Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09 WIB

Sinergi BUMN dan Pemprov: KAI Divre I Sumut Siapkan 1.380 Kursi Gratis Mudik Lebaran 2026

Medan, katakabar.com - Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumatera Utara bersama Pemprov Sumut siapkan 1.380 kursi mudik gratis Lebaran 2026 untuk rute Medan–Rantauprapat dan Medan–Tanjungbalai (PP). Masyarakat dapat mendaftar langsung ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Utara, dan diimbau memastikan data diri sesuai serta menghindari percaloan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap program Mudik Gratis yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada masa Angkutan Lebaran 1447 Hijriah. Sebagai bentuk nyata kontribusi tersebut, KAI mengalokasikan sebanyak 1.380 tempat duduk untuk melayani masyarakat pada rute Medan–Rantauprapat dan Medan–Tanjungbalai secara pulang pergi (PP). Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan memfasilitasi warga yang ingin merayakan Idul Fitri di kampung halaman tanpa kendala biaya transportasi. “Dukungan ini merupakan wujud sinergi antara KAI Divre I dan Pemprov Sumut dalam menyediakan layanan angkutan cuma cuma yang aman bagi masyarakat,” ujarnya. Dari total kapasitas yang tersedia, kuota terbagi secara merata yakni 690 kursi untuk arus mudik dan jumlah yang sama untuk arus balik. Skema ini dirancang agar distribusi penumpang tetap tertib dan mengakomodasi kebutuhan mobilisasi warga selama periode libur panjang tersebut. Untuk koridor menuju Rantauprapat, tersedia kuota sebanyak 440 penumpang yang akan diangkut melalui dua jadwal keberangkatan yakni pada 16 dan 19 Maret 2026. Perjalanan ini menggunakan KA Sribilah Utama Fakultatif yang dijadwalkan bertolak dari Stasiun Medan pukul 10.10 WIB. Sementara, proses kepulangan atau arus balik dijadwalkan berlangsung pada 27 dan 28 Maret 2026 dengan daya tampung serupa. Penumpang akan diberangkatkan menggunakan rangkaian kereta yang sama dari Stasiun Rantauprapat pada pukul 17.05 WIB. “Masyarakat wilayah Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan sekitarnya yang saat ini bekerja di Medan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk pulang ke tanah kelahiran,” tambah Anwar. Adapun untuk destinasi Tanjungbalai, tersedia total jatah 500 kursi yang terbagi atas 250 penumpang arus mudik dan 250 penumpang arus balik. Layanan ini akan dioperasikan menggunakan KA Putri Deli yang berangkat dari Medan pada 16 Maret 2026 pukul 07.15 WIB. Untuk perjalanan kembali ke Kota Medan, masyarakat dapat menggunakan kereta api dari Stasiun Tanjungbalai pada 27 Maret 2026. Rangkaian tersebut dijadwalkan melakukan perjalanan menuju ibu kota provinsi mulai pukul 08.15 WIB. Masyarakat yang berminat mengikuti program ini dapat melakukan pendaftaran secara langsung atau luring melalui posko di Kantor Dinas Perhubungan Sumatera Utara. Lokasi pendaftaran beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 61, Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan. KAI Divre I Sumatera Utara mengingatkan pentingnya kesesuaian data diri dengan tiket yang dicetak demi kelancaran proses verifikasi di stasiun. “Kami mengimbau penumpang memastikan nama yang terdaftar sesuai dengan identitas asli, karena pelanggan tidak dapat diberangkatkan jika data tidak sinkron,” tegas Anwar. Selain itu, warga diingatkan untuk mengurus pendaftaran secara mandiri dan menghindari praktik percaloan yang merugikan. Langkah ini krusial untuk mencegah biaya tambahan yang tidak perlu serta meminimalkan risiko gagal berangkat akibat tiket ilegal. “Kolaborasi antara KAI Divre I dan Pemprov Sumatera Utara senantiasa mengedepankan pelayanan prima bagi masyarakat luas melalui moda transportasi kereta api. Kereta api hadir sebagai solusi menghindari kemacetan di jalan raya saat puncak arus mudik Lebaran. KAI memastikan pemudik mendapatkan pengalaman perjalanan yang nyaman, aman, serta menyenangkan,” sebut Anwar.

