Kritik
Sorotan terbaru dari Tag # Kritik
Riau
Riau
Pramuka dan Kritik: Ketika Semangat Musyawarah Diuji di Era Terbuka
Pekanbaru, katakabar.com - Gerakan Pramuka, organisasi kepanduan yang selama ini dikenal sebagai wadah pembinaan karakter, disiplin, dan kepemimpinan generasi muda Indonesia, kini tengah menjadi sorotan publik. Pertanyaan mengemuka! Apakah Pramuka kini mulai anti kritik? Beberapa waktu terakhir, muncul sejumlah keluhan dari anggota muda dan pegiat kepanduan di berbagai daerah. Mereka menilai ruang dialog dan evaluasi dalam tubuh organisasi mulai menyempit. Kritik sejatinya bentuk kepedulian, sering kali justru dipandang sebagai tindakan pembangkangan. Padahal, nilai-nilai dasar Gerakan Pramuka, khususnya Dasa Dharma, jelas menegaskan pentingnya sikap “patuh dan suka bermusyawarah.” Nilai tersebut semestinya dimaknai sebagai ajakan untuk membuka ruang dialog, menerima masukan, dan memperbaiki diri demi kemajuan bersama. “Pramuka harusnya jadi contoh organisasi yang demokratis, berjiwa kepemimpinan, dan adaptif terhadap perubahan. Kritik yang konstruktif justru harus dijadikan bahan evaluasi,” ujar salah satu aktivis muda kepanduan di Riau kepada wartawan, Selasa (21/10). Sejumlah pengamat kepemudaan menilai, jika Pramuka menutup diri terhadap kritik, maka organisasi ini berisiko kehilangan daya tarik di mata generasi muda. Di tengah era keterbukaan informasi dan demokrasi digital, organisasi yang enggan berbenah dan mendengar aspirasi anggota akan tertinggal oleh zaman. Kini, sudah saatnya seluruh unsur Gerakan Pramuka dari kwartir nasional hingga gugus depan melakukan refleksi mendalam. Apakah semangat berani, jujur, dan bertanggung jawab yang selama ini digaungkan masih benar-benar hidup di setiap kebijakan dan kegiatan organisasi?
Politik
Politik
Kritik DPR Memuncak: Saatnya Rekrutmen Politik Bersih dan Transparan
Jakarta, katakabar.com - Gelombang kritik terhadap DPR dinilai sebagai peluang baik untuk membenahi sistem rekrutmen politik agar lebih bersih dan transparan. Denia Yuniarti Abdussamad, CEO Garuda Ventrue Capital, menegaskan parlemen harus diisi oleh figur berintegritas dan kompeten, bukan semata populer, demi memulihkan kepercayaan publik. Ia menekankan stabilitas politik dan ekonomi adalah fondasi dunia usaha, sehingga ketidakpastian akibat demonstrasi berulang dapat mengganggu iklim investasi dan kepercayaan pasar, sementara parlemen yang profesional justru akan menjaga stabilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, DPR di masa depan hanya akan kembali dipercaya publik bila diisi oleh figur yang berintegritas, kompeten, dan memiliki semangat melayani rakyat. “Kita tidak bisa terus membiarkan kursi parlemen hanya diisi oleh mereka yang sekadar populer. Standar rekrutmen yang lebih ketat dan transparan harus diberlakukan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan,” tegas Denia. Dari perspektif dunia usaha, Denia menekankan bahwa stabilitas politik dan ekonomi adalah fondasi penting bagi iklim investasi. Ketidakstabilan yang dipicu demonstrasi berulang dapat menggerus kepercayaan pasar, menahan investasi, dan memperlambat pertumbuhan. “Ketidakpastian politik adalah biaya tambahan yang harus ditanggung dunia usaha. Bila parlemen kuat dan profesional, stabilitas terjaga, investor pun percaya untuk menanamkan modal di Indonesia,” jelasnya.
