Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Sabtu, 25 Januari 2025 | 21:45 WIB

Program RAMATA Hadir Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Bengkulu Utara

Bengkulu Utara, katakabar.com - PT Agricinal, perusahaan perkebunan sudah beroperasi lebih dari 40 tahun di Provinsi Bengkulu, kembali perkuat komitmennya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program unggulannya, yakni Program Kemitraan Plasma Berkelanjutan (RAMATA). Di awal tahun 2025, program ini dihadirkan untuk melanjutkan keberhasilan program plasma sebelumnya, yang berfokus pada pengembangan kebun kelapa sawit masyarakat sekitar perusahaan. Tujuan Program RAMATA Program RAMATA bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada petani kelapa sawit di sekitar wilayah operasi PT Agricinal, khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk petani, perusahaan, koperasi, perbankan, pemerintah, dan stakeholder lainnya, dalam rangka membangun kemitraan yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, PT Agricinal berharap dapat membantu lebih banyak petani bergabung dalam program pembinaan ini dan turut mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia, khususnya menjelang target Indonesia Emas 2045. Capaian Program Plasma Sejak dimulainya program pembinaan plasma, PT Agricinal telah berhasil mengembangkan lebih dari 12.000 hektar kebun masyarakat yang tersebar di beberapa kecamatan di Bengkulu Utara, termasuk Kecamatan Putri Hijau dan Marga Sakti Sebelat. Dari total tersebut, seluas 3.697,7 hektar dengan 2.696 bidang sudah terbangun di lima desa penyangga, yaitu Desa Pasar Sebelat, Desa Talang Arah, Desa Suka Negara, Desa Suka Medan, dan Desa Suka Merindu.

Kamis, 16 Januari 2025 | 22:25 WIB

Biar Harga Tidak Rusak, Petani Jangan Panen Buah Sawit Mentah!

Arga Makmur, katakab - Harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Provinsi Bengkulu sempat sentuh Rp3000 per kilogram, tapi belakangan ini di tingkat pabrik terus turun. Selain dipengaruhi kondisi harga minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO) di pasar global, rupanya penurunan harga TBS disebabkan ulah sebagian petani sawit setempat. Harga TBS di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) di BU saat ini berkisar Rp2.610 hingga Rp 2.900 per kilogram. Penurunan harga terjadi setiap hari sejak pergantian tahun, besarnya mulai dari Rp20 hingga Rp50 per kilogram. Kalau dibandingkan dengan harga resmi yang ditetapkan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, harga TBS sawit di lapangan terpaut cukup jauh. Soalnya, untuk periode Januari 2025 ini harga penetapan untuk TBS sawit produksi petani bermitra di Bengkulu mencapai Rp3.769 per kilogram.

Selasa, 03 September 2024 | 15:55 WIB

Lepas Penerima Beasiswa SDM Kelapa Sawit 2024, Ini Petuah Bupati BU

Bengkulu Utara, katakabar.com - Bupati Bengkulu Utara, H Mian secara resmi melepas keberangkatan peserta penerima beasiswa program Sistem Dana Manajemen (SDM) Program Kesempatan Studi (PKS) untuk Tahun Ajaran 2024- 2025, di Halaman Kantor Bupati Bengkulu Utara, Senin (2/9) kemarin.

