Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Minggu, 28 April 2024 | 20:02 WIB

Tingkatkan Kualitas Hasil Panen, Ditjen Kementan Ajari Ratusan Pekebun Sawit di Sumsel

Palembang, katakabar.com - Ditjenbun Kementan RI ajari ratusan pekebun kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan, guna tingkatkan kualitas hasi panen. Total 144 orang pekebun kelapa sawit yang berasal dari dua kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan diberikan edukasi pelatihan untuk tingkatkan produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit. Usung tema 'Panen dan Pasca Panen' peserta dari dua kabupaten, rinciannya 56 orang dari Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan 88 dari Kabupaten Muara Enim. Direktur Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir. Hendratmojo Bagus Hudono, Msc dilansir dari laman resmi BPDPKS, pada Ahad (28/4) menyatakan, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kunci keberhasilan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. "Semata-mata untuk kemajuan perkebunan kelapa sawit di kemudian hari. Salah satunya melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, yang diikuti para pekebun kelapa sawit," ujar Hendratmojo Bagus Hudono, pada Rabu (24/4) lalu. Sedemikian pentingnya pengembangan SDMPKS, tegas Bagus, untuk mewujudkan kualitas kelapa sawit di lapangan. Di tahun ini, sudah membuka peluang kepada dinas perkebunan provinsi dan kabupaten. "Di Sumatera Selatan ditargetkan 2.500 orang (petani kelapa sawit) yang diusulkan. Di mana total secara nasional 10.000 orang dengan modul atau tema yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan petani. Kami mohon kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik," imbaunya. Soal modul atau tema Panen dan Pasca Panen yang diikuti peserta dari Kabupaten Musi Banyuasin dan Muara Enim, Direktur Akademi Komunitas Perkebunan Stiper Yogyakarta (AKPY STIPER), Dr. Sri Gunawan, SP, MP, IPU, menjelaskan secara teknis pelatihan terbagi menjadi lima kelas. "Para peserta mendapatkan beberapa materi teknis panen dan pascapanen dari para instruktur yang berpengalaman," ulas Sri Gunawan. Mulai dari cara memanen sawit yang benar sesuai dengan standar, katanya, kriteria buah sawit matang, cara-cara panen, dan alat-alat panen yang digunakan hingga pengiriman buah ke pabrik tidak boleh lebih dari 24 jam lantaran dapat mengurangi kualitas. "Supaya para petani betul-betul paham cara memanen yang benar. Selain tonase tapi kandungan minyak yang optimum. Itu target yang harus disampaikan kepada para petani. Sehingga petani mendapatkan hasil yang maksimal dan perusahaan menghasilkan minyak yang optimal," bebernya. Dengan pelatihan seperti ini, harapnya, para petani sawit di Musi Banyuasin dan Muara Enim bisa naik kelas sehingga kesejahteraannya meningkat. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Agus Darwa, M.Si menimpali, program pengembangan SDMPKS melalui pelatihan petani kelapa sawit, yakni program yang sangat bagus untuk peningkatan kompetensi. "Kami berpesan kepada para peserta, ikuti pelatihan dengan baik. Dengarkan apa yang disampaikan narasumber atau instruktur dan tanyakan apa yang kurang jelas. Setelah mengikuti pelatihan ini, para petani dapat memahami dan melaksanakan panen dan pasca panen dengan baik dan benar," tuturnya. Harapannya, tambahnya, materi yang sudah didapat selama pelatihan dapat ditularkan atau disampaikan kepada para petani sawit lainnya yang belum punya kesempatan mengikuti pelatihan. Diketahui, pelatihan dilaksanakan dari 23 hingga 27 April 2024, dan diakhiri dengan kunjungan ke kebun kelapa sawit milik perusahaan. Kegiatan ini lanjutan peningkatan kompetensi petani kelapa sawit, lewat program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit (SDMPKS) diinisiasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertaniann dengan mengikutsertakan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY-STIPER) sebagai penyelenggara pelatihan menghadirkan instruktur berpengalaman.

