Pekanbaru, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar teken Kesepakatan Bersama atau MoU dengan Badan Pusat Statistik atau BPS di Balai Serindit, Gubernuran Riau, Kamis (7/8) kemarin.

Turut mendampingi Bupati Kepulauan Meranti di kegiatan ini, meliputi Kepala Dinas Kominfotik, Muhlisin, Kepala Bagian Kesra Setdakab, Safrizal, Kabid Statistik dan Persandian Diskominfotik, Budi Hardiantika, serta Kabid IKP, Dody Hamdani.

Penandatanganan ini menjadi bagian dari rangkaian kerja sama antara BPS RI, Pemerintah Provinsi Riau, dan 12 kabupaten dan kota se Riau untuk mendukung program Satu Data Indonesia sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Acara diawali dengan penandatanganan MoU antara Kepala BPS RI, Gubernur Riau, dan kepala daerah kabupaten dan kota, serta Kepala BPS daerah masing-masing. Kesepakatan ini menjadi komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan dipertanggungjawabkan.

Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, Satu Data Indonesia langkah strategis yang sangat penting bagi pembangunan daerah.

“Program ini luar biasa. Data yang dikumpulkan dapat menjadi pertimbangan penting dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.

Gubernur Riau, H Abdul Wahid menegaskan, MoU ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari transformasi digital menuju pembangunan berbasis data.

“Kami membutuhkan data yang akurat untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran, sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah,” jelasnya.

Ia berharap kerja sama ini mampu menyatukan referensi data di seluruh perangkat daerah Provinsi Riau, sehingga dapat menghindari tumpang tindih informasi.

“Penguatan tata kelola data adalah prioritas bersama demi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” imbuhnya.

Gubernur Riau mengungkapkan, langkah konkret akan segera dilaksanakan di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di wilayah Rangsang.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti sambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap sinergi antara BPS dan pemerintah daerah dapat semakin kuat dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti.

“Mudah-mudahan MoU ini menjadi langkah awal menuju pembangunan ekonomi yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis bukti,” harapnya.