Nasional
Nasional
Paradoks Ekspor Baja Tiongkok dan Pentingnya Perlindungan Industri Baja Nasional
Jakarta, katakabar.com - Dominasi ekspor baja Tiongkok kerap dipersepsikan sebagai bukti keunggulan daya saing global. Tetapi, analisis lebih dalam menunjukkan paradoks mendasar: ekspor baja Tiongkok justru berlangsung bersamaan dengan rapuhnya profitabilitas industri di dalam negeri. Kondisi ini menegaskan bahwa volume ekspor besar tidak otomatis mencerminkan industri yang efisien dan berkelanjutan. Bagi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group fenomena ini menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga keberlanjutan industri baja nasional. Sebagai tulang punggung pembangunan dan penopang hilirisasi industri, industri baja membutuhkan ekosistem usaha yang adil dan berimbang agar investasi jangka panjang tetap terjaga. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Dr. Akbar Djohan, menegaskan persaingan harga baja global saat ini tidak sepenuhnya berlangsung dalam level playing field. “Industri baja nasional, termasuk Krakatau Steel Group, membutuhkan kepastian kebijakan agar investasi dan transformasi bisnis yang kami jalankan tidak tergerus oleh praktik perdagangan yang terdistorsi,” jelas Dr. Akbar Djohan, juga jabat sebagai Chairman Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). Tekanan Global Akibat Harga Baja Tertekan Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji, Steel dan Mining Insights menilai ekspor baja Tiongkok lebih merupakan saluran penyaluran tekanan domestik akibat kelebihan kapasitas dan melemahnya permintaan dalam negeri. “Dalam struktur industri yang mengalami tekanan profitabilitas luas, ekspor tidak lagi mencerminkan daya saing sehat, melainkan respons defensif untuk menjaga operasi tetap berjalan,” kata Widodo. Arus ekspor baja Tiongkok dalam skala besar telah berdampak nyata terhadap industri baja di berbagai negara, mulai dari Eropa hingga Asia. Penurunan utilisasi, penyempitan margin, hingga penutupan fasilitas produksi menjadi fenomena lintas negara. Kondisi ini mendorong lebih dari 60 negara menerapkan ratusan instrumen pengamanan perdagangan sebagai upaya korektif terhadap distorsi harga global. Widodo menegaskan, maraknya penerapan trade remedies menunjukkan harga ekspor baja Tiongkok dinilai tidak wajar secara ekonomi dan menimbulkan kerugian material bagi industri domestik negara pengimpor. “Ini bukan proteksionisme semata, melainkan respons sistemik atas distorsi struktural yang diekspor ke pasar global,” jelasnya. Momentum Penguatan Baja Nasional Penguatan instrumen perlindungan perdagangan sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, H Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun kedaulatan ekonomi dan memperkuat industri strategis nasional. Perlindungan yang tepat sasaran bukan untuk menutup pasar, melainkan memastikan persaingan yang adil serta menjaga keberlanjutan industri dalam negeri. “Industri baja yang sehat adalah fondasi pembangunan nasional. Dengan kebijakan yang tepat, kami optimistis industri baja Indonesia mampu tumbuh berkelanjutan dan memberikan nilai ekonomi jangka panjang bagi negara,” sebut Dr. Akbar Djohan.
Sawit
Sawit
Siapkan Penerapan Sistem Pungutan Ekspor Digital Lewt Bimtek ALEXIA BPDP
Tangerang Selatan, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) taja Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Levy Ekspor Terintegrasi AI (ALEXIA) pada pekan Kedua Maret 2026, di PKN STAN Bintaro, Tangerang Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan implementasi sistem informasi pungutan ekspor yang dikembangkan untuk mendukung proses penghimpunan dana perkebunan secara lebih efektif, efisien, dan transparan. ALEXIA dikembangkan sebagai sistem informasi yang memungkinkan eksportir memantau pembayaran Pungutan Ekspor, mengajukan permohonan keberatan atas kekurangan pembayaran maupun pengembalian kelebihan pembayaran, serta melakukan konfirmasi pelunasan kekurangan pembayaran Pungutan Ekspor secara real time. Pengembangan sistem ini salah satu langkah BPDP dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya eksportir yang melakukan pembayaran Pungutan Ekspor komoditas perkebunan. Lewat kegiatan Bimtek ini, BPDP memberikan pemahaman teknis kepada para pengguna sistem sebagai bagian dari rangkaian persiapan implementasi ALEXIA yang direncanakan mulai digunakan secara resmi pada awal Kuartal II tahun 2026. Ke depan, BPDP akan melaksanakan Bimtek ALEXIA secara bertahap bagi seluruh eksportir komoditas perkebunan guna memastikan implementasi sistem dapat berjalan optimal dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi pungutan ekspor.
