Petani Sawit
Sorotan terbaru dari Tag # Petani Sawit
Sawit
Sawit
Mantap! Petani Sawit Dapat Pupuk Gratis dan Mobil Angkut Panen dari Pemkab Dharmasraya
Sumbar, katakabar.com - Petani kelapa sawit dapat pupuk gratis dan mobil angkut panen di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Ini bukti Pemkab Dharmasraya, di bawah kepemimpinan Bupati Annisa Suci Ramadhani, SH, LLM., bersama Wakil Bupati Leliarni, S. Pd, M. Si, yang menghadirkan beragam program langsung ke tangan petani agar produktivitas, dan penghasilan mereka meroket. Lewat dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Pemkab Dharmasraya memberikan bantuan pupuk gratis, perbaikan jalan usaha tani, dan bahkan mobil langsir untuk angkutan hasil panen khusus kebun sawit berusia 4 tahun. Semua dilakukan agar panen bisa cepat dijual tanpa hambatan logistik. Selain itu, ada program replanting bagi sawit tua atau tidak produktif. Setiap hektare mendapatkan dana hingga Rp60 juta untuk bibit unggul, pupuk, pengolahan lahan, dan sarana kebun lainnya. Bahkan, anak-anak petani mendapat perhatian khusus lewat beasiswa hingga perguruan tinggi, menjadikan program ini bukan sekadar jangka pendek, tetapi investasi masa depan keluarga petani. Syarat untuk menikmati semua fasilitas ini cukup sederhana, tetapi tetap jelas. Petani harus tergabung dalam Kelompok Tani minimal 20 anggota, memiliki lahan 50 hektare, dan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat atau Alashak. Kebun juga tidak boleh berada di kawasan hutan atau HGU perusahaan. Pemkab memastikan semua warga Dharmasraya memiliki kesempatan yang sama. Bagi petani yang masih bingung atau ragu soal prosedur, bisa langsung datang ke kantor wali nagari setempat. Alternatifnya, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Dharmasraya siap dihubungi di nomor 0853-5646-2272. “Pemkab akan aktif mendorong setiap usulan agar diterima BPDPKS dan cepat direalisasikan. Tujuannya jelas pendapatan petani meningkat, sawit Dharmasraya makin berkualitas, dan ekonomi desa bergerak maju,” kata salah satu pejabat Dinas Pertanian. Program ini jadi bukti nyata petani sawit Dharmasraya kini dimanjakan pemerintah. Dari bantuan pupuk gratis hingga replanting hingga beasiswa anak, semuanya dirancang untuk mendorong kesejahteraan dan produktivitas. Dengan langkah ini, Dharmasraya berpotensi jadi kawasan sawit paling progresif di Sumatera Barat, sekaligus jadi inspirasi bagi daerah lain.
Sawit
Sawit
Holding PTPN Ajari Budidaya Petani Kelapa Sawit Jabar hingga Sulawesi Dongkrak Produktivitas
Jakarta, katakabar.com - Para pengurus koperasi petani kelapa sawit mulai Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan, hingga Sulawesi ikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petani Mitra Binaan, berlangsung di Mess Tandun, Kabupaten Kampar, Riau. PTPN IV PalmCo yang gelar pelatihan dua hari lamanya mulai 30 hingga 31 Oktober 2025 ini sebagai upaya mempersempit kesenjangan produktivitas antara perkebunan sawit rakyat dan perusahaan. Selama pelatihan, para petani memperoleh materi dari sejumlah pakar budi daya sawit, mulai dari penggunaan bibit unggul, pengendalian hama terpadu, hingga teknik panen efisien. Pelatihan itu dilengkapi dengan kunjungan lapangan ke kebun PTPN IV Regional III, serta koperasi Karyawa Mukti dan Makarti Jaya untuk melihat praktik terbaik pengelolaan sawit berkelanjutan. Pelaksana Tugas atau Plt. Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi mengapresiasi langkah PalmCo dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani sawit salah satu kunci kemajuan daerah. “Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani menjadi sangat penting. Kami berterima kasih kepada PalmCo yang mengambil peran aktif dalam peningkatan kapasitas petani,” kata Supriadi, melalui keterangan tertulis dilansir Jumat (30/10) sore. Menurut Supriadi, sektor kelapa sawit masih menjadi tulang punggung ekonomi Riau, dengan kontribusi mencapai sekitar 24 persen terhadap PDRB sektor pertanian provinsi. "Riau produsen sawit terbesar di Tanah Air, dengan luas areal lebih dari 3,4 juta hektare, sekitar 60 persen di antaranya kebun milik rakyat," ulasnya. “Dengan pengelolaan yang lebih baik, potensi ini bisa menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Supriadi. Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Irwan Perangin-angin mengutarakan, pelatihan ini bagian dari strategi pihaknya memperkuat kemitraan, dan mengakselerasi transformasi sektor sawit menuju praktik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. “Disparitas produktivitas antara kebun petani dan perusahaan masih cukup besar, padahal sekitar 60 persen dari total 17 juta hektare perkebunan sawit nasional dikelola oleh petani,” ucap Irwan. Kata Irwan, rata-rata produktivitas sawit rakyat saat ini masih berkisar 2–3 ton minyak sawit mentah (CPO) per hektare per tahun. Sedang perkebunan besar negara dan swasta mampu mencapai 5 hingga 6 ton. “Kami ingin para petani mitra dapat naik kelas, dengan produktivitas yang sebanding dengan perusahaan,” jelas Irwan. Hingga Oktober 2025 ini, PTPN IV PalmCo tercatat telah bermitra dengan ribuan petani yang mengelola sekitar 20.000 hektare kebun sawit di berbagai wilayah Indonesia. Dari luasan tersebut, sekitar 5.000 hektare dikelola dengan pola single management seluruh proses budidaya, dari peremajaan hingga panen, dilakukan secara terpadu dengan standar perusahaan. Pola manajemen tunggal ini mendapat apresiasi dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Inti Rakyat (Aspekpir). Ketua Aspekpir, Setiyono menilai model kemitraan PalmCo sebagai bentuk pemberdayaan petani yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.
Sawit
Sawit
Ups! Mayoritas Petani Sawit Belum Punya Data Geolokasi dan Dokumen Sah
Jakarta, katakabar.com - Para petani kecil kelapa sawit Indonesia menghadapi regulasi baru Uni Eropa (UE) sepertinya masih jauh dari memadai. Soalnya mayoritas petani belum punya data dasar, seperti titik koordinat kebun dan dokumen usaha yang sah. Padahal hal itu jadi syarat utama agar sawit Indonesia tetap bisa masuk ke pasar Eropa. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Afaqa Hudaya, menyatakan kondisi ini memprihatinkan. Berdasarkan data yang ia paparkan, sekitar 69 persen petani kecil belum mengetahui titik koordinat kebun mereka (geolokasi), sementara 67 persen belum memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) yang masih berlaku. “Memang 83 persen petani sudah punya bukti kepemilikan lahan, tapi validitas administratif dan pemetaan spasial untuk traceability masih sangat terbatas,” ujar Afaqa saat diskusi publik bertajuk “Memperkuat Daya Saing Petani Kecil dalam Kerangka EUDR untuk Sawit Berkelanjutan” yang ditaja INDEF secara daring, Selasa (14/10) kemarin. Regulasi yang dimaksud Afaqa, dilansir dari laman EMG, Rabu (15/10), European Union Deforestation Regulation (EUDR). Aturan ini mewajibkan setiap produk pertanian, termasuk kelapa sawit, terbukti bebas dari deforestasi dan memiliki data asal-usul yang jelas sebelum bisa diimpor ke Uni Eropa. Masalahnya, sebagian besar petani kecil belum punya kemampuan teknis maupun dukungan kelembagaan untuk memenuhi persyaratan tersebut. “Kondisi ini menggambarkan lemahnya kesiapan teknis dan kelembagaan petani kecil dalam memenuhi tuntutan legalitas dan keterlacakan,” jelasnya. Afaqa mengingatkan, petani kecil merupakan bagian penting dari rantai pasok sawit nasional. Bila tidak segera dibenahi, mereka bisa tersingkir dari pasar ekspor karena dianggap tidak memenuhi standar keberlanjutan. “Kalau petani kecil tidak difasilitasi untuk menyesuaikan diri, mereka akan kehilangan akses ke pasar internasional,” ucapnya. Kondisi ini bisa berdampak serius terhadap pendapatan petani dan kestabilan pasokan bahan baku industri minyak sawit dalam negeri. Menurut Afaqa, petani kecil merupakan bagian penting dari rantai pasok sawit nasional. Bila tidak segera dibenahi, mereka bisa tersingkir dari pasar ekspor karena dianggap tidak memenuhi standar keberlanjutan.
