Semua Pihak

Sorotan terbaru dari Tag # Semua Pihak

LindungiHutan Ajak Semua Pihak Tingkatkan Aksi Karbon Nyata di Hari Nol Emisi Lingkungan
Lingkungan
Jumat, 26 September 2025 | 13:35 WIB

LindungiHutan Ajak Semua Pihak Tingkatkan Aksi Karbon Nyata di Hari Nol Emisi

Semarang, katakabar.com - Peringatan Zero Emissions Day atau Hari Nol Emisi setiap 21 November jadi sebuah momentum penting untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca secara nyata. Indonesia telah menetapkan target net zero emissions pada 2060, tapi data terbaru menunjukkan bahwa jalan menuju sasaran ini masih panjang dan penuh tantangan. Menurut laporan An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emissions in Indonesia oleh IEA dan Kementerian Energi, sektor energi menjadi penyumbang terbesar emisi CO₂ di Indonesia. Sekalipun elektrifikasi dan efisiensi energi digadang-gadang sebagai solusi utama, lebih dari 70 persen pembangkit listrik di Indonesia masih berasal dari bahan bakar fosil. Untuk mencapai net zero di tahun 2060, roadmap menyebut bahwa pembangkit fosil harus dikurangi drastis, dengan porsi energi terbarukan yang terus ditingkatkan. Menurut data terbaru EDGAR mencatat emisi gas rumah kaca global tahun 2023 mencapai 53,0 gigaton CO₂-eq, naik sekitar 1,9% dibanding tahun sebelumnya. Sedang, data Climate Change Tracker menunjukkan, emisi gas rumah kaca di Indonesia per kapita mencapai hampir 6,9 ton CO₂-eq per orang per tahun, yang dikategorikan sebagai “tinggi”, terutama karena ketergantungan pada batu bara dan emisi lahan gambut/lahan penggunaan lahan lainnya. LindungiHutan menyikapi Hari Nol Emisi ini dengan mengajak masyarakat, brand, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat aksi penghijauan dan konservasi alam sebagai salah satu cara paling efektif untuk menyerap karbon dan memperkuat daya dukung lingkungan. Program penghijauan yang melibatkan penanaman pohon di hulu sungai dan wilayah pesisir, mangrove, serta restorasi ekosistem alam menjadi bagian dari solusi nyata. “Zero Emissions Day bukan sekadar simbol. Ini adalah panggilan tindakan. Setiap pohon yang ditanam, setiap hektar hutan yang direstorasi, adalah bagian dari solusi untuk memutus rantai emisi yang terus meningkat. LindungiHutan berkomitmen untuk memperluas kerja sama agar aksi karbon ini bukan milik sedikit orang, tetapi tanggung jawab kolektif,” kata Siktiyana, Head Content and Marketing LindungiHutan. Di sisi kebijakan, Indonesia juga memperkuat regulasi, termasuk Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sistem Registri Nasional atau SRN, serta dukungan terhadap skema perdagangan karbon domestik dan sertifikasi emisi. Meski demikian, keterbatasan pemantauan, transparansi data, dan kapasitas lokal masih menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. LindungiHutan mengajak publik untuk ikut ambil bagian melalui program seperti penanaman bibit pohon, restorasi mangrove, dan pemanfaatan fitur, seperti carbon offset dan Sustainabilitree.

Pemerintah Butuh Dukungan Dari Semua Pihak Perkuat Riset Kelapa Sawit Nusantara
Nusantara
Jumat, 17 November 2023 | 19:44 WIB