Ekonomi
Ekonomi
PTP Nonpetikemas Cabang Banten Tangani Ekspor Perdana Wind Mill Tower Tujuan Kanada
Banten, katakabar.com - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) Cabang Banten menangani ekspor perdana Wind Mill Tower milik PT Kenertec Power System dengan tujuan Kanada melalui Dermaga 05A Pelabuhan Ciwandan, Banten pada pertengahan Februari 2026. Pengiriman perdana komponen menara turbin angin (wind mill tower) ini menjadi tonggak penting dalam mendukung industri energi terbarukan nasional untuk menembus pasar global. Komoditas proyek dengan dimensi dan bobot khusus tersebut ditangani melalui layanan kepelabuhanan yang mengedepankan aspek keselamatan, ketepatan waktu, serta standar operasional internasional. Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Banten, Andi Purwantoro menyatakan keberhasilan ini hasil sinergi antara operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, instansi bea cukai, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. “Penanganan kargo proyek seperti wind mill tower membutuhkan perencanaan matang, peralatan khusus, serta koordinasi intensif. Kami memastikan seluruh proses, mulai dari penerimaan, penumpukan, hingga pemuatan ke kapal, berjalan aman dan efisien,” ujar Andi. Wind Mill Tower yang diekspor merupakan bagian dari komponen pembangkit listrik tenaga angin yang akan digunakan dalam proyek energi terbarukan di Kanada. Proses loading dilakukan dengan pengawasan ketat dan dukungan alat berat berkapasitas besar untuk menjamin keamanan kargo selama kegiatan operasional. Keberhasilan ekspor perdana ini semakin memperkuat peran PTP Nonpetikemas Cabang Banten sebagai simpul logistik strategis nasional yang mampu menangani kargo proyek dan komoditas berdimensi besar (oversized cargo). PTP Nonpetikemas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, kapasitas infrastruktur, serta kompetensi sumber daya manusia guna mendukung pertumbuhan industri dan ekspor nasional, khususnya pada sektor energi terbarukan. Sejalan dengan itu, perusahaan juga menegaskan komitmen terhadap penerapan prinsip Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) secara konsisten di seluruh lini operasional, melalui penguatan budaya keselamatan kerja, pengendalian risiko operasional, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan perlindungan lingkungan. PTP Nonpetikemas Cabang Banten yang berlokasi di Banten melayani berbagai komoditas curah kering, curah cair, dan general cargo. Komoditas curah kering antara lain gandum, batubara, nikel ore, semen, gypsum, dan cangkang. Komoditas curah cair antara lain aspal cair, HSD, methanol, paraxylene, dan sulfur. Sementara untuk general cargo, komoditas yang ditangani meliputi heavy equipment, steel structure, dan lainnya.
