Bawah
Sorotan terbaru dari Tag # Bawah
Riau
Riau
Ketua PSMTI Bengkalis Tegaskan Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com – Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Bengkalis, Tengdy Wijaya, menyampaikan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut disampaikan Tengdy Wijaya melalui video testimoni. Ia menegaskan posisi Polri di bawah Presiden RI sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, netral, dan berkeadilan. Menurutnya, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menjadi garda terdepan dalam memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. “PSMTI Kabupaten Bengkalis mendukung penuh Polri sebagai alat negara yang berada di bawah Presiden RI, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, humanis, dan berkeadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terangTengdy Wijaya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah, mendukung kinerja Polri, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah persatuan bangsa. Dukungan dari PSMTI Kabupaten Bengkalis ini menjadi bentuk partisipasi aktif masyarakat menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen bangsa demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.
Nasional
Nasional
Lagi, KKSS Dukung Penuh Polri di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com - Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Bengkalis, Ir. H. Ilham Abba M.Sc., menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan tersebut disampaikannya setelah gelar pertemuan dengan pengurus lainnya. Ia menegaskan pentingnya posisi Polri sebagai alat Negara dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Di kesempatan itu, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Bengkalis, Ir. H. Ilham Abba M.Sc. menilai keberadaan Polri di bawah Presiden RI merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, netral, dan berkeadilan. Lanjutnya, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa Polri di bawah komando Presiden RI akan lebih efektif dukung pembangunan nasional, terutama dalam menciptakan situasi kondusif yang menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, ujarnya, sinergitas antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Ia berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dukungan ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan masyarakat khususnya Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Bengkalis terhadap Polri sebagai institusi yang berkomitmen menjaga keamanan, dan penegakan hukum di Indonesia.
Riau
Riau
Solid! Presiden Mahasiswa Poltek Negeri Bengkalis Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com - Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan melalui video testimoni yang menegaskan pentingnya posisi Polri sebagai alat negara dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Dalam pernyataannya, Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, Ramanda Bayu menilai keberadaan Polri di bawah Presiden RI amanat konstitusi yang bertujuan untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, netral, dan berkeadilan. Menurutnya, Polri memiliki peran strategis menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Ia menekankan Polri di bawah komando Presiden RI akan lebih efektif dalam mendukung pembangunan nasional, terutama menciptakan situasi kondusif yang menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, sinergitas antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dukungan ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan mahasiswa terhadap Polri sebagai institusi yang berkomitmen menjaga keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.
Nasional
Nasional
Ketua Himapersis Bengkalis Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com - Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Kabupaten Bengkalis, Redhi, menyatakan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan berlaku. Dukungan tersebut disampaikan Redhi melalui sebuah video testimoni yang menegaskan bahwa Polri alat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan. Menurut Redhi, keberadaan Polri di bawah Presiden RI sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional serta memperkuat koordinasi lintas lembaga negara dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan sosial di tengah masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan generasi muda, untuk bersama-sama mendukung Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. “Dukungan kepada Polri bagian dari komitmen menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, tanpa menghilangkan peran masyarakat dalam mengawal demokrasi dan supremasi hukum,” jelas Redhi. Dengan adanya pernyataan tersebut, Himapersis Kabupaten Bengkalis berharap sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Riau
Riau
Ketua DEMA ISNJ Bengkalis Nyatakan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com – Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Syariah Negeri Junjungan (DEMA ISNJ), Oktovianes Sinyo Lesnussa, menyatakan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan melalui video testimoni sebagai bentuk sikap organisasi mahasiswa mendukung peran Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan. Oktovianes menegaskan keberadaan Polri di bawah Presiden RI bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia, yang bertujuan menjaga stabilitas nasional serta memperkuat koordinasi antar lembaga negara. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk bersama-sama mendukung Polri menjalankan tugasnya, sembari tetap mengedepankan peran kritis dan kontrol sosial yang konstruktif demi terwujudnya penegakan hukum yang berintegritas. Menurutnya, sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan adanya pernyataan tersebut, DEMA ISNJ berharap Polri semakin profesional, dan dipercaya masyarakat menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Riau
Riau
PMII Inhu Tegas Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Dinilai Mundur dari Semangat Reformasi
Indragiri Hulu, katakabar.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Indragiri Hulu secara tegas tolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Wacana tersebut dinilai sebagai langkah mundur yang berpotensi mencederai amanat Reformasi 1998 serta mengancam independensi institusi kepolisian. Ketua PC PMII Indragiri Hulu, Fadilah Irsandi, menegaskan reformasi telah meletakkan fondasi penting berupa pemisahan Polri dari kekuasaan politik. Tujuannya agar penegakan hukum berjalan secara profesional, netral, dan berpihak pada keadilan publik. “Gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian adalah bentuk kemunduran demokrasi. Ini bukan sekadar soal struktur kelembagaan, tetapi menyangkut arah reformasi sektor keamanan dan masa depan penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik,” tegas Fadil dalam pernyataan resminya, Selasa (27/1). Menurut PMII, independensi Polri syarat mutlak bagi tegaknya supremasi hukum. Ketika kepolisian berada langsung di bawah kendali kementerian, potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga politisasi hukum dinilai akan semakin terbuka. Lebih lanjut, PMII Indragiri Hulu mengingatkan semangat Reformasi lahir dari perlawanan terhadap sentralisasi kekuasaan dan praktik otoritarianisme. Lantaran itu, setiap kebijakan negara seharusnya memperkuat, bukan justru melemahkan, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta kontrol sipil yang sehat. “Negara tidak boleh bermain-main dengan institusi penegak hukum. Polri harus tetap berdiri sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan,” tambahnya. PMII menekankan setiap wacana kebijakan strategis yang menyangkut institusi vital negara harus dibahas secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Selain itu, PMII mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan untuk bersikap kritis serta aktif menjaga warisan Reformasi agar tidak direduksi oleh kepentingan jangka pendek kekuasaan. “Reformasi belum selesai. Tugas generasi hari ini adalah memastikan amanat Reformasi tidak dikhianati,” tandas Fadil.
