Surya, menimpali, forum ini bakal menyajikan peta jalan industri sawit menuju Indonesia Emas 2045, dan apa dampak kebijakan tarif Trump, serta implementasi EUDR terhadap pasar . Hadir di conference pembicara-pembicara ahli di bidang minyak nabati seperti Executve Director Oil World, Thomas Mielke bakal menyampaikan analisis mengenai proyeksi harga dan tren pasar minyak nabati dunia. Kamudian pendiri Glenauk Economics, Julia McGill juga akan memberikan pandangan tentang dinamika makroekonomi yang mempengaruhi sektor komoditas. Hadir pula di forum, Ryan Chen dari Cargill dan Satia Varga dari FastMarkets bakal memaparkan outlook, prospek, sampai pada cara menghadapi tantangan pasar global. Analis dunia, Dorab Mistry dari Godrej International Ltd pun hadir memberikan Keynote Speakers dari kalangan pengambil kebijakan mulai dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Rachmad Pambudy, Wakil menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartato. Selain conference, IPOC bakal hadirkan pameran teknologi, produk, dan inovasi terbaru industri sawit dari sektor hulu sampai hilir.
Lingkungan
Lingkungan
Penundaan Penerapan Kepatuhan EUDR: Ubah Tantangan Jadi Peluang Lewat Transparansi Rantai Pasok
Jakarta, katakabar.com - Pertanian menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada deforestasi, dengan hilangnya 10 persen tutupan hutan global dalam tiga dekade terakhir (European Commission, 2023). Untuk mengatasi hal ini, Uni Eropa menghadirkan EU Deforestation Regulation (EUDR) atau Regulasi Anti Deforestasi untuk memastikan rantai pasok berkelanjutan. Regulasi ini mewajibkan perusahaan untuk memastikan bahan baku yang mereka gunakan bebas dari deforestasi, memverifikasi kepatuhan pemasok, dan mengimplementasikan sistem ketertelusuran. Awalnya, regulasi ini dijadwalkan berlaku mulai 30 Desember 2024, tapi lantaran kompleksitas pemetaan rantai pasok dan meningkatnya protes dari publik, tenggat waktu diperpanjang 12 bulan. Berdasarkan keputusan Dewan dan Komisi Uni Eropa, perusahaan menengah dan besar harus mematuhi regulasi ini paling lambat 30 Desember 2025, sementara usaha kecil dan mikro memiliki tenggat hingga 30 Juni 2026. Selain itu, pada 30 Juni 2025, Komisi Uni Eropa akan mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan risiko deforestasi, dengan ketentuan khusus untuk produk berbasis kayu (Tax News, 2025). Menurut Luca Fischer, Senior Head of Markets Indonesia di Koltiva, penundaan implementasi EUDR menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan. “Banyak perusahaan telah menginvestasikan jutaan dolar untuk mempersiapkan rantai pasok mereka, karena mereka melihat kepatuhan sebagai keunggulan kompetitif. Ketika kebijakan ditunda, muncul ketidakpastian yang dapat membuat perusahaan ragu apakah regulasi ini benar-benar akan diterapkan. Tapi, Komisi Eropa telah menegaskan bahwa penundaan ini hanya berlangsung selama satu tahun dan bukan merupakan pelonggaran kebijakan. Tambahan waktu ini menjadi kesempatan bagi perusahaan yang sebelumnya belum sepenuhnya siap untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan dan memastikan transisi yang lebih lancar,” jelasnya.