Kamis, 01 Februari 2024 | 10:48 WIB

Sumut Paling Besar Terkena Ganoderma Tanaman Kelapa Sawit, Ini Langkah Kementan RI

Jakarta, katakabar.com - Provinsi Sumatera Utara paling besar terkena Ganoderma pada tanama kelapa sawit, sudah masuk generasi ke lima seluas 34.000 hektar. Guna mencegah sekaligus antisipasi penyakit pangkal busuk batang disebabkan Ganoderma yang menyerang tanaman kelapa sawit. Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia lewat Ditjen Perkebunan melakukan sejumlah langkah antisiapasi dan pencegahan, Menurut Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan, Kementan RI, Ardi Praptono dalam Simposium Internasional Ganoderma di Bandung, pada Rabu kemarin menyatakan, penyakit pangkal busuk batang yang disebabkan Ganoderma dapat mempengaruhi tingkat produksi dan produktivitas tanaman, khususnya perkebunan kelapa sawit rakyat. "Pemerintah melakukan pemantauan dan pelaporan Ganoderma di semua provinsi dengan aplikasi sistem informasi pelaporan dan rekap data organisme pengganggu tanaman (sipereda OPT) serta Informasi pengendalian OPT melalui aplikasi sistem informasi kesehatan tanaman (sinta)," ujarnya dilansir dari laman ANTARA, pada Kamis (1/2). Diceritakan Ardi, perkebunan rakyat yang terkena Ganoderma mencapai 46.767 hektar, paling besar di Sumut sudah masuk generasi ke lima, 34.000 hektar. "Perkebunan rakyat yang terkena tersebar di 12 provinsi, meliputi Nangroe Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat," jelasnya. Kata Ardi, pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit masih menjajikan dan jadi tumpuan untuk menjaga perekonomian nasional terjaga apalagi ekspor pertanian didominasi minyak kelapa sawit yang nilainya mencapai 34,94 miliar dolar AS atau setara Rp600 triliun pada 2022 lalu. "Untuk itu, kami mengharapkan semua pihak bersinergi untuk mengendalikan penyakit ini dan meminta masukan konkrit kepada pemerintah," serunya. Penyakit busuk pangkal batang disebabkan Ganoderma, ulas Ketua Umum GAPKI, Edy Martono, salah satu ancaman keberlanjutan kelapa sawit Indonesia. "Sering terjadi baik di perusahaan dan perkebunan rakyat, terlambat menyadari sehingga harus dieridikasi," bebernya. Banyak upaya untuk melakukan mitigasi Ganoderma, sebut Edy, seperti sanitasi, deteksi dini dan rekayasa tanaman tahan ganoderma tapi hasilnya belum memuaskan sehingga harus dilakukan berbagai upaya. Kalau semakin banyak tanaman yang terkena dan eridikasi banyak yang dilakukan maka populasi tanaman berkurang dan produksi dan produktivitas menurun. "Penelitian Ganoderma perlu diperbanyak dengan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sehingga menghasilkan mitigasi baru yang selama ini tidak terpikirkan," terangnya. Komite Riset BPDPKS, Tony Liwang menimpali, BPDPKS sudah membiayai beberapa riset terkait Ganoderma seperti penggunaan drone untuk deteksi dini. "BPDPKS sangat berkepentingan untuk menjaga keberlanjutan sawit Indonesia, termasuk dari ancaman ganoderma," ucapnya. Dewan Pakar Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI), Karyudi menuturkan, pengendalian Ganoderma mengembalikan kondisi tanah seperti pada masa lalu dengan memasukan organisme antagonis seperti mikoriza dan trichoderma. Kepala Dinas Perkebunan Jambi, Agus Rizal menjelaskan, selama ini Disbun Jambi membantu dengan trichoderma yang dibuat oleh UPT Perlindungan Perkebunan Disbun. "Jambi siap berkolaborasi dengan semua pihak sebagai percontohan pengendalian ganoderma, terutama untuk perkebunan rakyat," imbuhnya.

