Teken
Sorotan terbaru dari Tag # Teken
Nasional
Nasional
Perkuat Rantai Pasok Nasional, KS Group dan Kerismas Group Teken Perjanjian Pasokan Jangka Panjang
Jakarta, katakabar.com - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group (KRAS) perkokoh sinergi industri baja dalam negeri melalui penandatanganan perjanjian pasokan jangka panjang atau Long Term Supply Agreement (LTSA) dengan PT Kerismas Witikco Makmur beserta grup usahanya. Kerja sama ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan bahan baku baja jenis Cold Rolled Coil (CRC) dan Hot Rolled Pickled Oil (HRPO) dengan total sebesar 36.000 ton hingga satu tahun ke depan. Adapun penandatanganan komitmen ini dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk diwakili Hernowo selaku Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio. Sedang, PT Kerismas Witikco Makmur diwakili Lau Beng Sing selaku Presiden Direktur. Melalui kesepakatan ini, Krakatau Steel Group menjamin stabilitas pasokan CRC dan HRPO untuk mendukung kelancaran produksi hilir di seluruh unit usaha Kerismas Group, yang meliputi PT Kerismas Witikco Makmur, PT Tumbakmas Inti Mulia, PT Semarang Makmur, dan PT Poli Contindo Nusa. Keberlanjutan Strategi Penguatan Industri Langkah strategis ini merupakan manifestasi nyata dari konsistensi perusahaan dalam menjaga ekosistem industri baja nasional. Sebelumnya, Februari 2026, Krakatau Steel Group telah meresmikan kerja sama serupa dengan PT Fumira. Dalam kesepakatan tersebut, Krakatau Steel berkomitmen memasok kebutuhan CRC PT Fumira dengan volume minimum sebesar 3.500 Metric Ton (MT) per bulan sepanjang tahun 2026. Rentetan kerja sama jangka panjang ini menegaskan posisi strategis Krakatau Steel Group sebagai penopang utama kebutuhan bahan baku industri manufaktur nasional. Jamin Stabilitas Pasokan untuk Performa Terbaik Mitra Keberhasilan penandatanganan LTSA ini didorong oleh dukungan modal kerja dari Danantara. Dukungan tersebut dialokasikan secara khusus untuk mengamankan ketersediaan material bahan baku secara berkelanjutan, yang menjadi fondasi utama bagi Krakatau Steel Group dalam memproduksi produk baja bernilai tambah tinggi (high value-added products). “Dukungan modal kerja dari Danantara merupakan penggerak utama dalam memastikan rantai pasok bahan baku kami tetap terjaga dan stabil. Dengan ketersediaan material hulu yang terjamin, Krakatau Steel dapat memberikan kepastian pasokan bagi mitra loyal kami," ujar Hernowo. Ia menambahkan stabilitas pasokan ini akan berdampak langsung pada performa mitra di pasar. "Melalui dukungan produk CRC dan HRPO yang berkualitas tinggi, kami optimistis Kerismas Group dapat terus meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing produknya, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun merambah pasar internasional,” jelas Hernowo. Menurutnya, penguatan ketersediaan bahan baku ini merupakan implementasi nyata dari pilar Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, khususnya dalam mempercepat hilirisasi industri domestik. Dengan memastikan bahan baku baja tersedia di dalam negeri, Krakatau Steel Group yang dipimpin Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) serta Chairman Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menyatakan siap berperan aktif dalam menciptakan ekosistem industri yang mandiri dan berdaya saing tinggi. “Kami menyelaraskan operasional perusahaan dengan visi Asta Cita untuk memperkokoh kedaulatan ekonomi melalui hilirisasi. Melalui jaminan pasokan bahan baku yang didukung Danantara, kita memastikan bahwa nilai tambah ekonomi sepenuhnya dinikmati oleh industri dan tenaga kerja nasional,” imbuh Hernowo. Komitmen Kemitraan Jangka Panjang Lau Beng Sing sambut baik kolaborasi ini sebagai fondasi utama stabilitas operasional grup. "Kami mengapresiasi dukungan berkelanjutan dari Krakatau Steel. Jaminan pasokan bahan baku ini sangat krusial bagi keberlangsungan produksi di grup kami, sehingga kami bisa fokus pada pengembangan pasar dan kualitas produk akhir bagi konsumen," ulasnya. Langkah ini juga sejalan dengan upaya penguatan struktur industri baja nasional dan program substitusi impor, di mana pemanfaatan produk baja lokal menjadi prioritas utama bagi para pelaku manufaktur di Indonesia. Melalui kemitraan ini, kedua belah pihak sepakat untuk terus bersinergi menghadapi tantangan industri baja global dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Riau