Ekonomi
Ekonomi
Pacu Arus Peti Kemas, Pelindo Optimis Ekspor Indonesia Menguat di 2026
Surabaya, katakabar.com - Operator terminal layanan jasa kepelabuhanan PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menatap tahun 2026 dengan dengan penuh optimis. Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ini memasang target arus peti kemas sebanyak 13,77 juta TEUs di seluruh terminalnya pada 2026. Target tersebut mencerminkan pertumbuhan sekitar 5 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya, sekaligus melonjak hingga 10 persen jika dibandingkan realisasi 2024 yang berada di angka 12,48 juta TEUs. Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, mengatakan optimisme tersebut didorong oleh solidnya kinerja ekonomi nasional serta meningkatnya aktivitas industri di berbagai wilayah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 yang mencapai 5,11 persen menjadi salah satu indikator utama. “Kami optimistis melihat geliat industri di berbagai daerah. Pertumbuhan ekonomi nasional menjadi bahan bakar utama bagi kami untuk mencapai target ini,” ujar Widyaswendra di Surabaya, Selasa (10/02) lalu. Sejumlah terminal diproyeksi bakal menjadi motor pertumbuhan arus peti kemas. Di Sulawesi, Terminal Peti Kemas Kendari terdorong oleh meningkatnya ekspor nikel. Di Kalimantan Utara, Terminal Peti Kemas Tarakan bersiap menangkap potensi logistik gas alam cair (LNG). Sementara di kawasan timur Indonesia, Terminal Peti Kemas Merauke mencatat kenaikan arus barang seiring masifnya dukungan logistik untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk Pulau Jawa, Terminal Peti Kemas Semarang diprediksi semakin sibuk sejalan dengan berkembangnya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Kendal (KIK), yang mendorong aktivitas ekspor-impor sektor manufaktur. Di sisi lain, PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat arus peti kemas luar negeri tahun 2025 sebanyak 4,40 Juta TEUs atau meningkat 10,28 persen dibandingkan periode tahun 2024. Jumlah tersebut terdiri dari peti kemas impor sebanyak 2,12 Juta TEUs, peti kemas ekspor 2,25 Juta TEUs dan peti kemas transhipment 30 ribu TEUs. “Untuk mendukung pencapaian target tahun 2026, sejumlah terminal peti kemas yang kami kelola akan dilengkapi dengan alat bongkar muat baru dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan peti kemas bagi para pengguna jasa perusahaan,” seru Widyaswendra. Penggerak Rantai Logistik Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, memperkirakan ekspor Indonesia akan tumbuh sekitar 7 persen pada 2026. Salah satu pemicu utama adalah semakin banyaknya perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) yang dijalin dengan negara mitra. “FTA membuka akses pasar lebih luas dan menurunkan hambatan tarif, sehingga produk ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif,” jelas Benny. Dengan kata lain, kebijakan ini tidak hanya mendorong volume ekspor, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan global. Sementara, sektor logistik diprediksi akan tumbuh melampaui laju pertumbuhan ekonomi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, memperkirakan sektor transportasi dan pergudangan akan tumbuh antara 10–11,6 persen, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 1.700 triliun. Lonjakan ini, menurut Trismawan, sebagian besar didorong oleh ledakan transaksi perdagangan digital dan e-commerce. Proyek ketahanan pangan dan inisiatif pemerintah lainnya juga diperkirakan mendorong permintaan layanan logistik. “Beberapa faktor domestik turut memperkuat pertumbuhan logistik, termasuk pesatnya transaksi e-commerce melalui media sosial, proyek hilirisasi industri, serta program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih,” terang Trismawan. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) Solo, Lukman Hakim, menilai ekspor Indonesia pada 2026 masih berpeluang tumbuh, terutama dari sektor manufaktur. “Selama ini ekspor kita ditopang manufaktur seperti sepatu dan tekstil, meski tekstil tidak sekuat dulu. Dengan melemahnya nilai tukar, produk kita justru menjadi lebih kompetitif di pasar global,” ucapnya. Menurut Lukman, tantangan tarif dan biaya masuk di sejumlah negara memang masih ada, namun tidak berlaku untuk semua produk. Ia menilai peluang ekspor ke kawasan Timur Tengah dan Afrika masih sangat terbuka, asalkan pemerintah mampu melakukan pemetaan pasar dengan tepat. “Pemetaan pasar menjadi kunci untuk menentukan arah tujuan ekspor,” tuturnya. Selain itu, dukungan terhadap pelaku usaha juga dinilai penting, mulai dari kemudahan perizinan, kebijakan perpajakan, hingga akses pembiayaan. Dari sisi logistik, keberadaan pelabuhan yang mampu disandari kapal berukuran besar akan membuat arus peti kemas lebih efisien tanpa harus transit di negara lain. Dengan penguatan infrastruktur, modernisasi alat, serta dukungan terhadap arus ekspor nasional, PT Pelindo Terminal Petikemas tidak sekedar mengelola bongkar muat.