Sawit
Sawit
Luncurkan Program SPACE, PT REA Dorong Keterlibatan dan Keberlanjutan Petani Sawit di Kukar
Kutai Kartanegara, katakabar.com - PT REA Kaltim Plantations (REA) luncurkan Program Smallholder Partnership Acceleration (SPACE), dan penyerahan sertifikat Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), di Gedung Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara, Jumat (10/10) kemarin. Kegiatan itu bukti komitmen keterlibatan atau inklusivitas kepada keberlanjutan, sekaligus memperkuat kemitraan bersama petani swadaya di bawah payung inisiatif Smallholder Inclusion for Ethical Sourcing (SHINES) sektor kelapa sawit. Turut hadir Bupati Kutai Kartanegara, perwakilan Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UKM, Camat Kembang Janggut dan Tabang, para kepala desa, serta perwakilan koperasi dan kelompok tani di kegiatan itu. Program SPACE hadir sebagai langkah strategis PT REA memperkuat kolaborasi antara petani, koperasi, dan desa. Fokus utamanya, meliputi empat aspek, memperluas inklusi petani, meningkatkan kesejahteraan, mendorong ekonomi desa, serta melindungi kawasan hutan. Di tahap awal, program ini melibatkan Desa Kembang Janggut, Koperasi Merah Putih, dan lebih dari 100 petani. Mereka akan mendapatkan pelatihan praktik budidaya berkelanjutan (Good Agricultural Practices), dukungan peremajaan tanaman, serta mekanisme pembayaran yang lebih cepat. “SPACE bukan sekadar program, melainkan cara baru bekerja bersama petani dan masyarakat,” kata Presiden Direktur REA, Luke Robinow. “Kami ingin petani menjadi mitra sejajar dalam membangun masa depan bersama. Tujuan kami sederhana: petani, masyarakat, lingkungan, dan perusahaan tumbuh bersama," jelasnya, dilansir dari laman sapos.co.id, Sabtu sore. Sebagai bentuk komitmen nyata, peluncuran SPACE ditandai dengan penandatanganan tiga Nota Kesepahaman (MoU) antara REA, pemerintah desa, koperasi, dan petani. MoU tersebut ditandatangani Kepala Desa Kembang Janggut, Ardiansyah, Ketua Koperasi Merah Putih, Yadi, dan Anwar sebagai perwakilan petani swadaya. Peluncuran SPACE menjadi momentum perayaan keberhasilan Program SHINES yang telah berjalan sejak 2024. Melalui kerja sama dengan lima koperasi binaan, REA membantu petani memperoleh legalitas dan kesiapan sertifikasi keberlanjutan. Dari total 173 petani yang mengajukan STDB, sebanyak 105 e-STDB telah diterbitkan, sementara 59 SPPL berhasil difasilitasi. Selain itu, REA mendukung 103 petani dalam proses sertifikasi RSPO yang mencakup 279,6 hektare dan membantu 256 petani mempersiapkan kepatuhan terhadap regulasi EUDR dengan total area 1.016,94 hektare. Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes, di acara peluncuran Program SPACE, disaksikan Camat Kembang Janggut, pejabat Pemkab Kukar, serta pimpinan PT REA Kaltim Plantations. “STDB dan SPPL bukan sekadar dokumen administratif, melainkan tiket menuju pasar global,” tegas Aulia Rahman Basri. “Kolaborasi antara petani, koperasi, pemerintah, dan REA memastikan sawit dari Kutai Kartanegara diakui sebagai produk legal dan berkelanjutan,” ucapnya. Hal senada disampaikan Erwinsyah K, salah seorang petani peserta program aminkan Bupati Kukar. “Dulu kami ragu apakah hasil kami akan diterima pasar. Kini, dengan STDB dan SPPL, kami punya pengakuan dan keyakinan baru bahwa hasil panen kami legal dan berkelanjutan,” timpalnya. Kepala Desa Kembang Janggut, Ardiansyah, mengutarakan dengan adanya SHINES dan SPACE, petani di desa kami belajar mengelola lahan secara bertanggung jawab sekaligus memperkuat koperasi dan kebanggaan lokal karena sawit kami kini berstandar internasional. Menurut Group Chief Sustainability Officer REA, Dr. Bremen Yong, kedua program ini menjadi pilar penting dalam strategi keberlanjutan perusahaan. "SPACE memberikan dukungan praktis seperti mekanisme pembayaran yang cepat dan bantuan peremajaan, sementara SHINES memastikan kepatuhan terhadap aspek legal dan lingkungan,” jelasnya. “Keduanya memberi stabilitas bagi petani dan komunitas untuk menatap masa depan," tambahnya. Program SPACE dan SHINES menjadi bagian dari pilar Empowering Livelihoods (Pemberdayaan Mata Pencaharian) dalam strategi keberlanjutan REA, bersama tiga pilar lainnya: Sustainable Development, Climate Action, dan Forest Conservation. Melalui pendekatan ini, REA menegaskan komitmennya untuk memberdayakan petani dan masyarakat lokal dengan menyediakan pelatihan, akses sumber daya, serta dukungan finansial agar mereka tangguh dan berdaya saing. PT REA anak perusahaan REA Holdings PLC yang terdaftar di London Stock Exchange. Berdiri sejak 1991, perusahaan ini beroperasi di Kalimantan Timur dengan fokus pada produksi minyak sawit berkelanjutan, dan inklusif. REA telah tersertifikasi RSPO sepenuhnya sejak 2023 dan hampir 100 persen tersertifikasi ISPO. Perusahaan juga mengoperasikan dua fasilitas penangkapan gas metana yang menyuplai listrik bagi kegiatan operasional serta desa sekitar. Hingga kini, REA melestarikan sekitar 18.000 hektare kawasan hutan sebagai bagian dari komitmen konservasi dan mitigasi perubahan iklim.