Riau
Pemkab Kepulauan Meranti dan Kanwil DJP Riau Teken MoU Pelayanan Perpajakan di Mal PP
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti resmi teken Nota Kesepakatan Bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (4/2). Penandatanganan berlangsung di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti, diteken oleh Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau Ardiyanto Basuki. Turut hadir di kegiatan tersebut Kepala KPP Pratama Bengkalis Teguh Hadi Wardoyo, para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil DJP Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala KP2KP Selatpanjang, serta para Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sinergi Pusat dan Daerah Hadirkan Layanan Terintegrasi Kepala Kanwil DJP Riau, Ardiyanto Basuki, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja sama selama ini terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya mencerminkan hubungan kelembagaan yang kuat, tetapi juga kesamaan visi dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi. “Penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat melalui integrasi layanan pusat dan daerah dalam satu lokasi Mal Pelayanan Publik,” ujarnya. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan layanan perpajakan di MPP, penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana, penugasan dan pengelolaan sumber daya manusia, dukungan sistem dan teknologi informasi, pelaksanaan operasional layanan sesuai standar pelayanan publik, hingga sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi layanan. Kanwil DJP Riau, lanjut Ardiyanto, siap memberikan layanan prima di MPP Kepulauan Meranti dengan menugaskan pegawai yang kompeten serta memastikan seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Di kegiatan itu, Ardiyanto juga memaparkan kondisi kepatuhan perpajakan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hingga saat ini, tercatat 7.559 wajib pajak atau sekitar 54,89 persen dari total 13.771 wajib pajak aktif telah menyampaikan SPT Tahunan. “Khusus untuk wajib pajak Aparatur Sipil Negara, tingkat kepatuhan telah mencapai 86,70 persen. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama dalam pertukaran data dan pengawasan bersama,” jelasnya. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai aktif dalam pelaksanaan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB), penghimpunan data ILAP, serta implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada sejumlah layanan perizinan daerah. Bupati: Dorong Peningkatan Pendapatan dan Pelayanan Modern Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, menyampaikan terima kasih kepada Kanwil DJP Riau dan seluruh pihak terkait atas terwujudnya kerja sama tersebut. Ia berharap penandatanganan nota kesepakatan ini dapat menjadi pemicu peningkatan pendapatan dari sektor pajak, yang berdampak langsung pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. “Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik membutuhkan sinergi yang kuat. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan instansi vertikal dan seluruh perangkat daerah sangat menentukan keberhasilan MPP ini,” tegasnya. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus melakukan penyederhanaan prosedur layanan, memperkuat digitalisasi, serta memastikan standar pelayanan publik semakin mudah dipahami oleh masyarakat. “Keberadaan MPP harus mampu menghadirkan birokrasi yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ulasnya. Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui nota kesepahaman ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kualitas pelayanan publik yang terintegrasi, modern, dan berbasis digital dapat terus meningkat, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah. “Kerja sama ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis untuk memperkuat basis data perpajakan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” sebutnya.