Lifestyle
Lifestyle
Antara Andrea Wiwandhana, Kampanye #NoBuyChallenge dan Kritik Moderat Konsumerisme
Jakarta, katakabar.com - Andrea Wiwandhana, pendiri CLAV Digital, menarik perhatian publik dengan kampanye #NoBuyChallenge yang telah viral di media sosial. Kampanye ini merespons tekanan ekonomi, seperti inflasi dan ketidakpastian di era ekonomi serabutan, sekaligus menjadi kritik moderat terhadap budaya konsumerisme. Andrea, yang dikenal dengan gaya hidup minimalis dan pola pikir DIY, mendorong kesadaran finansial dan keberlanjutan lingkungan melalui gerakan ini. Kampanye ini telah menarik perhatian luas, terutama di media sosial dengan hampir 50 juta penggunaan tagar di TikTok. Selengkapnya tentang kampanye ini dapat dibaca di CLAV Digital dan Kompasiana. Andrea Wiwandhana, pendiri CLAV Digital, kembali menarik perhatian publik dengan kampanye #NoBuyChallenge yang telah viral di media sosial, terutama di TikTok dengan hampir 50 juta penggunaan. Kampanye ini menyerukan masyarakat untuk tidak atau mengurangi belanja barang dan jasa selama tahun 2025 sebagai respons terhadap tantangan ekonomi yang semakin menekan kelas menengah. Kampanye ini diluncurkan di tengah sejumlah kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memperberat beban ekonomi masyarakat pada 2025. Andrea menyebut tantangan ini sebagai respons rasional dari kelas menengah yang semakin sadar finansial, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kerja di era ekonomi serabutan (gig economy).
Riau
Riau
Dituding Haus Jabatan, Hasil Konferkab PWI Rohul ke VI Dinilai Tidak Sah dan Langgar PDPRT
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Sejumlah Anggota PWI pertanyakan pelaksanaan Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Rokan Hulu ke VI yang digelar di Sapadia Hotel Rohul, Selasa (5/11) kemarin. Sejumlah anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rokan Hulu, yang pertanyakan keabsahan pelaksanaan Konferkab VI PWI Rokan Hulu, yakni Engki Prima Putra, ST, Syafri IS SH, Yusrizal, Ari Ezwindra, S.Sos, Jon Kennedi Nasution, SE, Faisal Taher Hutasuhut, dan Syaiful Rahman, S.Pd.I.
Riau
Riau
Eks Ketua DPRD Inhu Kritik Perbaikan Jalan Dadakan, Ada 'Ready' di Grader
Masyarakat sebenarnya tidak mempersoalkan bagi siapapun yang ingin berinisiatif dalam perbaiki badan jalan khusus Jalan Lintas Kelurahan Pematang Reba - Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Indragiri Hulu (Inhu), Riau.
Riau
Riau
Soal PP DBH Sawit, Ini Kata Petani Kemitraan di Perbatasan
Rengat, katakabar.com - Para petani kelapa sawit di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau menilai masih ada belum tepat dalam rumusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang sudah diteken Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Menurut para petani dilansir dari laman elaeis.co, pada Minggu (30/7), soal hitung-hitungan DBH yang menguntungkan daerah sentra kelapa sawit, seperti sumber pasokan Tandan Buah segar (TBS) kelapa sawit yang dikirim ke daerah tetangga. PT Indosawit Subur, anak perusahaan Asian Agri mengalami hal itu, di mana sebagian kebun kemitraannya berada di wilayah Indragiri Hulu. Sedang pabrik pengelolaan TBS menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan turunan lainnya beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan. "Pabrik kebun plasma kita beroperasi di wilayah Pelalawan. Kita orang Inhu, berarti DBH masuk ke Pelalawan semua dong, meski kebun berada di Indragiri Hulu," kata warga Desa Pontian Mekar, Lubuk Batu Jaya, Gianto. Pemerintah ujar Gianto, baiknya mengevaluasi PP Nomor 38 tahun 2023 sebelum uang bahi hasil digelontorkan, sebab ada ke khawatiran bisa picu polemik dengan memasukkan peraturan produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit asal luar daerah. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan terkait besaran pembagian kepada provinsi sebesar 20 persen, kabupaten dan kota penghasil sawit sebesar 60 persen, dan kabupaten dan kota berbatasan langsung dengan kabupaten dan kota penghasil sawit sebesar 20 persen. "Petani sebagai pemilik areal atau daerah yang memiliki luasan lahan bakal dirugikan, sebab besaran penghitungan DBH antara luasan lahan perkebunan dengan produktivitas CPO yang dihasilkan pasti berbeda. Bila ini terjadi jelas kita tidak terima," tegasnya. Kita curiga terjadi tumpang tindih realisasi DBH atau tidak singkronnya besaran yang diterima daerah sebagaimana dimaksud pada ayat di atas dengan indikator lainnya yang ditetapkan Menteri, tambahnya.