Sabtu, 25 Oktober 2025 | 16:00 WIB

Di Kalsel Seluruh Pemangku Kepentingan Diarahkan Dukung Prinsip Sawit Berkelanjutan

Kalsel, katakabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan tegaskan komitmen mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan lewat penerapan berbagai kebijakan strategis, dan program konkret berpihak pada keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Langkah nyata itu bukan sekadar teori tetapi diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2022–2024, yang menjadi panduan pelaksanaan kebijakan pembangunan sektor kelapa sawit berkelanjutan di Banua. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, menyampaikan Pemprov Kalimantan Selatan berkomitmen kuat arahkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung prinsip keberlanjutan setiap tahapan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. “Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan kami arahkan pada penguatan data, dan infrastruktur, peningkatan kapasitas pekebun, peningkatan produksi dan produktivitas, serta pengelolaan lingkungan dan tata kelola yang baik. "Kami dorong percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memastikan seluruh rantai usaha kelap sawit di Kalimantan Selatan penuhi standar keberlanjutan nasional,” jelas Suparmi di Banjarbaru, Jumat (24/10) dilansir dari laman media center Kalimantan Selatan, Sabtu sore. Saat ini, terang Suparmi, luas areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan mencapai 506.269 hektar, di mana total 85 perusahaan perkebunan besar swasta dan negara, serta 46 pabrik kelapa sawit. Untuk produksi tandan buah segar (TBS) tercatat sebesar 5.890.720 ton per tahun, dengan produksi CPO mencapai 1.295.958 ton per tahun. Selain itu, ulasnya, industri hilirisasi kelapa sawit di Kalimantan Selatan terus berkembang, dengan keberadaan tiga pabrik minyak goreng berkapasitas 5.750 ton per hari dan dua industri biodiesel berkapasitas 2.500 ton per hari. Sektor ini telah menyerap lebih dari 72 ribu tenaga kerja, dan diproyeksikan terus meningkat seiring pertumbuhan industri hilir dan diversifikasi usaha, termasuk integrasi sawit-sapi, serta pengembangan komoditas perkebunan dan peternakan lainnya. “Sektor perkebunan kelapa sawit penyumbang lapangan kerja terbesar di Kalimantan Selatan. Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas kami,” tegasnya. Melalui program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (PSDMPKS) yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), kami fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja sawit melalui bimbingan teknis, kegiatan komunikasi informasi, dan edukasi (KIE), serta pemberian beasiswa bagi keluarga pekerja sawit. Pads pelaksanaannya, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Provinsi Kalimantan Selatan terus perkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Selatan, untuk membahas isu-isu strategis sektor sawit seperti ketenagakerjaan yang adil dan inklusif. “Kami mendorong GAPKI Kalsel untuk berkolaborasi lebih erat dengan Dinas Ketenagakerjaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta instansi terkait lainnya, agar keberlanjutan sektor sawit di Kalimantan Selatan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan masyarakat sekitar,” sebut Suparmi.