Nasional
Nasional
Ketua PP Kepulauan Meranti Tegaskan Dukung Penuh Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Meranti, Sugianto, menegaskan dukung penuh posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang secara konstitusional berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen Pemuda Pancasila menjaga stabilitas nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mendukung Polri dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Menurut Sugianto, penempatan Polri di bawah Presiden RI amanat undang-undang yang bertujuan memastikan Polri dapat bekerja secara profesional, independen, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara dalam penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat. “Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan nasional. Oleh karena itu, sudah tepat jika Polri berada langsung di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi,” ujarnya. Ia menegaskan Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Meranti siap bersinergi dengan Polri serta seluruh elemen pemerintah daerah untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan harmonis, khususnya di wilayah Kepulauan Meranti. Lebih lanjut, Sugianto mengimbau seluruh kader Pemuda Pancasila dan masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ia mengajak semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan kesatuan bangsa. “Soliditas antara organisasi kemasyarakatan, aparat keamanan, dan pemerintah harus terus diperkuat demi menjaga stabilitas nasional dan mendukung program pembangunan,” tegasnya. Dengan pernyataan dukungan tersebut, diharapkan hubungan sinergis antara organisasi kemasyarakatan dan aparat penegak hukum semakin kokoh menjaga keamanan serta mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Nasional
Nasional
PC GP Ansor Kabupaten Bengkalis Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com - Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kabupaten Bengkalis, Riau dukung penuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan penuh terhadap Polri tersebut ditegaskan Wira Sugiarto, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bengkalis, sekaligus sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Datok Laksamana Bengkalis. "Saya, Wira Sugiarto, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bengkalis, dan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Datok Laksamana Bengkalis di kesempatan ini, kami tetap mendukung bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia," tegasnya, kepada katakabar.com, Kamis (29/1) kemarin. Maju terus Polri Indonesia, ucap Wira, tetap dicintai masyarakat dan bisa membawa perubahan yang lebih baik. "Maju terus Polri Indonesia tetap dicintai masyarakat dan bisa membawa perubahan yang lebih baik," jelasnya.
Sawit
Sawit
PBS Bisa Disanksi, Bila TBS Sawit Dibeli di Bawah Harga Ketetapan Pemerintah
Palangkaraya, katakabar.com - Perkebunan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit bisa diberi sanksi, bila Tandan Buah Sawit (TBS) kelapa sawit dibeli di bawah harga hasil penetapan pemerintah. Salah seorang pengurus koperasi Plasma kelapa sawit, Nono Suyatno mengatakan, PBS bisa diberi sanksi, bila TBS kelapa sawit dibeli di bawah harga hasil penetapan pemerintah. Itu dari hasil konsultasi dengan Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Achmad Sugianur, S.Hut, Jumat (12/1). Menurut Nono, dilansir dari dayaknews, pada Jumat sore, harga yang ditetapkan pemerintah lewat Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah hasil dari harga yang disampaikan oleh PBS dari seluruh kabupaten se Kalimantan Tengah dan diolah dengan rumus tertentu. Saat penetapan harga TBS kelapa sawit tersebut, tegas Nono, sudah melalui diskusi dengan pihak-pikak yang berkepentingan. Penetapan harga itu kalau sebelumnya dilakukan satu bulan sekali, maka dari Januari 2024 ini penetapan harga pembelian TBS dilakukan dua kali satu bulan. ”Jadi, PBS harus membeli TBS dari petani swadaya atau petani plasma minimal sama dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan eloknya harga beli bisa melebihi," harapanya. Nono Suyatno adalah salah seorang pengurus Koperasi Plasma yang bermintra dengan Perkebunan Kelapa Sawit di daerah DAS Rungan, berharap PBS bisa patuhi kebijakan agar tidak merugikan para petani plasma, sebab harga ditetapkan pemerintah agar menguntungkan bagi semua pihak baik PBS maupun para petani.