Pasir Pengaraian, katakabar.com - Sungguh keterlaluan, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Rokan Hulu Jaya (RHJ) disebut terkesan memandai-mandai.

Soalnya, di tengah krisis keuangan dan efisiensi anggaran daerah malah mereka ingin berpoya-poya untuk kemewahan sebagai seorang pimpinan.

"Kami yakin ini di luar sepengetahuan Bupati Rokan Hulu. Seharusnya hal semacam ini harus dibicarakan ke Bupati dulu, kebijakan itu seizin bupati atau tidak ? Kalau tidak, jangan membuat kebijakan sendiri. Itu namanya kesewenangan, izin dulu sama bupati," kata seorang aktivis tak mau ditulis namanya kepada katakabar.com, Selasa (18/3).

Dijelaskannya, pengadaan mobil rental untuk transportasi para pimpinan Perumda Rohul Jaya itu sangat memperhatikan dan terkesan dipaksakan. Menurutnya, lebih baik Perumda Rohul Jaya (RHJ) itu bekerja dan benahi dulu semuanya baru minta sesuatu.

"Ini pengurus baru sudah main ugal-ugalan, padahal merek baru dilantik zaman Bupati Rokan Hulu, Sukiman di akhir tahun 2024 lalu. Apasih yang sudah mereka perbuat sehingga begitu urgentnya pengadaan transportasi tersebut, apalagi ini menyangkut anggaran rental yang cukup besar setiap bulannya. Sejenis mobil kijang Innova reborn Rp11 juta per bulan kali enam unit sudah berapa itu duit," bebernya.

"Sementara untuk gaji karyawan saja masih minus, diambil dari bunga deposito menutupi gaji karyawan. Inikan luar biasanya namanya, belum apa-apa sudah aneh-aneh, kalau begini kapan majunya Perumda RHJ itu. Sedang mereka diamanahkan memimpin Perumda RHJ itu untuk menjadikan Perumda RHJ sebagai kebanggaan daerah dan motor penggerak kemajuan ekonomi Rokan Hulu. Itu pesan mantan Bupati Rokan Hulu, Sukiman dulu saat mereka dilantik, ini malah bikin yang aneh-aneh," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Dewan Direksi Perumda Rohul Jaya (RHJ), Husni Budiman enggan memberikan tanggapan terkait pengadaan mobil rental untuk transportasi para pimpinan Perumda RHJ tersebut.

"Nanti saja dijawabnya yah, atau sama pimpinan lainnya aja," kata Husni Budiman kepada katakabar.com.

Bupati Rokan Hulu, Anton ST MM saat dikonfirmasi mengatakan belum mengetahui hal tersebut. "Sampai saat ini saya belum mengetahui hal tersebut, kalau ditanya saya belum ada memberikan izin atau setujuinya," terang Bupati Anton.