Sawit
Sawit
Sinergi BPDP dan ASPEKPIR Ajari Petani Sawit di Pulau Terluar Bikin Lidi Sawit Siap Ekspor
Bengkalis, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia hadir di Pulau Bengkalis, persisnya di Bantan Tengah, salah satu pulau terluar di Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, di penghujung Oktober 2025 lalu. Lewat Praktik Mengolah Pelepah Kelapa Sawit jadi Produk Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK), berupa Lidi Sawit Siap Ekspor, Pakan Ternak dari Daun Sawit dan Biochar dari Pelepah Sawit, Aspekpir dan BPDP sapa petani sawit di pulau terluar. Bupati Bengkalis, Kasmarni, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andres Wasono, mengatakan inovasi pengolahan pelepah kelapa sawit menjadi produk bernilai ekonomis langkah strategis meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ekonomi kerakyatan di 'Negeri Junjungan' nama lain dari Kabupaten Bengkalis. Sedang, Ketua DPD I Aspekpir Riau, Sutoyo, ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis khususnya masyarakat Desa Bantan Tengah dan BPDP dalam kolaborasi kegiatan Praktik Mengolah Pelepah Kelapa Sawit Menjadi Produk UKMK Bernilai Ekonomis. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah saat memberikan sambutan secara online, menuturkan BPDP terus mengembangkan kolaborasi dengan seluruh stakeholders termasuk kalangan petani kelapa sawit, petani kelapa dan kakao di berbagai daerah di Indonesia , termasuk di Bengkalis. “Berbagai kegiatan promosi UKMK Sawit yang dilaksanakan BPDP telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi produk-produk UKMK untuk berkembang. Contoh nyatanya, transformasi salah satu UKM batik di Yogyakarta yang dulunya beromset kecil hingga saat ini mengalami peningkatan omzet dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kegiatan diharapkan melahirkan produk-produk inovatif UKMK sawit dari Bengkalis,“ jelas Helmi. Di kegiatan ini sebanyak 80 orang yang sebagian besar merupakan anak muda petani kelapa sawit dari berbagai desa di Pulau Bengkalis menjadi peserta. Mereka diajak belajar bagaimana menyiapkan lidi sawit yang siap ekspor, bagaimana membuat biochar dari pelepah sawit dan mengaplikasikannya pada tanaman dan bagaimana membuat pakan ternak dari daun sawit. Di acara tersebut ditandatangani MoU Ekspor lidi dari pelepah kelapa sawit.
Ekonomi
Ekonomi
Investasi Hilirisasi Tembus Rp431,4 Triliun, Pemerintah Tegaskan Larangan Ekspor Bahan Mentah
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah mencatat realisasi investasi hilirisasi sebesar Rp431,4 triliun sepanjang Januari–September 2025, meningkat 58,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini terjadi seiring diperketatnya kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengizinkan ekspor bahan mentah dan mewajibkan proses pengolahan dilakukan di dalam negeri. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menegaskan hilirisasi kini menjadi fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia. “Kita sudah masuk ke kebijakan yang tidak lagi mengizinkan sumber daya alam diekspor dalam bentuk raw material. Setidaknya proses tier pertama harus dilakukan di dalam negeri,” ujarnya di Antara Business Forum, Jakarta, Rabu (19/11). Ia menjelaskan hilirisasi telah menjadi kerangka kebijakan nasional yang dirancang secara strategis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Pemerintah membangun peta jalan yang memuat 28 komoditas prioritas dalam delapan kelompok besar, dengan tujuan menarik investasi berorientasi ekspor dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi nasional. Menurut Todotua, kenaikan realisasi investasi yang mencapai Rp431,4 triliun didorong terutama oleh sektor mineral, diikuti perkebunan dan kehutanan, migas, serta perikanan. Ia menyebut capaian tersebut menandai perubahan struktural dalam komposisi investasi Indonesia. “Tahun lalu totalnya hanya sekitar Rp42,9 triliun. Kenaikan tahun ini membuktikan bahwa hilirisasi memberikan impact langsung pada peningkatan investasi nasional,” ucapnya. Pada paparannya, Todotua menegaskan kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan modal besar yang tidak dimiliki banyak negara. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan posisi geopolitik yang berada pada tulang punggung jalur perdagangan global, Indonesia menurutnya memiliki peluang strategis untuk mempercepat industrialisasi. “Indonesia ini luar biasa. Apa yang dicari ada di sini. Kita berada pada backbone geopolitik timur–barat dan utara–selatan, dengan ALKI II sebagai penggerak ekonomi internasional,” ulasnya. Ia mengatakan sektor nikel menjadi salah satu rantai industri yang struktur hilirnya sudah hampir lengkap, mulai dari smelter hingga industri baterai. Pemerintah kini tengah menata hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah agar rantai pasok domestik lebih kuat dan tidak bergantung pada pasar luar. Todotua juga mengingatkan pembangunan smelter yang tidak terkendali berisiko memunculkan overcapacity dan menekan daya saing produk dalam jangka panjang. Di sektor energi, pemerintah mempercepat proyek gasifikasi batubara. Todotua menyebut proyek coal to synthetic gas yang dijalankan Bukit Asam bersama PDN dan Pusri akan diarahkan untuk produksi amonia dan metanol, sekaligus mengurangi impor yang selama ini masih tinggi. “Impor metanol kita masih 2,2 sampai 3 juta ton, padahal gas dan batubara kita punya. Permintaan meningkat karena program B40 yang membutuhkan campuran metanol dengan CPO. Kita harus mengejar negara seperti China yang 40 persen batubaranya dipakai untuk produk turunan,” tuturnya. Percepatan hilirisasi terlihat pada ekosistem yang dikembangkan oleh MIND ID. Di sektor aluminium, proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 telah resmi beroperasi. Ke depan fasilitas yang berada di Mempawah ini akan semakin kuat dengan hadirnya SGAR Fase II dan Smelter Alumunium baru yang saat ini tengah dibangun. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan alumina dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Di sektor timah, PT Timah tengah mematangkan hilirisasi produk turunan mulai dari solder hingga tin chemicals untuk masuk ke pasar elektronik, otomotif, dan kimia global. Sementara, PT Vale Indonesia terus memperluas investasi dalam memperkuat produksi nikel matte dan produk turunan berstandar rendah karbon sebagai bagian dari ekosistem baterai kendaraan listrik melalui pengembangan tiga proyek strategis yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Morowali, dan Sorowako. Proyek-proyek ini menjadi tonggak penting perkuat kapasitas produksi nikel sekaligus membangun fondasi bagi ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia. Di sisi lain, PT Freeport Indonesia menyiapkan penguatan hilirisasi tembaga dari Gresik Smelter dan Precious Metals Refinery (PMR), yang menjadi fondasi penting bagi industri listrik, energi terbarukan, dan teknologi global. Masih Todotua, proyek-proyek hilirisasi MIND ID menjadi tulang punggung upaya pemerintah dalam membangun rantai pasok mineral strategis yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Pemerintah memperkirakan hilirisasi akan memberikan dampak ekonomi hingga 2040 dengan nilai investasi mencapai USD 618 miliar dan nilai tambah USD 235,9 miliar, serta potensi ekspor kumulatif mencapai USD 857 miliar dan penciptaan lebih dari tiga juta lapangan kerja.