Sabtu, 06 September 2025 | 15:42 WIB

Dirut Anyar BUMD Sawit Milik Pemprov Sumut

Medan, katakabar.com - Kini PT Perkebunan Sumatera Utara atau PSU Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sumatera Utara punya Direktur Utama atau Dirut anyar, setelah sekian lama tak miliki nakhoda. Adalah Uswatul Hasan nakhoda anyar PT PSU. Kepastian itu didapat pasca pelantikan secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Surya, sekaligus pelantikan Swangro Lumbanbatu sebagai Direktur Perusahaan Daerah atau PD, Aneka Industri, dan Jasa atau AIJ, di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (4/9) lalu. Di kegiatan itu hadir Sekretaris Daerah atau Sumatera Utara, Togap Simangunsong, Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Asekbang, Effendy Pohan, Manna Wasalwa Lubis selaku Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan Sumber Daya Manusia atau SDA. Selain itu, hadir pula Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan atau Bappelitbang Sumatera Utara, Dikky Anugerah, serta Inspekur Daerah, Sulaiman Harahap. Dilansir dari laman mediaperkebunan.id, Sabtu sore, PT PSU diketahui memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 14.000 hektar yang terletak di Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, dan di Kecamatan Lau Tador, Kabupaten Batubara. Tidak hanya perkebunan, PT PSU diketahui memiliki pabrik kelapa sawit atau PKS di Desa Perkebunan Simpang Gambir, atau bersamaan lokasinya dengan lokasi perkebunan sawit di Kecamatan Lingga Bayu. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya meminta agar Uswatul Hasan terapkan lima prinsip penting yang menjadi cara agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah. Lima prinsip yang ditekankan oleh mantan Bupati Asahan, yaitu transparan dan keterbukaan informasi, akuntabilitas, tanggung jawab untuk penguatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, dan lingkungan, independensi, serta kelima, kewajiban perlakuan adil dan setara kepada seluruh kepentingan baik pemegang saham, karyawan maupun masyarakat luas. Wagubsu percaya dengan integritas, dan pengalaman, serta dedikasi yang dimiliki kedua direktur tersebut. BUMD yang dipimpin pun diyakini akan mampu tumbuh berkembang. “Keberhasilan BUMD adalah bagian keberhasilan yang diraih bersama, dan maju mundurnya perusahaan tergantung pada anda semua,” terang Surya. Orang Nomor Dua di Provinsi Sumatera Utara ini menekankan pentingnya kolaborasi antara direksi dengan dewan pengawas meski berbeda, tapi keduanya saling melengkapi. Ini perlu dilakukan demi tercapainya tata kelola usaha yang baik, kolaborasi yang sehat akan meningkatkan kinerja, dan kepercayaan publik. “Saya berpesan segera beradaptasi, pahami regulasi yang berlaku, dan amanah. Ini bukan tugas yang ringan, mari kita senantiasa bersyukur,” ajak Surya. Diketahui, PT PSU adalah salah satu BUMD Sumut yang memiliki segudang masalah, dari mulai persoalan lahan perkebunan di Kabupaten Madina yang diduga kawasan hutan sehingga beberapa tahun yang lalu disita pihak Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sumatera Utara. Terus, beberapa tahun yang lalu jajaran manajemen PT PSU melakukan korupsi senilai Rp50 miliar terkait eradikasi atau pengerukan lahan perkebunan. Praktik culas itu melibatkan Direktur PT PSU, seorang oknum purnawirawan TNI, dan anaknya.

Senin, 11 November 2024 | 13:29 WIB

Petani Sawit dan Peternak Sama-sama Untung, Kok Bisa!

Samarinda, katakabar.com - Petani kelapa sawit dan peternak sama-sama untung di Provinsi Kalimantan Barat, kok bisa! Apa programnya? Pemprov Kalimantan Timur berupaya meningkatkan populasi hewan ternak khususnya sapi untuk memenuhi kebutuhan lokal yang terus meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Kalimantan Timur, yakni perkuat implementasi program Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA).

Rabu, 09 Oktober 2024 | 19:41 WIB

Pemkab Kepulauan Meranti Bersama Pemprov Riau Gelar Safari Gemarikan di Desa Alah Air

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Meranti gelar safari Gerakan Memasyarakatkan Ikan (Gemarikan), sekaligus penyerahan bantuan alat tangkap Ikan untuk nelayan di Kepulauan Meranti. Safari tersebut dihadiri oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kepulauan Meranti, Roni Rakhmat, S.STP, M.Si, di Halaman Kantor Desa Alah Air, Kecamatan Tebingtinggi, Rabu (9/10).

Selasa, 24 September 2024 | 21:18 WIB

Mahasiswa Kepri Pekanbaru Evaluasi Pemprov Kepri di HUT 22, Kepri Bagus!Bile Melesat!

Pekanbaru, katakabar.com - Ikatan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau Pekanbaru gelar konsolidasi evaluasi 22 tahun Provinsi KEPRI, Senin (23/9). Ketua IMPKR Pekanbaru, Raja Pradigajaya mengatakan, konsolidasi ini mengambil momentum untuk evaluasi 22 tahun KEPRI berdiri dan ini menjadi kabar duka dari setiap sisi negeri atas bertambah umur provinsi tercinta namun kesejahteraan belum merata.