Kamis, 25 Januari 2024 | 19:30 WIB

Perkuat Tata Kelola Perkebunan Sawit Rakyat dan Kemitraan Berkelanjutan

Pontianak, katakabar.com - Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI, Andi Nur Alam Syah menekankan, betapa pentingnya perkuat kemitraan lewat pemberdayaan dan partisipasi aktif kelembagaan petani. "Kuncinya, saling bersinergi antara pekebun dan perusahaan perkebunan, saling menguntungkan dan menguatkan," ujar Andi saat hadiri pengukuhan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Kabupaten Landak dan Sanggau, dilansir dari laman situs resmi Kementan RI, pada Kamis (25/1). Untuk perkuat tata kelola perkebunan, kata Andi, tujuannya mewujudkan perkebunan kelapa sawit rakyat dan kemitraan yang berkelanjutan. Pemerintah terus berupaya dorong dan pastikan semua pelaksanaan kemitraan atau penguatan kelembagaan khususnya pengembangan kelapa sawit rakyat berjalan sesuai target dan berdasarkan aturan yang berlaku. "Ini tidak bisa dilakukan sendiri, ini perlu komitmen bersama demi perkuat perkelapasawitan Indonesia yang lebih baik lagi," jelasnya. Untuk itu, harap Andi, ke depan Aspekpir terus berkomitmen secara kontiniu membina para petani kelapa sawit, baik membantu pengelolaan kebun yang baik, sehingga produktivitas kebun petani semakin meningkat dan selalu melakukan pendampingan untuk akselerasi replanting atau Peremajaan Sawit

Senin, 01 Januari 2024 | 17:15 WIB

Lo Kok, Lelang Jabatan di Kementan Bikin Petani Sawit Deg-degan

Jakarta, katakabar.com - Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman baru dua bulan menjabat. Orang Nomor Satu di Kementan itu bakal merombak susunan pejabat tinggi di instansi yang dinakhodainya. Total 56 jabatan eselon I dan eselon II dilelang di pertengahan pekan keempat Desember 2023 lalu. Langkah ini dilakukan untuk pulihkan reputasi Kementan RI setelah kasus korupsi mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo yang ditangani lembaga anti rasuah (KPK). Selain itu, untuk membersihkan Kementan dari oknum-oknum pejabat yang terseret kasus korupsi, jual-beli posisi, dan kolusi dengan pengusaha. Lelang jabatan dimaksudkan untuk penyegaran pejabat yang telah lama menduduki posisinya ataupun mengisi jabatan yang kosong. Perombakan ini diharapkan bisa merealisasikan kembali swasembada sejumlah komoditas pangan. Petani kelapa sawit sangat berharap perombakan ini mendudukkan pejabat baru, terutama di posisi Direktur Jenderal Perkebunan, yang benar-benar peduli dan memahami kebutuhan petani. Ketua Koperasi Produsen kelapa Sawit Arfak Sejahtera Papua Parat, Dorteus Paiki berharap pejabat Direktur Jenderal Perkebunan yang baru nantinya menganulir Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan (Kepdirjenbun) Nomor 62/Kpts/KB.410/06/2023. Kepdirjenbun yang diteken pada 5 Juni 2023 itu telah mengandaskan cita-cita ribuan petani Papua Barat memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sendiri dengan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Di regulasi itu muncul syarat baru untuk mendapatkan dana pendirian PKS dari BPDPKS, yakni surat pernyataan memiliki modal 30 persen dari nilai investasi. Artinya, kalau modal untuk membikin PKS Rp150 miliar, petani musti punya modal Rp45 miliar yang dibuktikan dengan rekening koran setahun terakhir. Syarat ini tidak ada pada Kepdirjenbun Nomor 273/Kpts/HK.160/9/2020 tentang Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS yang terbit 2 September 2020. Menurut Dorteus, Koperasi Produsen Sawit Arfak Sejahtera awalnya bersemangat mengurus pendirian PKS lantaran tidak ada syarat modal. "Semua syarat yang ditetapkan sudah kami lengkapi. Lalu tiba-tiba terbit Kepdirjenbun Nomor 62/Kpts/KB.410/06/2023. Mentah lagi semuanya. Padahal duit kami sudah habis Rp3 miliar untuk memenuhi syarat mendirikan PKS," keluhnya saat berbincang elaeis.co, dilansir pada Senin (1/1). Mirinya lagi, menurut lelaki 57 tahun ini, syarat 30 persen dibuat lantaran Dirjenbun khawatir PKS yang didanai BPDPKS bakal mangkrak. "Alasan itu sangat mengada-ada. Padalah presiden pun mendorong korporatisasi koperasi," jelasnya. "Masak iya investasi kami masih diragukan. Luas kebun sawit kami 3.750 hektar, nilainya setara Rp375 miliar. Apa itu bukan termasuk penyertaan modal," tegasnya. Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Barat, Indra Rustandi menilai Kepdirjenbun 62 tahun 2023 membunuh harapan petani kelapa sawit meraih dana pembangunan PKS dari BPDPKS. "Kami berjuang melengkapi administrasi untuk mendapatkan alokasi pendanaan PKS mini. Tapi, kami baru separuh jalan saat kepdirjenbun yang baru itu keluar, duit kami yang habis sekitar Rp500 juta," ulas petani kelapa sawit di Singkawang ini. Petani sawit di Sulawesi Barat, Andi Kasruddin Raja Muda berharap pejabat eselon baru di Kementan nantinya benar-benar bekerja dan tidak hanya pandai mengumbar kata. Soalnya selama ini petani sering kena PHP alias Pemberi Harapan Palsu. "Petani dicekoki banyak istilah yang membuat pusing, apalagi terkait Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ada percepatanlah, akselerasilah, padu serasilah, kolaborasilah, koordinasilah, dan terakhir ini muncul lagi yang namanya gugus tugas. Semua PHP, enggak ada yang serius," sindirnya. "Kalau serius, PSR pasti lebih terdongkrak bahkan bisa tuntas. Apalagi, setelah ada PP 23 tahun 2021 yang mengatur soal lahan rakyat maksimal 5 hektar dan dikuasai minimal 5 tahun bebas dari kawasan hutan. Nyatanya enggak begitu. Sebelum ada dirjenbun defenitif, capaian PSR malah lebih besar," ucapnya. Ia tak menampik, kalau di Direktorat Jenderal Perkebunan ada pejabat yang bagus dan paham apa yang dibutuhkan oleh petani sawit. "Mudah-mudahan mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih strategis agar bisa menolong para petani sawit," sebutnya.

