Jambi, katakabar.com - Pembatasan ekspor limbah sawit dan minyak jelantah yang diberlakukan pemerintah dinilai menambah beban petani sawit di Indonesia. Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang semula sempat mengalami kenaikan, kini kembali anjlok, dan merugikan ribuan petani yang bergantung pada komoditas ini. 

Menyikapi kondisi ini, DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Merangin, Jambi, dengan tegas meminta agar kebijakan pembatasan ekspor ditinjau kembali mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap pendapatan petani sawit di seluruh Indonesia.

"Kami di Merangin terimbas dampaknya. Harga TBS di Dinas Perkebunan mencapai Rp3.400 per kilogran, sedang di tingkat petani hanya Rp2.600 per kilogrM," ujar Ketua DPD Apkasindo Merangin, Joko Wahyono, dilansir dari laman EMG, Minggu (19/1).

Kebijakan tersebut, kata Joko, berimbas  di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS), harga rata-rata TBS juga mengalami penurunan kisaran Rp 3160 per kilogram, dan beberapa PKS bahkan membayar hanya Rp2900 per kilogram.

“Petani sawit tulang punggung perekonomian Indonesia, tapi kini kami terancam merugi akibat kebijakan pembatasan ekspor ini. Baru satu bulan harga TBS membaik, kini sudah anjlok lagi,” bebernya.

Presiden RI, harap Joko, harus turun langsung mendengar keluhan para petani sawit agar tidak ada kebijakan yang merugikan mereka. Begitu dengan DPP Apkasindo segera turun tangan memberikan dukungan kepada petani sawit dan menyuarakan aspirasi ini ke pemerintah pusat.

"Dalam waktu dekat, kami berencana untuk mengirimkan surat langsung kepada Presiden RI guna menanggapi persoalan ini," imbuhnya.

Jika masalah ini tidak segera ditindaklanjuti, terang Joko, kami akan menggelar aksi turun ke jalan dan menggerakkan petani sawit se Indonesia untuk mendatangi kantor Kementerian Perdagangan, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.

"Kami menuntut agar pemerintah daerah yang selama ini menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sawit, lebih peduli terhadap nasib petani yang kini terancam merugi. Di mana dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup para petani sawit salah satu komoditas penyumbang devisa terbesar di Indonesia," sebutnya.