Petani Swadaya
Sorotan terbaru dari Tag # Petani Swadaya
Sawit
Sawit
Kaltim Perkuat Kemitraan, Apkasindo: Masih Banyak Perusahaan Enggan Bermitra Dengan Petani Swadaya
Samarinda, katakabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimatan Timur, saat ini tengah perkuat kemitraan, dan legalitas usaha perkebunan kelapa sawit. Sasaran utama kepemilikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit. Dengan kepemilkan STDB diharapkan tumbuh kemitraan antara petani dan perusahaan kelapa sawit. Sepanjang tahun ini, target pnerbutan STDB mencapai 200 sertifikat. Terutama untuk kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kabid Usaha Disbun Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Arnains di Samarinda, menyatakan langkah ini cukup penting dilakukan untuk mendukung percepatan kemitraan dalam usaha perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. "Harapan kita dengan kemitraan petani dapat menikmati berbagai program yang dihadirkan pemerintah untuk mendukung keberlanjutan kebun kelapa sawitnya. Kemudian juga mewujudkan tata kelola perkebunan yang tertib dan berkelanjutan," ucapnya, dilansir dari laman EMG, Senin sore. Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (Apkasindi menilai langkah yang bagus. Jadi, Apkasindo mendukung agar kemitraan antara petani dan perusahaan semakin banyak terjadi di wilayah Kalimantan Timur. "Hemat kami STDB ini telah berjalan 3 hingga 4 tahun lalu. Tidak sedikit petani yang sudah memiliki sertifikat ini. Sayang, kemitraan antara perusahan dan petani swadaya hingga saat ini belum ada terjadi," cerita Sekretaris Apkasindo Kalimantan Timur, Daru Widiyatmoko. Dijelaskan Daru, perusahaan kelapa sawit kebanyakan tidak mau bermitra dengan petani kelapa sawit. Untuk itu, selain soal STDB tadi, Ia berharap pemerintah Kalimantan Timur melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan agara terjalin kemitraan antara petani swadaya, dan perusahaan.
Sawit
Sawit
Petani Swadaya Sekolah Lapang Belajar Ragam Masalah Seputar Sawit
Sangatta, katakabar.com - Para petani kelapa sawit yang bernaung di Koperasi Karya Indah Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, mengikuti sekolah lapang. DSN Group yang menggelar sekolah lapang diikuti cukup antusias para petani berjumlah seratusan orang. Materi pelatihan meliputi Good Agriculture Practices (GAP), tata kelola koperasi, pengendalian hama, kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta pengelolaan limbah berbahaya sekaligus materi terkait replanting.
Sawit
Sawit
Dorong Petani Swadaya Percepatan ISPO Demi Sawit Berkelanjutan di Rohul
Rokan Hulu, katakabar.com - Di penghung Februari 2024 lalu, Bupati Rokan Hulu, H Sukiman menekankan betapa penting praktik budidaya berkelanjutan guna meningkatkan hasil panen petani kelapa sawit. Bahkan Orang Nomor Satu di 'Negeri Seribu Suluk' nama lain dari Kabupaten Rokan Hulu ini menegaskan dukungan pemerintah daerah dengan memberikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) kepada petani sebagai langkah memastikan keberlanjutan praktik pertanian ke depan. Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin menjelaskan, peran penting ISPO untuk meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit, mencakup aspek data, legalitas, kelembagaan, dan akses pasar. "Penting akses pendanaan bagi petani untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, dengan meminta pemerintah pusat dan daerah mempermudah akses dana yang tersedia," ujarnya. Sekretariat ISPO, Herdrajat Natawijaya, menimpali, sertifikasi ISPO bagian integral dari pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan, sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). "Untuk itu, perlu dukungan dan pendampingan terus dilakukan kepada kelompok petani oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya," terangnya. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hulu, Nur Ikhlas menuturkan, soal penerapan sertifikasi ISPO masih berproses. “Pendampingan kepada kelompok petani Kelapa sawit, masih terus dilakukan bersama pemangku kepentingan lainnya," beber Nur Ikhlas. Perusahaan perkebunan kelapa sawit, seperti Palmco Holding dari PTPN IV Regional 3 menekankan penting sertifikasi ISPO dorong keberlanjutan pembangunan kebun kelapa sawit. Mereka menekankan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan petani kelapa sawit. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) memberikan pendampingan yang sangat dibutuhkan bagi petani swadaya. Organisasi ini berperan dalam meningkatkan kemampuan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit. Melalui implementasi ISPO, Indonesia memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan perkebunan kelapa sawit, menjaga lingkungan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mempromosikan produk sawit berkelanjutan di pasar internasional. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pemangku kepentingan, langkah-langkah ini diharapkan dapat mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Diketahui, dari tahun 2011 lalu pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan penting terkait keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Lalu, pada tahun 2020 komitmen ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Kehadiran regulasi ini menegaskan dukungan pemerintah terhadap pengelolaan kelapa sawit sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, sambil memberdayakan petani sawit di Indonesia. Petani sawit memegang posisi krusial dalam implementasi kebijakan sertifikasi ISPO. Mereka mengelola sekitar 42 persen dari total lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, mencapai 6,94 juta hektar. Sertifikasi ISPO menjadi kewajiban bagi petani sawit guna memastikan pengelolaan perkebunan sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. Dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2020, ditegaskan petani wajib menjalankan 5 prinsip, 19 kriteria, dan 30 indikator ISPO.