Sabtu, 09 Desember 2023 | 16:44 WIB

Kementan RI Lindungi Petani Swadaya Lewa Aturan Penetapan Harga TBS Sawit

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia lewat Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Perkebunan) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Terbitnya Permentan tersebut sebagai upaya memberikan perlindungan kepada pekebun kelapa sawit guna memperoleh harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang wajar dan menghindari persaingan tidak sehat diantara perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perlu dilakukan penyesuaian dan penyermpurnaan pasal-pasal di Permentan Nomor 1 Tahun 2018. Apalagi, dengan semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit saat ini. Soal upaya penyempurnaan itu, Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman menjelaskan, lembaga dan asosiasi terkait perlu dijangkau untuk membahas tantangan yang dihadapi para pekebun kelapa sawit. "Kita perlu kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan industri kelapa sawit guna mewujudkan kesejahteraan perkebunan sawit di Indonesia," ulas Amran lewat siaran pers, kemarin, dilansir dari laman elaeis.co, pada Sabtu (9/12). Sesuai arahan Mentan RI tersebut, Ditjen Perkebunan menginisiasi public hearing Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, dihadiri sejumlah pihak seperti para asosiasi kelapa sawit dan lembaga terkait kelapa sawit. Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Andi Nur Alam Syah menuturkan, secara nasional harga rata-rata TBS kelapa sawit pekebun Mitra per November 2023 ini mengalami peningkatan sebesar 19 persen atau setara Rp367 per kilogram dari harga terendah pada Juli 2022 lalu. Seiring dengan perkembangan perkebunan berkelanjutan, ujar Andi, banyak dinamika dalam penerapan Permentan Nomor 1 Tahun 2018 yang berdampak terhadap kebijakan larangan ekspor. “Berbagai masukan konstruktif mengenai rancangan perubahan Permentan Nomor 1 Tahun 2018 ini telah kami tampung. Masukan tersebut di antaranya mengenai perlindungan pekebun sawit dari perolehan harga TBS yang wajar. Kemitraan menjadi kata kunci dalam implementasi permentan ini, baik untuk pekebun plasma atau sejenisnya maupun kemitraan untuk pekebun swadaya,” bebernya. Untuk itu, harap Andi, agar Pemerintah Daerah (Pemda), pelaku usaha, asosiasi pekebun, mitra pembangunan, dan pekebun untuk bersinergi dalam mendukung implentasi penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun agar dapat berjalan sesuai dengan harapan. "Ini penting dilakukan, untuk mewujudkan pembangunan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan," tandasnya.

