Kebun Sawit
Sorotan terbaru dari Tag # Kebun Sawit
Sawit
Sawit
Seluas Ratusan Hektar Kebun Sawit Rusak Diterjang Lumpur dan Kayu Gelondongan di Aceh Tamiang
Aceh, katakabar.com - Musibah bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh menimbulkan kerusakan parah, tak terkecuali kebun kelapa sawit milik masyarakat. Kalau ditaksir kerusakan kebun kelapa tidak hanya puluhan hektar, tetapi mencapai ratusan hektar kebun kelapa sawit yang tertimbun lumpur, dan tersapu kayu gelondongan. Muhammad Irwan yang merupakan Ketua Apkasindo Aceh Tamiang, Muhammad Irwan, dilansir dari laman elaeis.co, Jumat siang, menyampaikan dampak bencana ini sangat besar, dan dirasakan langsung oleh para petani. Menurutnya, banyak tanaman sawit yang mati total disebabkan tertimbun tanah dan material lainnya. “Benar, banyak tanaman mati semua disebabkan tertimbun tanah. Rata-rata masyarakat di Aceh Tamiang petani kebun, dan kebun kelapa sawit menjadi tempat bergantung hidup mereka selama ini,” kata pria menjabat Anggota DPR Kabupaten Aceh Tamiang lewat keterangan resmi, Jumat (26/12). Diinformasikannya, wilayah yang mengalami kerusakan paling parah berada di Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Sekerak. Selain itu, dampak bencana dirasakan di Kecamatan Rantau, Kecamatan Kejuruan Muda, dan Kecamatan Tenggulun. "Bencana ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian masyarakat, mengingat hasil panen kelapa sawit sebagai sumber pendapatan utama bagi sebagian besar warga. Hilang kebun berarti hilang mata pencaharian yang selama ini menopang kebutuhan hidup sehari-hari," jelasnya. Ia berharap agar para petani kelapa sawit yang terdampak dapat segera bangkit. Kemudian mendapatkan perhatian dari pihak terkait, khususnya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). “Harapan kita, pihak BPDP dapat melihat langsung kondisi petani sawit yang sehari-harinya bergantung dari hasil panen. Semoga ada perhatian dan dukungan agar perekonomian petani sawit bisa bangkit kembali,” ucapnya.
Sawit
Sawit
Satgas PKH Tindak dan Sita Kebun Sawit PT JJP dalam Kawasan Hutan di Rokan Hilir
Rokan Hilir, katakabar.com - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tegaskan komitmen menindak aktivitas perkebunan ilegal di kawasan hutan. Tim Satgas PKH melakukan pemasangan plang peringatan resmi di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) yang terindikasi berada di kawasan hutan, Senin (28/10) lalu. Pemasangan plang dilakukan di Blok A06 Abdeling 1 JJP 3 (Plasma), Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Aksi lapangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Tim Satgas PKH, Lettu CTP Ahmad Arifin, yang pimpin aksi lapangan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah kepada praktik perkebunan diduga ilegal. Langkah ini menjadi sinyal kuat bagi perusahaan, dan pihak lain yang berusaha menguasai lahan hutan tanpa izin resmi. Satgas PKH menekankan seluruh aktivitas perkebunan di kawasan hutan harus memiliki izin resmi dari pemerintah, dan setiap pelanggaran ditindak tegas sesuai regulasi yang berlaku. “Kami terus melakukan pendataan dan verifikasi lapangan untuk memastikan status hukum areal tersebut. Setiap lahan yang terbukti ilegal akan disita dan tidak boleh diperjualbelikan atau dikuasai secara ilegal,” tegas Lettu Ahmad Arifin kepada wartawan, dilansir dari laman EMG, Kamis (30/10). Selain sebagai tindakan hukum, kata Lettu Ahmad Arifin, pemasangan plang ini berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat, dan investor agar tidak menanam, membeli, atau menguasai lahan tanpa izin. "Satgas PKH bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan semua kegiatan perkebunan di kawasan hutan mengikuti aturan yang ada, termasuk Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan," jelasnya. Langkah tegas ini menjadi bukti pemerintah serius menjaga kelestarian hutan dan keberlanjutan industri sawit, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perkebunan ilegal yang merugikan negara dan lingkungan.
