Jakarta, katakabar.com - Masyarakat mesti siap-siap dari sekarang. Soalnya pemerintah berencana sesuaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng (Migor) Minyakita, merk dagang Migor sawit milik pemerintah.

Memang, belum tahu kapan pastinya pemerintah naikkan HET Minyakkita. Tapi, enggak ada salahnya masyarakat siap-siap dari sekarang.

Sinyalemen mau dinaikkan HET Minyakita disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan alias Zulhas saat konferensi pers Capaian Kinerja Perdagangan 2023 dan Outlook Perdagangan 2024 di Kemendag, pada Kamis (4/1).

"Harganya bulan depan kita evaluasi, sebab HET lama sudah berlaku hampir 1,5 tahun kan," ujarnya, dilansir dari elaeis.co, Kamis malam.

Rencana menaikkan HET Minyakita alasnya lantaran harga di pasaran sudah mencapai Rp15.100 per liter. Sedang, HET Minyakita ditetapkan Rp14.000 per liter. 

Menurut SP2KP Kementerian Perdagangan, harga Minyakita rata-rata nasional dijual kisaran Rp15.100 per liter. Sedang, Panel Harga Badan Pangan (PHBP) mencatat harga rata-rata eceran nasional minyak goreng kemasan sederhana per 4 Januari 2024 mencapai Rp17.310 per liter.

Jadi, ucapnya, evaluasi bukan berarti HET pasti dinaikkan. Tapi, penyesuaian harga minyak goreng memang perlu dilakukan mengingat harga kemasan yang digunakan makin mahal.

"Kemungkinan, harga disesuaikan dengan kondisi industri kelapa sawit dalam negeri. Nanti, kita evaluasi di Februari 2024 akhir, apa tetap di Rp14.000 atau disesuaikan jadi Rp15.000/liter," jelasnya.

Saat ini Kemendag masih menjalankan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat.

Regulasi ini menetapkan minyak goreng kemasan merek Minyakita dibeli Rp14.000 per liter dan minyak curah Rp15.500 per kilogram. Aturan ini melarang penjualan minyak goreng rakyat secara bundling.

Mengenai rencana menaikkan HET Minyakita, Kemendag RI tidak akan mengambil keputusan sepihak tapi membahasnya lebih dulu bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bila pedomannya pernyataan Zulhas, evaluasi bakal dilakukan selepas pesta demokrasi Pemilu 2024 yang dihelat pada 14 Februari 2024 mendatang.