Sawit
Sawit
Permentan No 33 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Disosialisasikan Ditjenbun
Jakarta, katakabar.com - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia disosialisasikan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) lewat Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) taja sosialisasi Peraturan Menteri secara hybrid (daring dan luring) selama dua hari, pada 23 hingga 24 Desember 2025 lalu. Kegiatan ini diikuti 700 peserta dari berbagai unsur. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, serta kompetensi peserta seiring dengan adanya perubahan regulasi yang mengatur sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), khususnya bagi peserta yang sebelumnya telah mengikuti dan lulus pelatihan Auditor ISPO. Di kegiatan tersebut, materi Kebijakan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia disampaikan oleh Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr., Ph.D yang menekankan sertifikasi ISPO instrumen penting wujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, berdaya saing, dan patuh terhadap regulasi. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan produktivitas, serta mendorong penerapan prinsip keberlanjutan bagi perusahaan perkebunan maupun pekebun. Lalu, materi Akreditasi Lembaga Sertifikasi ISPO dipaparkan oleh Fajarina Budiantari selaku Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi menekankan peran Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam memastikan kompetensi, independensi, dan kredibilitas lembaga sertifikasi melalui penerapan standar nasional dan internasional. "Kebijakan transisi akreditasi LSISPO bertujuan menjamin konsistensi penerapan sertifikasi ISPO serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk kelapa sawit Indonesia," ujarnya dilansir dari laman mediaperkebunan.id, Minggu sore Adapun materi Prinsip dan Kriteria ISPO Pekebun yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 disampaikan oleh Ratna Sariati selaku Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan terkait pemenuhan legalitas usaha dan lahan, penerapan praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, transparansi usaha, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Sertifikasi ISPO bagi pekebun dilakukan melalui tahapan penilaian dan audit oleh lembaga sertifikasi dengan masa berlaku sertifikat selama lima tahun. Untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang disampaikan, peserta diberikan kesempatan berdiskusi secara interaktif guna menggali lebih lanjut penerapan prinsip dan kriteria ISPO dalam mendukung tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kegiatan ini wujud komitmen Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendorong penguatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui kolaborasi dan sinergi berbagai pihak terkait. Sementara, peserta kegiatan meliputi auditor lembaga sertifikasi ISPO, tenaga pengajar, pendamping perusahaan perkebunan, serta pekebun rakyat.
Sawit
Sawit
Didukung BPDPKS dan Ditjebun,120 Pekebun Sawit Dilatih PT DGL
Paser, katakabar.com - PT Daya Guna Lestari, bersama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), taja pelatihan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDM PKS) tahun 2024. Di acara pembukaan pelatihan hadir para stakeholder sawit, termasuk Ketua Sekretariat Tim Pengembangan SDMPKS dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, Djoko Bawono. Pelatihan penumbuhan kebersamaan pekebun kelapa sawit diinisiasi PT Daya Guna Lestari (DGL) fokus pada pekebun kelapas sawit dari Kabupaten Paser, mulai 23 hingga 26 April 2024 bagi Angkatan 1 dan 2, dan dilanjutkan pada 1 hingga 4 Mei 2024 untuk Angkatan 3 dan 4. Direktur PT Daya Guna Lestari, Gema Aliza sampaikan apresiasi atas dukungan BPDPKS dan Ditjenbun hingga terlaksana program pengembangan SDMPKS tahun 2024. Kata Gema, PT DGL berharap dapat terus mendukung upaya untuk memberikan pelaksanaan pelatihan yang terbaik bagi pengelolaan kelompok, Gapoktan, maupun KUD. “Tujuan utama dari pelatihan ini untuk menumbuhkan kebersamaan dan meningkatkan produktivitas petani dalam menjalankan program-program yang terbaik untuk peningkatan hasil produksi,” terang Gema lewat keterangan resmi dilansir dari laman website resmi BPDPKS, pada Ahad (28/4). "Pelatihan penumbuhan kebersamaan pekebun ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan sawit rakyat yang berkelanjutan," ucap Ketua Sekretariat Tim Pengembangan SDM PKS Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Eva Lizarmi. Untuk itu, tegas Eva, pentingnya petani menyerap pengetahuan yang disampaikan para narasumber agar dapat menerapkan program-program pemerintah dengan baik. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, Djoko Bawono buka resmi kegiatan. Menurutnya, Kabupaten Paser salah satu daerah memiliki pekebun kelapa sawit cukup besar, dan siap untuk terus berkontribusi pada program pengembangan SDM PKS. "Kesiapan Kabupaten Paser untuk melaksanakan rekomendasi teknis pada bulan Juni 2024, sesuai dengan arahan dari Direktorat Jenderal Perkebunan sebelumnya," jelasnya. Pelaksanaan program pelatihan SDM PKS ini didukung BPDPKS, selaku unit organisasi noneselon di bawah Menteri Keuangan. BPDPKS bertanggung jawab dalam pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Sawit
Sawit
Tingkatkan Kualitas Hasil Panen, Ditjen Kementan Ajari Ratusan Pekebun Sawit di Sumsel
Palembang, katakabar.com - Ditjenbun Kementan RI ajari ratusan pekebun kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan, guna tingkatkan kualitas hasi panen. Total 144 orang pekebun kelapa sawit yang berasal dari dua kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan diberikan edukasi pelatihan untuk tingkatkan produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit. Usung tema 'Panen dan Pasca Panen' peserta dari dua kabupaten, rinciannya 56 orang dari Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan 88 dari Kabupaten Muara Enim. Direktur Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir. Hendratmojo Bagus Hudono, Msc dilansir dari laman resmi BPDPKS, pada Ahad (28/4) menyatakan, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kunci keberhasilan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. "Semata-mata untuk kemajuan perkebunan kelapa sawit di kemudian hari. Salah satunya melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, yang diikuti para pekebun kelapa sawit," ujar Hendratmojo Bagus Hudono, pada Rabu (24/4) lalu. Sedemikian pentingnya pengembangan SDMPKS, tegas Bagus, untuk mewujudkan kualitas kelapa sawit di lapangan. Di tahun ini, sudah membuka peluang kepada dinas perkebunan provinsi dan kabupaten. "Di Sumatera Selatan ditargetkan 2.500 orang (petani kelapa sawit) yang diusulkan. Di mana total secara nasional 10.000 orang dengan modul atau tema yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan petani. Kami mohon kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik," imbaunya. Soal modul atau tema Panen dan Pasca Panen yang diikuti peserta dari Kabupaten Musi Banyuasin dan Muara Enim, Direktur Akademi Komunitas Perkebunan Stiper Yogyakarta (AKPY STIPER), Dr. Sri Gunawan, SP, MP, IPU, menjelaskan secara teknis pelatihan terbagi menjadi lima kelas. "Para peserta mendapatkan beberapa materi teknis panen dan pascapanen dari para instruktur yang berpengalaman," ulas Sri Gunawan. Mulai dari cara memanen sawit yang benar sesuai dengan standar, katanya, kriteria buah sawit matang, cara-cara panen, dan alat-alat panen yang digunakan hingga pengiriman buah ke pabrik tidak boleh lebih dari 24 jam lantaran dapat mengurangi kualitas. "Supaya para petani betul-betul paham cara memanen yang benar. Selain tonase tapi kandungan minyak yang optimum. Itu target yang harus disampaikan kepada para petani. Sehingga petani mendapatkan hasil yang maksimal dan perusahaan menghasilkan minyak yang optimal," bebernya. Dengan pelatihan seperti ini, harapnya, para petani sawit di Musi Banyuasin dan Muara Enim bisa naik kelas sehingga kesejahteraannya meningkat. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Agus Darwa, M.Si menimpali, program pengembangan SDMPKS melalui pelatihan petani kelapa sawit, yakni program yang sangat bagus untuk peningkatan kompetensi. "Kami berpesan kepada para peserta, ikuti pelatihan dengan baik. Dengarkan apa yang disampaikan narasumber atau instruktur dan tanyakan apa yang kurang jelas. Setelah mengikuti pelatihan ini, para petani dapat memahami dan melaksanakan panen dan pasca panen dengan baik dan benar," tuturnya. Harapannya, tambahnya, materi yang sudah didapat selama pelatihan dapat ditularkan atau disampaikan kepada para petani sawit lainnya yang belum punya kesempatan mengikuti pelatihan. Diketahui, pelatihan dilaksanakan dari 23 hingga 27 April 2024, dan diakhiri dengan kunjungan ke kebun kelapa sawit milik perusahaan. Kegiatan ini lanjutan peningkatan kompetensi petani kelapa sawit, lewat program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit (SDMPKS) diinisiasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertaniann dengan mengikutsertakan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY-STIPER) sebagai penyelenggara pelatihan menghadirkan instruktur berpengalaman.