Sawit
Sawit
Pemdes Seuneubok Tuha Serahkan PAD Hasil Kebun Sawit Bagi 166 KK Fakir Miskin
Aceh Timur, katakabar.com - Pemerintah Gampong atau Pemerintah Desa Seuneubok Tuha, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, serahkan dana dari hasil kebun sawit milik desa (Pendapatan Asli Desa/PAD) tahun anggaran 2025 kepada masyarakat kurang mampu. Total 116 Kepala Keluarga (KK) yang tergolong fakir miskin menerima manfaat bantuan tersebut, di mana masing-masing KK menerima Rp450 ribu yang dibagikan dua kali setahun, yakni di bulan ramadhan dan bulan maulid. Keuchik Gampong (Kepala Desa) Seuneubok Tuha, Nasrul, sekaligus Ketua Forum Keuchik Kecamatan Pante Bidari, mengatakan pembagian PAD ini bentuk komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hasil kebun sawit milik desa. “Ini bentuk perhatian pemerintah gampong terhadap warga fakir miskin. Dana yang dibagikan bersumber dari hasil kebun sawit milik desa, dan kita salurkan dua kali setahun agar manfaatnya lebih terasa, kata Keuchik Nasrul, dilansir dari laman mitramabes.com, Sabtu (11/10). Salah seorang penerima manfaat, M. Jamil 45 tahun, warga Dusun Alue Dua, mengaku sangat bersyukur atas bantuan tersebut. “Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kami, apalagi menjelang Maulid Nabi. Uang ini bisa kami gunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, ceritanya. Keuchik Nasrul, menimpali keberadaan kebun sawit desa menjadi salah satu sumber PAD yang sangat membantu mendukung berbagai kegiatan sosial, dan pembangunan di tingkat gampong.
Sawit
Sawit
Di Sumsel Harga TBS Tinggi Kontras dengan Produksi Sawit Stagnan Cenderung Merosot
Pelambang, katakabar.com - Harga Tandan Buah Segar (TBS) dibeli Rp3.613, 75 per kilogram tetapi produksi kelapa sawit hingga saat ini stagnan bahkam cenderung merosot di sentra-sentra kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan. Sekretaris Apkasindo Sumatera Selatan, M Yunus menceritakan, produksi rata-rata kebun kelapa sawit merosot hingga 50 persen di 'Negeri Sriwijaya' nama lain dari Sumatera Selatan, ini terjadi beberapa periode belakangan ini. "Belum ada peningkatan, rata-rata turun hingga 50 persen," kata M Yunus, dilansir dari laman EMG, Sabtu (11/10). Bisa jadi, ucap M Yunus, produksi kebun kelapa sawit mulai meningkat di pertengahan, dan akhir Oktober 2025 atau awal November mendatang. Memang, penurunan biasa terjadi terlebih di musim kemarau berkepanjangan. Tetapi, tutur M Yunus, justru harga kelapa sawit yang ditetapkan Dinas Perkebunan (Disbun) Sumatera Selatan periode ini cukup tinggi. Di mana harganya sentuh angka Rp3.613,75 per kilogram untuk umur tanam 10-20 tahun. Harga TBS kelapa sawit dibandrol khusus untuk harga kelapa sawit kebun plasma itu, cenderung lebih tinggi ketimbang harga kelapa sawit swadaya. Harga sawit swadaya atau petani mandiri saat ini dibeli sekitar Rp2.200-2.700 per kilogram oleh para tengkulak di Sumatera Selatan. Ini rincian harga TBS periode ini di Sumatera Selatan, yakni umur 3 tahun Rp3.031,15 per kilogram, umur 4 tahun Rp3.126,38 per kilogram, umur 5 tahun Rp3.260,33 per kilogram, umur 6 tahun Rp3.293,25 per kilogram, umur 7 tahun Rp3.289,44 per kilogram.
