Jakarta, katakabar.com - Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah cukup keras menegur bawahannya terkait e-katalog pengadaan sarana prasarana (Sarpras) untuk perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, Andi Nur menegur lantaran belum ada kejelasan kerja sama yang belum terintegrasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

"Pak Direktur, saya sampaikan belum mendapatkan laporan bagaimana dengan koordinasi kita dengan katalog LKPP, apakah sudah selesai pertemuan antara BPDPKS, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) dan e-katalog jangan sampai ini tidak jalan," ujar Andi saat memberikan arahan di agenda Rapat Koordinasi Penguatan dan Percepatan Kegiatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit di Auditorium Kementan Jakarta, awal Desember 2023 lalu, dilansir dari laman CNBC Indonesia, pada Selasa (5/12).

Saat itu, Andi Nur singgung perihal tidak berjalannya integrasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan BPDPKS dan LKPP tidak berjalan dengan baik, sehingga sebabkan distribusi Sarpras untuk para pekebun kelapa sawit menjadi tidak tersalurkan.

"Selalu kejadian rekomendasi teknis yang sudah ditandatangani Direktur Jenderal Perkebunan, tahun 2022 itu, hingga kini belum cair, belum terdistribusi. Itu kan tidak mencerminkan dari tujuan program yang kita lakukan bahwa kita mau melakukan peningkatan produktivitas bagaimana sawit rakyat," jelasnya.

"Kalau pupuknya lambat, Sarana Produksi (Saprodi) lambat, yang kita janjikan tahun ini belum terlihat realisasinya," terangnya lagi.

Rapat Koordinasi (Rakor) ini, kata Andi Nur, menjadi percuma bila hanya menghasilkan rekomendasi teknis (rekomtek) saja, sedang proses distribusinya tidak dikelola dengan baik.

"Apa yang kita lakukan hari ini, saya mohon minggu ini harus beres. Apa sulitnya sih katalog? Kok susah banget kirim surat ke BPDPKS, kalau BPDPKS enggak mau menginisiasi pertemuan, kita langsung (lapor) ke presiden bahwa bukan kita yang menghambat semua proses-proses yang ada," tegasnya.

"Ini saya agak keras, sebab tidak ada perbaikan-perbaikan signifikan yang kita lakukan kalau tanpa diminta oleh para perkebunan kita, tidak sampai ke lapangan ini, persoalannya di ujung," ulasnya

Menurut Andi, kalau sistem Rekomtek yang ada di Ditjenbun dengan sistem di BPDPKS belum terintegrasi, maka sirna harapan Indonesia untuk menjaga produktivitas sawit dalam negeri.

"Kalau ini tidak terintegrasi, sudah, lepas lagi harapan kita untuk kembali menjaga produktivitas sawit kita. Saya sengaja nih agak keras supaya kita paham pekerjaan hari ini tidak sekedar Rekomtek. Tujuan utamanya adalah bagaimana pupuk ureanya, NPK besok sampai ke para pekebun kita," tegasnya lagi.

Saya mendorong agar sistem akses untuk pengadaan sarpras sudah menggunakan e-katalog, supaya pengadaan sarpras untuk program perkebunan kelapa sawit ini bisa lancar.

"Akses untuk pengadaan sarpras itu sudah menggunakan e-katalog. Kita notulen kan saja dengan BPDPKS. Jangan lagi seperti sekarang. Rekomtek tahun 2022 sampai hari ini belum cair. Belum ada pengadaannya," kata Andi.

Kalau tidak ya keburu mati sawit kita. Keburu tidak berbuah lantaran mereka butuh pupuk. Kita harus berada pada posisi petani-petani kita itu," ucapnya.

Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun Kementan, Ardi Praptono menuturkan, sampai saat ini program Sarpras Kelapa Sawit telah dilaksanakan di 13 provinsi dan 110 kabupaten sentra kelapa sawit.