Nasional
Nasional
Di Kalimantan Utara BPDP dan Kanwil DJPB Bersinergi Dorong UMKM Perkebunan Naik Kelas
Kalimantan Utara, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) inisiasi SINARA FEST 2026. Kegiatan ini hadir bagian dari rangkaian kegiatan nasional. Kalimantan Utara jadi provinsi ketiga pelaksanaan event ini yang menghadirkan kolaborasi strategis antara BPDP dan Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan sama sebelumnya telah sukses digelae di Bandung dan Aceh, tema “Sinergi Perkebunan dan Perbendaharaan untuk Kemenkeu Satu: Dorong UMKM Perkebunan Naik Kelas”, yang bertujuan guna memperkuat pemahaman masyarakat mengenai komoditas perkebunan strategis Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis sawit, kelapa, dan kakao agar naik kelas. Rangkaian kegiatan edukatif dan interaktif mencakup sosialisasi program strategis BPDP, diskusi, demo masak dan pelatihan kuliner, mini bazar UMKM, serta booth edukasi interaktif yang memungkinkan pengunjung mengenal lebih dekat manfaat komoditas perkebunan dalam kehidupan sehari-hari dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, Ika Hermini Novianti, menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan sektor perkebunan. “Kegiatan ini jadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendorong optimalisasi peran sektor hulu dan hilir komoditas strategis daerah, serta meningkatkan nilai tambah sektor perkebunan, khususnya komoditas sawit, kelapa, dan kakao di Kalimantan Utara,” ujarnya. Selain itu, tambahnya, kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat literasi masyarakat terhadap peran APBN sekaligus mendorong peningkatan daya saing UMKM, terutama di sektor perkebunan. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menuturkan SINARA FEST tidak sekadar kegiatan seremonial, melainkan platform strategis yang berperan dalam mengintegrasikan aspek hulu dan hilir sektor perkebunan. “Melalui penguatan edukasi, inovasi, akses pembiayaan, serta promosi, SINARA FEST diharapkan mampu mendorong pengembangan UMKM berbasis komoditas perkebunan agar tumbuh secara berkelanjutan, memiliki nilai tambah, dan berdaya saing tinggi di pasar,” jelasnya. Kegiatan SINARA FEST 2026 menghadirkan narasumber dari instansi vertikal Kementerian Keuangan sebagai bentuk sinergi dukungan layanan fiskal kepada para pelaku UMKM. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC Tarakan, Dwi Ardiyanto, menyampaikan materi terkait layanan serta tata cara akses ekspor bagi pelaku UMKM untuk pengembangan pasar ke luar negeri. Sedang, Edi Trisno Yuwono, Penyuluh Pajak KPP Tanjung Redeb, memberikan edukasi mengenai kewajiban dan fasilitas perpajakan guna mendukung penguatan legalitas serta pertumbuhan usaha UMKM. BPDP bersama Kanwil DJPB Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam pelaksanaan SINARA FEST sebagai sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran strategis BPDP sebagai Badan Layanan Umum di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung pengembangan komoditas sawit, kelapa, dan kakao secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat dari sisi hulu hingga hilir dalam mendukung pengembangan komoditas strategis nasional, khususnya di wilayah Kalimantan Utara, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam menciptakan produk bernilai tambah. BPDP bersama Kanwil DJPB Kalimantan Utara juga berharap kegiatan ini dapat menjadi platform kolaboratif yang berkelanjutan dalam mendukung pengembangan komoditas perkebunan dan pemberdayaan UMKM, sehingga mampu menciptakan ekosistem yang lebih kuat, inovatif, dan berdaya saing, serta menjadikan komoditas sawit, kelapa, dan kakao sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
Nasional
Nasional
Terima Audiensi SKI, BPDP Perkuat Pengembangan Perkebunan Kelapa
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terima kunjungan audiensi dari Sahabat Kelapa Indonesia (SKI), guna bahas penguatan program pengembangan perkebunan kelapa nasional, di kantor BPDP di penghujung Februari 2026 lalu. Peserta audiensi SKI diterima Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa (PDSHP Kelapa) BPDP, Triana Meinarsih. Hadir saat audiensi Staf Divisi PDSHP Kelapa. Sedang dari SKI hadir Ketua Sahabat Kelapa Indonesia, Mawardin M. Simpala, beserta perwakilan anggota Sahabat Kelapa Indonesia yang selama ini aktif mendorong pengembangan komoditas kelapa di Indonesia. Di kegiatan tersebut, Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa BPDP, Triana Meinarsih memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Triana menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Sahabat Kelapa Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pengembangan komoditas kelapa nasional. Ia menekankan komoditas kelapa memiliki peran strategis bagi perekonomian masyarakat, khususnya karena sebagian besar perkebunan