Sawit
Sawit
Pelatihan SDM BPDPKS-Ditjenbun-BPI, Pekebun Sawit Sumsel Ditantang Jadi Juara Produktivitas
Palembang, katakabar.com - Para pekebun kelapa sawit di daerah Provinsi Sumatera Selatan ditantang jadi juara produktivitas pada pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) kelapa sawit kolaborasi Badan Penglola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Ditjenbun dan Best Planter Indinesia (BPI). Untuk kesekian kali BPI gelar pelatihan SDM kelapa sawit bagi 4 Kabupaten yang berada di Sumatera Selatan, yakni Muba, OKI, Muara Enim, dan Lahat, pada 23 April 2024 lalu, di Hotel Swarna Dwipa Palembang atas penunjukkan dari BPDPKS dan Ditjenbun Jakarta. Direktur BPI Friyandito, SP, MM di pembukaan acara melaporkan, jumlah peserta pelatihan untuk tahun 2024 sebanyak 578 peserta. Rinciannya, Kabupaten Muba 154 peserta, Kabupaten OKI 256 peserta, Kabupaten Muara Enim 134 peserta dan Kabupaten Lahat 34 peserta, di mana semua peserta berasal para pekebun kelapa sawit dari berbagai koperasi. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Agus Darwa, M. Siyang yang buka resmi pelatihan SDM kelapa sawit ini, disaksikan Direktur Perlindungan Perkebunan yang diwakili Eva Lizarmi, SP hadir via zoom, Kepala Puslatan BPPSDMP yang diwakili Dr. M. ApukIsmane, S.Pi, M.Si, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muba, Akhmad Toyibir S.STP, MM, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI yang diwakili Sudirman, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim, Holika, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat yang diwakili Destiaway Kartika dan Head of Seed Production & Comercial PT Sampoerna Agro Tbk, Zoelhermana Sembiring. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Agus Darwa, M. Siyang meminta peserta untuk banyak bersyukur, sebab mendapat pelatihan dengan biaya mahal tapi digratiskan untuk para pekebun sebagai upaya meningkatkan kemampuan pekebun untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu, Agus Darwa mengingatkan kita harus bangga lantaram menurut Undang Undang Dasar (UUD) 1945 para pekebun kelapa sawit dapat dikatagorikan melakukan bela negara karena terlibat dalam penyediaan pangan nasional. Pendiri Best Planter Indonesia, Heri DB memberikan catatan Sumatera Selatan sudah menjadi juara PSR Nasional, sebab capaian luas PSR sampai tahun 2023 telah mendekati 70.000 hektar, dan ini capaian tertinggi secara nasional. Tapi, ucap Heri, BPI sebagai lembaga pelatihan sawit memberi tantangan kepada para pekebun sawit Sumatera Selatan jangan hanya menjadi juar capaian luasan kebun mesti menjadi juara nasional capaian produktivitas. "Saat ini rata-rata produktivitas sawit rakyat secara nasional masih sangat rendah yaitu 2,5 ton hingga 3,5 ton CPO per Ha per tahun atau 12 hingga 16 ton TBS per hektar per tahun, dan ini masih memberi peluang untuk ditingkatkan menjadi 5 hingga 6 ton CPO per hektar per tahun atau 25 hingga 30 ton TBS per hektar per tahun," jelasnya Para pekebun, tambah Heri, agar menggunakan program PSR sebagai momentum untuk menaikkan produktivitas secara signifikan karena BPDPKS dan Ditjenbun telah fasilitasi biaya replanting (TBM 