Sorotan terbaru dari Tag # Komisi II DPR RI
Ekonomi
Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bank Sumut, Rabu (1/4), guna memperkuat pengawasan dan mendorong peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Sawit
dapat dianalisis oleh Satgas PKH. Ini sedang dilakukan," terangnya. Jadi, tutur Nusron, kalau dijumlahkan 3.619,6 hektar lahan yang sudah memiliki HGU dengan 80.822,6 hektar yang masih dalam proses pengajuan izin, totalnya ada 84.442,2 hektar lahan yang masuk kawasan hutan. "Terhadap entitas yang masuk kawasan hutan, penanganannya diserahkan sepenuhnya kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan," imbuhnya. Masih Nusron, 64 entitas dengan luas 84.442,2 hektare lahan perkebunan yang masuk kawasan hutan tersebut di luar 3,2 juta hektar yang diumumkan Presiden RI, H Prabowo Subianto. "Kalau ditanya apakah yang 80.000-an hektar ini bagian yang diumumkan oleh Pak Presiden yang 3,2 juta hektare atau tidak? Nah ini tambahan, saya katakan, di luar itu," tegasnya. "Karena ini datanya muncul setelah pidato Bapak Presiden sehingga ini saya konfirmasi datanya adalah tambahan, terdapat 64 entitas yang masuk kawasan hutan dengan total 84.442,2 hektare," sebutnya. Tapi, Nusron tidak menyebutkan secara rinci 84.442,2 hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang masuk kawasan hutan itu berada di daerah mana saja. Sebelumnya, Presiden RI, H Prabowo Subianto ketika Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8) lalu, menyatakan pemerintah telah berhasil menguasai kembali 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal, termasuk di antaranya yang masuk kawasan hutan. Menurutnya, ada sekitar 5 juta hektar lahan sawit yang potensi melanggar hukum di Indonesia. Dari jumlah itu, sudah ada 3,7 juta hektar yang berhasil diverifikasi secara hukum pelanggarannya. Kemudian, dari 3,7 juta hektare tersebut, 3,1 juta hektare lahan itu sudah dikembalikan ke negara.
Nasional
Singgung Masa Jabatan Bupati Siak di Rapat Komisi II DPR, Bawaslu RI Seperti Menepuk Air di Dulang
Riau
Anggota Komisi II DPR Sebut Bukan Ketua DKPP yang Tanya Periodesasi Bupati Siak
Nasional
Reforma Agraria Harus Jamin Kepastian Hukum Tanah Masyarakat
Sawit
Jakarta, katakabar.com - Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda apresiasi kejujuran dan keterbukaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengenai kondisi terkini pertanahaan dan tata ruang di Indonesia lewat data yang dijabarkannya saat rapat kerja dengan Komisi II, Rabu (30/10). “Pak Nusron hadir ke Ruang Rapat Komisi II DPR RI dengan segala kejujurannya terhadap data dan kondisi terkait dengan pertanahan dan tata ruang di Indonesia, itu tentu harus kita apresiasi," ujar Rifqi melalui keterangan resmi Setjen DPR RI, dilansir dari laman EMG, Kamis (31/10).