Hotel
Hotel
Cross Hotels & Resorts dan PT The Cube Group Teken Cross Bali Uluwatu Kawasan Ikonik Pantai Suluban
Bali, katakabar.com – Cross Hotels & Resorts, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Sono International, dengan antusias umumkan penandatanganan dan pengembangan Cross Bali Uluwatu, sebuah resor upper-upscale yang berani dan berkarakter, berlokasi hanya 200 meter dari Pantai Suluban salah satu ikon selancar dan budaya paling ternama di Bali, dijadwalkan dibuka pada tahun 2028. Pencapaian ini menegaskan komitmen berkelanjutan Cross Hotels & Resorts dalam memperluas portofolionya di Indonesia melalui pengembangan destinasi bermakna yang memadukan desain, budaya, dan kinerja komersial. Dikembangkan PT The Cube Group, pengembang real estate dan perhotelan visioner, proyek ini mencerminkan komitmen senyap terhadap penciptaan nilai jangka panjang, berlandaskan filosofi pengembangan yang berfokus pada komunitas, budaya, dan keberlanjutan nilai aset. Dirancang secara cermat, resor ini mengusung arsitektur bertingkat yang memaksimalkan panorama samudra dan matahari terbenam. Cross Bali Uluwatu akan menghadirkan 120 kamar beserta fasilitas dan amenitas berstandar upper-upscale, membentuk sebuah destinasi terkurasi yang merayakan relaksasi, budaya, dan koneksi melalui pengalaman perhotelan yang berorientasi pada desain. Jihong An, Executive Director Cross Hotels & Resorts, menyampaikan Uluwatu salah satu destinasi paling memikat di Bali, dan Cross Bali Uluwatu merepresentasikan esensi strategi pertumbuhan kami lokasi bermakna, kemitraan yang kuat, serta desain yang memiliki tujuan. Penandatanganan ini menegaskan komitmen kami untuk menghadirkan hotel berkinerja tinggi di pasar yang menyatukan kekayaan budaya dan potensi komersial. "Bersama PT The Cube Group, kami membentuk sebuah destinasi yang relevan bagi wisatawan sekaligus menghadirkan nilai jangka panjang bagi para pemilik," ujarnya. Dauren Nurgaliev, Director & Co-Founder PT The Cube Group, menambahkan kami percaya destinasi istimewa lahir dari tujuan dan keterikatan pada tempat. Setiap karya kami menghormati karakter lanskap setempat sembari menghadirkan nilai berkelanjutan bagi investor. Di Uluwatu di mana warisan budaya dan alam memiliki pengaruh yang begitu kuat kami berkomitmen menciptakan aset yang berakar dan bertahan lama: dibangun dengan niat, dirancang dengan respek, dan diciptakan untuk melampaui generasi. Sementara, Evan Burns, Country Manager – Indonesia Cross Hotels & Resorts, menyatakan Cross Bali Uluwatu adalah perwujudan kuat filosofi Luxury by Design Cross, di mana setiap ruang, detail, dan pengalaman dirancang dengan penuh pertimbangan untuk merefleksikan jiwa destinasi. "Berkolaborasi erat dengan PT The Cube Group, kami menghadirkan resor yang menghormati karakter Uluwatu sekaligus menawarkan perjalanan tamu yang elevated dan selaras budaya. Penandatanganan ini memperkuat komitmen kami di Bali serta ambisi untuk membangun tempat-tempat yang autentik, berjiwa, dan relevan lintas waktu," jelasnya. Cross Hotels & Resorts terus berfokus menghadirkan solusi perhotelan berkinerja tinggi yang melampaui ekspektasi para pemangku kepentingan. Properti ini menjadi tambahan penting bagi portofolio Cross di Indonesia, sekaligus mempertegas perannya sebagai pemain kunci dalam lanskap perhotelan Indonesia yang terus berkembang. Informasi lebih lanjut tersedia di cubebali.com.