Serba Serbi
Serba Serbi
Petani Swadaya di Barat Duri Sumringah Harga TBS Sawit Dibeli Rp2000 Per Kilogram
Duri, katakabar.com - Para petani kelapa sawit swadaya sumringah di sebelah barat Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, dengan naiknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Rp100 per kilogram pekan ini. Jadi, pekan ini harga TBS kelapa sawit petani swadaya dibeli agen Rp2000 per kilogram beda dengan pekan lalu dibeli hanya Rp1900 per kilogram. Salah satu pekebun kelapa sawit swadaya, S Rais 47 tahun kepada katakabar.com di Duri, pada Senin (26/2) mengatakan, Alhamdulillah Pak, pekan ini harga buah kelapa sawit dibeli agen Rp2000 per kilogram naik Rp100 per kilogram dibanding pekan lalu. "Alhamdulillah, harga buah kelapa sawit dibeli agen Rp2000 per kilogram pekan ini," ujar Rais. Kendati harga TBS kelapa sawit di sebelah barat Duri masih di bawah penetapan Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau. Para petani kelapa sawit swadaya bersyukur dengan naiknya harga TBS kelapa sawit tersebut. Apalagi, hampir dua bulan lamanya kebun kelapa sawit mereka terendam banjir. Sehingga, dengan naiknya harga kelapa sawit para petani kelapa sawit swadaya punya modal untuk melakulan perawatan kebun kelapa sawit, seperti pemupukan dan lainnya untuk meningkatkan produksi kebuna kelapa sawit ke depan. Para petani kelapa sawit swdaya berharap haga TBS kelapa sawit terus mengalami kenaikan, agar kesejahteraan para petani dapat meningkat ke depan.
Nasional
Nasional
Percepat PSR, Perusahaan Sawit Nasional Ini Siap Bermitra dengan Petani Swadaya
Jakarta, katakabar.com - Perusahaan sawit nasional Astra Agro Lestari (AAL) siap bermitra dengan petani kelapa sawit swadaya untuk percepat program "replanting" atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang tidak lagi produktif. CEO PT Astra Agro Lestari, Santosa di Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Ahad (18/2) menyatakan, perusahaan siap membiayai program replanting hingga tanaman sawit memasuki masa produksi normal biar tidak bergantung pada dana hibah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). "Manajemen perusahaan prinsipnya siap menjadi mitra petani tanpa harus menggunakan dana BPDPKS, tapi dari sumber lain dengan rate yang relatif tak memberatkan petani," ujar Santosa, dilansir dari laman ANTARA, pada Ahad sore. Kata Santosa, persoalan yang dihadapi dalam meremajakan tanaman kelapa sawit petani swadaya, selain faktor legalitas lahan terbatasnya sumber permodalan petani. Dalam program peremajaan sawit petani swadaya, tutur Santosa, pemerintah melalui BPDPKS telah mengalokasikan dana hibah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar Rp30 juta per hektar. "Dana sebesar itu hanya cukup untuk pengadaan bibit dan "land clearing" atau pembersihan lahan padahal tanaman harus dipelihara, dan dikelola optimal hingga produksinya optimal," jelasnya. Menurut Santosa, dana yang diperlukan untuk menghasilkan buah sawit mampu menghasilkan produktivitas tinggi yakni 20 hingha 25 ton tandan buah segar (TBS), setidaknya Rp 120 juta per hektar "Biaya ini di luar kebutuhan cost off living atau biaya hidup petani yang tanaman sawitnya diremajakan untuk masa 7 tahun hingga bisa berproduksi," ucapnya. Petani yang bermitra untuk peremajaan tanaman sawit harus memenuhi legalitas lahan, sambungnya, lokasi perkebunannya dalam radius 20 kilometer dari kebun perusahan dan dalam satu hamparan minimal 500 hektar. Sebelumnya Santosa menerangkan, perusahaan telah mengembangkan program digitalisasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Kemitraan (SISKA) 2.0 untuk meningkatkan efisiensi proses produksi sehingga meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat program kemitraan dengan petani plasma. Melalui program digitalisasi, tambahnya, setiap tindakan petani dalam meningkatkan sistem budidaya guna meningkatkan produktivitas optimal, bisa terpantau. "Langkah kami memprioritaskan buah dari masyarakat ini menjadi komitmen perusahaan mendukung usaha petani kelapa sawit,” sebutnya saat Talk To The Chief Executive Officer (TCEO) 2024.
