Kumpul

Sorotan terbaru dari Tag # Kumpul

Rayakan Bitcoin Pizza Day di Bali, Tokocrypto Edukasi Kripto dan Kumpul Komunitas Nasional
Nasional
Rabu, 28 Mei 2025 | 08:41 WIB

Rayakan Bitcoin Pizza Day di Bali, Tokocrypto Edukasi Kripto dan Kumpul Komunitas

Bali, katakabar.com - Bitcoin Pizza Day diperingati pada 22 Mei setiap tahun, sebuah peristiwa historis yang menandai transaksi pertama menggunakan Bitcoin untuk pembelian barang nyata. Di hari itu 15 tahun silam, seorang pria asal Florida, Laszlo Hanyecz, membeli dua loyang pizza dengan imbalan 10.000 Bitcoin transaksi yang kini dianggap sebagai titik awal revolusi keuangan digital. Saat transaksi tersebut dilakukan, nilai 10.000 Bitcoin hanya sekitar 41 dolar AS atau sekitar Rp600 ribu. Tapi, dengan harga 1 BTC yang saat ini berada di kisaran $111.000, nilai kedua pizza tersebut kini setara dengan sekitar Rp18 triliun, menjadikannya pizza termahal dalam sejarah. Bitcoin Pizza Day kini menjadi simbol pertumbuhan pesat dan penerimaan Bitcoin secara global, termasuk di Indonesia. Berbagai komunitas kripto di seluruh dunia memperingati momen ini dengan acara edukatif dan komunitas, mulai dari diskusi hingga pesta pizza. Tokocrypto, sebagai platform perdagangan aset kripto Nomor 1 di Indonesia, merayakan Bitcoin Pizza Day 2025 dengan menggelar acara spesial di Bali. Bekerja sama dengan Binance Academy dan CryptosiastDao, perayaan ini digelar pada 24 Mei 2025 di ENVY, Kuta, dan dirancang untuk menjadi wadah edukatif sekaligus hiburan bagi komunitas kripto. Acara ini mencakup berbagai aktivitas menarik seperti sesi networking, pembagian pizza gratis, games interaktif, serta giveaway eksklusif. Salah satu sorotan utama adalah diskusi bertajuk “Bitcoin 360°: From History to the Future of Finance” yang menghadirkan sejumlah tokoh penting industri, termasuk Wan Iqbal, CMO Tokocrypto, Bonifacio Renanda, TKO Lead, Yunepto, Crypto Influencer, dan Andy, pendiri Crypstock.

Workshop BPDPKS, Ratusan Mahasiswa Peserta Lomba Riset Sawit 2024 Kumpul di Riau Sawit
Sawit
Jumat, 01 Maret 2024 | 07:54 WIB

Workshop BPDPKS, Ratusan Mahasiswa Peserta Lomba Riset Sawit 2024 Kumpul di Riau

Pekanbaru, katakabar.com - Ratusan mahasiswa peserta program lomba Riset Sawit 2024 kumpul di Ballroom Hotel Arya Duta, Pekanbaru, Riau, pada Rabu kemarin. Para peserta itu berasal dari berbagai kampus ternama di Indonesia, seperti dari Universitas Riau (UNRI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Unoversitas Tanjung Pura, Universitas Tadulako, dan kampus lainnya. Merek hadir untuk mengikuti pembekalan, peningkatan kapasitas, serta kunjungan lapangan ke perkebunan kelapa sawit milik PT Kimia Tirta Utama (KTU) milik anak usaha PT Astra Agro Lestari yang ada di Kabupaten Siak. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang fasilitasi kegiatan lewat Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kegiatan bertujuan untuk mengembangkan minat dan kompetensi generasi muda di bidang perkebunan kelapa sawit. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyaluran Dana BPDPKS, Zaid Burhan Ibrahim menyatakan, kegiatan pembekalan ini dimaksudkan BPDPKS sebagai sarana untuk siapkan generasi peneliti kelapa sawit. “Kegiatan ini diharapkan mendorong lahirnya peneliti-peneliti muda untuk pengembangan industri sawit nasional yang berkelanjutan di masa depan,” ujarnya dilansir dari laman website resmi BPDPKS, pada Kamis (29/2). Perlu diketahui, kata Zaid, BPDPKS telah memuat penelitian-penelitian mahasiswa pada kegiatan Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa 2024,. Potensi dan kontribusi industri kelapa sawit pada perekonomian nasional, ucap Zaid, di mana potensi dan kontribusi industri sawit perlu diketahui lebih mendalam pada mahasiswa terutama mahasiswa yang melakukan penelitian untuk mengikuti Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa 2024, seraya menjelaskan program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan memiliki beberapa tujuan. “Contohnya mendorong penelitian dan pengembangan, promosi usaha, meningkatkan sarana-prasarana (sarpras) pengembangan industri, pengembangan biodiesel,” jelasnya. Tidak hanya itu, sebut Zaid, kegiatan replanting, peningkatan jumlah mitra usaha dan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, BPDPKS sebagai bagian dari Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan turut andil dan berkontribusi penuh dalam berbagai program yang tentunya bertujuan untuk pembangunan nasioal. “Terdapat beberapa program yang berperan aktif dalam pembangunan nasional, meliputi peremajaan sawit rakyat (PSR), pengembangan SDM PKS dan program penelitian dan pengembangan,” bebernya. Kegiatan Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa, tuturnya, salah satu program yang dijalankan oleh BPDPKS. Makanya hasil dari program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan. “Kegiatan ini sekaligus sebagai bahan pengambil kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk melawan kampanye negatif kelapa sawit dan mempromosikan citra baik kelapa sawit berdasarkan data dan fakta ilmiah,” tandasnya.

