Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Kamis, 23 April 2026 | 08:38 WIB

IndCham dan Kedubes India Dorong Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

Jakarta, katakabar.com - IndCham bekerja sama dengan Kedutaan Besar India di Jakarta gelar forum diskusi Hari Kartini 2026 di Wayang Auditorium, Kedutaan Besar India, Jakarta, Senin (20/4) lalu. Angkat tema “Celebrating Women Thought Leaders”, acara ini menghadirkan sejumlah tokoh perempuan lintas sektor untuk membahas kepemimpinan, kesetaraan, dan masa depan perempuan di tengah perubahan global. Forum ini tidak hanya menjadi ruang refleksi atas warisan R.A. Kartini, tetapi menegaskan peran perempuan sebagai penggerak utama dalam pembangunan ekonomi, kesehatan, hingga teknologi di Indonesia. Acara dibuka oleh Joint Secretary IndCham, Bipin Mishra, yang menekankan perempuan saat ini tidak lagi sekedar menjadi bagian dari kemajuan, tetapi telah berada di garis depan sebagai pemimpin perubahan. “Hari ini adalah tentang perempuan yang bukan hanya menjadi bagian dari kemajuan, tetapi juga memimpin kemajuan itu sendiri,” ujarnya. Sambutan resmi kemudian disampaikan Malvika Priyadarshani dari Kedutaan Besar India di Jakarta yang mengangkat kembali nilai-nilai perjuangan Kartini, terutama dalam hal pendidikan dan kesetaraan. Ia menegaskan pemikiran Kartini tetap relevan hingga saat ini. “Di jantung perjuangan Kartini adalah keyakinan sederhana namun kuat bahwa perempuan berhak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi,” jelasnya. Malvika juga mengingatkan perjuangan tersebut belum sepenuhnya selesai dan membutuhkan keberanian untuk terus mempertanyakan norma serta bertindak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Panel pertama menghadirkan Gita Sabharwal sebagai United Nations Resident Coordinator Indonesia dan Leona A. Karnali sebagai CEO Primaya Hospital, yang dimoderatori oleh Aasthaa Maheshwari. Pada diskusi tersebut, Gita menekankan kehadiran perempuan dalam ruang pengambilan keputusan membawa perspektif yang berbeda dan berdampak nyata terhadap keberlanjutan kebijakan. “Ketika perempuan dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik, hasilnya cenderung lebih bertahan dan tidak mudah runtuh,” ucapnya. Ia menyoroti Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam pemberdayaan perempuan, namun masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam hal keterwakilan di posisi strategis. “Ini bukan soal kurangnya talenta, karena talenta perempuan di Indonesia sangat banyak. Tantangannya ada pada faktor sistemik yang masih menjadi hambatan,” kupasnya. Sementara, Leona menekankan pentingnya kolaborasi lintas gender dalam membangun sistem kesehatan yang lebih baik dan inklusif. “Kita semua bekerja untuk satu tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” tuturnya. Ia juga membagikan prinsip kepemimpinan yang ia pegang dalam membangun tim. “Cintai diri sendiri, cintai tim, dan cintai pekerjaan,” imbuhnya. Peran Laki-laki Dorong Kesetaraan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menyoroti aspek yang sering luput dalam diskusi kesetaraan gender, yakni peran laki-laki sebagai bagian dari solusi. Ia menegaskan perubahan tidak bisa hanya dibebankan kepada perempuan. “Kalau kondisi perempuan ingin menjadi lebih baik, maka laki-laki juga harus berubah dan menciptakan ruang serta peluang,” ulasnya. Ia juga berbagi refleksi personal sebagai seorang ayah dari dua anak perempuan yang menghadapi tantangan di dunia kerja. Menurutnya, pengalaman tersebut membuka pemahamannya terhadap realitas yang dihadapi perempuan di lingkungan profesional. Ia lantas mengangkat contoh sejarah dari India, yakni sosok reformis sosial Maharshi Karve, yang berani menentang norma sosial pada masanya untuk memperjuangkan pendidikan dan hak perempuan. “Perubahan nyata terjadi ketika ada keberanian untuk bertindak, bahkan ketika harus menghadapi tekanan sosial,” sebutnya, merujuk pada perjuangan tokoh tersebut. Lalu Sandeep menegaskan kesetaraan gender membutuhkan perubahan pola pikir yang lebih luas di masyarakat. “Kesetaraan tidak akan tercapai jika hanya perempuan yang bergerak. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk laki-laki dalam posisi kepemimpinan,” terangnya. Perempuan dalam Media, Teknologi dan Ekonomi Kreatif Panel kedua menghadirkan Svida Alisjahbana, CEO GCM Group sekaligus Chair Jakarta Fashion Week, serta Catherine Hindra Sutjahyo sebagai Commissioner GoTo Group, dengan moderator Aparna Saxena. Diskusi ini menyoroti perjalanan karier, kepemimpinan, serta tantangan perempuan dalam sektor yang terus berkembang, khususnya media dan teknologi. Catherine menekankan pentingnya keberanian untuk terus berkembang di tengah perubahan yang cepat, terutama dengan hadirnya teknologi baru. “Ketika kita mulai merasa nyaman, mungkin justru itu saatnya untuk menaikkan standar dan keluar dari zona nyaman,” katanya. Ia menekankan kesetaraan tidak berarti menyeragamkan peran antara laki-laki dan perempuan. “Setara tidak berarti harus sama, justru perbedaan itu yang menjadi kekuatan dalam kepemimpinan,” ujarnya lagi. Sementara, Svita menyoroti pentingnya kesiapan menangkap peluang sebagai kunci kesuksesan. “Keberuntungan itu terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan,” imbuhnya. Ia juga menekankan perempuan perlu terus membangun ekosistem yang saling mendukung agar dapat berkembang secara berkelanjutan di berbagai sektor. Diskusi sepanjang acara menegaskan semangat Kartini tetap relevan dalam konteks modern, terutama dalam mendorong perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan di berbagai bidang. Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, forum ini menyoroti bahwa perjalanan menuju kesetaraan masih panjang dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Senin, 01 Desember 2025 | 13:00 WIB

