pejabat
Sorotan terbaru dari Tag # pejabat
Sumut
Sumut
Pejabat Tinggi Pratama Dan Fungsional Dilantik, Perkuat Kinerja Dan Pemulihan Pascabencana
Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melalui Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejaba...
Riau
Riau
Lantik Eselon III dan IV Perdana, Ini Harapan Anton dan Poti
32. Melda Sari, SE Kabid Kearsipan Dispusip Untuk Pejabat Pengawas Eselon IV 1. Delfi Ardiansyah, MT Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PUPR 2. Ns.Umi Salamah, S.Kep Ka Uptd Puskesmas Kepenuhan Hulu. Setelah dilantik, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST,MM dengan disaksikan Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH,MM langsung melakukan pengambilan sumpah bagi seluruh pejabat yang dilantik, dan dilanjutkan dengan penandatanganan sumpah janji, serta Fakta Integritas. "Pelantikan yang dilakukan suatu tanggung jawab baru, dan amanah baru bagi saudara-saudara yang dilantik yang telah melalui proses evaluasi pertimbangan kualifikasi integritas serta kebutuhan organisasi," ujar Bupati Rokan Hulu, Anton saat sampaikan sambutan
Riau
Riau
Lantik 9 Pejabat di Lingkup Pemkab, Ini Petuah Wabup Kepulauan Meranti
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, mengambil sumpah, dan melantik sembilan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Jumat, (21/3). Sembilan pejabat tersebut, yakni enam Pejabat Administrator dan tiga Pejabat Pengawas. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil mengatakan, pelaksanaan promosi dan mutasi jabatan adalah hal biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di mana tujuannya peningkatan karir Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus suatu proses penyegaran pada Organisasi Perangkat Daerah atau OPD.
Riau
Riau
Pejabat Struktural Hingga Pegawai Rutan Kelas IIB Inhu Komit Bangun ZI Jemput WBK dan WBBM
Indragiri Hulu, katakabar.com - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rengat, Indragiri Hulu, Riau tandatangani pakta integritas dan komitmen bersama membangun zona integritas. Ini sebagai upaya untuk jemput bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Karutan Rengat, Ridar Ginting yang melakukan terobosan, sekakigus mengagas ZI wajib dijalankan oleh jajaran pejabat struktural dan seluruh pegawai Rutan. "Ini komitmen bersama sebagai langkah awal menuju Rutan Kelas IIB Rengat yang berintegritas, bersih dari korupsi, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," tegasnya saat menyampaikan sambutan, Kamis (23/1). Dijelaskannya, membangun zona integritas harus tertanam dalam hati dibarengi selaras kebersamaan, bekerja sesuai tugas dan fungsi yang dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kepribadian yang baik.
Riau
Riau
Lantik 39 Pejabat, Plt Bupati Kepulauan Meranti: Jangan Sombong Jabatan Adalah Amanah
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, pada Rabu (31/7) lantik dan ambil sumpah 39 Pejabat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang berlangsung di Gedung Afifa Selatpanjang. Sebanyak 39 Pejabat yang dilantik, dan diambil sumpahnya terdiri dari 15 Pejabat Administrator (Eselon III), dan 24 Pejabat Pengawas (Eselon IV). Mereka bakal mengisi jabatan barunya di Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang tersebar di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
Sumut
Sumut
Wali Kota Binjai Batalkan SK Pelantikan 126 Pejabat di Lingkungan Pemko Binjai
Pemerintah Kota Binjai telah menerbitkan surat pembatalan pelantikan terhadap 126 pejabat yang telah dilakukan pada Jumat 22 Maret 2024 yang lalu.
Sumut
Sumut
Wali Kota Binjai Lantik dan Kukuhkan Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas
Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP mengukuhkan, melantik dan memimpin pengambilan sumpah jabatan sebanyak 126 pejabat yang terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator
Sumut
Sumut
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemko Binjai
Sebanyak 18 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dilantik dan diambil sumpah janji oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai H. Irwansyah Nasution, S.Sos, di Aula Pemko Binjai,
Riau
Riau
Lantik 8 Pejabat Eselon II, Ini Petuah Plt Bupati Kepulauan Meranti
Meranti, katakabar.com - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar melantik 8 pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti di Aula Kantor Bupati, Selatpanjang, pada Senin (8/1). Total 8 pejabat pimpinan tinggi Pratama tersebut yakni, Irmansyah sebagai Kepala BPKAD, Abu Hanifah sebagai Kepala Bappedalitbang, M. Khardafi sebagai Sekretaris DPRD, Atan Ibrahim sebagai Kepala Perpustakaan dan Arsip, Ahmad Yani sebagai Kepala Dinas Perikanan, Kamisah sebagai Kepala Dinas Sosial, Muhlisin sebagai Kepala BPBD dan Fajar Triasmoko sebagai Kepala Dinas PUPR. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Semoga amanah,” kata H Asmar. Pemkab Kepulauan Meranti sudah dapat melaksanakan kegiatan, tegas Plt Bupati, dengan sudah ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2024 dan telah diterbitkannya DPA APBD Tahun Anggaran 2024. “Segera laksanakan langkah strategis dengan tetap memperhatikan proses dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian sasaran kegiatan,” imbaunya. Menurut H Asmar, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan menghindari inefisiensi anggaran. Lalu, susun dan action plan untuk semua program serta kegiatan. “Setiap Pembiayaan yang bersumber dari APBD harus memberi manfaat kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, baik pembangunan secara fisik maupun pelayanan publik,” jelasnya. Di momen itu, dilakukan penyerahan DPA Tahun 2024 kepada seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. Para asisten, staf ahli bupati, para kepala OPD, dan pejabat serta lainnya turut hadir.