Pemerintah Butuh Dukungan Dari Semua Pihak Perkuat Riset Kelapa Sawit

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia lewat Direktorat Jenderal Perkebunan terus berupaya mendukung peningkatan komoditas hasil kebun, termasuk kelapa sawit. Indonesia dikenal sebagai produsen utama kelapa sawit dunia, tapi dalam perjalanannya masih banyak yang harus dibenahi terutama mengenai tata kelol. Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah menuturkan, sesungguhnya perkebunan kelapa sawit nasional sudah cukup baik, tapi harus banyak upaya untuk tetap menjaga, mengembangkan dan melakukan perbaikan-perbaikan, biar ke depan perkebunan semakin maju dan berkembang, serta bernilai tambah dan berdaya saing. "Dalam penguatan tata kelola perkebunan kelapa sawit dihadapkan berbagai tantangan. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan PT Perkebunan Nusantara," jelasnya, dilansir dari laman website resmi BPDPKS, pada Jumat (17/11). Saya sangat senang berkolaborasi dengan PTPN, ujar Andi, lantaran kita berada di frekuensi yang sama untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan. "Penguatan perkebunan membutuhkan riset dan inovasi dengan didukung teknologi yang memadai," katanya. Riset harus kita perkuat, tegasnya, karenanya pemerintah membutuhkan dukungan dari para stakeholder untuk terus bersinergi bersama dan menjaga komitmen, demi mewujudkan pengembangan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, serta membenahi peraturan agar menjadi terintegrasi dan tepat guna.

Kolaborasi Semua Pihak Dibutuhkan Demi Wujudkan Keberlanjutan Sawit Nusantara Nusantara
Nusantara
Jumat, 01 September 2023 | 15:03 WIB

Kolaborasi Semua Pihak Dibutuhkan Demi Wujudkan Keberlanjutan Sawit Nusantara

Jakarta, katakabar.com - Kolaborasi dan kesepahaman yang sama bangun kemitraan strategis dari semua pihak dibutuhkan untuk mewujudkan keberlanjutan sawit nusantara. Itu ditekankan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman saat memberikan sambutan di Workshop Rembug Tani Nasional III tahun 2023 gelaran Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di Jakarta, pada Kamis (31/8) kemarin. Kelapa sawit komoditas strategis telah menyumbang kebutuhan minyak nabati dunia hingga mencapai 22 persen. Tapi, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi penyedia bahan mentah minyak nabati dunia agar kelapa sawit punya nilai ekonomi yang lebih tinggi, salah satunya lewat hilirisasi, jelasnya dilansir dari laman globalplanet, pada Jumat (1/9). Mengutip BPDPKS, saat ini pemeritah telah menerbitkan berbagai kebijakan dengan tujuan untuk mendorong hilirisasi industri kelapa sawit yang dapat memberikan nilai tambah kepada petani dan masyarakat Indonesia. "Sekitar setengah perkebunan kelapa sawit Indonesia merupakan sawit yang dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawei, Malulu hingga Papua. Dinamika itu memberikan tantangan tersendiri dalam mendorong hilirisasi kelapa sawit," ulasnya. Petani kelapa sawit swadaya punya banyak tantangan menjalankan perkebunan kelapa sawit mereka. Beberapa masalah yang muncul, yakni masalah rantai pasok dari perkebunan hingga ke pabrik, infrastruktur yang kurang memadai, produktivitas yang relatif rendah dan kurangnya pengetahun petani swadaya terhadap praktek pertanian yang baik serta akses yang terbatas terhadap teknologi maupun sertifikasi. Masalah itu, sangat penting untuk diatasi dengan solusi yang efektif dan strategis, salah satunya melalui strategi industri integrasi dari hulu hingga hilir, salah satunya melalui mandatori biodiesel. Asisten Deputi II Kantor Menko Perekonomian, Adi Yusuf menuturkan, Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan yang sangat besar dan perlu dioptmalkan untuk meningkatkan perekonomian di berbagai sektor serta mengurangi ketergantungan energi fosil. Mantadotori biodiesel menunjukkan hal yang sangat baik, salah satunya dapat mewujudkan penghematan devisa negara. Pada tahun 2022, akibat program biodiesel, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp122,65 triliun, dan memberikan nilai tambah terhadap Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp12,2 triliun. Setelah B-35, maka akan dilanjutkan menjadi B-40 sehingga hal ini bakal semakin mengukuhkan Indonesia sebagai produsen utama biodiesel dunia. “Ini suatu prestasi Indonesia yang patut untuk kita apresiasi. Dengan mandatori B-35, kebutuhan CPO semakin meningkat serta mampu menyerap CPO Indonesia sehingga mendongrak harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani,” bebernya. SPKS yang diketuai Darto Wojtyla tersebut melaksanakan Rembug Tani Nasional III dengan sejumlah rangkaian kegiatan, salah satunya Workshop Pemanfaatan TBS Petani Sawit Swadaya Melalui Kemitraan dalam Mendukung Program Biodiesel sebagai Sumber Energi Transisi Berkelanjutan di Indonesia.