Hukum RJ Jadi Diskusi Apik di Seminar PERADI Pekanbaru

Pekanbaru, katakabar.com - Pengurus Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Pekanbaru, Riau, gelar Seminar Nasional usung tema ' Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia' di Hotel Royal Asnof, Sabtu (29/11). Di kegiatan tersebut dihadirkan empat narasumber utama untuk menyampaikan untuk perspektif komprehensif mengenai penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Syophiadewi Marissa S.H, selaku Ketua pelaksana, menuturkan pemateri sebagaimana dimaksud diatas yakni Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia), Ketua Pengadilan Tinggi Riau, yang diwakili oleh YM Sukri Sulumi, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, yang diwakili oleh Dr. Silpia Rosalina, S.H., M.H, dan Kepala Kepolisian Daerah Riau, yang diwakili oleh Kompol Bery Juana Putra, S.I.K., M.M.H "Seminar ini bagian dari komitmen PERADI Pekanbaru untuk menghadirkan ruang edukasi dan kolaborasi bagi seluruh unsur penegak hukum," jelasnya kepada katakabar.com, Senin (1/12). Ia menyebut restorative justice harus dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang mengedepankan rasa keadilan dan kedamaian. “Forum ini kami hadirkan sebagai wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, penerapan restorative justice dapat benar-benar menjadi instrumen pemulihan, keadilan untuk semua pihak,” imbuhnya. Dijelaskannya, acara secara resmi dibuka oleh Koordinator Wilayah PERADI Riau–Sumbar–Kepri, Muharnis, S.H., M.H. Ia tegaskan pentingnya sinergi antarpenegak hukum dan profesi advokat dalam memperkuat implementasi restorative justice di berbagai tingkatan penanganan perkara. “Restorative justice bukan hanya kebijakan alternatif, tetapi arah baru menuju sistem peradilan yang lebih berkeadilan. Sinergi aparat penegak hukum dan profesi advokat menjadi kunci agar paradigma ini mampu diterapkan secara konsisten,” ucapnya. Selain itu, kegiatan ini diisi dengan pemaparan materi, diskusi interaktif, doorprize buku“ Anatomi KUHP' untuk peserta serta penyerahan plakat penghargaan kepada para narasumber. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap pengembangan sistem peradilan yang lebih adaptif, inklusif, dan menekankan penyelesaian secara damai.