Sawit
Sawit
Harga TBS Sawit Petani Swadaya Riau Turun di Akhir 2023 hingga Awal 2024
Pekanbaru, katakabar.com - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kemitraan swadaya turun di Provinsi Riau di akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Itu diketahui dari penetapan harga TBS 'emas hijau' nama lain dari kelapa sawit oleh Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau periode periode 27 Desember 2023 hingga 9 Januari 2024 nanti. Harga TBS kelapa sawit turun lantaran terkerek akibat turunnya harga jual kernel lumayan besar dari perusahaan menjadi sumber data. "Harga kernel turun sebesar Rp1.007,71 per kilogran dari periode lalu. Sedang, Crude Palm Oil (CPO) naik tipis Rp183,80 per kilogram dari periode lalu," sebut Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Disbun Riau, Defris Hatmaja, dilansir dari laman website resmi Pemprov Riau, pada Rabu (27/12). Cerita Defris, penurunan harga TBS kelapa sawit terbesar terjadi di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp12,81 per kilogram atau setara 0,51 persen dari harga periode lalu. "Jadi, harga pembelian TBS kelapa sawit petani swadaya di periode sepekan ke depan dibandrol Rp2.499,90 per kilogram. Untujk harga cangkang dibeli Ro18,94 per kilogram," jelasnya. Ini daftar harga TBS kelapa sawit petani swadaya periode 27 Desember 2023 hingga 9 Januari 2024, yakni umur 3 tahun Rp1.916,79 per kilogram, umur 4 tahun Rp2.150,07 per kilogram, umur 5 tahun Rp2.320,04 per kilogram, umur 6 tahun Rp2.413,36 per kilogram, umur 7 tahun Rp2.466,49 per kilogram. Terus, umur 8 tahun Rp2.497,77 per kilogram, umur 9 tahun Rp2.499,90 per kilogram, umur 10 hingga 20 tahun Rp2.467,84 per kilogram, umur 21 tahun Rp2.420,46 per kilogram, umur 22 tahun Rp2.367,49 per kilogram, umur 23 tahun Rp2.307,33 per kilogram, umur 24 tahun Rp2.262,10 per kilogram, dan umur 25 tahun Rp2.224,55 per kilogram. Di mana Indeks K sebesar 91,32 persen, BOTL 1,32, harga CPO Rp11.257,00 per kilogram, Kernel Rp5.372,29 per kilogram, dan nilai cangkang Rp18,94 per kilogram.