Riau
Riau
Resmi! Pemkab dan DPRD Kepulauan Meranti Sepakati dan Teken KUA-PPAS APBD 2026 Rp 1.1 Triliun Lebih
Selatpanjang, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti resmi tandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (21/11). Agenda ini berlangsung pada Rapat Paripurna ke enam Masa Persidangan Pertama Tahun 2025 di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti. Suasana rapat berjalan khidmat saat Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, bersama Ketua DPRD Kepulaun Meranti, H Khalid Ali SE, membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan bersama terhadap dokumen KUA-PPAS. Penandatanganan ini jadi penanda penting dimulainya proses finalisasi APBD tahun depan. Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali, menjelaskan Paripurna ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor18/Kpts-DPRD/BM/XI/2025 tentang Perubahan Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD, dengan agenda pokok penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Ia menyampaikan, proses penandatanganan ini merujuk pada Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019. Dalam pasal 16 ayat (6) disebutkan “Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama harus ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.” Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali, mengutarakan kesiapan pihak legislatif dalam mendukung program pembangunan yang telah disepakati bersama pemerintah daerah. “Penandatanganan KUA-PPAS ini adalah komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti,” ujarnya. Penandatanganan KUA-PPAS ini menjadi titik penting dalam rangkaian penyusunan APBD 2026, yang selanjutnya akan dibahas lebih teknis pada tahap penyusunan Rancangan APBD sebelum ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Badan Anggaran DPRD Kepulauan Meranti telah merampungkan pembahasan terhadap KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam laporan dipaparkan, gambaran makro fiskal daerah untuk tahun depan menunjukkan proyeksi pendapatan dan belanja yang saling berpaut erat dengan kondisi keuangan daerah. Sedang proyeksi APBD murni 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.120.725.470.211. Angka tersebut berasal dari dua komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp223.508.623.793, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 897.216.846.418. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah diproyeksikan lebih besar, yakni mencapai Rp1.162.419.751.455. Hal ini menyebabkan munculnya selisih berupa defisit anggaran sebesar Rp41.694.281.244. Tetapi sebagaimana lazimnya dalam mekanisme pengelolaan anggaran daerah, defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah dengan jumlah yang sama, yakni Rp41.694.281.244, sehingga struktur APBD kembali berada kondisi seimbang dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Angka tersebut jauh berkurang, padahal dalam draf awal KUA-PPAS APBD 2026 yang diusulkan Pemkab Kepulauan Meranti diproyeksikan Rp1,241 triliun. Pembahasan ini menjadi bagian penting sebelum APBD 2026 memasuki tahap finalisasi bersama Pemkab Kepulauan Meranti melalui penandatanganan dan pengesahan pada rapat paripurna berikutnya. Sementara, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, menegaskan penyusunan KUA-PPAS APBD 2026 dilakukan dengan mengacu pada visi-misi pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat. Hal itu disampaikannya usai penandatanganan nota kesepakatan bersama DPRD Kepulauan Meranti. “KUA-PPAS ini merupakan acuan dalam menyusun APBD 2026, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kepulauan Meranti,” kata H Asmar. Ia menambahkan, penyusunan APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari RKPD 2026 yang berpedoman pada RPJMD serta harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. “Momentum ini penting bagi kita untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan sosial dengan tetap menjunjung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” tuturnya. Ia menekankan penandatanganan KUA-PPAS merupakan awal dari langkah bersama menuju penyusunan Rancangan APBD 2026 yang aspiratif, realistis, dan berpihak kepada rakyat. “Saya perintahkan TAPD dan seluruh OPD untuk segera menuntaskan tahapan penyusunan APBD 2026,” tegasnya.
Riau
Riau
Pemkab Kepulauan Meranti dan DPRD Teken MoU KUA-PPAS APBD 2026
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti resmi teken Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan tersebut berlangsung saat Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti di Balai Sidang DPRD, Jumat (21/11). Rapat dipimpin langsung Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, bersama Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, SE, Wakil Ketua DPRD, Ardiansyah, SH., M.Si, serta Wakil Ketua DPRD, Anthony, SH., MH. Turut hadir anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Sekda Meranti, pejabat eselon, camat, serta jajaran OPD. Rapat Paripurna diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD tahun berikutnya. Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menegaskan penyusunan APBD 2026 merupakan bagian penting dari siklus penganggaran daerah yang harus berpedoman pada regulasi nasional, yakni: * UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah * PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah * Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 Bupati menjelaskan APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari RKPD 2026 yang disusun berdasarkan RPJMD, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. H Asmar menyebut Tahun Anggaran 2026 sebagai momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan menekan kesenjangan sosial. Prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam penyusunan anggaran. Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti juga mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro nasional dalam APBN 2026 sebagai pijakan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah. Di kegiatan itu, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama selama proses pembahasan KUA-PPAS. “Proses ini tentu tidak lepas dari dinamika dan perbedaan pandangan, namun semuanya merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan anggaran digunakan seefektif dan seefisien mungkin demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Usai penandatanganan MoU, Bupati menegaskan proses belum selesai. Ia langsung menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh OPD untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut. “Seluruh OPD harus segera menyusun APBD sesuai pagu yang telah disepakati dan menyiapkannya untuk diajukan dalam Ranperda Nota Keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026,” tegasnya.