0) sekaligus pelatihan-pelatihan dengan materi sesuai yang dibutuhkan. Tim BPI yang sudah dan melatih 1000 pekebun kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun berturut-turut hingga 2024 ini. Mengamati budaya kebun sudah terbentuk kepada para peserta pelatihan, ini terlihat di sesi diskusi kelas dan pada saat kunjungan belajar di lapangan. Jadi, Tim BPI optimis para pekebun kelapa sawit Sumatera Selatan mampu mewujudkan juara nasional produktivitas sawit rakyat dengan capaian 5 hingga 6 ton Crud Palm Oil (CPO) per hektar per tahun apabila, pertama menggunakan bibit unggul. Saat ini bagi yang sudah melaksanakan PSR hampir dipastikan sudah menggunakan bibit unggul. Kedua, menjaga populasi tanaman minimal bertahan 136 pokok per hektar dengan cara lebih antisipatif terhadap kemungkinan serangan Ganoderma yang bisa mengurangi populasi tanaman. Ketiga, memenuhi kebutuhan pupuk tanaman dengan cara menyisihkan biaya pupuk minimal 200 rupiah setiap kilogram Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual, sehingga di setiap akhir tahun memiliki dana cadangan pupuk minimal Rp5 juta per hektar untuk pembelian pupuk berikutnya, pada akhirnya kekurangannya tidak terlalu besar, dan kalau bisa tidak utang lagi, beber Heri Kepala Dinas Perkebunan MUBA Akhmad Toyibir S.STP, MM seolah mengkonfirmasi pernyataan BPI seluas 10.000 hektar dari 19.000 hektar PSR yang sudah mulai panen telah memberikan hasil cukup baik, yakni 1,9 ton per hektar per bulan. Sedang, Eva Lizarmi, SP mewakili Direktur Perlindungan Perkebunan melalui zoom mengapresiasi kinerja BPI sebagai lembaga pelatihan sawit yang profesional dan meminta untuk terus memperbaiki kualitas pelatihan. Dr. M. ApukIsmane, S.Pi, M. Siyang mewakili Kapuslatan BPPSDMP berharap agar peserta pelatihan dapat menularkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan kepada pekebun lain di tempat masing-masing.
Nasional
Nasional
2024, Ditjenbun Tergetkan 8.500 peserta Direkomendasikan Pada BPDPKS
Palangkaraya, katakabar.com - Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementan RI buka peluang dan kesempatan untuk jenis lainnya yang bakal direkomendasikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 2024 mendatang. Perwakilan dari Direktorat Perlindungan Perkebunan serta Tim POKJA dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Herli Kurniawan menyampaikan hal itu, saat Sosialisasi Seleksi Lembaga Penyelanggara Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2024 yang dilaksanakan di Yogyakarta secara hybrid dan dihadiri sekitar 100 peserta dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. "Ditjenbun buka kesempatan untuk jenis pelatihan lainnya yang bakal direkomendasikan kepada BPDPKS sesuai dengan kebutuhan pelatihan yang diperlukan masyarakat," ujar Herli lewat keterangan resminya, dua hari lalu, dilansir dari laman boerneonews, pada Rabu (20/12). "Di tahun 2024 Ditjenbun targetkan 8.500 peserta yang mau direkomendasikan pada BPDPKS," jelanya. Ribuan peserta ini, kata Herli, berasal dari 14 Provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan. Selain itu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, sebutnya.