kelapa di Indonesia dikelola oleh pekebun rakyat. Triana berharap ke depan BPDP dan SKI dapat mendukung program pengembangan perkebunan kelapa, baik melalui program peremajaan kelapa rakyat, penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, penguatan kelembagaan pekebun, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perkebunan kelapa. Kegiatan audiensi dilanjutkan dengan pemaparan materi dari kedua lembaga mengenai peran, program, serta potensi pengembangan komoditas kelapa di Indonesia. Dalam pemaparannya, BPDP menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap komoditas perkebunan melalui transformasi kelembagaan BPDP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 yang memperluas mandat BPDP dalam pengelolaan dana perkebunan tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk komoditas kakao dan kelapa. BPDP memaparkan sejumlah program yang dirancang untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa, antara lain program peremajaan kelapa rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, program sarana dan prasarana perkebunan kelapa, serta promosi dan kemitraan. "Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kebun rakyat sekaligus memperkuat daya saing komoditas kelapa di pasar domestik maupun global," bebernya. Di kegiatan itu dijelaskan luas perkebunan kelapa di Indonesia mencapai sekitar 3,3 juta hektar dan lebih dari 98 persen dikelola oleh perkebunan rakyat, sehingga penguatan program pengembangan kelapa diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan jutaan petani kelapa di Indonesia. Sementara, SKI juga menjabarkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan organisasi tersebut dalam mengkampanyekan pengembangan kelapa nasional, termasuk melalui berbagai kegiatan promosi, publikasi, dan forum kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor kelapa. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi antara kedua belah pihak. Dalam diskusi tersebut, SKI menyampaikan program pengembangan perkebunan kelapa rakyat dari BPDP akan mendukung peningkatan produktivitas kelapa, sehingga akan memberikan manfaat nyata serta berdampak langsung bagi para pekebun kelapa di berbagai daerah di Indonesia. Penutup acara audiensi diakhiri dengan sesi penyerahan plakat dari SKI kepada BPDP sebagai bentuk apresiasi atas terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik antara kedua lembaga.
Nasional
Nasional
BPDP Edukasi Pelajar Biar Melek Komoditas Perkebunan
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) gelar kegiatan Edukasi Perkebunan bagi siswa dan anak-anak tahun 2026 usung tema “Kakao dan Rahasia Cokelat” di Ballroom BPDP, Jakarta, Kamis (5/3) lalu Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan komoditas perkebunan kepada generasi muda sejak dini melalui pendekatan edukatif dan interaktif. Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, Pangihutan Siagian, menyampaikan pentingnya edukasi perkebunan bagi generasi muda. “Secara strategis, kegiatan seperti ini penting bagi BPDP, sebab kita tidak hanya mengelola dana perkebunan, tetapi berinvestasi pada pembangunan pengetahuan dan literasi publik. Edukasi sejak dini merupakan langkah preventif untuk membangun persepsi yang positif, berbasis fakta, dan berorientasi pada keberlanjutan," jelasnya. Total 60 siswa usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama mengikuti kegiatan ini. Peserta berasal dari Rumah Tahfidz An Nur, Cinere, Depok, serta perwakilan anak-anak yang tinggal di sekitar kantor BPDP di kawasan Gambir. Di kegiatan ini, peserta diperkenalkan perjalanan kakao dari kebun hingga menjadi cokelat yang mereka konsumsi sehari-hari. Anak-anak juga diberikan pemahaman mengenai peran kakao sebagai komoditas strategis yang mendukung kesejahteraan petani, membuka lapangan kerja, serta berkontribusi pada perekonomian nasional. Kegiatan dikemas secara menarik melalui sesi dongeng edukatif yang dibawakan oleh Kak Rona Mentari, pendiri Rumah Dongeng Anak. Melalui metode storytelling, anak-anak diajak memahami kakao dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Setelah sesi dongeng, kegiatan dilanjutkan dengan kuis interaktif untuk menguji pemahaman peserta mengenai manfaat kakao, proses pengolahan, serta peran petani dalam menghasilkan cokelat. BPDP juga perkenalkan komik edukatif anak yang telah diproduksi untuk tiga komoditas perkebunan utama, yakni kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Komik ini disusun dengan bahasa sederhana, ilustrasi menarik, serta format bilingual agar mudah dipahami oleh anak-anak dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Melalui kegiatan ini, BPDP berharap dapat menumbuhkan pemahaman positif generasi muda terhadap sektor perkebunan sekaligus memperkuat literasi publik mengenai peran strategis komoditas perkebunan bagi perekonomian nasional.