Sawit
Sawit
Gaspoll! Kejagung Geledah Lima Lokasi Soal Kasus Korupsi Eskpor Limbah Sawit
Jakarta, katakabar.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) sebut sudah ada lima lokasi yang digeledah penyidik guna dalami kasus dugaan korupsi ekspor limbah kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022 lalu. Di antara tempat yang disambangi penyidik adalah Kantor Ditjen Bea dan Cukai. "Lima titik itu salah satunya kantor Dirjen Bea Cukai, juga ada rumah, tetapi saya tidak hafal detailnya, yang jelas lebih dari lima titik," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, dilansir Rabu (29/10). Kata Anang, ada juga rumah penyelenggara negara yang sudah digeledah penyidik, untuk mendalami perkara ini. Tetapi, identitas pejabat itu belum bisa dibeberkan Menurutnya, sebanyak lima lokasi yang digeledah ada di Jakarta dan beberapa kota. Tetapi, Ia enggan memerinci lokasi pastinya. Penyidik Kejagung juga sudah memeriksa pemilik lokasi atau ruangan yang digeledah. Pertanyaan yang dicecarkan belum bisa dirinci Anang. “Pokoknya ketika melakukan upaya paksa dan salah satunya penggeledahan langkah hukum ini pastinya saksi-saksi sudah ada yang diperiksa, udah pasti itu," jelas Anang.
Sawit
Sawit
Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Ekspor Limbah Sawit di BC, Ini Kata Menkeu
Jakarta, katakabar.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) geledah kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) pada 2022 lalu. Ia menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan mencampuri proses hukum tengah berjalan. Menurutnya, tindakan Kejagung sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. “Biar saja, itu kan orang lain yang periksa,” kata Purbaya ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/10) lalu, dilansir dari laman salah satu media nasional, Sabtu siang. Kasus dugaan korupsi itu, ucap Purbaya, punya kompleksitas tinggi lantaran melibatkan eksportir dengan modus yang cukup canggih serta memerlukan pembuktian laboratorium lebih lanjut. “Kelihatannya eksportirnya cukup canggih, tetapi pasti bakal ada perdebatan soal buktinya. Jadi biarkan prosesnya berjalan,” jelasnya. Apakah Kemenkeu turut melaporkan dugaan praktik ilegal itu? Ia tidak menjawab. Tetapi ditegaskannya, Kemenkeu tidak toleransi pelanggaran di lingkungan internalnya, termasuk di Bea Cukai. “Kalau ada yang salah, salah saja. Tidak ada perlindungan untuk itu,” tegasnya. Diketahui, sebelumnya Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung telah melakukan penggeledahan di kantor Bea Cukai, Rabu (22/10) lalu. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari informasi dan data yang berkaitan dengan dugaan korupsi ekspor POME “Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi, tetapi kami belum bisa merinci karena masih tahap penyidikan,” tuturnya di Jakarta, Jumat (24/10) lalu.
Sawit
Sawit
Bahan Mentah Pinggir Dulu, Kini Kaltim Ekspor Veneer dan Bungkil Sawit
Kaltim, katakabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur buktikan komitmen dukung program hilirisasi industri nasional. Kini, tiga komoditas unggulan daerah diekspor bentuk produk olahan bernilai tinggi, bukan sekadar bahan mentah. Pelepasan ekspor senilai total Rp5,4 miliar ini dilakukan secara simbolis di Pelabuhan Samudera Palaran, Samarinda, Rabu (22/10) kemarin. Keguatan ini menjadi bukti sinergi kuat antara pemerintah dan sektor swasta. Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Kalimantan Timur, Arum Kusnila Dewi, menjelaskan kegiatan ini perwujudan nyata dari program hilirisasi, dan hasil kolaborasi berbagai pihak. "Kegiatan bertajuk 'Akselerasi Ekspor Komoditas Unggulan Daerah Kalimantan Timur' ini hasil sinergi kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menjadi perwujudan nyata program hilirisasi industri nasional,” kata Arum, dilansir dari laman Antara Kamis siang. Ia menegaskan peran penting Karantina menjaga kualitas dan reputasi produk Indonesia di pasar internasional. “Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada para Petugas Karantina yang telah memastikan bahwa setiap komoditas yang diekspor hari ini memenuhi persyaratan fitosanitari dan standar mutu yang ditetapkan negara tujuan,” jelas Arum. Tiga komoditas olahan yang dilepas ekspornya kali ini, yakni Kayu Veneer: Senilai lebih dari Rp2,2 Miliar dari PT. Orimba Alam Kreasi ke India, Keruing Veneer: Senilai lebih dari Rp2 Miliar dari PT. Kayu Alam Perkasa Raya ke India, dan Palm Kernel Expeller (PKE) / Bungkil Sawit: Senilai Rp1,2 Miliar dari PT. Sinar Sawit Sentosa ke Tiongkok. Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M. Panggabean, menimpali, langkah hilirisasi ini sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan berkontribusi pada target nasional Asta Cita. “Produk yang diekspor telah melalui proses pengolahan, yang meningkatkan nilai jualnya dibandingkan ekspor bahan mentah,” ucap Sahat M. Panggabean. Data BBKHIT Kalimantan Timur menunjukkan tren positif ekspor. Hingga Oktober 2025, total nilai ekspor komoditas pertanian Kaltim telah menembus Rp11 triliun, didominasi oleh produk olahan kayu dan sawit. Sahat M. Panggabean memastikan Barantin akan terus mendukung para eksportir.