Jumat, 08 Desember 2023 | 21:49 WIB

PSR Dilanjutkan 2024, H Mian: Jangan Lagi Buka Lahan di Kawasan Hutan

Bengkulu, katakabar.com - Bupati Bengkulu Utara, H Mian pastikan program replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dilanjutkan tahun depan. Program replanting lanjutan untuk tahun depan, rencananya seluas 1.500 hektar perkebunan kelapa sawit warga di Bengkulu Utara. "Pada 2024 nanti, seluas 1.500 hektar bakal diteruskan program replanting. Program ini semuanya bakal kebagian," ujar Bupati Bengkulu Utara, H Mian saat acara Hari Ulang Tahun (HUT) Desa Gembung Raya, kemarin, dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (8/12). PSR tahun depan, kata H Mian, khusus ditujukan bagi masyarakat atau petani kelapa sawit dari golongan tidak mampu. "Kalu kebunnya sudah luas dan menghasilkan, tidak usah ikut mendaftar. Ini jatahnya untuk masyarakat yang kurang mampu," jelasnya. Pelaksanaannya, ulas H Mian, peserta program replanting dapat bantuan dana sebesar Rp30 juta per hektar, dengan harapan mampu merubah hasil produksi yang sebelumnya tidak produktif menjadi lebih produktif. "Kita prioritaskan yang tidak mampu biar ekonomi terangkat. Apalagi tujuan dari program replanting ini untuk mengangkat perekonomian masyarakat atau petani yang semula hasil produksinya tidak produktif menjadi lebih produktif," terangnya. Sisi lain, ulas H Mian, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tengah mengusulkan pelepasan lahan sekitar 36.000 hektar ke pusat. Lahan ini berada dalam kawasan Alas Bangun, Linmas Jaya, hingga wilayah Kilo Meter. "Masih kita usulkan. Masyarakat mohon bersabar menunggu proses," ucap Bupati Bengkulu Utara, H Mian, kemarin. Lantaran itu, pinta H Mian, jangan lagi masyarakat membuka lahan dalam kawasan hutan, sebab dapat merugikan lingkungan dan keseimbangan ekosistem kawasan dan hutan lindung. "Proses pelepasan masih diusahakan. Jadi, jangan dulu membuka lahan kebun sawit. Ini salahi aturan. Kecuali nanti kalau usaha sudah clear untuk pelepasan. Itu baru bisa dibuka," tegasnya.

Kamis, 09 November 2023 | 14:45 WIB

Korupsi Bikin PSR Stop, Kini Program Lanjut di Pinang Raya

Bengkulu, katakabar.com - Kasus korupsi bikin program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terhenti tahun lalu, tapi kini program sudah berlanjut di Kabupaten Bengkulu Utara. Kasus korupsi dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melibatkan tiga pengurus Kelompok Tani Rindang Jaya dan Kepala Desa Tanjung Muara di Kecamatan Pinang Raya. Pengadilan Negeri Bengkulu telah vonis keempat terdakwa masing-masing selama empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider lima bulan penjara serta masing-masing membayar uang pengganti atas kerugian negara. Taķ mau larut dengan persoalan korupsi tadi, lembaran baru dibuka. Camat Pinang Raya, M Irfan lantas umumkan program replanting kelapa sawit di daerahnya dilanjutkan. Menurutnya, tak ada perbedaan pelaksanaan program PSR yang direncanakan bakap dimulai di tahun 2024 nanti. "Tahapannya mulai dari proses pengajuan permohonan programPSR melalui kelompok tani. Usulan itu, kemudian diverifikasi hingga dieksekusi oleh pihak yang telah diberikan wewenang oleh pemerintah," jelasnya kemarin, dilansir dari laman elaeis.co, pasa Kamis (9/11). Ditegaskannya, PSR hanya ditujukan untuk kebun kelapa sawit yang tidak produktif. Artinya, kebun kelapa sawit ditanami kembali dengan kelapa sawit bukan tanaman karet atau komoditas lainnya diganti menjadi kelapa sawit. Sejauh ini, lanjutnya, sudah banyak Kelompok Tani (Poktan) dari desa-desa di wilayah kerjanya sudah mengajukan program replanting di tahun 2024. "Hampir dari setiap desa ada yang mengusulkan PSR. Semoga semua dapat berjalan lancar sesuai target dan tujuan pemerintah daerah yang ingin mendorong kesejahteraan masyarakat atau petani kelapa sawit melalui program replanting, ini," harapnya. Selain sawit, tambahnya, pada tahun 2024 mendatang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara bakal menjalankan program ekstensifikasi atau penanaman baru khusus komoditas karet. "Pemerintah Daerah (Pemda) tidak hanya fokus untuk mengembangkan sawit saja, tapi komoditas perkebunan lainnya," terangnya. Untuk Teknis pelaksanaan program ekstensifikasi, imbuhnya, mirip dengan program replanting. Ada bedanya, pada program ekstensifikasi ini petani karet hanya mendapatkan bibit dan pupuk gratis selama 2 tahun.