Sawit
Sawit
Soal Pelepasan Kawasan Hutan untuk KSR, Bupati Muba Komit Bereskan Masalah
telah melakukan identifikasi terhadap lahan kebun sawit masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan dengan pendekatan partisipatif. "Langkah awal yang kami lakukan, yakni mendata kelembagaan pekebun yang masuk dalam kawasan sebagai bahan pengusulan ke Kementerian Kehutanan," tuturnya. Dijelaskan Toyibir, sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, BPKH, dan instansi terkait terkait percepatan Pelepasan Sawit Rakyat terlanjur dalam kawasan. Saat ini 7 Kelembagaan Pekebun di damping dinas perkebunan sudah masuk SK Datin XIX & XX dan Peta Indikatif PPTPKH . "Ke tujuh kelembagaan pekebun sudah memasuki tahap Pelaksanaan inventarisasi dan verivikasi atau Invert oleh tim lapangan. Skema pembiayaan kegiatan Inventarisasi tahun 2025 sudah masuk anggaran BPKH Wilayah II Sumatera Selatan. Tapi, lantaran efesiensi maka anggaran tersebut tidak tersedia," bebernya. Kata Toyibir, Bupati Muba sudah mendukung penuh proses Pelepasan Kawasan Hutan yang tercantum dalam RPJMD dan Visi Misi Bupati Musi Banyuasin. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muba akan berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan agraria bagi masyarakat pekebun, sejalan dengan RPJMD dan Visi Misi Bupati Muba. Jadi, proses pelepasan kawasan ini diharapkan menjadi solusi strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit rakyat. "Kita ingin mendapatkan kepastian hukum atas lahan usahanya. Kalau ini tidak kita urus sekarang, kami tidak akan bisa akses program pemerintah seperti program PSR, tidak bisa dapat sertifikasi ISPO," tandasnya.
Sawit
Sawit
Warga Tenggulun Serahkan Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan di Posko TNGL
Aceh Tamiang, katakabar.com - Masyarakat Kecamatan Tengggulun, Aceh Tamiang, dukung upaya restorasi kawasan Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL. Dukungan itu dibuktikan RM, warga Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang, secara sukarela serahkan lahan sawit seluas 2 hektar miliknya yang berada di dalam kawasan konservasi. Dankorwil PKH Aceh, Kolonel Inf. Amrul Huda, S.E., M.M., M.Sc., benarkan penyerahan kebun kelapa sawit tersebut. "Benar, seorang warga Kampung Tenggulun, berinisial RM secara sukarela serahkan lahan sawit miliknya seluas 2 hektar," ujar Amrul, dialnsir dari laman waspada.id, Minggu (7/9) sore. Dijelaskannya, penyerahan dilakukan di Posko TNGL Kampong Tenggulun, Sabtu (6/9) sore kemarin. Saat penyerahan kebun kelapa sawit didampingi Kepala Seksi PTN Wilayah VI Besitang BBTNGL, Andoko Hidayat, S.Hut., M.P, turut hadir Ketua KTNA Aceh Tamiang, Jumadi, serta masyarakat sekitar. Langkah sukarela ini diapresiasi Satgas PKH dan BBTNGL. Kesadaran masyarakat dinilai sebagai modal penting untuk mempercepat pemulihan ekosistem tanpa harus menempuh jalur hukum. “Semakin banyak masyarakat yang menyerahkan lahan secara sukarela, semakin cepat restorasi TNGL dapat terwujud,” ucap Amrul.