Tekno
Tekno
Teknologi Drone Thermal Cegah Kebakaran di Perkebunan Luas
Jakarta, katakabar.com - Indonesia menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan yang signifikan setiap tahunnya, dengan lebih dari 500 kasus terjadi di berbagai wilayah. Pengawasan konvensional, seperti patroli manual dan menara pengawas, memiliki keterbatasan cakupan dan jarak pandang, serta membutuhkan tenaga kerja yang besar. Drone termal yang dapat beroperasi rutin secara otomatis seperti DJI Dock 3 (M4TD) dapat mendeteksi titik api dan asap secara konsisten bahkan di area luas dan berisiko tinggi. Analisis AI memproses data visual dan thermal untuk mengidentifikasi hotspot, sementara notifikasi dikirim langsung ke DJI FlightHub 2, mempercepat koordinasi respons di lapangan. “Sistem drone otomatis mampu deteksi dini sebelum api meluas, sehingga langkah pemadaman bisa dilakukan lebih cepat dan terarah,” ujar Halo Robotics, distributor DJI Dock 3 di Indonesia. Implementasi sistem drone otomatis menghadirkan sejumlah manfaat, antara lain: - Deteksi hotspot real-time, memungkinkan identifikasi dini sebelum kebakaran meluas. - Respons lebih cepat, dengan notifikasi langsung ke command center. - Patroli otomatis terjadwal, untuk pengawasan rutin yang konsisten. - Dokumentasi visual presisi tinggi, mendukung investigasi dan audit. - Efisiensi biaya operasional, dibandingkan patroli manual berskala besar. Penggunaan drone otomatis untuk pencegahan kebakaran di perkebunan luas menunjukkan arah transformasi pengawasan lingkungan yang lebih cepat, efisien, dan berbasis data, mendukung industri perkebunan, kehutanan, dan lembaga konservasi melakukan mitigasi risiko secara efektif.
