Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Jumat, 24 April 2026 | 14:00 WIB

Pengurus PD IWO Kepulauan Meranti Ditetapkan, DE: Jangan Manfaatkan Organisasi Untuk Kepentingan Pribadi

Selatpanjang, katakabar.com - Suasana hangat, dan penuh keakraban warnai musyawarah pembentukan struktur baru Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kepulauan Meranti periode 2025–2030, di Kafe Jingga, Jalan Banglas, Kamis (23/4). Dari pagi, para anggota telah berkumpul dalam suasana santai tetapi sarat semangat kebersamaan sambil menikmati sarapan. Mereka saling bercengkerama pererat silaturahmi gambaran solidnya fondasi organisasi wartawan online di Tanah Jantan nama lain dari Kepulauan Meranti. Musyawarah dihadiri seluruh anggota PD IWO Kepulauan Meranti, dan Dewan Etik Karim dari media Beritaintermezo.com. Kehadiran Dewan Etik dinilai penting untuk memastikan jalannya organisasi tetap berada di jalur profesionalisme dan etika jurnalistik. Kegiatan dibuka Harfilin yang menegaskan pentingnya musyawarah sebagai ruang evaluasi sekaligus momentum membentuk kepengurusan lebih kuat. "Musyawarah ini menjadi titik awal untuk memperkuat soliditas dan arah organisasi ke depan," ujarnya. Lalu, jalannya forum diserahkan kepada Dewan Etik yang pimpin pembahasan secara terbuka. Evaluasi terhadap kinerja pengurus sebelumnya turut menjadi agenda penting sebelum penetapan struktur baru. Melalui proses musyawarah yang berlangsung dinamis penuh pertimbangan, akhirnya disepakati susunan kepengurusan PD IWO Kepulauan Meranti periode 2025–2030. Penunjukan ketua dilakukan Pengurus Wilayah (PW) IWO melalui Dewan Etik. Rahmat Arifin dari Kabarpesisirnews.com dipercaya sebagai Ketua PD IWO Kepulauan Meranti. Ia akan didampingi Nurhadi (tingkap.info) sebagai sekretaris dan Burhan (aurakeadilan.com) sebagai bendahara. Ketua terpilih, Rahmat Arifin, diharapkan mampu membawa energi baru sekaligus memperkuat peran IWO sebagai organisasi wartawan online yang profesional, independen, dan berintegritas. Dewan Etik PD IWO mengingatkan pesan Ketua Umum PP IWO, Teuku Yudhistira Adi Nugraha, agar organisasi tidak dijadikan alat kepentingan pribadi. "IWO adalah rumah bersama. Jangan dibebani kepentingan pribadi dalam membesarkannya," tegas Karim. Ia juga menekankan pesan Ketua PW IWO Provinsi Riau agar seluruh pengurus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi profesionalisme serta integritas. Musyawarah ini tak sekadar membentuk kepengurusan baru, tetapi menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat sinergi di tengah tantangan dunia pers yang kian dinamis. Dengan semangat kebersamaan yang terbangun, PD IWO Kepulauan Meranti optimistis melangkah ke depan, berkontribusi nyata bagi masyarakat, dan kemajuan pers daerah.

Sabtu, 25 Oktober 2025 | 16:00 WIB

Di Kalsel Seluruh Pemangku Kepentingan Diarahkan Dukung Prinsip Sawit Berkelanjutan