Riau
Riau
Gandeng UNRIKA Batam, Pemkab Kepulauan Meranti Dorong Pengembangan SDM Bertaraf Internasional
Batam, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi tandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam, Jumat (3/10). Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), riset, serta pengabdian masyarakat, sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan daerah. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, bersama Rektor UNRIKA, Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, di Ruang Rapat UNRIKA Kota Batam. Bupati Kepauan Meranti, H Asmar menegaskan pentingnya kerja sama ini. Ia menyebut, meski Pemkab Kepulauan Meranti sebelumnya telah bekerja sama dengan sejumlah universitas nasional, tetapi UNRIKA menjadi perguruan tinggi pertama berstandar internasional yang menggandeng Pemkab Kepulauan Meranti. “Kerja sama ini bukan sekadar seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata, baik meningkatkan kualitas SDM maupun memperkuat kolaborasi penelitian dan pengabdian masyarakat di Kepulauan Meranti,” ujarnya. Menurutnya, MoU ini sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan, pelayanan publik, serta kinerja Catur Dharma perguruan tinggi. “Kesempatan ini akan segera kita tindaklanjuti menjadi perjanjian kerjasama yang konkret, demi mewujudkan generasi Meranti yang unggul dan berdaya saing global,” ucapnya. Sementara, Rektor UNRIKA Prof. Sri Langgeng, melalui Wakil Rektor III, Dr. Darul Aman Harahap, menegaskan komitmen kampus untuk mendukung pengembangan SDM Kepulauan Meranti. "UNRIKA menawarkan berbagai program studi Sarjana dan Magister, mulai dari Sistem Informasi, Ilmu Pemerintahan, Manajemen, Hukum, Arsitektur, Teknik Mesin, hingga Pendidikan," tuturnya. Tak hanya itu, sambungnya, UNRIKA menyediakan program Beasiswa KIP, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk percepatan studi, serta pelatihan softskill dan akses informasi lowongan kerja melalui Career Education Development Center (CEDC). “Mudah-mudahan kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Meranti, tetapi juga memperkaya UNRIKA dalam mengembangkan jejaring pendidikan dan penelitian,” kata Prof. Sri.
Nasional
Nasional
PTPN III dan FSPBUN Teken PKB Induk 2026–2027 Wujudkan Hubungan Industrial Harmonis
senantiasa mengedepankan komunikasi terbuka, sehat, dan konstruktif dalam menjalin kemitraan. Sinergi ini telah menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial, meningkatkan produktivitas, sekaligus mendorong kesejahteraan pekerja serta keberlanjutan perusahaan,” ulasnya. Kata Denaldy, semangat kebersamaan antara manajemen dan serikat pekerja bukan hanya menjadi kekuatan untuk menghadapi tantangan, tetapi juga modal besar dalam membawa PTPN menuju transformasi yang lebih maju. “Kami berharap kolaborasi yang sudah terjalin baik ini dapat terus dipertahankan dan bahkan semakin kuat di masa mendatang, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., menegaskan pentingnya peran strategis serikat pekerja dalam mendukung keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan.
Hotel
Hotel
Cross Hotels dan Resorts Teken HMA dengan Geonet Elle Resort dan Beach Club by Cross Collection
Bali, katakabar.com - Cross Hotels dan Resorts secara resmi teken Perjanjian Manajemen Hotel atu Hotel Management Agreement/HMA dengan Geonet Developments International untuk pengelolaan ELLE Resort, dan Beach Club by Cross Collection, sebuah destinasi tepi pantai berkelas internasional yang direncanakan dibuka pada 2028 mendatangi di kawasan Seminyak, Bali. Penandatanganan ini menandai tonggak penting dalam perjalanan Cross Hotels & Resorts sebagai Alternatif Utama Operator Hotel Global di kawasan Asia Pasifik, sekaligus memperkuat posisi perusahaan dalam menghadirkan pengalaman gaya hidup yang inovatif dan mewah. Terletak di salah satu garis pantai paling ikonik di Bali, ELLE Resort & Beach Club by Cross Collection menawarkan pengalaman menginap berstandar internasional yang memadukan keanggunan modern khas brand ELLE dengan suasana tropis Seminyak. Resor ini akan menghadirkan 170 kamar dan suite ultra-luxury yang dirancang dengan konsep kemewahan kontemporer. Pusat utama dari resor ini adalah beach club eksklusif yang akan menjadi ikon sosial dan budaya, menyajikan musik, mode, kuliner, dan mixology kelas dunia dalam satu ruang yang dirancang untuk menciptakan pengalaman hiburan sepanjang hari hingga malam. Harry Thaliwal, CEO Cross Hotels & Resorts menyampaikan, penandatanganan ini bukan sekadar kerja sama bisnis, melainkan perayaan atas visi dan kemitraan strategis. Dengan dukungan investasi Geonet serta keahlian Cross Hotels & Resorts dalam mengelola brand gaya hidup, kami siap menghadirkan resor dan beach club ikonik yang sepenuhnya merepresentasikan identitas global ELLE.