Internasional
Internasional
Ini Pandangan Pakar Tentang Strategi Indonesia Menuju Kepatuhan EUDR
Jakarta, katakabar.com - Regulasi Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) terus mengubah perdagangan global dengan menempatkan keberlanjutan sebagai syarat utama akses pasar. Aturan ini bertujuan mencegah produk yang terkait dengan deforestasi masuk ke Uni Eropa, tapi pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penundaan hingga perdebatan politik yang masih berlangsung. Bagi negara penghasil komoditas seperti Indonesia, perubahan ini membawa tantangan sekaligus peluang strategis. Untuk menjawab tantangan ini, Koltiva, perusahaan teknologi pertanian yang berfokus pada rantai pasok berkelanjutan, gelar BeyondTraceability Talks, sebuah forum yang pertemukan pemangku kepentingan industri untuk membahas dinamika kepatuhan terhadap EUDR. Diskusi ini menghadirkan Ainu Rofiq, Co-Founder dan Board Member Koltiva, Diah Suradiredja dari Sekretariat Pengembangan National Dashboard di Kemenko Perekonomian RI, serta Insan Syafaat, Direktur Eksekutif PISAgro. Forum ini mengupas kompleksitas regulasi, dampaknya terhadap ekspor Indonesia, serta strategi untuk meningkatkan keberlanjutan dalam rantai pasok global. Penundaan penerapan EUDR selama 12 bulan mencerminkan kompleksitas dalam implementasinya. Meski memberi lebih banyak waktu bagi pelaku industri, langkah ini menggarisbawahi kekhawatiran berbagai pihak terhadap dampaknya pada perdagangan global. Bagi Indonesia, regulasi ini menuntut investasi besar dalam sistem ketertelusuran, peningkatan kapasitas, proses sertifikasi, dan teknologi pendukung-tantangan yang berat, terutama bagi petani kecil. "Kerangka regulasi saat ini menghadirkan tantangan besar bagi petani kecil," ujar Ainu Rofiq. "Tanpa dukungan yang memadai, mereka berisiko tertinggal, tidak mampu memenuhi persyaratan kepatuhan, dan akhirnya terisolasi dari perdagangan global," jelasnya. Meski penuh tantangan, kata Ainu, terdapat beberapa solusi seperti optimalisasi teknologi, keterlibatan langsung di lapangan, dan model bisnis inklusif untuk membantu petani kecil memenuhi regulasi. Koltiva mengembangkan pendekatan terintegrasi yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan, memungkinkan bisnis menghadapi kompleksitas EUDR sekaligus mendukung petani kecil.
Sawit
Sawit
Surati Komisi UE, Apkasindo Desak Penerapan EUDR Ditunda
Jakarta, katakabar.com - Organisasi petani kelapa sawit terbesar di dunia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) tidak tinggal diam. Organisasi besutan Dr Gulat Manurung hadapi ancaman regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang rencananya diberlakukan Uni Eropa akhir 2024. Lantaran kebijakan ini dinilai membawa dampak signifikan, khususnya bagi para petani kelapa sawit terancam mengalami kebangkrutan massal.
Sawit
Sawit
Komisi UE Usulkan Penundaan Pelaksanaan Kebijakan EUDR Hingga Penghujung 2025
Brusels, katakabar.com - Komisi Uni Eropa telah umumkan panduan tambahan untuk mendukung implementasi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Di samping itu, Komisi tersebut usulkan perpanjangan waktu pelaksanaan untuk perusahaan besar hingga 30 Desember 2025, dan bagi perusahaan mikro, serta kecil hingga 30 Juni 2026 mendatang.
Politik
Politik
Negara Eropa Tidak Semua Setuju EUDR, KLHK Mesti Gencar Diplomasi
Jakarta, katakabar.com - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK sepenuh hati sikapi pemberlakuan peraturan anti deforestasi Uni Eropa (EUDR). Regulasi tersebut dinilai bakal menimbulkan dampak negatif pada perekonomian, dan kesejahteraan petani Indonesia. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan mengimbau Menteri LHK agar betul-betul secara bijak melakukan pemilahan dengan memanfaatkan forum internasional untuk melakukan diplomasi hutan mengkampanyekan produk-produk hasil kehutanan dan pertanian seperti sawit agar tetap bisa masuk ke pasar Uni Eropa. Apalagi nyatanya tidak semua negara Uni Eropa menyetujui EUDR tersebut. “Kebetulan saya dan Pak Budi Djiwandono memimpin kunjungan ke Swedia, dan ternyata kita baru tahu Parlemen Swedia di dalam voting di Parlemen Uni Eropa dia menolak EUDR ini," ulasnya lewat keterangan resmi Setjen DPR RI dilansir pada Ahad (16/6). "Ternyata nilai ekspor kita ke Swedia itu hampir USD 52 juta, 90 persennya kelapa sawit. Jadi, sepanjang Menteri LHK bisa melakukan pemilahan terhadap hal itu, tidak semua negara Uni Eropa anti terhadap sawit. 90 persen perdagangan kita terhadap Swedia itu sawit,” ujarnya. Menurut Budhy, Parlemen Swedia dalam waktu dekat segera melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Terkait hal itu, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan kembali agar KLHK bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk berdiplomasi sejauh mana praktek pengelolaan sawit yang diterapkan di Indonesia betul-betul mendukung kesejahteraan petani. Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto menimpali, saat ikut berkunjung ke Parlemen Swedia, ia memperoleh informasi yang cukup mengejutkan bahwasanya Swedia memberikan dukungan positif terhadap Indonesia perihal EUDR utamanya terhadap sawit Indonesia. “Saya menduga tidak keseluruhan Uni Eropa itu memberikan penolakan. Sekarang tergantung bagaimana pemerintah dalam hal ini KLHK melakukan diplomasi hutan atau diplomasi lingkungan. Sehingga produk-produk yang berkaitan dengan produk pertanian dan kehutanan kita ini bisa masuk ke sana,” sebut Politisi Fraksi PKS ini.
