Sumatera Selatan
Sorotan terbaru dari Tag # Sumatera Selatan
Sawit
Sawit
Kini Total 19.023 Pekebun Sawit Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan di Sumsel
Palembang, katakabar.com - Kantor Wilayah atau Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan atau Sumbagsel mencatat total 19.023 pekebun kelapa sawit di Sumatera Selatan atau Sumsel telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan, Muhyidin di Palembang, Kamis (5/9), menyatakan, terlindunginya ribuan pekebun kelapa sawit yang ada di Sumsel inisiasi Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel bersama Dinas Perkebunan Sumsel.
Sawit
Sawit
Dorong Kolaborasi, BPDPKS Kembangkan UKMK Sawit Sumsel
Palembang, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendorong kolaborasi kembangkan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi atau UKMK kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Divisi UKMK BPDPKS, Helmi Muhansyah sampaikan berbagai upaya BPDPKS membangun kemitraan UKMK kelapa Sawit. “Kegiatan-kegiatan UKMK kelapa sawit di Sumatera Selatan, yakni Gebyar UKMK berbasis Sawit guna mendukung UKMK Sawit go Internasional, Pengembangan potensi santripreneurmelalui UKMK berbasis Sawit mengglobal kerjasama dengan PEBS FEB Universitas Indonesia, dan termasuk Workshop UKMK Sawit kerjasama dengan Pemuda Tani HKTI Sumsel,” ulas Helmi, dilansir dari laman website resmi BPDPKS, pada Kamis (16/5). BPDPKS, tambah Helmi, siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam pengembangan UKMK sawit di wilayah Sumatera Selatan. Diketahui, sebagai upaya Koordinasi dan Komunikasi Potensi, dan Peluang Investasi Daerah, serta Pemberdayaan UMKM antar Stakeholder Internal Pemerintah Pusat dan Daerah di wilayah Sumatera Selatan, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan sebagai Treasurer, Regional Economist dan Financial Advisor (TREFA) dorong penguatan dan pertumbuhan ekonomi regional, lewat Focus Group Discussion (FGD) pemberdayaan UMKM dan potensi investasi daerah di Provinsi Sumatera Selatan, di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Sumatera Selatan, pada Selasa (14/5) lalu. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto menjelaskan, UMKM berkontribusi pada perekonomian wilayah Sumatera Selatan, dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan di berbagai sektor, dan Kanwil DJPb berperan menjembatani koordinasi dan komunikasi kepada Dinas untuk bekerja sama kembangkan UMKM. “Kanwil DJPb m dibantu KPPN lingkup Sumatera Selatan siap membantu fasilitasi bahkan memberikan ruang khusus kepada Pemda dalam pengembangan UMKM,” ucap Rahmadi. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau PPK BLU, Ririn Kadariyah dalam keynote speechnya menyampaikan UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perkonomian Indonesiadan pentingnya peran DJPb pada pengembangan UMKM “Kantor vertikal DJPb yang tersebar di daerah dan peran sebagai Trefa menempatkan DJPb sebagai instansi yang dapat berperan optimal dalam pemberdayaan UMKM untuk memperkuat ekonomi daerah,” tutur Ririn. Terdapat pula, timpal Ririn, berbagai program dari Kementerian Keuangan untuk pengembangan UMKM Narasumber FGD selain dari BLU BPDPKS, dari Politeknik Keuangan Negara (PKN) STANdengan materi Benchmarking Strategi Pemberdayaan UMKM di PKN STAN dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dengan materi Peran PIP dalam Pemberdayaan UMKM, dan Akselerasi Realisasi Potensi PeluangInvestasi Daerah. Kegiatan FGD diikuti Pejabat, dan Pegawai Kanwil Djpb Provinsi Sumatera Selatan, KPPN se Sumatera Selatan, Pokja UMKM Kemenkeu Satu Sumatera Selatan, DinasKoperasi Provinsi, Kabupaten, Kota Lingkup Sumatera Selatan, serta Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Kabupaten, dan Kota se Sumatera Selatan.