Rabu, 01 November 2023 | 15:29 WIB

Panggil Pakar Luar Daerah Dorong Integrasi Ternak dan Sawit di Karang Tengah

Bengkulu, katakabar.com - Pemerintah Desa Karang Tengah, Kecamatan Puteri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, terus berupaya meningkatkan usaha ternak masyarakat dengan cara mengintegrasikan dengan perkebunan kelapa sawit. Untuk itu, tenaga ahli digandeng dari provinsi lain agar hasilnya maksimal dan lebih optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya peternak dan pekebun kelapa sawit. Kepala Desa Karang Tengah, Ndaru Utomo, mengatakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, guna menambah wawasan dan pengetahuan petani dan peternak terkait integrasi sawit dan ternak. "Kami gelar workshop diikuti Kelompok Tani (Poktan) yang ada di Desa Karang Tengah, pembicaranya dari Universitas Lambung Mangkurat," ujarnya, dilansir dari laman elaeis.co, pada Rabu (1/10). Salah satu materi yang dijabarkan di kegiatan pengenalan budidaya ternak yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit adalah pembuatan pakan alternatif yang berbasis pelepah kelapa sawit. "Jadi, petani di sini dapat ilmu cara membuat pakan ternak yang murah dan tersedia melimpah. Pakannya berkualitas dan dibuat dari produk samping perkebunan kelapa sawit," ulasnya. Pengetahuan tentang pengolahan pakan alternatif, kata Utomo, sangat berguna mengingat produktivitas ternak sangat dipengaruhi kecukupan pakan. "Selama ini masyarakat hanya mengandalkan rumput-rumputan hijau sebagai pakan ternak. Masalahnya, rumput tidak selamanya tersedia," terangnya. Berkat pelatihan, diharapkan petani dan peternak sudah punya keterampilan membuat pakan alternatif dari pelepah sawit sebagai cadangan kalau rumput sulit didapatkan, seperti saat musim kemarau. Jadi, kebutuhan pakan ternak tetap tercukupi. Kegiatan ini diharapkan membantu petani dan peternak di desa ini mengembangkan usaha budidaya ternak sapi dan kambing yang terintegrasi dengan pengelolaan kebun kelapa sawit. "Kami berharap, kegiatan ini bisa membantu meningkatkan populasi ternak sapi dan kambing sehingga menambah pendapatan dan meningkatkan taraf ekonomi peternak dan petani," sebutnya.

Kamis, 19 Oktober 2023 | 21:22 WIB

Baru Dua PKS Patuhi Aturan Kemitraan Dengan Petani Sawit di Bengkulu Utara

Bengkulu, katakabar.com - Baru dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang telah menjalin kemitraan dengan para petani kelapa sawit, dari total tujuh PKS yang beroperasi di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. PT Agricinal dan PT Sandabi Indah Lestari (SIL) yang baru patuhi aturan kemitraan dengan para petani kelapa sawit. PT Agricinal telah menjalin kemitraan dengan petani yang tersebar di delapan kecamatan di Bengkulu Utara dengan total luas lahan yang masuk dalam kemitraan mencapai 1.388 hektar. Sedang, PT SIL telah menjalin kemitraan dengan petani yang berada di sebelas Kecamatan dengan luas lahan petani yang masuk dalam kemitraan mencapai 2.208 hektar. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Syafarudin MAP menuturkan, kemitraan perusahaan dengan petani kelapa sawit perintah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Perkebunan. Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada perusahaan swasta untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar perusahaan, sebesar miliki perusahaan. "Kemitraan antara PKS dengan petani sawit adalah wajib. Perusahaan harus menyediakan lahan plasma bagi masyarakat seluas 20 persen dari luasan lahan yang dikelola perusahaan," jelasnya, dilansir dari laman elaeis.co, pada Kamis (19/10). Salah satu produk hukum turunan dari Undang-undang 39 adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 1 tahun 2018 tentang Penetapan Harga Tanda Buah Segar (TBS). Regulasi ini menjelaskan, petani yang menjalin kemitraan dengan PKS mendapatkan fasilitas berupa jaminan harga yang menguntungkan. "Semoga, perusahaan-perusahaan ini bisa menjalankan harga TBS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu setiap bulan," harap Syafarudin. Kepada perusahaan-perusahaan, seru Syafarudin, belum menjalin kemitraan dengan petani di desa sekitar wilayah operasionalnya. "Kami minta PKS untuk segera menjalin kemitraan dengan petani, bisa berupa kerja sama kebun plasma atau permodalan perkebunan." Kemitraan antara perusahaan kelapa sawit dan petani bukan hanya menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri, tapi memajukan sektor pertanian di Bengkulu Utara secara keseluruhan. Ini langkah positif menuju kesejahteraan petani dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri kelapa sawit. "Kemitraan yang dilakukan dua perusahaan itu hendaknya menjadi contoh bagi perusahaan lain di sektor kelapa sawit. Mari jadikan sektor perkebunan di Bengkulu Utara semakin kokoh dan berkelanjutan di masa depan," tandasnya.