Selasa, 05 Desember 2023 | 16:22 WIB

Soal Peremajaan Sawit, Pejabat Kementan RI Dapat Peringatan Keras

Jakarta, katakabar.com - Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah cukup keras menegur bawahannya terkait e-katalog pengadaan sarana prasarana (Sarpras) untuk perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Andi Nur menegur lantaran belum ada kejelasan kerja sama yang belum terintegrasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). "Pak Direktur, saya sampaikan belum mendapatkan laporan bagaimana dengan koordinasi kita dengan katalog LKPP, apakah sudah selesai pertemuan antara BPDPKS, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) dan e-katalog jangan sampai ini tidak jalan," ujar Andi saat memberikan arahan di agenda Rapat Koordinasi Penguatan dan Percepatan Kegiatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit di Auditorium Kementan Jakarta, awal Desember 2023 lalu, dilansir dari laman CNBC Indonesia, pada Selasa (5/12). Saat itu, Andi Nur singgung perihal tidak berjalannya integrasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan BPDPKS dan LKPP tidak berjalan dengan baik, sehingga sebabkan distribusi Sarpras untuk para pekebun kelapa sawit menjadi tidak tersalurkan. "Selalu kejadian rekomendasi teknis yang sudah ditandatangani Direktur Jenderal Perkebunan, tahun 2022 itu, hingga kini belum cair, belum terdistribusi. Itu kan tidak mencerminkan dari tujuan program yang kita lakukan bahwa kita mau melakukan peningkatan produktivitas bagaimana sawit rakyat," jelasnya. "Kalau pupuknya lambat, Sarana Produksi (Saprodi) lambat, yang kita janjikan tahun ini belum terlihat realisasinya," terangnya lagi. Rapat Koordinasi (Rakor) ini, kata Andi Nur, menjadi percuma bila hanya menghasilkan rekomendasi teknis (rekomtek) saja, sedang proses distribusinya tidak dikelola dengan baik. "Apa yang kita lakukan hari ini, saya mohon minggu ini harus beres. Apa sulitnya sih katalog? Kok susah banget kirim surat ke BPDPKS, kalau BPDPKS enggak mau menginisiasi pertemuan, kita langsung (lapor) ke presiden bahwa bukan kita yang menghambat semua proses-proses yang ada," tegasnya. "Ini saya agak keras, sebab tidak ada perbaikan-perbaikan signifikan yang kita lakukan kalau tanpa diminta oleh para perkebunan kita, tidak sampai ke lapangan ini, persoalannya di ujung," ulasnya Menurut Andi, kalau sistem Rekomtek yang ada di Ditjenbun dengan sistem di BPDPKS belum terintegrasi, maka sirna harapan Indonesia untuk menjaga produktivitas sawit dalam negeri. "Kalau ini tidak terintegrasi, sudah, lepas lagi harapan kita untuk kembali menjaga produktivitas sawit kita. Saya sengaja nih agak keras supaya kita paham pekerjaan hari ini tidak sekedar Rekomtek. Tujuan utamanya adalah bagaimana pupuk ureanya, NPK besok sampai ke para pekebun kita," tegasnya lagi. Saya mendorong agar sistem akses untuk pengadaan sarpras sudah menggunakan e-katalog, supaya pengadaan sarpras untuk program perkebunan kelapa sawit ini bisa lancar. "Akses untuk pengadaan sarpras itu sudah menggunakan e-katalog. Kita notulen kan saja dengan BPDPKS. Jangan lagi seperti sekarang. Rekomtek tahun 2022 sampai hari ini belum cair. Belum ada pengadaannya," kata Andi. Kalau tidak ya keburu mati sawit kita. Keburu tidak berbuah lantaran mereka butuh pupuk. Kita harus berada pada posisi petani-petani kita itu," ucapnya. Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun Kementan, Ardi Praptono menuturkan, sampai saat ini program Sarpras Kelapa Sawit telah dilaksanakan di 13 provinsi dan 110 kabupaten sentra kelapa sawit.