Nasional
Nasional
Region Head PTPN I Regional 7 Anjangsana ke Sumsel, Ini Misinya
Sumatera Selatan, katakabar.com – Region Head PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, Denny Ramadhan, didampingi SEVP Operation, Wiyoso dan Staf Tanaman Kelapa Sawit, anjangsana ke beberapa kebun komoditi kelapa sawit dan karet di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, di paruh dua hingga memasuki pekan ketiga Januar 2024 lalu. Kebun yang disambangi Region Head PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, meliputi Kebun Bentayan, Kebun Betung, PKS Talang Sawit, Kebun Tebenan, Kebun Betung Krawo dan Kebun Musi Landas. Di sana, Sesuai arahan Pemegang Saham, PTPN I Regional 7 melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PTPN IV, sesua arahan pemegang saham guna pastikan grand strategy berjalan sesuai rencana. Region Head datangi kebun dan pabrik kelapa sawit. Menurut Denny, kebun kelapa sawit di wilayah Betung komplek sebagai backbone Regional 7 pencapaian target produksi dan kinerja Perusahaan. "Untuk mencapai target produksi tahun 2024, semua lini karyawan mulai dari pelaksana hingga pimpinan mesti bahu-membahu pastikan tugas amanah dari perusahaan senantiasa terlaksana dengan sebaik-baiknya," ujarnya, dilansir dari laman Sumatera Post, pada Sabtu (3/2). Selalu menjaga hubungan baik dengan seluruh stakeholder untuk kelancaran operasional Perusahaan, Denny mengingatkan sebagai upaya pencapaian target produksi. Selaku Region Head didampingi SEVP Operation, Wiyoso saat kunjungan lapangan di unit wilayah Sumatera Selatan menekankan mutu panen maupun pengolahan agar selalu diutamakan dengan mengacu instruksi kerja yang berlaku. "Koordinasi antar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) maupun antar kebun harus dijaga agar kendali dan perbaikan bisa dilakukan dengan tepat dan cepat," kata Wiyoso. Board of Regional Management (BRM) membenarkan produktivitas karyawan, produktivitas tanaman dan utilitas pabrik kunci untuk menjaga harga pokok produksi bisa survive, sehingga upaya pemenuhan kompetensi tenaga kerja maupun pemenuhan bahan baku olah harus menjadi hal yang diperhatikan secara intens. SEVP Operation mengingatkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap pekerjaan yang ada untuk pencapaian target RKAP Produksi Tahun 2024 baik onfarm maupun off farm.
Nasional
Nasional
PSR di OKI, Target Seluas 8 Ribu Hektar Sudah Verifikasi 4 Ribu Hektar Sisanya Proses
Kayuagung, katakabar.com - Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan terus bergerak meremajakan kebun kelapa sawit yang sudah tidak produktif. Pada 2023 ini, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di OKI ditargetkan seluas 8.000 hektar. Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) OKI setakat ini verifikasi lahan mau direplanting seluas 4.000 hektar sudah kelar. Separuhnya lagi tahap proses verifikasi sudah dimulai, pada Selasa (19/9) lalu. Kebun kelapa sawit itu baik yang sudah verifikasi mau pum tahap verifikasi milik Kelompok Tani (Poktan) dan Koperasi Unit Desa (KUD) lainnya. "Kebun sawit milik petani swadaya umumnya sudah waktunya dan layak untuk direplanting," ujar Kepala Bidang Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Disbunnak Kabupaten OKI, M Zulkarnain SP, dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (22/9). Soal verifikasi luasan lahan kebun kelapa sawit sudah layak direplanting, kata Zulkarnain, gelombang pertama sudah kelar beberapa bulan lalu, dan saat ini sedang proses verifikasi gelombang kedua. "Seluruh Kelompok Tani (Poktan) dan KUD mesti memenuhi semua persyaratan PSR, biar nanti disetujui Dirjenbun Kementan RI," ulasnya. Menurutnya, seluas 4.000 hektar masih verifikasi gelombang kedua bukan harga mati. Bisa saja diloloskan lebih luas lagi kalau memang memenuhi persyaratan. Saat verifikasi tahap