Sawit
Sawit
Kementan dorong Hilirisasi Sektor Perkebunan Termasuk Sawit Genjot Ekspor
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia dorong hilirisasi sektor perkebunan termasuk kelapa sawit guna menggenjot pertumbuhan ekspor. Itu sejalan dengan program Presiden RI, H Prabowo Subianto di berbagai kesempatan menegaskan untuk mendorong hilirisasi, termasuk kelapa sawit. Hilirisasi kelapa sawit dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dengan mengolah hasil dari minyak kelapa sawit, dan bagian lain dari tanaman kelapa sawit menjadi produk turunan yang lebih bernilai jual tinggi, bukan hanya ekspor bentuk minyak mentah (CPO). Tujuannya menciptakan produk pangan, oleokimia (sabun, kosmetik), bioenergi (biodiesel), dan biomassa (pakan ternak) untuk meningkatkan perekonomian, mengurangi ketergantungan impor, serta mengoptimalkan seluruh potensi tanaman. Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya hilirisasi sektor pertanian sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekspor, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka lapangan kerja baru. Selama ini, ujar Amran, Indonesia cenderung mengekspor komoditas mentah kemudian diolah negara lain sehingga menghasilkan nilai tambah berlipat. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia pimpin hilirisasi komoditas sendiri. "Kita dorong hilirisasi untuk tingkatkan nilai tambah ekspor. Selama ini, kita ekspor komoditas, dan diolah negara lain, terus mereka mengekspor dengan nilai puluhan kali lipat. Kini saatnya Indonesia memimpin hilirisasi komoditasnya sendiri,” jelse Mentan RI, dilansir dari laman sawitsetara, Senin siang. Cerita Amran, jumlah produk turunan kelapa sawit sangat banyak dan terus berkembang, yakni ada 193 jenis pada 2023, dan ada indikasi peningkatan menjadi sekitar 200 jenis pada 2024. Pemerintah, bebernya, telah menyiapkan skema investasi sebesar Rp371,6 triliun untuk memperkuat program hilirisasi pertanian, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Di mana kebutuhan anggaran besar itu akan dipenuhi melalui kombinasi pembiayaan dari kredit usaha rakyat untuk petani, badan usaha milik negara, serta keterlibatan sektor swasta dalam skema pembiayaan bersama. "Rincian investasi Rp371,6 triliun tersebut terdiri dari dana KUR Rp189,462 triliun atau 51 persen, swasta Rp92,966 triliun atau 25 persen, serta BUMN Rp89,172 triliun atau 24 persen," ulasnya. Adapun sejumlah komoditas perkebunan yang akan dihilirisasi oleh Kementan, meliputi kelapa dalam, kakao, mete, kopi, tebu, kelapa sawit, lada/pala, dan ubi kayu. Sektor pertanian terus menunjukkan kinerja positif. Tidak hanya produksi, ekspor komoditas pertanian juga menunjukkan pertumbuhan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh signifikan sebesar 38,25 persen pada Januari-Agustus 2025 dengan nilai sebesar USD4,57 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD3,30 miliar.