Internasional
Internasional
Presiden RI dan PM Norwegia Pertemuan Bilateral Bahas EUDR dan Palestina
Jakarta, katakabar.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Norwegia, Jonas Gahr Støre di tengah kegiatan World Climate Action Summit (WCAS) COP28 yang digelar di Ruang Bilateral, Expo City Dubai, Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), pada Jumat (1/12) kemarin. Di pertemuan itu, kedua Kepala Negara bahas sejumlah isu seperti kerja sama lingkungan hidup antara Indonesia dan Norwegia. Presiden RI menegaskan, Indonesia telah berhasil menurunkan emisi lewat penurunan deforestasi dan degradasi hutan yang telah diakui secara global. Tapi, Jokowi sangat menyayangkan adanya keraguan beberapa pihak di Eropa terkait komitmen Indonesia tentang pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Apalagi, dikaitkan dengan komoditas minyak sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, ternak, dan kayu yang dihasilkan Indonesia. “Saya berharap Norwegia dapat memberikan pandangan yang berimbang, khususnya terkait Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang bersifat diskriminatif dan berdampak besar terhadap 16 juta orang yang sebagian besar adalah petani kecil di Indonesia,” ujarnya di pertemuan seperti dilansir BPMI Setpres, kemarin. Presiden RI dan PM Norwegia bahas kerja sama investasi kedua negara. Jokowi berharap Norwegia dapat merealisasikan komitmen JETP secepatnya dan meningkatkan investasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota pintar berbasis hutan. “Pengalaman Norwegia mengembangkan Oslo sudah terkenal secara global dan ini sangat berharga bagi perkembangan IKN,” jelasnya. Terakhir, kedua pemimpin negara bahas soal situasi di Gaza. Jokowi berharap Norwegia dapat kembali memberikan kontribusinya untuk mencari solusi perdamaian di Gaza. “Saya sangat berharap Norwegia, sebagai fasilitator Perjanjian Oslo, dapat kembali berkontribusi dalam mencari solusi untuk segera dimulainya proses perdamaian berdasarkan solusi dua negara,” tutur Presiden RI. Di COP28,1 PM Støre mengumumkan results-based contribution sebesar 100 juta Dolar AS untuk kinerja penurunan deforestasi Indonesia periode 2017/2018 dan 2018/2019. Tahun lalu Norwegia telah memberikan kontribusi sebesar 56 juta Dolar AS untuk kinerja penurunan deforestasi periode 2016/2017. Kontribusi Norwegia tersebut bakal terus berlangsung, terutama terhadap kinerja penurunan deforestasi Indonesia yang telah terjadi, yakni periode 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury turut mendampingi Presiden RI.