pertama, kebun sawit yang memenuhi persyaratan untuk peremajaan tersebar di Kecamatan Pedamaran Timur, Mesuji, dan Mesuji Makmur. "Program PSR itu dari usulan Kelompok Tani (Poktan) dan KUD. Bila memenuhi persyaratan dilaksanakan peremajaan biayanya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kalau tidak memenuhi persyaratan tidak bisa ikut PSR," tegasnya. Untuk verifikasi tahap kedua ini masih berproses, mudah-mudahan banyak yang memenuhi persyaratan. Apalagi kebun sawit rakyat di Kabupaten OKI sudah banyak umurnya di atas 25 tahun, sehingga layak diremajakan. Itu sebabnya, verifikasi cepat beres agar Rekomendasi Teknis (Rekomtek) bisa keluar bulan September 2023 ini. "Kalau sudah keluar Rekomtek, otomatis pelaksanaan peremajaannya bisa dilakukan tahun depan," bebenya. Ditambahkannya, program PSR di OKI sudah dilaksanakan dari tahun 2017 silam, dan terus berjalan setiap tahun hingga sekarang. "PSR bertujuan meningkatkan produktivitas kelapa sawit dan kesejahteraan para petani, makanya program ini terus didorong di OKI," tandasnya.
Nusantara
Nusantara
Pj Bupati Muba Buka Pelatihan dan Penempatan Naker Sawit Sertifikat BNSP
Musi Banyuasin, katakabar.com - Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebagai kabupaten pertama di Indonesia, yang melakukan pelatihan dan penempatan tenaga kerja bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pj Bupati Musi Banyuasin, H Apriyadi Mahmud didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, H Mursalin luncurkan program pelatihan dan penempatan tenaga kerja bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Di kegiatan itu, turut disaksikan Presiden Direktur PT Hindoli Cargil, Anton Bagus Asmara, dan Ketua Komite LSP Migrant Workers Kelapa Sawit, Dr Saptarining Wulan, di Aula MVC Kompleks Balai Latihan Kerja, Sekayu, Pada Senin (28/8). Pembukaan pelatihan dan penempatan Tenaga Pemanen bersertifikasi BNSP ditandai dengan pemasangan rompi kepada peserta berjumlah 20 orang sangat antusias. Pj Bupati Muba H Apriyadi Mahmud menuturkan, kegiatan ini salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin untuk menekan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran. "Inovasi ini untuk menciptakan tenaga kerja lokal yang profesional, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta menyiapkan SDM yang unggul berkualitas dan berdaya saing," kata Apriyadi dilansir dari laman kumparan. Pj Bupati Musi Banyiasin sampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang mendukung kebijakan Pemkab Musi Banyuasin sediakan tenaga kerja siap pakai. Kepada LSP kelapa sawit dan PT. Hindoli Cargill telah mempercayai MVC sebagai pelaksana kegiatan ini, saya apresiasi. "Diketahui, industri perkebunan kelapa sawit sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dengan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi," ujarnya. Dilanjutkan Apriyadi, Kabupaten Musi Banyuasin salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Sumatera Selatan. Itu sebabnya, perlu mengelola sumber daya alam dengan menyediakan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas. "Alhamdulillah, Musi Banyuasin pelopor pertama di Sumatera Selatam di bidang sertifikasi untuk tenaga pemanen sawit," jelasnya. Kegiatan ini hendaknya dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh semua pihak terutama perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Muba. "Harapannya makin banyak lagi perusahaan-perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas pelatihan melalui Muba Vocational Center (MCV) dengan bersinergi bersama Pemkab Muba," ucapnya. Presiden Direktur PT Hindoli Cargil, Anton Bagus Asmara menimpali, program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin sangat positif. Apalagi program ini bisa membantu para pekerja di Musi Banyuasin dan perusahaan-perusahaan yang ada di Musi Banyuasin.