Kalsel, katakabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan tegaskan komitmen mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan lewat penerapan berbagai kebijakan strategis, dan program konkret berpihak pada keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Langkah nyata itu bukan sekadar teori tetapi diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2022–2024, yang menjadi panduan pelaksanaan kebijakan pembangunan sektor kelapa sawit berkelanjutan di Banua. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, menyampaikan Pemprov Kalimantan Selatan berkomitmen kuat arahkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung prinsip keberlanjutan setiap tahapan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. “Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan kami arahkan pada penguatan data, dan infrastruktur, peningkatan kapasitas pekebun, peningkatan produksi dan produktivitas, serta pengelolaan lingkungan dan tata kelola yang baik. "Kami dorong percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memastikan seluruh rantai usaha kelap sawit di Kalimantan Selatan penuhi standar keberlanjutan nasional,” jelas Suparmi di Banjarbaru, Jumat (24/10) dilansir dari laman media center Kalimantan Selatan, Sabtu sore. Saat ini, terang Suparmi, luas areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan mencapai 506.269 hektar, di mana total 85 perusahaan perkebunan besar swasta dan negara, serta 46 pabrik kelapa sawit. Untuk produksi tandan buah segar (TBS) tercatat sebesar 5.890.720 ton per tahun, dengan produksi CPO mencapai 1.295.958 ton per tahun. Selain itu, ulasnya, industri hilirisasi kelapa sawit di Kalimantan Selatan terus berkembang, dengan keberadaan tiga pabrik minyak goreng berkapasitas 5.750 ton per hari dan dua industri biodiesel berkapasitas 2.500 ton per hari. Sektor ini telah menyerap lebih dari 72 ribu tenaga kerja, dan diproyeksikan terus meningkat seiring pertumbuhan industri hilir dan diversifikasi usaha, termasuk integrasi sawit-sapi, serta pengembangan komoditas perkebunan dan peternakan lainnya. “Sektor perkebunan kelapa sawit penyumbang lapangan kerja terbesar di Kalimantan Selatan. Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas kami,” tegasnya. Melalui program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (PSDMPKS) yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), kami fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja sawit melalui bimbingan teknis, kegiatan komunikasi informasi, dan edukasi (KIE), serta pemberian beasiswa bagi keluarga pekerja sawit. Pads pelaksanaannya, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Provinsi Kalimantan Selatan terus perkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Selatan, untuk membahas isu-isu strategis sektor sawit seperti ketenagakerjaan yang adil dan inklusif. “Kami mendorong GAPKI Kalsel untuk berkolaborasi lebih erat dengan Dinas Ketenagakerjaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta instansi terkait lainnya, agar keberlanjutan sektor sawit di Kalimantan Selatan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan masyarakat sekitar,” sebut Suparmi.

Senin, 31 Maret 2025 | 15:16 WIB

Pidato Bupati Inhu Idul Fitri 1446 H: Kepentingan Rakyat Jadi Prioritas Utama

Indragiri Hulu, katakabar.com - Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto melaksanakan salat Idul Fitri 1446 hijriah tahun 2025 di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Rengat, Senin (31/3). Kegiatan salat Idul Fitri, ujar Bupati Indragiri Hulu, yang pertama selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Dari awal ramadhan hingga hari Idul Fitri, kata Ade Agus Hartanto, lebih dari satu bulan telah dilalui dalam menjalankan tugas dengan segala keterbatasan. Tapi, jelasnya, dengan semangat besar sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Inhu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Inhu. "Setiap hari, kami selalu bersama turun langsung bertemu masyarakat, seiring dengan Musrenbang tahun 2026," terangnya. Dirinya sebagai Bupati menyadari waktu yang mereka jalani masih tergolong singkat dan langkah-langkah yang diambil baru permulaan. Meski begitu, kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. "Selama lima tahun ke depan, kami menegaskan bahwa gerakan perubahan bukan sekadar janji, melainkan tanggung jawab yang akan diwujudkan dengan kerja nyata," imbuhnya. Dia mengakui, menjalankan roda pemerintah tantangan yang dihadapi cukup besar. Misalnya, dalam hal penyesuaian anggaran belanja pemerintah daerah yang harus selaras dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi anggaran. "Saya sebagai Bupati tidak akan berdiam diri yakni akan terus mencari solusi terbaik demi kesejahteraan masyarakat Inhu," tegasnya.

Sabtu, 15 Februari 2025 | 20:48 WIB

Tentang Regulasi Anti Deforestasi UE dan Kepatuhan Keberlanjutan Industri

Jakarta, katakabar.com - Pemangku kepentingan dari berbagai sektor industri pertanian berkumpul di forum diskusi "BeyondTraceability Talks" digelar KOLTIVA. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas kepatuhan regulasi untuk sektor pertanian yang berkelanjutan. Diskusi usung tema "Dari Pertanian ke Pasar Global: Kepatuhan Regulasi untuk Industri Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan" ini berfokus pada tekanan yang semakin besar untuk memenuhi standar keberlanjutan internasional, khususnya Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dan regulasi baru lainnya, serta kebutuhan mendesak untuk kolaborasi guna mencapai kepatuhan penuh. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar global akan transparansi dan pengadaan yang etis, pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mengatasi tantangan kepatuhan, mempromosikan keberlanjutan di dalam industri, dan yang terpenting, inklusi petani dalam rantai pasok. Diskusi yang diprakarsai dan difasilitasi oleh KOLTIVA ini menyoroti peluang signifikan dalam kerangka regulasi seperti EUDR, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), dan Corporate Social Due Diligence Directive (CSDDD), serta menekankan tanggung jawab kolektif para pelaku industri untuk mematuhi regulasi-regulasi tersebut.

