Sawit Rakyat
Sorotan terbaru dari Tag # Sawit Rakyat
Sawit
Sawit
Selepas Penyitaan Lahan, Ini Solusi Hukum Sawit Rakyat dari Kejagung
Jakarta, katkabar.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tawarkan solusi hukum dan tata kelola bagi kelapa sawit rakyat selepas penyitaan lahan. "Langkah ini bertujuan untuk melindungi petani kecil, memastikan keadilan hukum, sekaligus mendukung produktivitas perkebunan sawit nasional," kata Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H, Tenaga Ahli Kejagung, di acara BEDELAU 2025: Bincang Ekonomi dan Diseminasi Dukung Akselerasi Ekonomi Riau, Selasa (21/10) lalu. Prof. Adi menyatakan, tujuan utama peta solusi ini melindungi petani kecil dari kriminalisasi dan memastikan hukum berfungsi secara berkeadilan sosial. "Solusi hukum yang ditawarkan mencakup rekomendasi tindakan, dan kebijakan dari berbagai lembaga pemerintah, prinsip hukum yang relevan, hingga tujuan substantif yang ingin dicapai," ucapnya, dilansir dari laman EMG, Kamis (23/10). Pada kerangka ini, terangnya, Kejagung berperan membedakan antara kasus yang melibatkan korporasi besar dan petani rakyat. Selain itu, tambahnya, Kejagung mendorong restorative justice, yakni mengalihkan kasus petani rakyat dari ranah pidana menjadi administratif atau perdata, agar tidak merugikan masyarakat kecil. Lahan sitaan rakyat pun akan dialihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk program reforma agraria. Sementara, Kementerian ATR/BPN direkomendasikan menetapkan lahan hasil penyitaan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), memberikan sertifikasi hak milik atau hak guna bagi petani yang telah menggarap lahan sebelum penetapan kawasan hutan, serta mempercepat sinkronisasi data spasial melalui One Map Policy. Lalu, Kementerian LHK bakal melakukan reclassifikasi kawasan hutan untuk mendukung desa atau kebun rakyat produktif, dan menetapkan skema perhutanan sosial sawit bagi masyarakat yang sudah lama menggarap. Terus, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian didorong membentuk Satgas Reformasi Hukum dan Tata Kelola Sawit Rakyat, yang melibatkan KLHK, ATR/BPN, dan Kejagung, serta menyusun kebijakan integratif hilirisasi berbasis legalitas lahan rakyat. Pemerintah daerah didorong menyusun Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Sawit Rakyat dan menegakkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis data One Map. Lembaga keuangan dan BUMDes juga diarahkan mengelola kebun eks-sitaan melalui skema joint stewardship antara pemerintah dan petani, serta menyediakan green financing bagi sawit legal rakyat. Inisiatif ini membuka peluang bagi sawit rakyat untuk tetap produktif dan berkelanjutan pasca penyitaan lahan, sekaligus memperkuat posisi petani kecil dalam tata kelola industri sawit nasional.
Sawit
Sawit
Sawit Rakyat Jangan Kalah dari Perkebunan Raksasa, Ini Pesan Baginda Siagian ke Maba INSTIPER
Yogyakarta, katakabar.com - Sawit rakyat jangan kalah dari perkebunan besar atau raksasa. Pesan ini ditekankan Begitu pesan Baginda Siagian saat sambut sebanyak 840 Mahasiswa Baru atau Maba INSTIPER 2025, seraya menegaskan target produktivitas 6 ton per hektar. Optimisme masa depan kelapa sawit Indonesia ditegaskan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian ini. Menurutnya, produktivitas sawit rakyat yang saat ini rata-rata baru menyentuh angka 3,3 ton per hektar masih bisa ditingkatkan hingga 5 hingga 6 ton per hektar. Pernyataan itu disampaikan Baginda saat memberikan kuliah umum secara daring pada pembukaan tahun ajaran baru INSTIPER Yogyakarta 2025-2026. Ia menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam menjawab tantangan besar sektor perkebunan sawit. “Selamat kepada mahasiswa baru INSTIPER yang telah diterima di perguruan tinggi perkebunan terbaik di Indonesia. Saat ini kita menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Dengan ilmu, dan keterampilan yang tepat, kalian bisa menjadi pejuang baru pembangunan sawit ke depan,” jelas Baginda, dilansir dari laman EMG, Kamis (11/9) siang. Di kegiatan itu, Baginda tinjau langsung kegiatan Orientasi Kenal Kampus dan Kenal Kebun atau OKKABUN 2025 yang berlangsung di SEAT Ungaran