Jumat, 18 April 2025 | 17:08 WIB

Lewat Diskusi, Diskominfotik Bengkalis Matangkan Layanan Bengkalis Siaga Darurat 112

Bengkalis, katakabar.com - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Kabupaten Bengkalis gelar diskusi bersama sejumlah instansi terlibat, di aula Hotel Surya Bengkalis, Rabu (16/4) lalu. Kegiatan itu untuk mematangkan kesiapan secara teknis Layanan Darurat Bengkalis Siaga 112. Kepala Diskominfotik, H Suwarto yang buka secara resmi kegiatan tersebut. Menurut Suwarto, diskusi ini dilakukan untuk memantapkan kesiapan menjelang diterapkannya layanan darurat 112 Bengkalis Siaga. "Insya Allah, kita akan launching pelaksanaan Bengkalis Siaga Darurat 112 ini bertepatan pada peringatan Hari Jadi Bengkalis di bulan Juli 2025 mendatang. Makanya sebelum dilaunching, kita harus mempersiapkan betul terkait teknis dalam pelaksanaan layanan darurat 112 ini," kata Kepala Diskominfotik Bengkalis ini, dilansir dari laman resmi website Diskominfotik Bengkalis, Jumat (18/4) sore. Di bulan Mei mendatang, ujar Suwarto, bakal dilakukan soft launching atau memperkenalkan layanan kepada masyarakat secara terbatas sebelum peluncuran resmi.

Selasa, 08 April 2025 | 16:03 WIB

Diskusi di Malawu Omah Kopi

Oleh: Agung Marsudi katakabar.com - Usai melakukan sebuah perjalanan mengikuti kata hati. Setelah menempuh jarak sekitar 45 kilometer, kami bertandang ke sebuah rumah unik, bergaya rumah panggung, di pinggir sungai Ngipik, Ngrambe, Ngawi. Di samping rumah yang dikepung pepohonan rimbun, rumpun-rumpun bambu dan kopi itu, terdengar gemericik air seperti ada tarian dan musik. Yang punya rumah, mbak Malika, menyebutnya "Malawu Omah Kopi". Dalam diskusi kecil di meja bulat, kursi empat. Kami disuguhi gethuk pelangi khas Ngrambe, dan segelas kopi hasil panen sendiri dari beberapa batang _Liberica_ yang ditanam di halaman rumahnya. Beberapa teguk saja, kami merasa makin candu pada kesejatian. Kami menikmati kopi mbak Malika, dengan kesadaran, tentang jati diri yang tak sebatas data-data pribadi, tapi sebuah laku hidup di dunia kiwari. "Tuhan itu bukan sosok atau entitas. Tuhan mewujud dalam diri kita," ujar Malika. Kamipun merasa, untuk ngopi kami tak harus belajar perkopian. Nikmati. Mengalir seperti kata-kata para petani di Ngawi, "Sing ora penting pikir keri. Kuat dijalani, ra kuat tinggal ngopi". Mbak Malika, seorang wanita paruh baya, bukan wanita biasa. Pernah merasakan nikmatnya menjalani "sustainable living".

Sabtu, 18 Januari 2025 | 19:45 WIB

Diskusi Ekonomi Kemenkeu RI, Dirut BPDP: Ini Bisa Jadi Panduan Hadapi Persepsi Negatif

Jawa Barat, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit mengikuti diskusi bahas penguatan sinergi di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP), yang dihadiri seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan RI, di Gadog Mega Mendung Jawa Barat, Kamis (16/1) lalu. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani pimpin acara yang mengawali tahun 2025 tersebut. Ia menekankan pentingnya integritas, leadership, disiplin, dan kerja keras kunci untuk membangun soliditas di dalam organisasi. Di kegiatan itu, Menkeu RI undang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana membangun team work sepanjang kiprah beliau menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Di mana, suatu tantangan yang tidak mudah dengan situasi dunia sepak bola yang begitu kompleks.