Nusantara
Nusantara
Bagian dari PSN, Holding PTPN Perkuat Hilirisasi Perkebunan di Jateng
Semarang, katakabar.com - PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 3, sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Senin (22/12) taja sosialisasi dan inisiatif program hilirisasi perkebunan yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan sekaligus memperkuat perekonomian daerah, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan sosialisasi tersebut dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) serta rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan petani. Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi bahwa hilirisasi perkebunan merupakan agenda strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan Holding Perkebunan Nusantara. Salah satu fokus utama program hilirisasi PTPN I Regional 3 adalah pengembangan komoditas kelapa. Berdasarkan data Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL), pada tahun 2025 pengembangan kelapa direncanakan mencakup total luasan 1.290 hektare yang tersebar di lima kabupaten, yakni Banyumas (300 hektare), Wonogiri (300 hektare), Wonosobo (300 hektare), Kebumen (200 hektare), dan Cilacap (190 hektare). Seluruh areal tersebut direncanakan menggunakan jenis kelapa genjah dengan dukungan kebun terdekat PTPN I sebagai pusat pembinaan dan pendampingan. Program ini diarahkan untuk membangun ekosistem industri kelapa berbasis nilai tambah tinggi dari hulu hingga hilir. Selain kelapa, hilirisasi kopi juga menjadi prioritas strategis PTPN I Regional 3. Pada tahun 2025, CPCL kopi mencakup total luasan 1.450 hektare yang tersebar di Kabupaten Temanggung (500 hektare), Banjarnegara (250 hektare), Boyolali (500 hektare), dan Magelang (200 hektare), dengan dominasi kopi Arabika. Selanjutnya, pada tahun 2026 direncanakan pengembangan lanjutan seluas 2.100 hektare, meliputi Banjarnegara (700 hektare Arabika), Boyolali (500 hektare Arabika), Kabupaten Semarang (400 hektare Arabika), serta Wonosobo (500 hektare Robusta). Pengembangan kopi ini difokuskan pada penguatan branding, peningkatan kualitas produk, serta penguatan kelembagaan kelompok tani dan koperasi petani. Secara keseluruhan, program sosialisasi dan hilirisasi ini menegaskan komitmen PTPN I Regional 3, sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), dalam mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari kementerian dan pemerintah daerah hingga petani dan pelaku UMKM. Melalui sinergi tersebut, hilirisasi komoditas kelapa dan kopi diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan perkebunan nasional yang berkelanjutan.
Sawit
Sawit
Emas Hijau Berkembang Pesat di Jabar Tapi Bukan Kelapa Sawit Rakyat
Suka Bumi, katakabar.com - Perkebunan kelapa sawit dengan sebutan lain 'Emas Hijau' di Provinsi Jawa Barat (Jabar) berkembang pesat, di mana luasnya sudah mencapai sekitar 15.681 hektar. Di antara kabupaten yang menjadi sentra kelapa sawit di provinsi yang dinakhodai KDM (Dedi Mulyadi) ini, yakni Kabupaten Suka Bumi. Sejak 2022 kebun sawit di Sukabumi mencapai 9.892 hektare dengan produksi 84.936 ton. Lalu, meningkat jadi 11.255 hektare dengan produksi melonjak hingga 139.839 ton. Tetapi, hamparan perkebunan tersebut perkebunan perusahaan milik negara yakni PTPN. Sebagian lagi milik perusahaan swasta tetapi luasnya tidak mencapai 100 hektar. "Setahu saya di sana belum ada petani atau sawit rakyat. Yang ada milik PTPN," ujar Ketua Aspek-Pir Banten, M Nur dilansir dari laman elaeis.co, Selasa sore. Bukan hanya kebun plasma yang bermitra dengan petani, kebun milik petani mandiri menurutnya belum ada terutama di Suka Bumi. Jika ada, setidaknya pihaknya tahu TBS kelapa sawit harus dijual di PKS yang ada di Banten. Sesungguhnya, ini yang disayangkan M Nur, padahal lahan kosong di wilayah Suka Bumi cukup potensial untuk pengembangan kelapa sawit. Kendalanya, petani tidak memiliki modal untuk membangun kebun kelapa sawit tersebut. "Harapan kita ada bantuan dari pemerintah kabupaten atau provinsi. Kemudian juga alokasi dana dari BPDP. Saya rasa tidak rumit untuk bangun kebun sawit di Suka Bumi karena tidak perlu repot chiping, sebab lahan kosong," terangnya.
