Tunda bayar
Sorotan terbaru dari Tag # Tunda bayar
Fraksi Golkar DPRD Kuansing Soroti Tunda Bayar saat Paripurna LKPJ APBD 2024
Kuantan Sengingi, katakabar.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dserah atau DPRD Kuantan Sengingi, Fraksi Golkar soroti berbagai persoalan yang terjadi di tubuh pemerintah daerah soal pengelolaan APBD Tahun 2024, yang krusial yakni tunda bayar yang belum terselesaikan kurang lebih sebesar Rp200 miliar. Hal ini dikemukakan Meirizal, selaku juru bica dari Fraksi Golkar saat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPj pemerintah daerah di ruang Paripurna, Senin (5/4). “Hampir seluruh OPD Kuansing mengalami tunda bayar, pihak Pemkab harus berhati-hati menyeselasikan tunda bayar tersebut. Ini menyangkut hak masyarakat jadi seyogyanya dilakukan audit secara menyeluruh terlebih dahulu,” ujarnya. Dirincikan, tunda bayar itu dialami pihak ketig (Kontraktor), tunjangan profesi guru, tenaga honorer, gaji aparatur pemerintah desa, hingga guru MDA. “Apabila kasus ini tidak segera tuntas dikhawatirkan berdampak pada rencana pembangunan daerah Tahun 2025,” tegasnya. Sedang, Fraksi Golkar sentil Dinas Pendidikan atau Disdik tentang penempatan guru sekolah yang disinyalir hanya peduli terhadap tenaga pengajar di 'Ibukota' saja, sementara di pelosok desa masih mengalami kekosongan. Ia berpandangan hasil kebijakan ini akan terjadi penumpukan pengajar dan kekurangan tenaga pengajar. Meirizal secara lantang mengkritisi kebijakan pemerintah soal pengangkatan guru sebagai Pj. Kepala Desa atau Kades, sebab langkah ini dapat menggangu proses belajar-mengajar di Sekolah tersebut. Terpisah, dr. Fahdiansyah, selaku Pj Sekda Kuansing mengkonfirmasi persoalan tunda bayar pihaknya akan melakukan identifikasi lebih dulu, yakni penghitungan hutang. Mekanismenya ada dua diantaranya, audit internal yang tentu dilakukan inspektorat. Kemudian, diperlukan juga audit dari pihak BPK terkait anggaran operasional.
Wabup Siak Ingatkan Pegawai Tetap Fokus Kerja Meski Kondisi Keuangan Daerah Belum Stabil
Ia juga meminta agar selalu menciptakan kondisi yang kondusif dan memiliki pemikiran yang positif terhadap sebuah masalah bukan sebaliknya
Kakan BPKAD Inhu: TPP ASN Sempat Tunda Bayar Kini Sudah 'Dipantulkan'
Indragiri Hulu, katakabar.com - Kepala Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Indragiri Hulu, Riswidiantoro pastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sempat tunda bayar kini telah dibayarkan. Penegasan ini diterima katakabar.com, Minggu (19/1) saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Dungkapkannya, semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah melengkapi syarat pengajuan TPP termasuk pajak haknya telah 'dipantulkan'. "Sebagian pegawai lingkungan Pemkab Inhu sudah menerima duit TPP, proses pembayaran itu berlangsung dari sepekan kemarin," jelasnya. Kalaupun masih ada beberapa pegawai yang belum terima duit TPP, terangnya, kemungkinan besar OPD di mana ASN itu bekerja belum ataupun sedang melengkapi syarat pengajuan. "BPKAD bakal terbitkan pembayaran apabila syarat dan ketentuan telah dipenuhi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)," bebernya.