Rabu, 02 Oktober 2024 | 14:54 WIB

Limbah Sawit Butuh Solusi, BRIN Bantu Berau Kembangkan Potensi Unggulan

Jakarta, katakabar.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bantu Berau kembangkan potensi unggulan, dan kendala daerah termasuk limbah sawit butuh solusi. Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sedang berbenah salah satunya perbaikan infastruktur guna mendukung IKN.

Minggu, 15 September 2024 | 19:40 WIB

Link Up Vol 4, Diskusi dan Inovasi Bersama Para Ahli PR

Jakarta, katakabar.com - Vritimes Indonesia umumkan keberhasilan penyelenggaraan Vritimes Link-Up Volume 4, yang berlangsung pada 7 Agustus 2024 lalu di Rumah Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara ini menjadi ajang inspirasi dan kolaborasi bagi para profesional industri kreatif, dengan menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka, yakni Ika Sastrosoebroto, Founder of Prominent PR, dan Enricko Lukman, CEO of C2 Media.

Jumat, 27 Oktober 2023 | 16:27 WIB

KBRI Brussel Taja Diskusi, Prihatin Minyak Sawit Terdampak Regulasi UE

Jakarta, katakabar.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Brussel kerja sama dengan think tank asal Italia, Competere, dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit atau CPOPC taja diskusi bertajuk “Palm Oil Global Community Meeting on the Adoption of the EUDR and Consumers' Perception” di kantor KBRI Brussel, Belgia, pada Selasa (24/10) lalu. Diskusi itu bertujuan mengumpulkan pandangan dari negara produsen, importir, maupun asosiasi bisnis di Eropa yang terkait langsung dengan komoditas minyak sawit yang terdampak Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Regulasi EUDR rencananya bakal diimplementasikan pada kuartal keempat 2024 dan kuartal pertama 2025. Diskusi itu salah satu rangkaian kegiatan kunjungan kerja CPOPC ke Italia, Belanda, dan Belgia untuk meninjau persiapan implementasi EUDR. EUDR ditujukan untuk melarang masuknya tujuh produk komoditas yang dituding sebabkan deforestasi setelah 30 Desember 2020 ke pasar Uni Eropa kecuali lolos berbagai proses uji kelayakan. Di mana, produk-produk komoditas yang tercakup dalam regulasi tersebut, yakni kelapa sawit, kayu, kopi, kakao, karet, kedelai, dan sapi ternak. Sejauh ini, kebijakan EUDR masih belum dilengkapi implementing act yang memungkinkan Uni Eropa bisa secara penuh menerapkan ketentuan-ketentuan bebas deforestasi pada tujuh komoditas pertanian tersebut. Indonesia dan banyak negara produsen ketujuh komoditas lainnya, bakal terdampak kebijakan EUDR. Alih-alih memajukan isu lingkungan, beberapa pihak di kalangan bisnis internal Eropa sendiri menilai ketidakjelasan implementasi teknis regulasi deforestasi dapat mendisrupsi perdagangan produk-produk pertanian Indonesia, terutama minyak kelapa sawit berkelanjutan. Ambisi EUDR untuk membersihkan rantai pasokan Uni Eropa dari komoditas penyebab deforestasi dinilai belum memiliki teknis implementasi yang jelas, sehingga menyebabkan kekhawatiran baik dari negara produsen maupun industri Eropa yang bergantung pada minyak kepala sawit Indonesia. “Waktu sudah sangat pendek. Regulasi memang berlaku di awal tahun 2025, tapi di pertengahan 2024 produk kelapa sawit Indonesia bakal diekspor ke Uni Eropa sudah harus patuh pada regulasi EUDR, sebab proses administrasi dapat memakan waktu 5 hingga 6 bulan,” tegas Sekretaris Jenderal CPOPC, Rizal Affandi Lukman, dilansir dari laman tempo.co, pada Jumat (27/10). Tapi hingga berita ini diturunkan, Uni Eropa belum memberikan panduan teknis implementasi kepada publik. Presiden dan Co-Founder Competere, Pietro Paganini menuturkan, diskusi Palm Oil Global Community berupaya untuk menampung pandangan dan menjembatani diskusi para aktor yang akan terdampak EUDR baik dari di negara produsen maupun di Uni Eropa. Tercatat beberapa asosiasi bisnis sawit dari Belgia, Belanda, Italia, dan negara lainnya turut hadir secara daring maupun luring untuk saling bertukar pandangan. Poin yang mencuat, yakni harmonisasi pelaksanaan EUDR yang dianggap tidak mudah karena melibatkan 27 negara dan mengenai perlunya periode adaptasi guna mengarahkan EUDR agar menjadi regulasi yang solutif dan tidak cenderung punitif. Duta Besar RI untuk Belgia, Luxembourg dan Uni Eropa, Andri Hadi menilai interaksi yang terus dilakukan antar pihak yang berkepentingan dalam isu EUDR di Brussel sangat strategis, terutama dalam mengantisipasi aturan pelaksanaan EUDR. "Negara produsen, seperti Indonesia, sangat mengharapkan agar teknis implementasi EUDR dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara produsen, yang terdampak banyak oleh regulasi EUDR," kata Andri. Menurutnya, partisipasi yang cukup luas dan beberapa pandangan maupun kekhawatiran yang cenderung serupa dari berbagai pihak pada acara diskusi Palm Oil Global Community mengirimkan sinyal kuat kepada Uni Eropa untuk segera melakukan langkah tindak lanjut dalam implementasi regulasi EUDR. Ketidakjelasan implementasi EUDR, sebut Andri lagi, bakal semakin berisiko terhadap hubungan dagang antara Uni Eropa dengan negara-negara mitranya, dan yang terburuk dapat berdampak pada terkucilkannya para petani kecil dari rantai pasok global.

