Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Sabtu, 20 September 2025 | 20:39 WIB

APBD-P Inhu 2025 Naik Rp230 Miliar Jadi Rp1,7 Triliun

Indragiri Hulu, katakabar.com - Wakil Bupati Indragiri, Ir. Hendrizal Hulu menyampaikan nota keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan atau APBD-P Tahun 2025 sebesar Rp1,7 miliar. Angka itu mengalami kenaikan sebesar Rp230 miliar dari sebelumnya hanya sekitar Rp1,5 triliun pada 2024 lalu. Hal ini disampaikannya saat Rapat Paripurna penyampaian nota keuangan, dan rancangan peraturan daerah tentang APBD-P Tahun 2025 yang digelar Sabtu (20/9) untuk dibahas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Indragiri Hulu. Dijelaskannya, perubahan angka berasal dari naiknya pendapatan daerah sebesar Rp10 miliar ditambah dengan dana transfer pusat tahun ini sebesar Rp220 miliar alhasil keseluruhan menjadi Rp230 miliar. “Semoga pelaksanaan program dapat berjalan semaksimal mungkin sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian,” ujarnya. Diketahui, ada tiga agenda yang digelar DPRD di antaranya penyampaian nota keuangan, pandangan fraksi, dan jawaban legaslatif terkait pandangan fraksi yang terjadwal pukul 17.00 WIB tetapi molor pada pukul 19.00 WIB.

Kamis, 18 September 2025 | 13:20 WIB

Bupati Kepulauan Meranti Sampaikan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2025

Kepulauan Meranti, katakabar.com – Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, sampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025, saat Rapat Paripurna DPRD digelar di Gedung Paripurna, Kamis (18/9). Menurut H Asmar, penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, serta kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten atau Pemkab dengan DPRD terkait Perubahan Kebijakan Umum APBD 2025. “Perubahan APBD ini disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD murni serta mempertimbangkan kondisi terkini perekonomian daerah, nasional, dan kemampuan fiskal daerah,” ujar Asmar. Ia mengungkapkan, tujuan utama perubahan APBD ini adalah untuk menyesuaikan asumsi pendapatan yang bergeser dari target awal, mengakomodasi belanja prioritas, serta menata kembali alokasi belanja agar lebih efektif dan tepat sasaran sesuai visi pembangunan daerah. Di Ranperda tersebut, komposisi anggaran dirinci sebagai berikut: Belanja daerah sebesar Rp1,227 triliu, Pendapatan daerah sebesar Rp1,217 triliun. Di mana defisit sebesar Rp9,6 miliar, Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah ataunPAD sebesar Rp264 miliar, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp952 miliar Sementara, pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit mencapai Rp9,6 miliar, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA tahun berkenaan nihil. Acara paripurna tersebut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, seluruh anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat se Kabupaten Kepulauan Meranti, serta lainnya. Bupati Asmar mengakhiri sambutannya dengan harapan agar Ranperda Perubahan APBD 2025 dapat segera dibahas dan disetujui oleh DPRD.

Rabu, 09 Juli 2025 | 20:59 WIB

Setuju! Fraksi DPRD Meranti Sampaikan Pandum Penyampaian Ranperda LPP APBD 2024

pelayanan publik. Catatan, Fraksi PDI Perjuangan meminta rincian belanja mana saja tidak terserap secara maksimal, dan menyarankan diperlukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program," tuturnya. Ketiga, pembiayaan daerah dan SILPA. Fraksi PDI Perjuangan mencatat terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA sebesar Rp2,56 miliar. Meski SILPA dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan tahun berikutnya, hal ini menunjukan adanya perencanaan yang kurang presisi. Menurut Pandangan kami Pemanfa'atan SILPA harus diarahkan untuk mendukung program prioritas rakyat. Pemerintah perlu menghindari penumpukkan SILPA karena dapat mengindikasikan ketidakefisienan anggaran. Keempat, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kami fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan serius terhadap Predikat WDP dari BPK. Meskipun ini hasil kerja keras bersama, tapi status ini masih menunjukan adanya kelemahan pengelolaan keuangan yang patut segera dibenahi. Dipertanyakan apa saja poin pengecualian Opini BPK tersebut, dan langkah konkrit apa yang telah dan akan dilakukan untuk mencapai Opini WTP di masa mendatang.