Senin, 06 Januari 2025 | 21:05 WIB

Demi Kepentingan Rakyat, Komisi II DPR RI Siap Kawal Penyelesaian Sengkarut Tanah

Jakarta, katakabar.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI siap kawal penyelesaian sengkarut tanah untuk kepentingan rakyat. Komitmen untuk terus mengawal isu pertanahan dan tata ruang yang difokuskan kepada konflik yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengutarakan, Komisi II bakal kawal persoalan bidang pertahanan dan tata ruang agar menjadi lebih public oriented. “Lebih rakyat oriented, lebih pada keinginan kita pada cinta tanah air. Ini benar-benar wujud dari masyarakat yang memiliki tanahnya dan airnya yang dikuasai rakyat dan negara," kata Aria Bima lewat keterangan pers, dilansir dari laman EMG, Senin (6/1). Ia mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk penyelesaian sengketa-sengketa tanah, seperti konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit, yang masih marak terjadi di berbagai daerah. Komisi II pun, sebutnya, telah sepakat untuk membentuk clearing house untuk dapat memitigasi persoalan sengketa mana yang bisa diurai.

Minggu, 15 September 2024 | 14:41 WIB

Di Gorontalo Pemangku Kepentingan Dilibatkan Rumuskan Kebijakan Sawit Berkelanjutan

Gorontalo, katakabar.com - Di Gorontalo pemangku kepentingan dilibatkan untuk merumuskan kebijakan tentang kelapa sawit berkelanjutan. Dengan melibatkan pemangku kepentingan, Bapppeda Provinsi Gorontalo semakin mudah merampungkan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Gorontalo

Sabtu, 11 November 2023 | 17:56 WIB

Soal DBH Sawit, Petani Kaltim Was-was Tak Sampai Pada Kepentingan Petani

Kaltim, katakabar.com -Petani Kalimantan Timur saat ini tengah dirundung rasa khawatir mengenai pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit. Soalnya, petani takut dana tidak sampai kepada kepentingan petani. Padahal, dana berasal dari perkebunan kelapa sawit. Kekhawatiran ini disampaikan Sekretaris APKASINDO Kaltim, Daru Widiyatmoko, dilansir dari laman saat elaeis.co, Sabtu (11/11). Menurutnya, sebelumnya pihak BPJS di provinsinya itu telah menggelar rapat yang berkaitan dengan jaminan sosial petani sawit melalui DBH kelapa sawit. Tapi, hasil rapat itu petani merasa Pemprov Kalimantan Timur belum menganggarkan atau memposisikan khusus untuk pekerja kelapa sawit. Baik itu mandiri atau perusahaan hingga tahun 2024. "Kita berharap DBH Sawit Kalimantan Timur tahun 2024 dapat dialokasikan ke Petani kelapa Sawit di wilayah Kalimantan Timur," ujarnya. Untuk itu, kata Daru, APKASINDO harus mengambil peran aktif dalam hal ini, karna dari hasil diskusi untuk DBH kelapa sawit Pemprov kaltim belum menganggarkan khusus untuk petani kelapa sawit itu. Seharusnya DBH tersebut, ucap Daru, disalurkan kembali ke sektor perkebunan kelapa sawit, agar petani kelapa sawit ikut menikmati DBH kelapa sawit. "Dana ini berasal dari petani setidaknya kembali disalurkan kepada petani. Misalnya untuk pengurusan ISPO, Subsidi pupuk serta bibit kelapa sawit untuk petani swadaya," jelasnya. Selain itu, Daru menyebut dana dapat disalurkan lewat pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) khusus untuk petani swadaya. Pabrik Kelapa Sawit (PKS( khusus petani sangat ditunggu-tunggu petani kelapa sawit swadaya. "Bila terealisasi petani sangat terbantu dengan PKS petani. Salah satunya harga stabil dan terjamin," terangnya. Diketahui, DBH Kalimantan Timur rencananya dibagi untuk 11 wilayah, di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dapat Rp43 miliar. Lalu, Balikpapan menerima sebesar Rp6,9 miliar, Kota Samarinda sebesar Rp11,8 miliar dan Kota Bontang sebesar Rp7 miliar. Terus, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima alokasi sebesar Rp19,7 miliar, Kutai Timur (Kutim) sebesar Rp37,4 miliar, Berau sebesar Rp20,5 miliar, Paser sebesar Rp20,3 miliar, Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan pembagian sebesar Rp11,6 miliar, Kutai Barat sebesar Rp17,8 miliar dan Mahakam Ulu (Mahulu) sebesar Rp8,7 miliar.