Senin, 03 Juli 2023 | 17:21 WIB

Bapemperda Diskusi Dua Ranperda Baru, Kapan Lagi Diskusi Pemekaran?

Bengkalis, katakabar.com - Ruang Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis nun jauh berada di pulau seberang, Bengkalis, punya cerita, pada Senin (3/7). Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bengkalis, yang dikomandoi Yung Sanusi gelar rapat bersama Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bengkalis, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkalis dan Bagian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri Syariah dan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok. Sang Komandan Bapemperda DPRD Kabupaten Bengkalis, Sanusi sampaikan usulan Ranperda ini berdasarkan surat yang dikirimkan Bupati Kabupaten Bengkalis kepada Pimpinan DPRD Bengkalis, berupa Ranperda Kawasan Tanpa Rokok dan Penyertaan modal BRK Syariah. "Pada prinsipnya Bapemperda tidak keberatan dengan dua Ranperda ini. Tapi perlu telaah lebih lanjut dengan Komisi III yang membidangi Ekonomi khususnya Ranperda Penyertaan Modal Bank Riau Kepri Syariah, kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, seperti dilansir dari website resmi DPRD Bengkalis. Saya berharap penyusunan Ranperda ini harus sesuai dengan aturan dan perundang-undangan dan dituangkan secara Komprehensif untuk kepentingan masyarakat sebagai payung hukum, dan menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Bengkalis," tambah Sanusi. Bagian Hukum, Nuryasmi Yazid menimpali, dalam penyusunan Ranperda ini perlu dilakukan diskusi lagi untuk memperbaiki draft-draft yang hendak dimasukkan dalam naskah akademik dan harus dirincikan sesuai dengan pasal per pasalnya. Di penghujung pertemuan, Sanusi mengingatkan kepada Bagian Setda Perekonomian, Bagian Hukum Setda dan Dinas Kesehatan, untuk saling berkonsultasi dalam penyusunan Ranperda yang akan disahkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan ke depan. "Terima kasih kepada pemerintah daerah dan pihak terkait yang sudah memfasilitasi Ranperda ini. Harapannya saling berkoordinasi untuk tahap selanjutnya," sebutnya. Ketua Bapemperda DPRD Bengkalis. Kapan diskusi pemekaran desa, kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Bengkalis? Masyarakat, terutama masyarakat Duri Kecamatan Mandau sudah lama mendambakan pemekaran. Dulu, diskusi dan rapat wacana pemekaran di desa dan kelurahan terdengar nyaring. "Kini, setelah Covid 19 berlalu kok senyap, bak ditelan bumi atau tenggelam di laut Bengkalis," kata seorang warga tak mau ditulis namanya kepada katakabar.com di hari yang sama.