Sabtu, 17 Februari 2024 | 14:02 WIB

Siap-siap! Kelapa Sawit Dibahas Pada Rakor TPAKD Penghujung Februari 2024

Palembang, katakabar com - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Untung Nugroho menyatakan, OJK bakal melaksanakan kick off Gernas BBI dan BBWI pada 26 Febuari 2024 di gedung OJK Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus Rakor Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). "Kelapa sawit bakal dibahas pada Takor TPAKD," ujar Untung, dilansir dari laman globalplanet, pada Sabtu (17/2) siang. Gerakan Nasional (Gernas) BBI dan BBWI singkatannya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia. Kata Untung, nanti kampanye Gernas BBI dan BBWI 2024 diisi sengan berbagai kegiatan, seperti seminar, expo dan lainnya. Di mana kegiatan ini usung tema, "Produk Lokal Berinovasi". "Kampanye utama kegiatannya oleh OJK kemudian didukung pemerintah daerah. Untuk target 2024 mau dicapai dari BBI sebesar Rp50 miliar per provinsi, dan BWI ditargetkan mencapai 13,2 juta perjalanan di daerah,” jelasnya saat pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, pada Jumat kemarin. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan, Ricky Perdana Gozali menuturkan, mengenai pelaksanaan Rakor TPKAD yang digelar BI Provinsi Sumatera Selatan bakal membahas sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini disebabkan terdapat kredit sebesar Rp15 triliun yang dinikmati petani kelapa sawit, termasuk petani plasma maupun swadaya. Selain Rakor TPAKD, beber Ricky, BI Provinsi Sumatera Selatan bersama OJK punya program lain waktu dekat ini, yakni pembuakaan satu rekening satu pelajar di Kabupaten dan kota dan seribu rekening bagi disabilitas dan ekosistem keuangan inklusif dengan pemilihan desa wisata. Bahkan, terdapat pula program monitoring dan evaluasi KUR dengan roadshow ke kabupaten dan kota dan literasi keuangan. "Kami mengharapkan dukungan Gubernur dalam kampanye program ini. Misalnya dengan menerbitkan surat edaran penggunaan produk lokal dan belanja produk lokal. Bisa juga dengan penggunaan logo BBI di setiap kegiatan. Mempromosikan produk lokal dan wisata lokal,” sebut Ricky. Tidak hanya itu, BI Provinsi Sumatera Selatan miliki program harvesting UMKM untuk 100 UMKM per kabupaten dan kota atau nantinya bakal dipilih 30 UMKM per kabupaten dan kota yang bisa diikutkan dalam program tersebut. "Nanti program ini dilaksanakan pada Mei 2024 mendatang, sekaligus sempena dengan Festival Sriwijaya," ucapnya. Masih Ricky, BI Provinsi Sumatera Selatan, ikut berupaya dalam pengendalian harga pangan melalui program GSM Goes To School pada 25 Febuari 2024 yang dipusatkan di Jakabaring. "Kegiatan ini kita persiapkan sebaik mungkin dan lengkap. Rencananya mengundang Kepala Bappenas dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perbankan dan seribu siswa. Kita juga akan memberikan bibit cabai secara simbolis,” sebutnya. Ditambahkan Ricky, Provinsi Sumatera Selatan terpilih oleh Kementerian Keuangan sebagai lokasi penyelenggaraan sosialisasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se Sumatera. "Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 29 Februari mendatang," terangnya. Pj Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni mendukung. Menurutnya program tersebut sangat baik dan dapat memajukan perekonomian daerah. Kata Fatoni, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan telah melakukan berbagai gerakan yang dilakukan serentak dan masif. "Kita sudah melaunching Gerakan Penanganan Inflasi Serentak se-Sumsel, Gerakan Pasar Murah Serentak dan dalam waktu dekat ini kita launching Gerakan Bedah Rumah Serentak, Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak, dan Gerakan Bantuang Stunting Serentak,” tandasnya.