Sawit
Sawit
Harga CPO Turun Bikin TBS Sawit Petani Mitra Swadaya Turun Pekan Ini di Riau
Pekanbaru, katakabar.com - Harga penjualan Crude Palm Oil (CPO) pekan ini turun sebesar Rp5,76 per kilogram dari pekan lalu. Harga CPO ini turun bikin harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit petani mitra swadaya di Provinsi Riau ikut turun di periode 6 hingga 12 Desember 2023 nanti. Dari hasil penetapan harga TBS kelapa sawit tersebut terjadi penurunan harga tertinggi di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp51,82 per kilogram atau setara 2,01 persen dari harga pekan lalu. "Jadi, harga pembelian TBS petani untuk periode sepekan ke depan turun Rp2.520,12 per kilogram," ujar Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Defris Hatmaja, kemarin, dilansir dari laman website resmi Pemprov Riau, pada Rabu (6/12). Untuk harga cangkang, kata Defris, berlaku untuk sebulan ke depan dengan sebesar Rp19,06 per kilogram. Sedang, indeks K periode ini dipakai indeks K untuk sebulan ke depan sebesar 90,71 persen. Untuk harga penjualan CPO minggu ini turun sebesar Rp5,76 per kilogram dibanding dari pekan lalu. "Harga penjualan kernel pekan ini turun sebesar Rp1.048,54 per kilogram dari pekan lalu," sebutnya. Menurutnya, beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak melakukan penjualan. Jadi, berdasarkan Permentan Nomor 01 tahun 2018 pasal 8, maka harga CPO dan kernel yang digunakan harga rata-rata tim. Bila harga CPO atau kernel terkena validasi 2, maka digunakan harga rata-rata KPBN/PTPN V. "Harga rata-rata KPBN/PTPN V untuk CPO sebesar Rp11.316,57 per kilogram dan kernel sebesar Rp5.180,80 per kilogram," jelasnya. Ini Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Swadaya Provinsi Riau periode 6 hingga 12 Desember 2023, yakni umur 3 tahun Rp1.931,14 per kilogram, umur 4 tahun Rp2.166,92 per kilogram, umur 5 tahun Rp2.338,99 per kilogram, umur 6 tahun Rp2.433,30 per kilogram, umur 7 tahun Rp2.486,80 per kilogram. Berikutnya, umur 8 tahun Rp2.518,42 per kilogram, umur 9 tahun Rp2.520,12 per kilogram, umur 10 hingga 20 tahun Rp2.487,44 per kilogram, umur 21 tahun Rp2.439,34 per kilogram, umur 22 tahun Rp2.385,64 per kilogram, umur 23 tahun Rp2.324,66 per kilogram, umur 24 tahun Rp2.278,82 per kilogram, dan umur 25 tahun Rp2.240,75 per kilogram.
Sawit
Sawit
Perdana, BUMDes Berkah Mulya Jaya Penerima RSPO di Lamandau
Jakarta, katakabar.com - Pekebun sawit swadaya, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Berkah Mulya Jaya (BMJ) binaan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) dan PT Ecogreen Oleochemicals resmi dapat sertifikat Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Sertifikat RSPO Independent Smallholder (RISS) diserahkan Executive Director RSPO, Joseph De Cruz kepada Direktur BUMDes Berkah Mulya Jaya, Choirul Fuadi di event tahunan Roundtable Conference (RT) RSPO 2023 di Jakarta di pekan ketiga November 2023 lalu. Group Head Sustainability SSMS, Henky Satrio W menuturkan, BUMDes BMJ pekebun swadaya pertama di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah menerima sertifikat RSPO. “SSMS bersama Ecogreen bakal terus mendorong dan memberdayakan agar lebih banyak lagi pekebun swadaya khususnya di Lamandau untuk terlibat dalam pasar sawit berkelanjutan melalui program sertifikasi RSPO,” ujarnya lewat keterangan resmi perusahaan, dilansir dari laman elaeis.co, pada Senin (27/11). Kemitraan bersama Ecogreen bisa menjadi role model bagi pemangku kepentingan lainnya, kata Hengky, untuk mewujudkan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di kalangan pekebun. Ini berdampak positif pada peningkatan taraf hidup petani dan sebagai upaya perbaikan mata rantai pasok sawit yang bertanggungjawab dan dapat ditelusuri. Direktur BUMDes Berkah Mulya Jaya, Choirul Fuadi ucapkan rasa syukur karena perjuangan tim ICS, tim pendamping, dan para petani, akhirnya BUMDess BMJ dapat sertifikat RSPO. Cerita Choirul, BUMDes BMJ dalam perjalanan mendapatkan sertifikat ini tidak luput dari dukungan kedua pendamping, yakni SSMS dan Ecogreen, serta bantuan RSPO Smallholder Support Fund. "Kami berharap adanya peningkatan kesejahteraan pekebun ke depan, baik melalui skema insentif angka kredit RSPO, juga dengan manajemen kebun yang baik," jelasnya. Target BUMDes BMJ ke depan, sebut Choirul, mengajak petani lainnya untuk bergabung dalam gerakan ini dan sertifikasi ISPO sebagai mandatory atau wajib dari pemerintah Indonesia paling lambat pada tahun 2025 mendatang. Ajakan itu, untuk menjawab tantangan EUDR atau Undang-undang Deforestasi Uni Eropa. “Harapannya ada lebih banyak petani yang bergabung dalam gerakan keberlanjutan ini. Saat ini, baru ada sekitar 305 calon anggota baru dengan potensi luasan kebun sawit sekitar 1,100 hektar," imbuhnya. Untuk mewujudkannya, tambah Choirul, kami butuh dukungan berbagai pihak, utamanya tidak hanya untuk sertifikasi RSPO tapi jISPO sebagai mandatory atau wajib dari pemerintah pusat.