Minggu, 15 Oktober 2023 | 21:11 WIB

Di Bengkulu Utara, Pabrik Sawit Diminta Bayar Pajak Air Tanah

Bengkulu, katakabar.com - Pabrik Kelapa Sawit (PKS) diminta membayar pajak air tanah di Kabupaten Bengkulu Utara. Meski, pajak air tanah ini telah diberlakukan dari empat tahun lalu belum pernah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkulu Utara, Markisman, dilansir dari laman elaeis.co, pada Minggu (15/10) mengatakan, dari diberlakukannya pajak air tanah hingga saat ini belum pernah diperoleh PAD. Padahal, pajak air tanah sudah ditetapkan sebesar Rp15 juta per tahunnya. Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak air tanah, ujar Markisman, ditetapkan sebesar 20 persen. Kendala muncul terkait penetapan nilai perolehan atau volume air tanah seharusnya ditetapkan pemerintah provinsi hingga kini belum ada kejelasan. "Hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu soal penetapan nilai perolehan pajak ini. Itu sebabnya, kita tidak dapat target penerimaan pajak cuma Rp15 juta per tahun. Diceritakannya, potensi pajak air tanah di Kabupaten Bengkulu Utara sangat besar lantaran banyak perusahaan sawit yang memanfaatkan air tanah. "Potensi penerimaan pajak ini cukup besar di Bengkulu Utara, tapi hingga saat ini PAD dari sektor pajak air tanah belum dapat terpenuhi," sebutnya.

Sabtu, 12 Agustus 2023 | 22:51 WIB

Pemkab Bengkulu Utara Bagikan 22 Ribu Lebih Bibit Sawit Bersertifikasi ke Petani

Bengkulu, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu bagikan sebanyak 22.400 bibit kelapa sawit bersertifikat kepada petani mulai Agustus 2023 ini. Bantuan bibit kelapa sawit itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor perkebunan kelapa sawit. Bupati Bengkulu Utara, Mian mengatakan, pihaknya pada Agustus 2023 ini mulai salurkan ribuan bibit kepala sawit bersertifikat melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan Ketahun. "Alhamdulillah, bibit kelapa sawit berkualitas yang difasilitasi Pemkab Bengkulu Utara melalui UPTD Pembibitan Ketahun sudah siap tanam. Di bulan Agustus ini bibit berkualitas mulai didistribusikan ke masyarakat," jelasnya di pekan kedua Agustus 2023 dilansir dari laman radarutara.id. Pendistribusian bibit kelapa sawit subsidi bakal diatur oleh Dinas Perkebunan Bengkulu Utara. Tapi siapa saja nanti yang dapat bibit kelapa sawit berkualitas dari pemerintah daerah belum dijelaskan secara detil. "Untuk teknis pendistribusian bibit nanti yang mengatur Dinas Perkebunan Bengkulu Utara. Soalnya, sasaran atau kriteria, dan data penerima bibit Dinas Perkebunan Bengkulu Utara. Sedang UPTD sifatnya fasilitasi pengadaan bibitnya," bebernya. Menurutnya, pengadaan bibit kelapa sawit berkualitas dari pemerintah ditargetkan mampu mendorong hasil produksi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar perekonomian bergantung dari hasil komoditi perkebunan kelapa sawit. "Kita mau hasil produksi masyarakat atau petani dapat meningkat dengan adanya bantuan bibit kelapa sawit berkualitas, dibanding hasil produksi sebelumnya hanya mengandalkan bibit seadanya," harapnya.