Riau
Riau
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gelar Peluncuran Sekaligus Teken Komitmen 'Srikandi'
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kepulauan Meranti, melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan gelar peluncuran, sekaligus teken komitmen Sistem Informasi Kerasipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi Versi 3, di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (11/8). Di kegiatan hadir Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, Asisten Administrasi Umum, Drs. Mahdi, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Bagian di lingkungan Setdakab Kepulauan Meranti. Sedang, secara virtual Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Dra. Mimi Yuliani, serta jajaran pejabat terkait. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil menjelaskan, Srikandi sebuah sistem informasi yang terintegrasi dapat digunakan untuk mengelola arsip secara digital. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. “Penandatanganan komitmen bersama ini bukanlah sekedar seremonial. Namun menjadi janji kerja kolektif kita semua, bahwa mulai hari ini, setiap OPD di Meranti akan bergerak serentak untuk menata arsip sesuai standar, menjaga keamanan informasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Muzamil. Menurutnya, hal ini penting dilakukan mengingat arsip adalah sesuatu hal yang sangat vital dan menjadi salah satu sumber informasi yang sangat penting. Bukan hanya memperlancar proses jalur birokrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, tapi juga sebagai bagian dari pendedikasian segala sesuatu yang direncanakan dan dikerjakan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti, Atan Ibrahim, berharap Srikandi dapat menjamin kearsipan secara otentik karena pengelolaan arsip ini bukan hanya tanggung jawab pihaknya saja, melainkan tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah yang ada. Ia menambahkan, Srikandi diharapkan dapat mengelola arsip dengan lebih mudah dan cepat. Arsip dapat diakses secara online dari mana saja, sehingga mampu memaksimalkan pemanfaatan arsip untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan.
Default
Default
Teken MoU Satu Data Indonesia, H Asmar: Data Akurat, Kebijakan Tepat!
Pekanbaru, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar teken Kesepakatan Bersama atau MoU dengan Badan Pusat Statistik atau BPS di Balai Serindit, Gubernuran Riau, Kamis (7/8) kemarin. Turut mendampingi Bupati Kepulauan Meranti di kegiatan ini, meliputi Kepala Dinas Kominfotik, Muhlisin, Kepala Bagian Kesra Setdakab, Safrizal, Kabid Statistik dan Persandian Diskominfotik, Budi Hardiantika, serta Kabid IKP, Dody Hamdani. Penandatanganan ini menjadi bagian dari rangkaian kerja sama antara BPS RI, Pemerintah Provinsi Riau, dan 12 kabupaten dan kota se Riau untuk mendukung program Satu Data Indonesia sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Acara diawali dengan penandatanganan MoU antara Kepala BPS RI, Gubernur Riau, dan kepala daerah kabupaten dan kota, serta Kepala BPS daerah masing-masing. Kesepakatan ini menjadi komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan dipertanggungjawabkan. Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, Satu Data Indonesia langkah strategis yang sangat penting bagi pembangunan daerah. “Program ini luar biasa. Data yang dikumpulkan dapat menjadi pertimbangan penting dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah ke depan,” ujarnya. Gubernur Riau, H Abdul Wahid menegaskan, MoU ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari transformasi digital menuju pembangunan berbasis data. “Kami membutuhkan data yang akurat untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran, sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah,” jelasnya. Ia berharap kerja sama ini mampu menyatukan referensi data di seluruh perangkat daerah Provinsi Riau, sehingga dapat menghindari tumpang tindih informasi. “Penguatan tata kelola data adalah prioritas bersama demi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” imbuhnya.