Senin, 27 November 2023 | 20:59 WIB

Monev Nasional Untuk Perkuat PSR Semester II

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pertanian Republik Indonesia lewat Direktorat Jenderal Perkebunan terus berupaya perkuat pembangunan perkebunan. Salah satu langkah yang digiatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau Pekebun Semester II. Menurut Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, kegiatan ini sejalan dengan instruksi Mentan RI, Andi Amran Sulaiman, yang meminta seluruh jajarannya agar memperkuat perkelapasawitan Indonesia. Di mana, kata Andi, kita butuh berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan industri kelapa sawit Indonesia dan kesejahteraan pekebun sawit. "Perkebunan kelapa sawit khususnya sawit rakyat perlu mendapat perhatian banyak pihak. Apalagi, berbagai tantangan yang dihadapi pekebun sawit kita, perlu kerja keras, komitmen dan kolaborasi dari semua elemen guna mendukung secara aktif program-program yang mendorong peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit rakyat,” ujarnya Andi, dilansir dari laman website resmi Ditjenbun Kementan RI, pada Senin (27/11). Dijelaskan Andi, salah satu bentuk komitmen tanggung jawab memperkuat perkelapasawitan Indonesia, Kementan RI gelar kegiatan Monev Nasional yang menghadirkan Satker Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kementerian serta Lembaga terkait, di Jakarta di penghujung pekan ketiga November 2023 lalu. Menurut Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ardi Praptono, monev ini dimaksudkan untuk membangun sinergi antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan mengidentifikasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan peremajaan sawit rakyat di seluruh wilayah program PSR, termasuk seluruh Kelembagaan Pekebun yang sudah diterbitkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek). “Perlu kami laporkan pengawasan ini sudah dilakukan secara periodik setiap dua minggu pada 1 dan 15 November 2023 lalu,” ulas Ardi. Data terakhir per 15 November 2023 menunjukkan, telah diterbitkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit pekebun oleh Kementerian Pertanian, seluas 319.521 hektar pada 141.389 pekebun di seluruh wilayah sentra kelapa sawit. Luas lahan peremajaan yang telah ditumbang chipping seluas 244.056 Hektar dan yang sudah di tanaman seluas 229.160 Hektar dan yang sudah panen seluas 95.557 hektar. Kegiatan ini, harap Ardi, mudah-mudahan dapat dukungan dari semua pihak dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat perkebunan kelapa sawit, khususnya bagi pekebun kelapa sawit.

Jumat, 24 November 2023 | 15:30 WIB

Lewat OSS RBA, Kementan RI Permudah Perizinan dan Perkuat Pengawasan Usaha Sawit

Ketapang, katakabar.com - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, komitmen melaksanakan proses perizinan berusaha melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Kolaborasi dengan lintas sektor dan berbagai instansi pemerintah jalur yang ditempuh untuk mengawasi izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan. Itu sejalan dengan arahan Kepala Negara, Joko Widodo kepada seluruh jajaran, mulai dari Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, hingga Bupati dan Walikota untuk berkomitmen melaksanakan proses perizinan berusaha lewat OSS RBA. Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah menegaskan, OSS RBA dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan dan keterjaminan mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha. "OSS RBA menggunakan prinsip Trust But Verify, yakni dengan mempermudah proses penerbitan perizinan berusaha tapi memperkuat pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha," jelasnya. Bentuk komitmen Kementan, kata Andi, dilakukan pengawasan (Post Audit) bersama kepada Perizinan Berusaha Subsektor Perkebunan atas nama PT Ladang Sawit Mas, untuk KBLI 10431 (Industri Minyak Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (CPO), mulai dari 21 hingga 24 November 2023, di Ketapang. “Pengawasan yang dilakukan lewat OSS RBA itu pengawasan bersama yang terintegrasi dan terkoordinasi antar Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK atau badan pengusahaan KPBPB,” ujarnya. Pengawasan ini nantinya, ulas Andi, bakal menghasilkan berita acara pengawasan, total skor, dan rekomendasi perbaikan, yang akan diunggah melalui OSS RBA dan dapat diakses perusahaan maupun instansi terkait. “Adanya pengawasan perizinan ini diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang semakin kondusif,” tuturnya. Untuk pelaksanaan pengawasan ini, tambah Andi lagi, berkolaborasi dengan Kementerian Investasi atau BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Senin, 09 Oktober 2023 | 19:49 WIB