Nasional
Nasional
Susun RAD Kelapa Sawit Berkelanjutan, Ini Misi Pemkab Muba
Sekayu, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan lewat Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Musi Banyuasin gelar rapat penyusunan dan pembahasan RAD KSB, di Ruang Serasan Sekate Kantor Bupati Muba, pada Rabu (16/8). Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Musi Banyuasin, Andi Wijaya Busro MH yang pimpin rapat. Ia didampingi Kepala Disbun Kabupaten Musi Banyuasin, Akhmad Toyibir MM dan diikuti organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin. "Rapat ini digelar untuk menghimpun data guna penyusunan RAD KSB," ujar Andi Wijaya Busro saat memberikan arahan. Dijelaskannya, RAD KSB menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan mengenai kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi guna mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. "Kepada tim penyusun sudah dibentuk berperan sebagai tim pelaksana sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi masing-masing untuk implementasikan RAD KSB ini," imbaunya. Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) merujuk kepada beberapa prinsip dalam penyusunan dokumen RAD KSB. Soalnya kata Andi, RAD KSB dokumen berisi serangkaian program yang mengacu dan atau terintegrasi ke dalam RPJMD, dan Renstra OPD yang membidangi perkebunan dan OPD terkait. "Untuk itu, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada maupun yang tidak punya data segera melapor. Sedang, OPD sudah ada data melaksanakan peran sebagai penyusun RAD KSB," tegasnya. Kepala Disbun Kabupaten Musi Banyuasin, Akhmad Toyibir menimpali, RAD KSB memiliki lima komponen utama, meliputi penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur. Kedua, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun. Terus, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa. Paling buncit, dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit," bebernya. Diketahui, perkebunan kelapa sawit salah satu penggerak utama perekonomian di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menjaga kelangsungan sektor tersebut, Pemda setempat membuat rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB).
Sawit
Sawit
Patut Ditiru, Cara Pemkab Musi Banyuasin Bina Calon Pekebun Sawit Baru
Sekayu, katakabar.com - Cara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) Provins Sumatera Selatan memberi perhatian khusus, dan melakukan pembianaan kepada calon pekebun dan kebun kelapa sawit baru patut ditiru. Perhatian dan pembinaan kepada calon pekebun dan kebun kelapa sawit baru dilakukan lewat pendanaan dan regulasi. "Kita siapkan dana untuk untuk calon pekebun. Dana digunakan untuk pembukaan lahan, bantuan bibit bersertifikasi, pendampingan, pengurusan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB), hingga jaminan pasar di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) dengan harga resmi yang ditetapkan pemerintah," kata Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (28/7). Bantuan dana pembukaan lahan ujar Pj Bupati Muba, kebijakan Pemkab Muba untuk menghindari kebiasaan pekebun membuka lahan dengan cara membakar. "Perbup sedang disusun terus menyusul Perda Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) segera disahkan. Isi rancangan Perbup nanti diusulkan penghapusan retribusi bagi petani kategori miskin. Ini sekaligus menjawab kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar. Apalagi pemerintah melarang, solusinya harus yang baik, terangnya. Kepala Dinas Perkebunan Muba, Akhmad Toyibir menuturkan, mengenai permasalahan ini. Ada beberapa penyebab pembakaran masih dilakukan pekebun hingga saat ini. Salah satunya pekebun tidak melakukan koordinasi tentang rencana membuka lahan perkebunan dengan dinas terkait. "Masyarakat tidak mau melapor pembukaan lahan kebun, sebab merasa menanam di lahan sendiri, dan memakai uang sendiri," katanya rada kesal. Tidak hanya itu sambung Akhmad, ada pula pembakaran yang disebabkan ketidaktahuan mereka tentang tata kelola kebun yang baik. Jika berkoordinasi, pekebun bakal dibimbing dan dibantu mengenai pembukaan lahan, pemilihan jenis bibit hingga pendampingan selama musim tanam hingga panen. "Kita selalu tekankan ini kepada pekebun. Alhamdulillah, kini beberapa pekebun mulai sadar," ucapnya. Ditegaskannya, kami bakal mendampingi penerbitan STDB salah satu modal bagi pekebun saat menjual hasil panen maupun mengembangkan usaha. STDB memuat semua informasi mulai lokasi dan luas kebun, status lahan, jenis bibit, tahun tanam yang dibutuhkan pabrik atau perusahaan dalam penelusuran sumber bahan baku yang mereka peroleh. "Pekebun dijamin mendapatkan harga jual sesuai penetapan harga dinas. STDB dapat menjadi salah satu bukti administrasi legal untuk mendorong peningkatan mutu tanaman karena mencantumkan posisi lahan pekebun, kualitas benih hingga hasil panen," bebernya. Disbun tambahnya, siap fasilitasi dan menjembatani perjanjian antara pekebun dengan perusahaan lewat kerja sama kemitraan.