Sawit
Sawit
BPDP dan Kemenkeu Satu Aceh Gelar Sinara Fest 2025: Gencarkan Literasi Perkebunan dan UMKM Naik Kelas
Aceh, katakabar.com - Sinara Fest kembali digelar untuk kali kedua oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), selam dua hari mulai pada 27 hingga 28 November 2025 lalu kolaborasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Kemenkeu Satu Provinsi Aceh. Usung tema “Sinergi Perkebunan dan Perbendaharaan untuk Kemenkeu Satu,” Sinara Fest 2025 menghadirkan rangkaian edukasi, sosialisasi, diskusi publik, dan mini bazar UMKM yang ditujukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai komoditas perkebunan, sekaligus mendorong UMKM berbasis sawit, kelapa, dan kakao untuk naik kelas. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Aceh, Mahpud Sujai, menegaskan pentingnya penguatan pelaku usaha kecil sebagai pilar perekonomian nasional. “UMKM memegang peran besar dalam menggerakkan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan menopang ekspor. Dengan memaksimalkan potensi bahan baku lokal, Aceh punya peluang besar untuk terus tumbuh,” ujarnya di acara Sosialisasi Sinara Fest 2025. Sementara, Helmi Muhansyah, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, menekankan besarnya kontribusi sawit bagi pendapatan negara. “Sawit berkontribusi signifikan terhadap devisa dan menghemat impor. Potensinya bukan hanya pada CPO, tapi juga produk turunannya yang bisa masuk ke kosmetik, energi, hingga kerajinan,” jelasnya. Tidak hanya berfokus pada edukasi, Sinara Fest 2025 menampilkan peran nyata perkebunan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui produk-produk UMKM berbahan dasar sawit. Selain itu, peluang pengembangan usaha berbasis komoditas dan pentingnya memperkuat rantai nilai dari hulu ke hilir juga menjadi topik dalam diskusi. Di kegiatan ini, Mahpud memaparkan bagaimana peran perbendaharaan mendukung sektor perkebunan melalui pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga setiap program dapat berjalan lebih efektif. “Kami mendorong UMKM agar semakin siap naik kelas melalui pembiayaan, pelatihan, hingga pendampingan. Tantangan seperti manajemen bisnis dan akses pasar harus dijawab dengan strategi yang lebih terarah,” terangnya. Di sisi lain, Helmi menimpali BPDP terus memperluas program pemberdayaan untuk memastikan rantai nilai komoditas dapat dimaksimalkan oleh para pelaku usaha. Ia menjelaskan bahwa penguatan kapasitas UMKM menjadi fokus utama lembaga. “Kami ingin UMKM berbasis sawit semakin kuat, dari riset, pemanfaatan limbah, sampai hilirisasi yang menghasilkan produk bernilai tambah,” ucapnya. Diketahui, kegiatan ini menghadirkan sesi inspiratif dari pelaku UMKM binaan BPDP, Febri Yunarta, Owner Cambiacraft, yang memperkenalkan produk kreatif berbahan turunan sawit sekaligus membagikan perjalanan usahanya. Pengalaman tersebut menjadi bukti inovasi di sektor perkebunan dapat menghasilkan produk bernilai tinggi dan berdaya saing. Selain diskusi dan sosialisasi, Sinara Fest 2025 memperkuat pengalaman peserta melalui rangkaian interaktif, seperti senam bersama hingga mini bazar UMKM yang menampilkan aneka produk turunan komoditas perkebunan. Kehadiran booth UMKM menjadi salah satu daya tarik utama karena memberikan gambaran langsung bagaimana komoditas sawit dan komoditas lainnya dapat diolah menjadi produk siap pakai yang bernilai ekonomi. Kegiatan hari kedua turut dibuka secara resmi oleh Paryan, Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Aceh sekaligus Kepala Kanwil DJP Aceh, melalui prosesi pemotongan pita. Paryan menilai Sinara Fest merupakan program yang relevan dan mampu memberikan dorongan nyata bagi pelaku UMKM di Aceh. “Sinara Fest ini program yang sangat menarik dan bisa memacu semangat UMKM, terutama UMKM di Aceh, untuk terus memasarkan produk, berinovasi, dan bahkan bersiap menuju pasar global,” tuturnya. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program serta sinergi antara BPDP dan Kemenkeu Satu Aceh sebagai upaya memperkuat ekosistem UMKM di daerah. Paryan berharap kolaborasi ini dapat terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha. Setelah membuka acara, Paryan turut mengunjungi booth BPDP dan mengikuti permainan edukatif drag and drop untuk mengelompokkan bahan baku dan produk jadi. Ia menilai booth tersebut mampu menyajikan edukasi dengan cara kreatif dan mudah diterima pengunjung. “Booth BPDP sangat interaktif dan menarik, karena mengedukasi pengunjung dengan cara yang berbeda dan menyenangkan,” imbuhnya. Melalui penyelenggaraan Sinara Fest 2025 di Aceh, BPDP bersama Kemenkeu Satu Aceh menegaskan komitmennya mendorong sinergi lintas sektor guna meningkatkan literasi publik, memperkuat ekosistem UMKM, serta memperluas manfaat komoditas perkebunan bagi masyarakat.