Sumut
Sumut
Sawit di Hutan Sitaan Langkat Tetap Dipanen, Bos Koperasi Diduga Masih Kendalikan
Lahan sawit masuk kawasan hutan disita negara masih dipanen
Lingkungan
Lingkungan
Pemerintah Dinilai Tutup Mata, Masyarakat Sawit Minta Jalan Rusak Parah Dipebaiki
Indragiri Hulu, katakabar.com - Masyarakat Desa Talang Tujuh Buah Tangga, satu diantara desa sentra kelapa sawit di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah disebabkan intesitas hujan tinggi terjadi belakangan ini. Ruas jalan yang rusak berat itu akses utama masyarakat keluar masuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, masih dari tanah kuning belum tersentuh aspal hotmix. Bila musim penghujan ruas jalan bak kubangan berkuah, licin dan berlobang sulit dilalui kendaraan. Menurut warga setempat, Sahrul Situmorang, akibat ruas jalan rusak parah menghambat aktivitas masyarakat selama beberapa minggu inu. "Kami sudah melakukan gotong royong untuk memperbaiki Jalan, tapi aparat desa tidak memberikan perhatian dan dukungan," ujarnya. Begitu pula Ketua RT, Lambok Manik dn Ketua RW, Midian Nadeak, kata Sahrul, kurang peduli, dan tidak ada perhatian atas kondisi tersebut. Saat masyarakat melaksanakan gotong royong mereka hanya lewat begitu saja tanpa memperhatikan masyarakat sedang Menurut Sahrul, ruas jalan rusak parah sepanjang 100 meter mulai rumah kepala desa. Kenapa Pemerintah Desa (Pemdes) tidak ada perhatian terhadap jalan masyarakat rusak parah?
Sawit
Sawit
Masyarakat Tuding PT BBSI Rusak Jalan ke Lahan Poktan Sawit Desa Talang Tujuh Buah Tangga
Indragiri Hulu, kata kabar.com - Masyarakat Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, tuding PT Bukit Batabuh Sei Indah rusak jalan akses ke lahan perkebunan sawit milik masyarakat. Menurut Jhon Sigiro, warga setempat, pihak perusahaan di bidang perkayuan menggunakan jalan keluar masuk untuk melakukan pekerjaan pengambilan kayu, sehingga ruas jalan masih terbuat tanah kuning, dan merembes tanaman kelapa sawit masyarakat ikut rusak. "Pihak perusahaan tidak mengindahkan Komisi II DPRD Indragiri Hulu telah memberi peringatan kepada pihak perusahaan agar tidak melakukan kegiatan sebelum dilaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) segera digelar di Kantor DPRD Indragiri Hulu," ujar Jhon kepada katakabar.com, Kamis (23/1).
Sawit
Sawit
Wacana Kepala Negara Perluas Lahan Sawit, Ini Kata GAPKI
Jakarta, katakabar.com - Terkait wacana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto agar perbanyak tanam kelapa sawit tanpa harus risau dituduh deforestasi mendapat reaksi dan komentar beragam. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Eddy Martono menilai, yang dimaksud Pak Presiden RI lebih mengarah pada peningkatan produksi kelapa sawit khusus untuk mendukung salah satu program andalannya, yakni swasembada energi. "Bis jadi maksud pernyataan kepala negara adalah menanam sawit khusus untuk swasembada energi. Saat ini kan produksi sawit stagnan lantaran program peremajaan sawit rakyat atau PSR berjalan lambat," kata Eddy Martono, dilansir dari laman EMG, Rabu (1/1). Menurutnya, rencana pemerintah terus meningkatkan mandatory biodiesel dari B35 menjadi B40 hingga B100 butuh pasokan minyak sawit yang lebih besar. "Dengan tingkat produksi yang sekarang, maka otomatis ekspor bakal menurun di kemudian hari," jelasnya. Maka, ujar Eddy, untuk mempercepat capaian swasembada energi tadi, langkah yang paling potensial membuka areal sawit baru khusus untuk energi.