Nusantara
Nusantara
Mungkinkah Sumsel Pilot Project Pengembangan Sawit Nasional
Teluk Gelam, katakabar.com - Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo dorong Provinsi Sumatera Selatan jadi daerah percontohan terbaik mengelola perkebunan kelapa sawit nasional. Pilot project yang dimaksud, seperti penggunaan alsintan dan perluasan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Menurut Mentan RI dilansir dari website resmi BPDP, program tersebut selama ini mampu membantu para pekebun rakyat memperbaharui sawit menjadi berkualitas dan berkelanjutan. “Kita panen perdana sawit program PSR hasil dari penanaman beberapa tahun lalu. Saya berterimakasih kepada semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda), sebab sudah membantu rakyat sehingga program PSR bisa berhasil luar biasa dan berkelanjutan dengan penggunaan alsintan,” ujar SYL saat gelar panen perdana program PSR di Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, dalam keterangan resmi diterima, di pekan ketiga Juli 2023. Komoditas sawit kata Mentan RI, selama ini jadi komoditas andalan yang dibutuhkan dunia. Lantaran itu program PSR mesti diperluas ke semua sentra di seluruh Indonesia. Untuk mendukung program ini, pemerintah telah menargetkan perluasan PSR di 21 Provinsi dengan luas 180 ribu hektar per tahun. “Target harus dicapai dan disepakati bersama. Apalagi selama ini sawit menjadi andalan negara untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya. Diketahui, progres realisasi PSR nasional tahun 2017 hingga 2022 lalu mencapai 295.365 hektar, dan pada tahun 2023 mencapai 68.000 hektar. Sedang progres realisasi PSR di Sumsel di periode 2017 hingga 2023 mencapai 59.329 hektar. Untuk acara panen perdana tahun ini digelar di lahan seluas 1.157 hektar yang di tamam tahun 2020 lalu. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru sampaikan terimakasih atas perhatian jajaran Kementan RI melakukan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada pekebun di Kabupaten OKI. "Kita siap melaksanakan arahan SYL dalam memperluas program PSR di Sumatera Selatan. Kami berjanji memperluas Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera Selatan," tegasnya. Kami berterimakasih, sebab selama ini sudah dibantu bibit. Apalagi sudah ada bank benih perkebunan dan alsintan, tambahnya.