Nasional
Nasional
BPDP Bertandang ke Pabrik PT NICO di Halmut Bangun Sinergi Pengembangan Perkebunan Kelapa
Maluku Utara, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara bertandang di fasilitas produksi PT Natural Indococonut Organik (NICO) di Tobelo Selatan, Halmahera Utara. Kunjungan lapangan ini bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah dan pelaku industri kelapa dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan di wilayah timur Indonesia. Tim turut didampingi Dinas Pertanian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara sebagai dinas pembina perusahaan. Hadir saat kunjungan lapangan tersebut Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin; Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa BPDP, Triana Meinarsih; beserta tim BPDP. Pada kunjungan lapangan ke PT NICO, tim BPDP berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan serta didampingi oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, Piet Hein Anthony; Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Abdu Wahab, dan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara, Taufik Biskali. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop, perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, Piet Hein Onthony. Suasana berjalan kondusif dan penuh antusiasme, mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem industri kelapa nasional. Dalam agenda tersebut, General Manager PT NICO, Nanang Rismadi, memaparkan konsep operasional perusahaan yang mengusung prinsip zero-waste. Melalui pendekatan ini, seluruh bagian kelapa mulai dari daging, air, sabut, tempurung hingga kulit ari diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti santan, air kelapa, kelapa bubuk, keripik kelapa, arang tempurung, dan minyak kelapa. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi memperkuat daya saing PT NICO sebagai industri pengolahan kelapa modern. Rombongan juga mendapat kesempatan untuk melihat langsung alur produksi di dalam pabrik. Mulai dari proses penyortiran buah kelapa berdasarkan ukuran dan kualitas, pengupasan serta pemisahan bagian kelapa, pengolahan di setiap lini produksi, hingga tahap akhir berupa pengemasan produk yang siap dipasarkan. Seluruh proses dilakukan dengan standar higienis dan penggunaan mesin modern, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana PT NICO menjaga mutu dan efisiensi produksi. Selama berkeliling, rombongan turut menyaksikan penerapan nyata prinsip zero-waste serta pemanfaatan teknologi otomatisasi yang semakin menegaskan kapasitas PT NICO sebagai industri berstandar internasional. PT NICO sendiri merupakan perusahaan pengolahan kelapa modern yang berdiri pada 2019 atas prakarsa Olaf Tobin, putra daerah Halmahera Utara yang memiliki visi menghadirkan industri kelapa bertaraf global di tanah kelahirannya. Sejak pembangunan pabrik dimulai pada 2020, perusahaan berkembang pesat. Dengan kapasitas hingga 600.000 butir kelapa per hari, instalasi mesin rampung pada 2022, dan pada 2023 berbagai lini produksi telah beroperasi, termasuk desiccated coconut, UHT coconut milk & water, serta crude coconut oil. Pada tahun yang sama, PT NICO berhasil meraih sertifikasi FSSC 22000 v5.1 dari SGS sebagai bukti komitmen terhadap standar mutu internasional. Mulai 2024, PT NICO resmi memasuki produksi komersial dan menembus pasar internasional, di antaranya China, Jerman, Swiss, Rusia, Kanada, Amerika Serikat, hingga Australia. Selain kontribusi ekonomi, perusahaan ini berperan penting dalam peningkatan kapasitas SDM lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan rantai pasok kelapa yang berkelanjutan di Halmahera Utara.