Sabtu, 30 Desember 2023 | 20:05 WIB

Soal Harga TBS Sawit, Pemprov Siap Tindaklanjuti Rekom Pansus DPRD Kepulauan Babel

Pangkalpinang, katakabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung siap menjalani dan tindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Ketua Pansus, Aksan Visyawan yang sampaikan rekomendasi Pansus DPRD Kepulauan Babel tentang stabilitas harga TBS kelapa sawit, saat rapat paripurna DPRD Kepulauan Babel, kemarin. Penjabat Gubernur Babel, Safrizal ZA menyatakan, sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 tahun 2019 sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 1 tahun 2018 mengenai penetapan harga TBS kelapa sawit. "Kita tunggu perubahan permentan mengenai tata cara penentuan harga TBS kelapa sawit. Nanti, kita paralel melaksanakan rekomendasi Pansus ini, sekaligus penentuannya berpedoman kepada permentan. Jadi, tidak ada yang dilanggar atau kita hambat," kata Safrizal lewat keterangan resmi Pemrov Kepulauan Babel, dilansir pada Sabtu (30/12). Soal pengawasan pelaksanaan rekomendasi Pansus penetapan harga TBS kelapa sawit ini. Menurut Safrizal, pihaknya bakal membentuk tim bersama antara Pemprov dengan DPRD Kepualauan Babel. "Kita buat tim bersama. Di tahun depan rekomendasi kami tindaklanjuti bersama dengan aparat penegak hukum (APH)," jelasnya. Ketua Pansus penetapan harga TBS kelapa sawit, Aksan Visyawan menekankan, rekomendasi ini harus dikerjakan Pemprov Kepulauan Babel untuk menghindari dampak sosial. Apalagi rekomendasi itu dibuat untuk menyejahterakan petani sawit. "Kalau peraturan, Pansus, Pergub, Permentan Nomor 1 tahun 2018 tidak dilaksanakan, bakal terjadi gejolak, itu pasti, makanya harus segera dilaksanakan. Lihat, kejadian masyarakat sekitar tidak dibeli buah sawitnya, itu melanggar dan memicu gejolak," tegasnnya. Untuk penerapan rekomendasi itu, ucapnya, perlu ada kerja sama terutama dengan APH sehingga semuanya taat. "Paling tidak rekomendasi Pansus ini harus ditindaklanjuti dalam waktu dekat, yakni penetapan harga TBS kelapa sawit dua pekan sekali," harapnya. Sebelumnya penetapan harga TBS kelapa sawit dilakukan sekali sebulan. Harga yang ditetapkan tidak diikuti pabrik kelapa sawit. "Nanti harus dua pekan sekali, yang melanggar kita sanksi, sanksi ringan, sedang dan berat. Artinya, soal penegakan hukum tadi APH harus semangat," tandasnya.

Selasa, 21 November 2023 | 20:28 WIB

Dorong Ekspansi Sawit, Masih Tersedia Seluas 158 Ribu Hektar di Gorontalo

Gorontalo, katakabar.com - Pemerintah Provinsi Gorontalo dorong perluasan (ekspansi) lahan kelapa sawit yang dilakukan para pengusaha kelapa sawit. Di mana, potensi pengembangan lahan kelapa sawit mencapai seluas 158 ribu hektar. "Saat ini baru tertanam sekitar 15 ribu hektar dengan produksi baru baru sekitar 13 ribu hektar," kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljady D Mario, saat diskusi kelompok terpumpun dan rapat kerja Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sulewesi, kemarin, dilansir dari laman website resmi Pemprov Gorontalo, pada Selasa (21/11). Rapat kerja GAPKI mengangkat tema mamahami tata niaga Crude Palm Oil (CPO) dan Tandan Buah Segara (TBS), dan metode perhitungan harga TBS kelapa sawit petani mitra. "Apresiasi kepada GAPKI yang sudah mengangkat tema tersebut mengingat Gorontalo baru tahun 2022, mulai melaksanakan, menyusun, dan mempraktekkan penetapan perhitungan harga TBS, sehingga masih perlu sharing ilmu dan informasi untuk melengkapi kekurangan dalam penentuan harga TBS kelapas sawit," ujar Mario. Menurut Muljadi D Mario, terkait dengan penentuan perhitungan harga TBS kelapa sawit ini sangat bekaitan erat dengan petani mitra. Kalau perhitungan TBS kelapa sawit tidak dilakukan secara baik bakal menghilangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan petani mitra di lapangan. “Pemerintah berdiri di tengah-tengah di antara pengusaha dan petani, dan idealnya petani kelapa sawit tidak dirugikan. Petani untung perusahaan tidak dirugikan. Kalau hal itu dapat tercapai, semua menjadi lebih baik ke depan,” jelasnya. Melalui pertemuan GAPKI ini, harap Mario, para pengusaha sawit dapat membangun kemitraan yang adil. Saling menguntungkan bersama-sama dengan petani membangun pertanian kelapa sawit yang berkelanjutan.

