Indragiri Hulu, katakabar.com - Seluas puluhan hektar lahan perkebunan kelapa sawit petani swadaya di Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Indragiri Hulu, Riau, ditumbangi pihak management PT Bukit Betabu Sei-Indah atau BBSI. Padahal, persoalan konflik ini dulunya pernah terjadi tapi berhasil di lmediasi pihak pemerintah daerah.

Di mana, pemerintah daerah membantu pekebun untuk menuntaskan keterlanjuran sawit dalam kawasan hutan ke Kementerian KLHK pada Agustus 2024 lalu, berharap tuntas dengan mekanisme UUCK pada Pasal 110A dan Pasal 110B. Senjata Omnibus Low itu tidak berpihak kepada masyarakat rupanya di kasus ini.

Seorang warga Desa Anak Talang, Beni Simanjuntak menceritakan, sekitar 39 hektar kebun sawit produktif luasnya saat ini kondisinya telah rata dengan tanah.

“Kami risau, ketua koordinator yang mengurus persoalan ini terkesan lepas tangan, penghasilan yang kami dinikmati selama puluhan tahun menafkahi keluarga tercinta sirna sudah,” ulasnya kepada wartawan, Kamis (8/5).

Hingga saat ini, kata Beni, alat berat milik perusahaan BBSI terus lakukan tumbang tumbur komoditi ‘elaeis’ ini. Warga tidak mampu melawan, hanya pasrah dan melihat dari kejauhan kebunnya digusur.

Keseluruhan lahan yang dirusak BBSI tersebut, ucap Beni, untuk sementara punya delapan kepala keluarga atau KK, dan diperkirakan pengrusakan kebun sawit itu terus merambah lebih luas lagi.

Beni bercerita, masa itu status lahan telah diurus bersama petani lain di antaranya Desa Talang Bersemi, dan Talang Mulya, Desa Ekok, mempertahankan hak ke KLHK.

Ia merinci ongkos yang dipungut pengurus masa itu per-dua hektar sebesar Rp250 hingga Rp300 ribu, untuk biaya pengukuran lahan pihak tim dari Tapem Setda Pemkab Indragiri Hulu hingga pengurusan ke tingkat kementerian.

“Masa itu pengurusnya Suleman, warga Talang Bersemi, dipercaya mengurusi kasus tumbang tindih lahan ini. Apa hasilnya? Justru sesama petani sekarang berdebat,” terangnya.

Kabag TAPEM Pemkab Indragiri Hulu, Heriyanto saatbdikonfirmasi melalui pesan WhatsApp dibarengi bukti video alat berat sedang bekerja di kebun masyarakat tidak menggubris persoalan tersebut, malah stiker siap terima kasih yang diterima.
Sisi lain, Suleman, yang ditunjuk selaku Koordinator persoalan ini belum bisa memberikan keterangan ketika dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

Tapi sebelumnya, Suleman tahun 2024 lau pernah menyampaikan keseluruhan lahan sawit yang akan diperjuangankan ke KLHK hasil ukur bersama pihak Tapem Inhu seluas 3.080 hektar. 

Jika dikomulatifkan luas lahan dengan biaya yang dikeluarkan petani, maka ditaksir terkumpul dana sekitar Rp500 juta.