Minyak Sawit Indonesia Jadi Posisi Tawar Kuasai Pasar Edible Oil di India

India, katakabar.com - Globoil India adalah konferensi dan pameran internasional minyak masak, minyak nabati dan oleokimia yang secara regular digelar setiap tahun. Delegasi Kementan RI, khusus Ditjenbun diwakili Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Prayudi Syamsuri mengatakan, pasar Edible Oil di India cukup potensial untuk ditingkatkan oleh Indonesia sebagai produsen vegetable oil dunia. "Potensi minyak kelapa sawit dan minyak kelapa Indonesia bisa jadi posisi tawar Indonesia untuk menguasai pasar edible oil di India," ujarnya, dilansir dari laman website resmi Ditjenbun, pada Senin (9/10). Menurutnya, India diketahui dapat menjadi jembatan perdagangan untuk negara-negara di Kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah bahkan Eropa. "Globoil tahun ini diawali dengan kegiatan 52nd Solvent Extractors' Association of India (SEA). Globoil India SEA adalah asosiasi pengusaha dan industri di India yang bergerak dalam bidang ekstraksi pelarut (solvent extraction) yang termasuk pengolahan minyak nabati," kata Prayudi. Diceritakannya, SEA dibentuk pada 1963 lampau. Beranggotakan sebanyak 875 anggota, termasuk 350 pabrik pengolahan dengan total produksi mencapai 30 juta ton. Untuk menjadi produsen edible oil yang lebih kompetitif, Indonesia terus mendorong Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk diimplementasikan pada skala-skala pekebun dan perusahaan untuk dapat memastikan seluruh praktik kelapa sawit Indonesia berkelanjutan. Selain itu, untuk mencapai keberlanjutan kelapa sawit di pekebun sudah kewajiban pemerintah memfasilitasi perbaikan tata kelola terutama pada aspek regulasi hukum, peningkatan kapasitas pekebun, fasilitasi produksi dan produktivitas serta teknologi dan inovasi. Perlu ditekankan lagi, tambah Prayudi, semangat kolaborasi antara negara-negara produsen dan konsumen edible oil, dan CPOPC. "Saya kira bis jembatani itu semua, sekaligus mengatasi kampanye negatif industri kelapa sawit Indonesia. Di mana harus ada strategi-strategi jitu menggunakan informasi faktual di berbagai media tentang praktik sawit Indonesia sudah tahap berkelanjutan," sebutnya.

Sabtu, 16 September 2023 | 19:11 WIB

Batu Bara Dapat Jatah 500 Hektar PSR 2023, Ini Upaya Tingkatkan Produksi

Batu Bara, katakabar.com - Kementerian Pertanian (Kementan) RI lewat Direktur Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Andi Nur Alam Syah menyampaikan target program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 180 ribu hektar di seluruh Indonesia. "Seluas 500 hektar program PSR itu jatah para petani kelapa sawit di Kabupaten Batu Bara, dari seluas 180 ribu hektar target program PSR di seluruh Indonesia," jelas Andi Nur saat tinjau program PSR di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat (15/9) kemarin. Kata Ditjenbun Kementan RI ini, program PSR sebagai upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tua yang tidak produktif dengan benih unggul yang berkualitas. "Para petani kelapa bakal mendapatkan bantuan Rp30 juta setiap hektar yang ikut program PSR Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)," jelasnya. Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin yang pimpin kunjungan ke Batu Bara, menuturkan, beberapa kendala dalam hal sosialisasi PSR. Masyarakat dinilai kurang paham program PSR. Itu sebabnya, Ia meminta Dinas Perkebunan di daerah untuk lebih aktif mensosialisasikannya agar para petani kelapa sawit dapat mengikuti program dengan memenuhi 2 poin persyaratan yang lebih mudah dipahami. Dulu, persyaratannya ada 21 item tapi tinggal 2 persyaratan, yakni masalah di LHK dan BPN. Hal ini nanti bisa dikoordinasikan agar lebih cepat,” tegasnya. Bupati Batu Bara Zahir menimpali, pemahaman petani tidak terbuka disebabkan mereka termakan isu-isu pemicu rasa takut untuk mendapatkan dana dari program PSR. “Tidak cuma sawit yang sudah 25 tahun tapi sawit yang berumur 7 tahun produksinya masih rendah lantaran bibit tidak baik, ini yang boleh mendapatkan PSR,” tandasnya.