Rabu, 11 Oktober 2023 | 15:18 WIB

Dukung Kebijakan Hilirisasi, Pemprov Kaltim: UMKM buat Pengolahan Pamigo

Kalimantan Timur, katakabar.com - Kebijakan hilirisasi memberikan peluang dan kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Lantaran itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur terus mendorong, dan berikan dukungan kuat untuk membangun pengolahan minyak goreng sawit skala kecil (Pamigo). Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Ahmad Muzakkir dilansir dari laman elaeis,co, pada Rabu (11/10) mengatakan, program hilirisasi dilaksanakan untuk upaya membesarkan industri sawit nasional sebagai salah satu sektor andalan bagi perekonomian Indonesia. "Dengan program hilirisasi manfaat ekonomi dan sosial pun diyakini bakal meningkat," ujarnya, saat sosialisasi Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Samarinda. Menurut Muzakir, kelapa sawit salah satu komoditi unggulan Kalimantan Timur. Luas areal kebun hingga tahun 2022 lalu telah tercapai 1.411.861 hektar, meliputi perusahaan besar swasta seluas kurang lebih 972.000 hektar dan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 373.000 hektar. Dari luasan itu, tutur Muazakir, produksi tandan buah segar 19,2 juta ton setara dengan 3,8 juta ton Crude Palm Oil (CPO). Potensi yang dimiliki itu, lanjut Muzakir, peluang untuk mendirikan pabrik mini minyak goreng sawit sangat terbuka lebar, terutama bila dikaitkan dengan adanya inovasi teknologi perkelapasawitan yang sudah direkomendasikan Dirjen Kementerian Pertanian RI. "Kondisi Kalimantan Timur miliki ketersediaan bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun-kebun rakyat yang dibangun secara swadaya oleh petani," bebernya. Saat ini, ulasnya lagi, kebun kelapa sawit swadaya petani luasnya mencapai lebih kurang 12.472 hektar dan lokasinya tersebar 7 kabupaten dan kota, 31 kecamatan dan 66 desa dan melibatkan 206 kelompok tani dan 8.076 Kepala Keluarga (KK). Berbagai kebijakan itu, guan mendorong percepatan hilirisasi industri keapa sawit nasional dan salah satunya kebijakan untuk memberi kesempatan kepada Koperasi dan UMKM agar berperan dalam pembangunan Pamigo. "Adanya Pamigo ini salah satu solusi permasalahan harga dan penyerapan TBS petani swadaya yang lokasinya cukup jauh dari pabrik. Sedang, mereka tidak mempunyai pilihan lain selain menjual TBS yang masa simpannya sangat singkat," ucapnya. Masih Muzakir, pembangunan Pamigo ini telah banyak dilakukan di beberapa daerah, khusus di Pulau Sumatera dengan berbagai pola pembangunan dan investasi yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan. "Baik itu berasal dari program pemerintah (Kementerian Perindustrian- BPDPKS), dana BUMDes (sebagai contoh BUMDes Maju Jaya yang berada di Desa Suka Maju Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara) dan lokasi lainnya," terangnya. Jadi, tambah Muzakir, para petani dapat memperoleh informasi dan masukan dari pihak terkait tentang kebijakan dan program dalam rangka pengembangan industri hilir kelapa sawit, khususnya tentang pembangunan Pamigo kelapa sawit.