Nusantara
Nusantara
Soal Peremajaan Sawit, Pejabat Kementan RI Dapat Peringatan Keras
Jakarta, katakabar.com - Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah cukup keras menegur bawahannya terkait e-katalog pengadaan sarana prasarana (Sarpras) untuk perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Andi Nur menegur lantaran belum ada kejelasan kerja sama yang belum terintegrasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). "Pak Direktur, saya sampaikan belum mendapatkan laporan bagaimana dengan koordinasi kita dengan katalog LKPP, apakah sudah selesai pertemuan antara BPDPKS, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) dan e-katalog jangan sampai ini tidak jalan," ujar Andi saat memberikan arahan di agenda Rapat Koordinasi Penguatan dan Percepatan Kegiatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit di Auditorium Kementan Jakarta, awal Desember 2023 lalu, dilansir dari laman CNBC Indonesia, pada Selasa (5/12). Saat itu, Andi Nur singgung perihal tidak berjalannya integrasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan BPDPKS dan LKPP tidak berjalan dengan baik, sehingga sebabkan distribusi Sarpras untuk para pekebun kelapa sawit menjadi tidak tersalurkan. "Selalu kejadian rekomendasi teknis yang sudah ditandatangani Direktur Jenderal Perkebunan, tahun 2022 itu, hingga kini belum cair, belum terdistribusi. Itu kan tidak mencerminkan dari tujuan program yang kita lakukan bahwa kita mau melakukan peningkatan produktivitas bagaimana sawit rakyat," jelasnya. "Kalau pupuknya lambat, Sarana Produksi (Saprodi) lambat, yang kita janjikan tahun ini belum terlihat realisasinya," terangnya lagi. Rapat Koordinasi (Rakor) ini, kata Andi Nur, menjadi percuma bila hanya menghasilkan rekomendasi teknis (rekomtek) saja, sedang proses distribusinya tidak dikelola dengan baik. "Apa yang kita lakukan hari ini, saya mohon minggu ini harus beres. Apa sulitnya sih katalog? Kok susah banget kirim surat ke BPDPKS, kalau BPDPKS enggak mau menginisiasi pertemuan, kita langsung (lapor) ke presiden bahwa bukan kita yang menghambat semua proses-proses yang ada," tegasnya. "Ini saya agak keras, sebab tidak ada perbaikan-perbaikan signifikan yang kita lakukan kalau tanpa diminta oleh para perkebunan kita, tidak sampai ke lapangan ini, persoalannya di ujung," ulasnya Menurut Andi, kalau sistem Rekomtek yang ada di Ditjenbun dengan sistem di BPDPKS belum terintegrasi, maka sirna harapan Indonesia untuk menjaga produktivitas sawit dalam negeri. "Kalau ini tidak terintegrasi, sudah, lepas lagi harapan kita untuk kembali menjaga produktivitas sawit kita. Saya sengaja nih agak keras supaya kita paham pekerjaan hari ini tidak sekedar Rekomtek. Tujuan utamanya adalah bagaimana pupuk ureanya, NPK besok sampai ke para pekebun kita," tegasnya lagi. Saya mendorong agar sistem akses untuk pengadaan sarpras sudah menggunakan e-katalog, supaya pengadaan sarpras untuk program perkebunan kelapa sawit ini bisa lancar. "Akses untuk pengadaan sarpras itu sudah menggunakan e-katalog. Kita notulen kan saja dengan BPDPKS. Jangan lagi seperti sekarang. Rekomtek tahun 2022 sampai hari ini belum cair. Belum ada pengadaannya," kata Andi. Kalau tidak ya keburu mati sawit kita. Keburu tidak berbuah lantaran mereka butuh pupuk. Kita harus berada pada posisi petani-petani kita itu," ucapnya. Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun Kementan, Ardi Praptono menuturkan, sampai saat ini program Sarpras Kelapa Sawit telah dilaksanakan di 13 provinsi dan 110 kabupaten sentra kelapa sawit.