Sendawar, katakabar.com - Polres Kutai Barat gelar rapat untuk merespon blokade jalan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Tengah. Aksi itu dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan oleh aktivitas truk pengangkut minyak sawit mentah atau CPO dan tak kunjung diperbaiki.

Sebagai tindak lanjut, digelar rapat koordinasi terkait perbaikan jalan rusak akibat pengangkutan CPO. Tapi rapat tersebut belum membuahkan hasil atau kesepakan. Perwakilan perusahaan sawit yang hadir enggan menandatangani berita acara kesepakatan yang diajukan.

Rapat di Kantor Kecamatan Sekolaq Darat ini dihadiri oleh Camat Sekolaq Darat, perwakilan Dinas PUPR Kutai Barat, Kepala Adat Sekolaq Darat, Danramil Melak, Kapospol Sekolaq Darat, perwakilan Polres Kubar, perwakilan dari PT Kruing Lestari Jaya, PT Pangiono Grup, PT Indogunta Group, dan PT Ketapang Agro Lestari, serta petinggi dan ketua BPK dari tujuh kampung terdampak.

Pada rapat tersebut, warga menuntut perbaikan gorong-gorong dan jalan berlubang mulai dari Kampung Sekolaq Joleq hingga Sekolaq Oday. Mereka meminta perusahaan bertanggung jawab penuh atas perbaikan serta melibatkan Dinas PUPR dan masyarakat dalam prosesnya. Warga juga menuntut perusahaan melakukan pemeliharaan jalan secara berkala dan mematuhi kelas jalan setelah statusnya ditingkatkan oleh Balai Jalan Nasional.

Buntunya hasil rapat langsung dilaporkan Kapolsek Melak, Iptu Hadi Sucipto SSos kepada Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono.

“Belum ada titik temu karena perwakilan perusahaan tidak berani tanda tangan berita acara. Akan dijadwalkan pertemuan kembali,” kata Hadi lewat siaran pers Humas Polres Kubar, dilansir dari laman EMG, Jumat (24/1).

Kepala Adat Sekolaq Darat, Yurang menegaskan, warga tetap menahan truk CPO dan truk TBS sawit hingga kesepakatan tercapai dan perbaikan jalan dilakukan.

“Kami menjatuhkan denda bagi truk yang nekat melintas,” tegasnya.

Hingga saat ini, ratusan truk CPO masih tertahan di Sekolaq Darat. Aksi ini buntut dari protes warga atas kerusakan jalan.