Nusantara
Nusantara
Hadapi Pemberlakuan Konsekuensi EUDR, Kementan RI Perkuat Ini
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pertanian (Kementan) RI melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) gandeng Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Belgia untuk merumuskan strategi dan upaya khusus menghadapi EU Deforestation Regulation (EUDR). “Konsekuensi EUDR berlaku pada Desember 2024 untuk operator serta pedagang dan Juni 2025 untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," kata Dirjenbun yang diwakili Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Prayudi Syamsuri. Untuk itu, kata Prayudi, pemerintah harus bergerak cepat agar pekebun Indonesia tidak merugi lantaran bakal ada pengenaan sanksi kalau tidak sesuai dengan kebijakan EUDR, yang menyasar empat komoditas perkebunan, sawit, karet, kakao dan kopi. Jadi, Ditjenbun sedang memperkuat kebijakan sertifikasi berkelanjutan melalui New ISPO. Menurutnya, tujuan utama New ISPO guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam melacak produk-produk perkebunan berkelanjutan dan mematuhi standar keberlanjutan yang diperlukan. "Ini sasaran ketelusuran yang diharapkan Uni Eropa," jelas Prayudi, dilansir dari laman website resmi Ditjenbun, pada Jumat (24/11). Pemerintah, lanjut Prayudi, sudah mengupayakan ketelusuran rantai pasok kelapa sawit, kakao, karet dan kopi melalui Clearing House (CH) System. "Kunci CH ini diintegrasi sistem data komoditas. Pemerintah saat ini telah memperkuat sistem database pelaku usaha sawit dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperbun)," ucapnya. Bagi pekebun, pihaknya sedang memperkuat pendataan melalui e STDB. Di mana CH sistem atau konsep untuk menghubungkan berbagai sistem informasi yang berkaitan secara terintegrasi dengan kebijakan data dan informasi perkebunan berkelanjutan di hulu dan hilir/industri/pabrik," bebernya. Sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengakui sebenarnya komoditas Indonesia sudah tidak ada deforestasi. "Tantangan kita lantaran perlu dibuktikan melalui geolocation dan tidak semua petani mampu melakukan itu, ini tantangan kita ke depan," ulasnya. Situasi terkini EUDR, menurut Dubes RI untuk Belgia, Andri Hadi menekankan sistem benchmarking ini sangat berdampak serius atau riskan bagi negara khususnya terkait budidaya, akses pasar, hilirisasi, produk dan keberlanjutan produksi. ”Kebijakan Uni Eropa dalam penerapan sistem benchmarking bisa berdampak sangat signifikan bagi semua negara. Di mana negara yang dicap high-risk dinilai belum sesuai standar oleh dunia disebabkan asumsi yang tertanam negara tersebut melakukan deforestasi dan degradasi lahan,” timpal Andri.
Nusantara
Nusantara
Pemerintah Siapkan Jurus dan Strategi Hadapi EUDR
Jakarta, katakabar.com - Deputi Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud menjelaskan, pihaknya saat ini tengah sapkan berbagai strategi untuk menghadapi implementasi dari European Union Deforestation Regulation (EUDR). Strategi itu dirancang untuk menepis tudingan industri kelapa sawit yang tidak berkelanjutan. “Saat ini kita membangun strategi-strategi untuk mengatasi berbagai tudingan non sustainable di produk-produk kelapa sawit kita," ujar Musdhalifah saat sampaikan sambutan secara virtual di acara Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2023 di Surabaya, dilansir dari laman ANTARA, pada Rabu (25/10). Strategi pertama itu, kata Musdhalifah, pemerintah tengah berupaya revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Dalam Perpres itu, ditentukan Pelaku Usaha wajib mendapatkan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Rencananya Perpres bakal diperluas dengan mengakomodir ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan. “Perpres segera kita perluas dengan mengakomodir ketentuan sustainiblity dengan resident regulation hingga produk-produk hilir di negara kita," ucap Musdhalifah. Strategi kedua, lanjutnya, membangun clearing house sebagai wadah bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berdiskusi mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Adapun clearing house adalah forum untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan dengan melibatkan stakeholder dan pihak lain yang dibutuhkan, agar dapat memberikan solusi yang komprehensif bagi para pihak. Masih Musdhalifah, sebelumya pemerintah telah membentuk gugus tugas (Joint Task Force) untuk mengatasi berbagai hal terkait dengan pelaksanaan EUDR yang dihadapi Indonesia dan Malaysia. Gugus tugas dibentuk untuk mengidentifikasi solusi dan penyelesaian yang terbaik terkait implementasi EUDR. Joint Task Force sendiri menjadi platform yang berfungsi sebagai mekanisme konsultatif untuk mendukung koordinasi dan mendorong pemahaman bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa terkait dengan EUDR. Indonesia telah gelar pertemuan Joint Task Force yang pertama pada Agustus lalu dengan hasil menolak penetapan petani dengan skala usah kecil (smallholder) tidak masuk dalam perdagangan Indonesia-Uni Eropa. “Hasil kedua terkait sustainability scheme. Kita sudah memiliki susstainibility scheme yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2011, dan kita ingin agar sustainibility yang kita miliki bisa di-acknowledge oleh Uni Eropa,“ jelasnya. Rencananya pertemuan Joint Task Force kedua bakal dilaksanakan pada 12 Desember 2023 mendatang. "Kami dari kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretariat yang dijalankan oleh CPOPC membuka berbagai pertemuan-pertemuan untuk menjaring usulan dan jalan keluar mengatasi hal tersebut," sebutnya.