Nusantara
Nusantara
Regulasi Baru Perkuat Kewajiban Deteksi Dini Kebakaran Lahan Perkebunan
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah memperbarui ketentuan pemantauan kebakaran lahan yang kini memberikan opsi pemantauan titik panas berbasis penginderaan jarak jauh secara real-time. Kebijakan baru memperluas ketentuan sebelumnya di Permentan 05 Tahun 2018 Pasal 21, yang mewajibkan pembangunan menara pemantau api sebuah pendekatan yang kerap menghadapi keterbatasan jarak pandang, cuaca, serta biaya infrastruktur yang tinggi. Dengan pembaruan regulasi melalui Permentan 06 Tahun 2025 Pasal 21, industri perkebunan kini dapat memanfaatkan teknologi modern seperti sistem otomatis DJI Dock 3 menggunakan Matrice 4TD (M4TD), drone thermal beresolusi tinggi yang dirancang untuk pemantauan area luas secara berkelanjutan. Pemantauan Modern Sesuai Ketentuan Permentan 06 2025 Melalui integrasi kamera thermal pada M4TD, DJI Dock 3 mampu melakukan patroli rutin dan respons darurat sepanjang hari, termasuk saat visibilitas rendah akibat asap, cuaca, atau cahaya matahari yang menyilaukan. Data suhu dikirimkan secara real-time ke command center bersama tampilan RGB dan thermal sebagai verifikasi tambahan, memastikan proses deteksi dini berlangsung cepat dan akurat. Pendekatan ini memungkinkan pemantauan area yang jauh lebih luas tanpa menempatkan personel pada lokasi berisiko. Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kebakaran Penggunaan teknologi penginderaan jarak jauh tidak hanya mempermudah pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan secara cepat ketika indikasi titik panas muncul. Data yang dihasilkan dapat dicatat sebagai bukti kepatuhan, sementara operasi yang berlangsung 24/7 membantu perusahaan meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi potensi kerugian akibat kebakaran lahan.
Sawit
Sawit
Resah! Masyarakat Minta Bupati Madina Ukur Ulang HGU Perkebunan Sawit di Pantai Barat
Madina, katakabar.com - Masyarakat di wilayah Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal, yakni Natal, Muara Batang Gadis, Batahan, dan Sinunukan makin resah pada sejumlah perusahaan perkebunan sawit hingga akhir 2025 belum tunaikan kewajiban serahkan 20 persen lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk kebun plasma. Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, mengatakan kebijakan 20 persen dari HGU kewajiban perusahaan untuk memberdayakan masyarakat sekitar lewat sistem kemitraan. “Perusahaan perkebunan wajib serahkan minimal 20 persen dari total lahan HGU kepada masyarakat sebagai kebun plasma. Ini bagian dari reforma agraria dan upaya meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Erwin, Senin (27/10), selesai tampung aspirasi masyarakat Pantai Barat di kantornya, dilansir dari laman waspada.id, Senin sore. Menurut Erwin, perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini dapat dikenai sanksi tegas, termasuk pencabutan izin HGU. Ia menilai pemerintah sebelumnya terlalu mudah menerbitkan izin perkebunan tanpa melibatkan masyarakat setempat. “Akibatnya, muncul konflik ketika warga menuntut hak atas lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka,” jelasnya. Salah seorang tokoh masyarakat Natal, Husni Iskandar Dinata, mencontohkan kasus PT Gruti Lestari Pratama yang memiliki HGU seluas lebih dari 3.700 hektare, hingga kini belum merealisasikan plasma untuk masyarakat. “Amanat undang-undang jelas, 20 persen lahan HGU harus diserahkan kepada masyarakat. Tapi kenyataannya belum terlaksana,” ucapnya. Menanggapi itu, Erwin memastikan DPRD Madina akan menindaklanjuti aspirasi warga dengan melakukan investigasi lapangan bersama pemerintah daerah. “Jika hasil temuan di lapangan tidak sesuai dengan kewajiban perusahaan, kami akan rekomendasikan pemerintah untuk memberi surat peringatan. Bila tetap diabaikan, aktivitas perusahaan bisa ditutup sementara sampai persoalan diselesaikan,” tegas Ketua DPC Gerindra Madina itu. Selain warga Natal, kelompok Aliansi Masyarakat Tabuyung menyampaikan tuntutan serupa terhadap PT Dinamika Inti Sentosa.