Sawit
Sawit
Sempena Hari Tani 2025, POPSI Tuntut Reforma Agraria Berpihak pada Petani Bukan Sekadar Slogan
Tahun 2025 ini, POPSI mendesak pemerintah untuk: - Menghapus pungutan ekspor dan bea keluar yang mencekik petani. Menghentikan praktik nasionalisasi sawit melalui Agrinas dan mengembalikan tanah kepada petani. - Menyediakan anggaran khusus untuk percepatan ISPO bagi petani sawit rakyat. Menjalankan reforma agraria sejati: tanah untuk petani, bukan untuk korporasi atau BUMN.
Sawit
Sawit
Kadisbun Bengkalis Ajak Aliansi dan Asosiasi Bahu Membahu Bantu Anak Petani Sawit
Bengkalis, katakabar.com - Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kabupaten Bengkalis, Mohammad Azmir kumpulkan aliansi dan asosiasi pekebun kelapa sawit yang ada di 'Negeri Junjungan' nama lain dari Kabupaten Bengkalis pasca pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (FPD) guna membahas Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2026. Di pertemuan tersebut, Kadisbun Bengkalis gandeng, sekaligus ajak aliansi dan asosiasi pekebun kelapa sawit bersama-sama bahu membahu membantu anak-anak petani kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bengkalis, khususnya yang mendapatkan beasiswa perkebunan kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Riau
Riau
Alfedri Bagikan Sertifikat Tanah Gratis, Petani Sawit di Siak Senang
Alfedri Bagikan Sertifikat Tanah Gratis, Petani Sawit di Siak Senang
Sawit
Sawit
Diresmikan Pabrik Kelapa Sawit di Sungai Melayu Rayak, Ini Harapan Bupat Ketapang
Ketapang, katakabar.com - Pabrik Kelapa Sawit atau PKS milik PT Alam Selatan Mandiri atau ASM resmi beroperasi. Bupati Ketapang, Martin Rantan yang meresmikan pabrik baru yang berada di Pabrik Desa Kepuluk (SP 6) Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat itu. Di seremoni peresmian pabrik pengolahan sawit ini hadir Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, para anggota Forkopimda, Pj Sekda Ketapang Donatus Franseda, serta sejumlah tokoh dan masyarakat sekitar pabrik.
Sawit
Sawit
Rumah Singgah Merah Putih Buat Anak Pekerja Sawit di Perbatasan Indonesia-Malaysia
Nunukan, katakabar.com - Rumah Singgah Merah Putih buat anak-anak pekerja sawit di perbatasan Indonesia dan Malaysia dibangun. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Irjen Pol Hary Sudwijanto didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Kalimantan Utara, Ny. Dion Hary Sudwijanto dan sejumlah PJU Polda Kaltara, serta Kapolres Nunukan telah melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Singgah Merah Putih.
Sawit
Sawit
Surati Komisi UE, Apkasindo Desak Penerapan EUDR Ditunda
Jakarta, katakabar.com - Organisasi petani kelapa sawit terbesar di dunia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) tidak tinggal diam. Organisasi besutan Dr Gulat Manurung hadapi ancaman regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang rencananya diberlakukan Uni Eropa akhir 2024. Lantaran kebijakan ini dinilai membawa dampak signifikan, khususnya bagi para petani kelapa sawit terancam mengalami kebangkrutan massal.