Kumpul Dengan Perusahaan Sawit, Kata Gubri Ini Penyebab Konflik Lahan Riau
Riau
Rabu, 24 Januari 2024 | 22:36 WIB

Kumpul Dengan Perusahaan Sawit, Kata Gubri Ini Penyebab Konflik Lahan

Pekanbaru, katakabar.com - Gubernur Provinsi Riau, Edy Natar Nasution menekankan terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat di Riau didasari beberapa hal, pertama terdapat pengakuan lahan oleh masyarakat, kelompok tani, dan koperasi di dalam sebagian areal IUP, HGU, HTI, dan kawasan hutan. Terus, kedua terdapat pengakuan tanah ulayat oleh masyarakat adat di dalam sebagian areal IUP, HGU, HTI, dan kawasan hutan. Lalu, ketiga terdapat konflik masyarakat yang menuntut perusahaan perkebunan merealisasikan kewajiban untuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (minimal seluas 20 persen dari total areal yang diusahakan/IUP). Berikutnya, keempat terdapat banyak perjanjian kemitraan atau kerja sama lainnya antara perusahaan perkebunan atau kehutanan dengan masyarakat yang belum terealisasi. Tidak hanya itu, kelima terdapat izin lokasi sudah berakhir. Tapi perusahaan belum mengurus perijinan perusahan perkebunan lainnya. Selanjutnya, keenam tuntutan pengembalian lahan masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGU. Terakhir, ketujuh terdapat perusahaan perkebunan dan kebun masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. "Melatarbelakangi kita berkumpul banyaknya keluhan masyarakat yang diekspresikan melalui unjuk rasa, soal rasa ketidakadilan dari sebagian masyarakat yang berada di sekitar tempat perusahaan," jelas Gubri saat melakukan pertemuan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, bupati dan walikota di Gedung Daerah Balai Serindit, dilansir dari laman situs resmi Pemprov Riau, pada Rabu (24/1). Menurut Gubri Edy, Riau ini provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Tapi, belum sepenuhnya memberikan dampak baik bagi masyarakat di sekitar (perusahaan kelapa sawit), dan tidak sedikit pula memiliki konflik. "Soal konflik ini, penting peran kepala daerah untuk membantu menyelesaikan persoalan konflik dengan cara yang seadil-adilnya, agar tercipta sebuah keadilan di tengah masyarakat, sekaligus ada sebuah kepastian di lingkungan para pelaku usaha," tegasnya. Dari hasil rapat itu, Gubri menyatakan masih banyak persoalan perkebunan kelap sawit di Riau yang harus segera ditangani. "Untuk itu, dengan adanya pertemuan harapannya dapat memberikan win-win solution atas konflik lahan yang ada di 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Provinsi Riau, baik dari perusahaan maupun masyarakat," tandasnya. Diketahui, Orang Nomor Satu di Provinsi Riau mengumpulkan seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Riau. Pertemuan bertujuan untuk membahas masalah konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat, serta mencari solusi untuk mengatasi konflik agraria yang marak terjadi. Selain pimpinan perusahaan, tampak hadir Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Prayudi Syamsuri, para bupati dan walikota, Forkopimda. Terus, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait, lembaga adat, badan pertanahan, dan pemangku kepentingan lainnya.