Nusantara
Nusantara
Kolaborasi Kunci Perkuat Tata Kelola Perbenihan Sawit Nasional
Jakarta, katakabar.com - Sejalan dan tindaklanjuti arahan Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman untuk memastikan ketepatan waktu ketersediaan benih kelapa sawit, Direkrur Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) RI bergerak cepat menjalankan instruksi tersebut. Di lain kesempatan, Ditjen Perkebunan Kementan RI, Andi Nur Alam Syah menuturkan, fokus utama Ditjen Perkebunan saat ini adalah program penguatan tata kelola perbenihan nasional, pengembangan komoditas berbasis kawasan melalui intensifikasi, peremajaan, dan perluasan sebagai program jangka pendek. "Untuk itu, Ditjen Perkebunan berkolaborasi dengan berbagai pihak terutama produsen benih kelapa sawit berkomitmen untuk menekan penggunaan benih illegitim dengan memastikan benih berasal dari produsen yang terdaftar dan punya izin produksi benih," jelasnya. Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan RI, Gunawan mengatakan, untuk target kegiatan PSR saat ini seluas180 ribu hektar per tahun, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan ekspor, dibutuhkan angka kemampuan produksi benih kelapa sawit Indonesia. Itu sebabnya, diperlukan adanya data potensi dan rencana produksi benih kelapa sawit tahun 2024 mendatang, jelas Gunawan saat pertemuan Koordinasi dan Konsolidasi Potensi dan Rencana Produksi Benih Kelapa Sawit, pada Senin (27/11) lalu, dilansir dari laman website resmi Kementan RI, pada Jumat (1/12). Di akhir November tahun 2023 ini, kata Gunawan, telah diterbitkan 43 perizinan pengeluaran benih tanaman kelapa sawit. Dari izin itu perlu data realisasi baik jumlah, waktu, dan varietas dari permohonan yang diajukan. Selain itu, sambung Gunawan, kebun induk dan pohon induk milik produsen dan pemilik varietas kelapa sawit perlu dievaluasi, agar dapat diketahui kondisi riil kebun induk kelapa sawit yang masih aktif berproduksi, dan pohon induk yang masih sehat, serta memenuhi standar teknis. "Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan evaluasi dan pengumpulan data tahun 2023 di tingkat produsen benih kelapa sawit mengenai potensi kecambah, benih yang diekspor, harga benih, dan mempersiapkan rencana produksi pada 2024 mendatang," bebernya. Dengan data valid dan riil di lapangan, tambah Gunawan, dapat menjadi bahan masukan pembuatan kebijakan mendukung kegiatan pengembangan kelapa sawit di Indonesia.
