Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Kamis, 12 Juni 2025 | 17:00 WIB

Antisipasi Laka Laut, Polairud Polres Inhil Awasi Aktivitas Pelabuhan Pelindo Tembilahan

Indragiri Hilir, katakabar.com - Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para penumpang yang mau berangkat gunakan transportasi laut, Satpolairud Polres Indragiri Hilir melaksanakan pengamanan keberangkatan kapal (speedboat), di Pelabuhan Pelindo Tembilahan, Kamis (12/6). Kegiatan pengamanan sasar arus keberangkatan, baik penumpang maupun nahkoda kapal. Dipelaksanaannya, petugas tidak hanya melakukan pengawasan, tapi memberikan imbauan secara humanis kepada para penumpang. Pesan pesan yang disampaikan mencakup pentingnya kewaspadaan saat melakukan perjalanan. Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Farouk Oktora lewat Kasat Polairud, AKP Agus Susanto menegaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun resiko kecelakaan laut (laka laut) bisa terjadi. “Kami hadir untuk memastikan setiap penumpang merasa aman dan terlindungi. Kami terus mengingatkan agar tidak lengah terhadap kondisi sekitar, terutama saat berada di laut,” ujarnya.

Sabtu, 03 Mei 2025 | 14:26 WIB

Awasi Ketat Kegiatan Kades, Ketua PW IWO Riau Minta KPK RI Turun ke Indragiri Hilir

Pekanbaru, katakabar.com - Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online atau PW IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI untuk turun tangan ke Kabupaten Indragiri Hilir. Itu disampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya dugaan penyimpangan, dan lemahnya pengawasan terhadap kinerja, serta pengelolaan anggaran oleh sejumlah kepala desa di wilayah tersebut, Sabtu (3/5). Menurut Muridi, banyak laporan dari masyarakat serta hasil pemantauan di lapangan menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan Dana Desa atau DD, mulai dari dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan program pembangunan desa hingga kegiatan yang tidak bermanfaat sama sekali yang hanya menghambur-hamburkan dana desa. “Kami menilai, sudah saatnya Lembaga Anti Rasuah tidak hanya fokus pada kasus-kasus besar di tingkat pusat atau provinsi. Pengawasan di level bawah, seperti desa sangat penting, sebab dana yang dikelola mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan akan semakin besar,” jelas Muridi. Kehadiran KPK RI di tengah masyarakat desa bukan hanya sebagai penegak hukum, kata Muridi, tapi sebagai pendidik dan pengarah agar kepala desa memahami pentingnya akuntabilitas, serta transparansi dalam setiap kegiatan. “Ini soal edukasi. Para kepala desa perlu dibimbing agar memahami regulasi, dan tidak sembarangan menggunakan anggaran. Bila terus dibiarkan, bukan hanya kerugian negara yang terjadi, tapi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa,” bebernya.

Senin, 17 Maret 2025 | 20:35 WIB

Legislator 'Kota Sagu' Awasi Ketersediaan dan Harga Sembako Jelang Lebaran

Selatpanjang, katakabar.com - Menjelang hari raya Idul Fitri 1446 hijiriah tahun 2025 masehi, Komisi II DPRD Kepulauan Meranti panggil Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindag UKM) untuk membahas ketersediaan sembako, dan stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Rapat ini berlangsung di DPRD Kepulauan Meranti, dipimpin Ketua Komisi II, Syafi'i Hasan, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Komisi II, Antoni Shidarta, serta anggota lainnya, seperti Jani Pasaribu, Sopandi, Pauzi, dan Lianita Muharni. Sementara dari pihak eksekutif hadir Kepala Disperindag UKM, Marwan bersama jajaran staf terkait, Senin (17/3). Di pertemuan ini, DPRD menegaskan pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi, dan harga sembako agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat. Ketua Komisi II, Syafi'i Hasan, menegaskan, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok biasanya meningkat saat ramadhan dan Idul Fitri, yang sering kali picu kenaikan harga. Untuk itu, Disperindag UKM diminta untuk melakukan pemantauan rutin guna memastikan harga tetap stabil dan pasokan mencukupi. "Kami imbau Disperindag untuk secara berkala memantau ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar. Jangan sampai ada permainan harga yang merugikan masyarakat," jelasnya. Lantas, Syafi'i meminta pemerintah untuk mengawasi jalur distribusi bahan pokok agar tidak terjadi spekulasi harga yang bisa merugikan warga.

Kamis, 14 September 2023 | 18:58 WIB

Selepas MoU 'Jaga Zapin', Kada Mesti Aktif Awasi Harga TBS Sawit di PKS

Pekanbaru, katakabar.com - Nota Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Understanding (MoU) 'Jaga Zapin sudah kelar. Saatnya Kepala Daerah (Kada) aktif mengawasi harga Tandab Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang beroperasi di masing-masing daerahnya. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsj Riau, H Suher meminta kepada seluruh bupati dan walikota se Riau agar aktif mengawasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS). Hal ini sebagai tindak lanjut dari ditekennya Nota Perjanjian Kerja Sama (MoU) Jaga Zona Pertanian, Perekonomian, dan Perindustrian (Jaga Zapin), pada Senin (11/9) lalu. Program 'Jaga Zapin salah satu inovasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau untuk mengawal stabilitas harga hasil pertanian, perkebunan dan industri secara komprehensif dan berkesinambungan. "Harapan kita seluruh kabupaten bergerak mengawasi harga TBS kelapa sawit yang ada di PKS-PKS. Soalnya yang punya wilayah itu kabupaten, jadi peran aktif kabupaten itu yang harus diperkuat," kata Suher dilansir dari laman elaeis.co, pada Kamis (14/9). Dengan pengawasan yang lebih aktif ujar Suher, para petani kelapa sawit, khususnya petani swadaya bisa mendapatkan harga yang berkeadilan. "Seperti arahan dari Pak Kajati dan Pak Gubernur, mudah-mudahan bisa diimplementasikan oleh bupati dan walikota, agar betul-betul petani swadaya dapat harga yang berkeadilan," jelasnya. Jangan setelah MoU nanti bupati tidak memfollow up. Itu sama saja. Menurutnya, program 'Jaga Zapin' ini telah sukses membuat harga TBS kelapa sawit di Riau menjadi lebih baik. Pasalnya setiap laporan dari para perusahaan yang menjadi sumber data dalam penetapan harga TBS kelapa sawit jadi lebih tertib "Sejak ikut serta Kejati Riau di penetapan harga TBS kelapa sawit, Alhamdulillah harga kelapa sawit menjadi lebih baik. Ini sangat tampak perkembangannya, dan ini suatu terobosan yang luar biasa yang dibuat oleh Kajati Riau dan Gubernur Riau," bebernya. Program ini mestinya bisa diterapkan di provinsi lain. Ini mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk provinsi lain, timpanya.