pada 6 hingga 9 September 2025. Total 840 mahasiswa baru ikut serta, dengan 150 orang di antaranya penerima Beasiswa SDM Sawit dari Ditjen Perkebunan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP. Kata Baginda, INSTIPER memiliki keunggulan karena tidak hanya menekankan teori di ruang kuliah, tapi membangun disiplin, dan keterampilan praktis mahasiswa sejak awal. Mahasiswa diperkenalkan langsung pada komoditas unggulan seperti sawit, kopi, karet, kakao, dan teh, serta tanaman kehutanan dan hortikultura. “Kami mendukung penuh proses pembelajaran di INSTIPER. Selain ijazah, mahasiswa juga harus dibekali dengan sertifikat kompetensi dari BNSP, agar siap bersaing di dunia industri. Ini yang akan menjadi pembeda lulusan INSTIPER dibandingkan perguruan tinggi lain,” ucapnya. Ditegaskannya, keberlanjutan sawit Indonesia tidak hanya ditopang oleh kebijakan pemerintah dan program replanting, tetapi juga oleh regenerasi sumber daya manusia atau SDM. Ia menilai, beasiswa SDM sawit yang telah berjalan harus terus dilanjutkan sebagai investasi jangka panjang. “Lima belas hingga dua puluh tahun ke depan, masa emas sawit Indonesia ada di tangan kalian. Kuncinya adalah SDM yang berintegritas, berkarakter, dan berkomitmen pada keberlanjutan,” terang Baginda.
Sawit
Sawit
Pakar dan Praktisi Setuju! Apalagi Gaspol Bentuk Dokter Kesehatan Perkebunan Sawit Rakyat
Jakarta, katakabar.com - Ganoderma terus ancam perkebunan kelapa sawit. Lantaran serangan jamur ini diyakini bisa menimbulkan tekanan di pusaran rantai pasok minyak sawit, baik tingkat nasional, regional, begitu pun global. Prediksi ini mencuat pada diskusi hybrid webinar bertajuk Potensi Pemanfaatan Teknologi Drone dan Robotik Pengendalian Ganoderma ditaja Perkumpulan Roundtable Ganoderma Management atau RGM di Bogor. Gangguan di rantai produksi disebabkan ganoderma itu terlihat saat pasokan minyak sawit dunia cenderung stagnan bahkan menurun dari tahun ke tahun sejak paling tidak lima tahun lalu.
Sawit
Sawit
Perkenalkan E-STDB Untuk Perluas dan Percepat Penerbitan STDB Petani Sawit
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pertanian (Kementan) RI perkenalkan sistem Electronic STDB (E-STDB) untuk mendigitalisasi sertifikasi perkebunan kelapa sawit rakyat. Selain meningkatkan legalitas lahan petani kelapa sawit swadaya, inovasi E-STDB dimaksudkan untuk mempercepat adopsi standar keberlanjutan dan mendorong percepatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Sawit
Sawit
SDM Tim Pendataan Diperkuat Demi Akurasi Data Sawit Rakyat di Limapuluh Kota
Limapuluh Kota, katakabar.com - Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat gelar bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas tim pendataan perkebunan sawit rakyat. Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Limapuluh Kota, Herman Azmar, dengan menghadirkan nara sumber dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar, Badan Pusat Statistik (BPS), UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kabag Perekonomian Limapuluh Kota Lisa Angreini beserta 82 orang peserta Bimtek.
Sawit
Sawit
Pendataan Kebun Sawit Rakyat, Pjs Bupati Bengkalis: Ini Penting Untuk Kesejahteraan Petani
Siak Kecil, katakabar.com - Penjabat Sementara atau Pjs Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono menegaskan betapa pentingnya pendataan perkebunan kelapa sawit rakyat Dana Bagi Hasil (DBH) untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. "Pendataan Perkebunan kelapa sawit rakyat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit," tegasnya saat membuka sosialisasi pendataan perkebunan sawit rakyat, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, di gedung serbaguna Kantor Camat Siak Kecil, Kamis (24/10).
Sawit
Sawit
Pemkab Tanah Bumbu Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Tim Pendataan Sawit Rakyat
Batulicin, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu lewat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian taja sosialisasi dan Bimbingan Teknik (Bimtek) peningkatan kapasitas Tim Pendataan Kelapa Sawit Rakyat, di Ruang Rapat Bersujud, Kantor Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi, Batulicin, Rabu (4/9).