Nusantara
Nusantara
Monev Nasional Untuk Perkuat PSR Semester II
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pertanian Republik Indonesia lewat Direktorat Jenderal Perkebunan terus berupaya perkuat pembangunan perkebunan. Salah satu langkah yang digiatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau Pekebun Semester II. Menurut Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, kegiatan ini sejalan dengan instruksi Mentan RI, Andi Amran Sulaiman, yang meminta seluruh jajarannya agar memperkuat perkelapasawitan Indonesia. Di mana, kata Andi, kita butuh berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan industri kelapa sawit Indonesia dan kesejahteraan pekebun sawit. "Perkebunan kelapa sawit khususnya sawit rakyat perlu mendapat perhatian banyak pihak. Apalagi, berbagai tantangan yang dihadapi pekebun sawit kita, perlu kerja keras, komitmen dan kolaborasi dari semua elemen guna mendukung secara aktif program-program yang mendorong peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit rakyat,” ujarnya Andi, dilansir dari laman website resmi Ditjenbun Kementan RI, pada Senin (27/11). Dijelaskan Andi, salah satu bentuk komitmen tanggung jawab memperkuat perkelapasawitan Indonesia, Kementan RI gelar kegiatan Monev Nasional yang menghadirkan Satker Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kementerian serta Lembaga terkait, di Jakarta di penghujung pekan ketiga November 2023 lalu. Menurut Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ardi Praptono, monev ini dimaksudkan untuk membangun sinergi antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan mengidentifikasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan peremajaan sawit rakyat di seluruh wilayah program PSR, termasuk seluruh Kelembagaan Pekebun yang sudah diterbitkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek). “Perlu kami laporkan pengawasan ini sudah dilakukan secara periodik setiap dua minggu pada 1 dan 15 November 2023 lalu,” ulas Ardi. Data terakhir per 15 November 2023 menunjukkan, telah diterbitkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit pekebun oleh Kementerian Pertanian, seluas 319.521 hektar pada 141.389 pekebun di seluruh wilayah sentra kelapa sawit. Luas lahan peremajaan yang telah ditumbang chipping seluas 244.056 Hektar dan yang sudah di tanaman seluas 229.160 Hektar dan yang sudah panen seluas 95.557 hektar. Kegiatan ini, harap Ardi, mudah-mudahan dapat dukungan dari semua pihak dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat perkebunan kelapa sawit, khususnya bagi pekebun kelapa sawit.
Nasional
Nasional
Batu Bara Dapat Jatah 500 Hektar PSR 2023, Ini Upaya Tingkatkan Produksi
Batu Bara, katakabar.com - Kementerian Pertanian (Kementan) RI lewat Direktur Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Andi Nur Alam Syah menyampaikan target program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 180 ribu hektar di seluruh Indonesia. "Seluas 500 hektar program PSR itu jatah para petani kelapa sawit di Kabupaten Batu Bara, dari seluas 180 ribu hektar target program PSR di seluruh Indonesia," jelas Andi Nur saat tinjau program PSR di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat (15/9) kemarin. Kata Ditjenbun Kementan RI ini, program PSR sebagai upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tua yang tidak produktif dengan benih unggul yang berkualitas. "Para petani kelapa bakal mendapatkan bantuan Rp30 juta setiap hektar yang ikut program PSR Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)," jelasnya. Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin yang pimpin kunjungan ke Batu Bara, menuturkan, beberapa kendala dalam hal sosialisasi PSR. Masyarakat dinilai kurang paham program PSR. Itu sebabnya, Ia meminta Dinas Perkebunan di daerah untuk lebih aktif mensosialisasikannya agar para petani kelapa sawit dapat mengikuti program dengan memenuhi 2 poin persyaratan yang lebih mudah dipahami. Dulu, persyaratannya ada 21 item tapi tinggal 2 persyaratan, yakni masalah di LHK dan BPN. Hal ini nanti bisa dikoordinasikan agar lebih cepat,” tegasnya. Bupati Batu Bara Zahir menimpali, pemahaman petani tidak terbuka disebabkan mereka termakan isu-isu pemicu rasa takut untuk mendapatkan dana dari program PSR. “Tidak cuma sawit yang sudah 25 tahun tapi sawit yang berumur 7 tahun produksinya masih rendah lantaran bibit tidak baik, ini yang boleh mendapatkan PSR,” tandasnya.
Katakabar TV
Katakabar TV
Cerita Petani Sawit Milenial Pekanbaru
Siak, katakabar.com - Siapa yang tak mau, baru genap berusia 31 tahun tapi sudah sukses menjadi petani sawit milenial. Inilah yang dirasakan oleh Raja Adil...
Katakabar TV
Katakabar TV
Produksi Sawit Tua 2,7 Ton Sekali Panen. Ini Hasilnya...
Siak, Katakabar.com - Siapa sangka kebun sawit yang sudah berumur 30 tahun itu, masih mampu menghasilkan 2,7 ton tandan buah segar pada lahan dua he...