Nusantara
Nusantara
SLL RSPO Perkuat Jaringan Petani Sawit Swadaya di Internasional
Jakarta, katakabar.com - Acara Smallholder Linking and Learning RSPO menjadi wadah penting bagi petani kelapa sawit swadaya untuk memperkuat jaringan, membagikan praktik terbaik, dan bersama-sama hadapi tantangan pertanian kelapa sawit berkelanjutan. Kelompok Tani (Poktan) kelapa sawit swadaya binaan Widya Erti Indonesia (WEI) dan Unilever ikut berpartisipasi aktif serta menunjukan komitmen di acara Smallholder Linking and Learning yang ditaja Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Century Park Sudirman, Jakarta. Pekebun kelapa sawit asal Provinsi Riau di kegiatan itu bernama Karya Serumpun, Indragiri Hulu (Inhu) dan Tunas Karya Mandiri dari Indragiri Hilir (Inhil), serta ASAGRI yang menerapkan pertanian berkelanjutan. Selain itu, petani kelapa sawit asal Malaysia, Thailand, Colombia, Ghana, dan India turut di acara. "Mereka menjadikan kegiatan itu sebagai ajang berbagi dan belajar dalam memajukan praktik pertanian kelapa sawit berkelanjutan," ujar Executive Director WEI, Wiranatha Krisna, dilansir dari laman elaeis.co, pada Rabu (22/11). Cerita Wiranatha Krisna, binaannya Karya Serumpun berkesempatan menjadi pembicara untuk memaparkan perjalanan kelompok menuju kewirausahaan dan penguatan kelompok wanita tani. Ketua Asosiasi Karya Serumpun Juliono menimpali, keberhasilan Karya Serumpun mengelola dana kelompok dapat menginisiasi dan menjadi pembelajaran bagi kelompok lain untuk menerapkan strategi serupa. Sementara, dilihat dari versi Tunas Karya Mandiri diakui berdiskusi dengan kelompok tani memberikan banyak perspektif. "Petani yang datang dari berbagai negara bisa menambah wawasan tentang menghadapi tantangan yang ada, termasuk peningkatan kesadaran rekan-rekan petani pentingnya bersertifikat RSPO," jelas Sumantono, Ketua Koperasi. Ketua ASAGRI, Muhaimin ucapkan apresiasinya atas peluang yang diberikan. "Pengalaman ini sangat berharga. Kami tidak sangka sebagai petani, kami berkesempatan untuk mengikuti acara yang memberikan begitu banyak pelajaran. "Kami berterima kasih kepada Widya Erti Indonesia dan Unilever yang telah memberikan ASAGRI kesempatan yang sangat berharga ini," tuturnya.