Selasa, 17 Juni 2025 | 12:18 WIB

Bupati Rohul sampaikan Ranperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini buka Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Rokan Hulu, di Ruang Rapat Paripurna DPRD kabupaten Rokan Hulu, Senin (16/6). Hadir ikuti rapat, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekda Rokan Hulu, Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, Asisten, dan staf Ahli Bupati, serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hulu Dalam laporannya Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM menyatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2024 disampaikan merupakan laporan informasi yang telah diaudit BPK RI. Di man laporan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu telah diterima pada senin 26 Mei 2025 dan Rokan Hulu masih dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP sampai dengan laporan keuangan tahun 2024. "Laporan audit BPK RI atas laporan keuangan telah kita terima pada Senin 26 mei 2025 bahwa kita masih dapat mempertahankan Opini Wajar tanpa Pengecualian atau WTP sembilan tahun berturut-turut," jelas Anton. Menurut Anton, berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2024, realisasi belanja APBD Kab. Rokan Hulu adalah sebesar Rp1.850.379.767.711,25 dari anggaran Rp2.099.978.436.033. Sedang, untuk Pendapatan terealisasi sebesar 88.18 persen atau Rp1.787.833.016.749,49 dari target Rp2.027.353.825.501 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pusat, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya (dana penyesuaian) dan pendapatan transfer pemerintah provinsi tahun anggaran 2024.

Sabtu, 07 Desember 2024 | 13:51 WIB

Bantu Petani Sawit Sampaikan Kisah Sukses k Publik Ini Pentingnya Pelatihan Jurnalistik

Balikpapan, katakabar.com - Workshop Jurnalistik ankat tema “Suara Petani, Pelatihan Jurnalistik untuk Generasi Baru di Industri Sawit” digelar di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, Ence Achmad Rafiddin Rizal yang buka kegiatan, berkat hasil kerja sama antara Sawitsetara dan Apkasindo yang didukung penuh BPDPKS. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas petani sawit di bidang jurnalistik. Total 105 peserta hadir dalam kegiatan pelatihan ini, meliputi 30 orang petani milenial generasi pertama dan 75 orang dari generasi kedua.

Sabtu, 30 Maret 2024 | 13:21 WIB

Kadis Kominfotik Sampaikan Rancangan Pembangunan Command Center ke Bupati Bengkalis

Bengkalis, katakabar.com - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kadis Kominfotik) Bengkalis, Dr. H. Suwarto bertemu dengan Bupati Bengkalis, Kasmarni, di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis, pada Jumat (29/3l. Di pertemuan ini, Suwarto menyampaikan rancangan pembangunan Command Center atau ruang kendali terpusat sekaligus meminta masukan dan arahan Bupati Bengkalis, Kasmarni. Dijelaskan Suwarto, Command Center berfungsi untuk memberikan perintah, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang cepat dalam menanggapi peristiwa-peristiwa penting untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera atau Bermasa. Diungkapkan Suwarto, Command Center akan dibangun di gedung RPD samping RRI Bengkalis dan sentral Ruang Multimedianya dipusatkan di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis. Menanggapi penjelasan Suwarto, Bupati Bengkalis, Kasmarni sambut baik rencana pembangunan Command Center. Ia menekankan agar koneksi internet harus dijaga dan sumber daya manusianya harus siap. "Saya lihat rancangan Command Center ini sudah bagus, yang paling penting fungsi Command Center harus jalan, konektivitas yang perlu dijaga. Harus ada operator yang stanby di situ. Ketika ada pertanyaan bisa langsung dijawab dan setiap OPD menunjuk satu petugas supaya persoalan yang dihadapi masyarakat bisa langsung terjawab. Bila perlu lakukan studi tiru ke daerah yang Command Centernya bagus," harapnya. Tenaga Ahli Bupati Bengkalis, H Mustafa Kamal dan Suparjo, dari Diskominfotik Bengkalis ikut mendampingi Suwarto, Sekretaris, Adi Sutrisno, Kabid SDKI Prarezeki Indra Muda, Kabid PBE Zulkifli, Kabid Statistik, Azmar dan Kasubag Keuangan dan Perlengkapan, serta Tim Leader Arsitektur Command Center, Boby Rahman turut mendampingi.