Internasional
Internasional
Soal EUDR, Indonesia Minta Dukungan Belanda Minimalisir Halangan Dagang
Jakarta, katakabar.com - Indonesia punya potensi sangat besar di bidang perdagangan dengan Uni Eropa (UE). Masalahnya bisa terhambat saat Uni Eropa (UE) mengeluarkan regulasi antideforestasi European Union Deforestation Regulation (EUDR). "Untuk itu, Pemerintah Indonesia meminta dukungan Belanda salah satu mitra dagang terbesar Indonesia di Eropa agar Uni Eropa (UE) tidak menerapkan kebijakan perdagangan berimbas kepada pada petani di Indonesia, kata Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Zulkifli Hasan di pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Pembangunan Belanda, Liesje Schreinemcher yang berlangsung, di sela G20 Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) di Jaipur, India, pada Jumat (25/8). Saat itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI), Djatmiko Bris Witjaksono dan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Hasibuan turut mendampingi. “EUDR bisa berdampak negatif kepada ekspor produk unggulan Indonesia, seperti sawit, kopi, karet, dan kayu. Itu sebabnya, kami meminta dukungan kepada Pemerintah Belanda agar meminimalisir hambatan bagi produk Indonesia yang telah memenuhi aspek berkelanjutan masuk ke Uni Eropa (UE),” kata Mendag Zulkifli Hasan lewat keterangan resmi Kemendag, dilansir dari elaeis.co, pada Sabtu (26/8). Selain itu ujarnya, ke dua pihak sepakat dorong penyelesaian Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) pada 2024 mendatang. “Sesuai mandat, Tim Perunding mengupayakan penyelesaian perundingan segera. Indonesia berharap Pemerintah Belanda dapat mendorong upaya tersebut,” jelasnya. Djatmiko menimpali, Implementasi IEU CEPA diproyeksikan meningkatkan nilai perdagangan dan investasi Indonesia-Uni Eropa. “Saat ini Belanda negara tujuan ekspor Indonesia terbesar di Eropa. implementasi perjanjian dagang komprehensif saling menguntungkan pelaku bisnis di kedua negara,” bebernya. Total perdagangan Indonesia-Belanda periode Januari hingga Juni 2023 tercatat sebesar USD 2,35 miliar. Dari nilai itu, ekspor Indonesia ke Belanda sebesar USD 1,87 miliar dan impor Indonesia dari Belanda sebesar USD 484,9 juta. Pada 2022 lalu, total perdagangan kedua negara mencapai USD 6,23 miliar atau meningkat 13,8 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 5,48 miliar. Produk ekspor utama Indonesia ke Belanda, asam lemak monikarboksilat industri, minyak sawit dan fraksinya, bungkil sawit dan residu padat lainnya, kopra, dan asam monokarboksilat asilik jenuh. Produk impor utama Indonesia dari Belanda, yakni limbah dan skrap kertas, limbah dan skrap plastik, olahan makanan, mentega dari susu, serta bawang merah, bawang putih, dan daun bawang segar.