Nasional
Nasional
Petani Swadaya Binaan SMAF Raih Sertifikasi RSPO
Jakarta, katakabar.com - Perkumpulan Sejahtera Pelita Nusantara (PSPN), kelompok petani sawit yang beranggotakan 270 petani swadaya di Aceh Utara, Provinsi Aceh, berhasil meraih sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). PSPN asosiasi petani swadaya pertama di bawah naungan program Sawit Terampil yang dijalankan Sinar Mas Agribusiness and Food (SMAF), perusahaan agribisnis dan produsen minyak kelapa sawit terkemuka di dunia, mendapat RSPO. Sertifikasi ini diberikan saat Konferensi Meja Bundar Tahunan RSPO tentang Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (RT2023) pada 20 hingga 22 November 2023, di Jakarta. Pencapaian ini menandai tonggak sejarah penting senagai upaya perusahaan meningkatkan transformasi rantai pasok dan mendorong praktik-praktik kelapa sawit yang berkelanjutan di antara para petani swadaya. Sertifikasi RSPO membantu petani swadaya untuk meningkatkan hasil panen, mendapatkan akses ke pasar minyak kelapa sawit berkelanjutan bersertifikasi internasional, meningkatkan pendapatan petani, dan menurunkan risiko konversi lahan. Program Sawit Terampil program pengembangan kapasitas yang komprehensif yang dirancang untuk memberikan petani swadaya pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan praktik-praktik keberlanjutan yang akan meningkatkan taraf hidup mereka. Program ini memberdayakan petani swadaya melalui pembinaan kelompok dan bimbingan individu untuk membantu mereka menerapkan good agricultural practices (GAP) atau praktik pertanian yang baik dan mengelola perkebunan secara berkelanjutan. Head of Smallholders Innovation Department SMAF, Helena Lumban Gaol lewat rilisnya, dilansir dari laman elaeis.co, pada Rabu (22/11) mengatakan, sertifikasi RSPO yang diterima PSPN bukti keberhasilan program Sawit Terampil dan komitmen kami untuk mendukung petani swadaya di Indonesia. "Kami bangga dapat berperan dalam membantu para petani meraih pencapaian penting ini, dan kami terus berdedikasi untuk bekerja sama dengan mereka guna meningkatkan praktik keberlanjutan dan meningkatkan taraf hidup mereka,” ujar Helena. Head of Supplier Transformation SMAF, Fauzan Kurniawan menimpali, petani swadaya memainkan peran penting rantai pasokan minyak kelapa sawit di Indonesia. Indonesia punya 16,38 juta hektar perkebunan kelapa sawit. Lebih dari 40 persen diantaranya setara 4,5 juta dikelola lebih dari 2,7 juta petani swadaya. Hal ini otomatis menjadikan petani swadaya sebagai bagian penting yang mendorong perubahan dan sejalan dengan tujuan kesepakatan global seperti Peta Jalan Sektor Pertanian menuju 1,5 derajat Celcius dan transformasi rantai pasok global untuk memenuhi persyaratan global seperti Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa (EUDR). “Meski kami merayakan pencapaian 270 petani yang mendapatkan sertifikasi ini, sangat penting untuk dicatat ini hanyalah permulaan. Kami bakal mendukung lebih banyak lagi petani swadaya untuk menjadi siap sertifikasi di masa mendatang," jelasnya. Ke depan, ucap Fauzan, Sinar Mas Agribusiness and Food tetap berkomitmen untuk memperluas program Sawit Terampil. Perusahaan berupaya untuk meningkatkan inisiatif untuk mencapai total 10.000 petani yang dilatih di Subulussalam dan Singkil di Aceh, Langkat di Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Barat pada 2025 mendatang. "Perluasan ini sejalan dengan misi perusahaan untuk mendorong transformasi rantai pasokan dan memenuhi persyaratan keberlanjutan global," ulasnya. "Sertifikasi RSPO, tetang Fauzan, standar yang diakui secara global yang menunjukkan minyak kelapa sawit telah diproduksi dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab," tambahnya. Guntur Cahyo Prabowo, Head of Smallholders, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menekankan, sertifikasi RSPO langkah penting menuju keberlanjutan dalam industri kelapa sawit. "Sertifikasi ini tidak hanya sejalan dengan standar keberlanjutan global, tapi meningkatkan akses pasar dan daya saing bagi petani swadaya. Kami memuji komitmen dan dedikasi SMAF terhadap praktik-praktik keberlanjutan melalui program Sawit Terampil. Kami mendorong semua pelaku sektor kelapa sawit untuk terus memainkan peran penting dalam memajukan sektor ini menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," bebernya. Ketua Koperasi PSPN Aceh Utara, Sudikan sampaikan terima kasih akhirnya bisa mendapatkan sertifikasi RSPO setelah mengikuti pelatihan melalui program Sawit Terampil. "Pencapaian ini memotivasi kami untuk terus menerapkan praktik-praktik berkelanjutan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi perkebunan kami, tapi berkontribusi pada industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan,” imbuhnya.