Sawit
Sawit
Perdana di Nusantara, Sawit Rakyat di Siak Dapat SK Biru
Siak, katakabar.com - Masyarakat Desa Rantau Bertuah, Kabupaten Siak, Riau, sumringah lantaran sudah bisa bernafas lega setelah berjuang pertahankan kebun kelapa sawit lebih dari 20 tahun lamanya. Soalnya, status kebun yang berada dalam kawasan hutan di Kecamatan Minas itu berubah dengan lahirnya SK Menteri LHK tentang Penetapan Perubahan Batas Kawasan Hutan atau SK Biru. SK Biru tersebut nantinya bakal dibagikan kepada masyarakat di acara Festival Like 2 di Jakarta pekan ini.
Sawit
Sawit
Jalankan RAD KSB, Disbunak Kalsel Tingkatkan Kapasitas Tim Pendataan Sawit Rakyat
Kalimantan Selatan, katakabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan lewat Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan Jalankan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Tim Pendataan Sawit Rakyat, pada Kamis (29/2). Kegiatan pendataan dan pemetaan perkebunan kelapa sawit pekebun salah satu program atau.kegiatan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana amanat Inpres 6 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 13 Tahun 2023, Banjarbaru. Kepala Disbunnak Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi menjelaskan, untuk pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan, perlu dukungan penyelesaian permasalahan terkait legalitas lahan, produktivitas, dan membangun sinergitas kemitraan antar lembaga terutama, perusahaan besar swasta dengan pekebun swadaya melalui pola plasma maupun pola kemitraan lainnya. “Pengembangan perkebunan terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan perkebunan rakyat. Di mana perjalanan sejarah pengembangannya antara usaha perkebunan rakyat dan perkebunan besar, berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada kaitan kegiatan operasionalnya,” ujar Suparmi, dilansir dari laman website resmi Pemprov Kalimantan Selatan, pada Kamis siang. Untuk pengembangan perkebunan rakyat, Suparmi menekankan, dengan maksud dapat secara langsung menerapkan praktek dengan teknik budidaya yang baik. “Misalnya dikembangkan pendekatan pengembangan tanaman kelapa sawit dan tanaman karet ditempuh melalui pengembangan perkebunan rakyat sebagai kebun plasma pola pir,” terang Suparmi. Nah, lewat pendekatan tersebut, kata Suparmi, ternyata selain perkebunan rakyat menjadi berkembang dengan pesat, sekaligus terbukti pengembangan pola tersebut berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan wilayah. “Saya harapkan kepala dinas kabupaten dan kota yang menangani perkebunan, agar berkenan untuk pro aktif dalam kegiatan pendataan dan pemetaan lahan sawit pekebun yang masih terindikasi berada dalam kawasan hutan,” imbaunya. Dari kegiatan ini, harapnya, bakal memiliki data kondisi existing luas lahan sawit para pekebun yang tersebar di kabupaten dan kota, serta dengan mengetahui data lahan ini bisa memudahkan upaya penyelesaiannya tata ruangnya, terutama dari sektor kehutanan dan penataan ruang untuk komoditi perkebunan dan komoditi sektor lainnya di Kalsel. “Pendataan sawit pekebun yang berada di kawasan hutan itu tidak hanya berhenti pada data saja,” jelasnya. Jadi, harap Suparmi lagi, melalui program strengthening palm oil sustainability in indonesia/spos indonesia (program penguatan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia) ini menjadi pemicu dan untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat khususnya daerah.
Nusantara
Nusantara
Sarpras Diperkuat Dongkrak Produktivitas, Kementan RI: Sawit Rakyat Perlu Perhatian
Jakarta, katakabar.com - Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman menekankan kepada jajaran lingkup Ditjen Perkebunan untuk memperkuat perkelapasawitan Indonesia. Sesuai arahan Mentan RI, Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah menjelaskan, perkebunan kelapa sawit khususnya sawit rakyat perlu dapat perhatian banyak pihak. “Ini untuk menjaring masukan untuk merumuskan komitmen para pihak dalam rangka akselerasi pencapaian Sarana dan Prasarana (Sarpras)," ujar Andi Nur, dilansir dari laman website resmi Kementan RI, pada Selasa (5/12). Untuk itu, ajak Andi Nur, mari semua pihak yang terlibat dalam program Sarpras kelapa sawit ini, untuk mewujudkan komitmen bersama, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas akhirnya memberikan peningkatan kesejahteraan pekebunan, dan tata kelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen meningkatkan perkelapasawitan Indonesia, ulas Andi Nur, Kementan RI gelar kegiatan Koordinasi Penguatan dan Percepatan Kegiatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, di Jakarta, awal Desember 2023. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ardi Praptono menekankan, rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, asosiasi perkebunan terkait dengan mendukung dan memperkuat akselerasi pencapaian program Sarpras.