Nasional
Nasional
Mantap! 25 Pekebun Sawit Dilatih Jadi Pemimpin dan Mahir Komunikasi
Palembang, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia gelar Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi kepada 25 orang pekebun kelapa sawit dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel). Para peserta diwakili lima orang dari Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan, lima orang dari Desa Kemang Indah Kecamatan Mesuji Raya, lima orang dari Desa Balian Makmur Kecamatan Mesuji Raya, dan sepuluh orang dari Desa Cipta Sari Kecamatan Mesuji Raya. Sesuai Rekomendasi Teknis (Rekomtek, pelatihan ini mestinya diikuti 26 pekebun. Tapi seorang pekebun kelapa sawit bernama Irma Nurkholis dari Desa Cipta Sari Kecamatan Mesuji Raya tidak hadir disebabkan meninggal sebelum kegiatan dilaksanakan. Itu sebabanya, total keseluruhan yang mengikuti pelatihan hanya 25 orang pekebun kelapa sawit. Pelatihan ini angkatan pertama pada periode kedua tahun 2023 di Sumatera Selatan. Kegiatan ini digelae selama lima hari ini dari 17 hingga 21 Juli 2023 nanti. Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Agus Darwa menuturkan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang kepemimpinan, meningkatkan keterampilan peserta tentang memimpin dan memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan peserta tentang kemampuan membangun teamwork, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan memotivasi. "Tahun ini, Sumatera Selatan dapat alokasi 1.200 pekebun kelapa sawit untuk dilatih dengan berbagai keterampilan. Sebanyak 25 orang pekebun kelapa sawit yang terpilih yang ikut pelatihan mesti bersyukur apalagi pelatihan ini gratis," jelasnya. Pelatihan kali ini mengenai kepemimpinan dan komunikasi. Ini sangat penting agar tak terjadi kesalahan cara bicara tentang sawit yang bisa berakibat fatal, ujarnya.
Serba Serbi
Serba Serbi
PP IWO Sudah Tunjuk Ketua Harian, Ini Tugas Ade Mulyana
Jakarta, katakabar.com - Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) telah menunjuk Ketua Harian untuk menuntaskan Musyawarah Besar Luas Biasa (Mubeslub) II tahun 2023 ini. Adalah Ade Mulyana yang dapat mandat sebagai Ketua Harian itu. Isi Surat Penugasan kepada Ade Mulyana, yakni persiapan Mubes II tahun 2023. Selain itu, Ade Mulyana ditugaskan untuk menjalankan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) yang direncanakan digelar di Provinsi Sumatera Selatan, hingga sukses. Penunjukan Ade Mulyana berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) pada 1 Juli 2023 lalu. Di mana kewenangan yang diberikan oleh Pendiri IWO kepada Jhodi Yudono selaku Ketua Umum ditandatangani. Berdasarkan surat Nomor 013/SKep/PP-IWO/VII/2023, menetapkan dan menugaskan Ade Mulyana sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat IWO, poin pertama. Poin Kedua, menetapkan dan Menugaskan Dwi Christianto sebagai Pendamping Steering Commite (SC) Mubes II Lanjutan. Poin Ketiga, menetapkan dan menugaskan Saudara Telly Nathalia sebagai Pendamping Organizing Commite (OC) Mubes II Lanjutan. Ketua Presidium PP IWO, Jhodi Yudono mengatakan, penunjukan Ade Mulyana adalah wujud agar terlaksananya Mubes II IWO dengan Baik. "Agar pelaksanaan Mubes II IWO tahun 2023 berjalan dengan baik, saya yang mengemban amanat dari Pendiri IWO segera berkordinasi dan berbagi tugas dengan kawan-kawan PP IWO, seperti termaktub dalam surat yang saya terbitkan," ujar Jhodi Yudono di ujung selulernya saat dihubungi, padaMinggu (2/7). Jhodi menegaskan, saya menangani administrasi organisasi untuk mendukung pelaksanaan Mubes, sedangkan untuk saudara Ade Mulyana fokus pada persiapan Mubes secara teknis. "Soal penujukan IWO Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Mubeslub II nanti, kita sudah melakukan itu, tapi kami harus cek dan ricek untuk pastikan kesiapan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah," jelasnya. Diketahui, sebelum pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa (Mubeslub) direncanakan digelar oleh Pengurus Wilayah IWO Sumatera Selatan, di mana telah diterbitkan Surat Penunjukan oleh PP IWO pada Bulan Juni 2023 lalu.