Samarinda, katakabar.com - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni secara digital serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA 2025 dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke  Daerah atau TKD tahun anggaran 2025.

Penyerahan DIPA tahun anggaran 2025 di wilayah Kalimatan Timur tindak lanjut penyerahan DIPA tahun 2025 telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada menteri, pimpinan lembaga dan para gubernur se Indonesia di istana negara di pekan kedua Desember 2024 lalu.

“Penyerahan DIPA dan  Alokasi TKD tahun anggaran 2025 sebagai simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025. APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusifitas, dan keberlanjutan dengan kehati-hatian,” kata Sri melalui keterangan resmi Diskominfo Kaltim, dilansir dari laman EMG, Selasa (24/12).

Pada 2025 Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi dana sebesar Rp56,88 triliun, rinciannya Rp18,46 triliun untuk belanja pemerintah pusat, dan Rp38,41 triliun untuk transfer ke daerah.

“Belanja pemerintah pusat ke Kaltim sebagian besar diperuntukkan untuk melanjutkan pembangunan IKN hingga tahun 2028,” bebernya.

Sedang, soal kebijakan transfer ke daerah atau TKD tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung pemerataan pembangunan.

“Langkah ini juga bertujuan menciptakan kegiatan ekonomi baru yang berkelanjutan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Syaibani menjabarkan, Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,21 persen sampai triwulan III tahun  2024. Capaian ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,95 persen.

“Untuk tahun 2025 pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan antara 5,1 hingga 5,5 persen, dan untuk ekonomi Kaltim diproyeksikan akan tumbuh sampai 5,35 persen," ucapnya.

Meski cukup mengesankan, dia mengingatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur saat ini masih bergantung pada komunitas industri ekstraktif terutama pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.

"Dua sektor ini berkontribusi pada penerimaan daerah yang signifikan. Tapi ketergantungan ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal keberlanjutan lingkungan,” tutur Syaibani.

Ke depan, lanjutmya, sangat penting menghadapi tantangan melalui diversifikasi ekonomi dengan tetap mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam atau SDA yang lebih berkelanjutan, 

“Menjaga tingkat inflasi di Kalimantan Timur pada tingkat yang optimal menjadi tantangan strategi terutama seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan antara lain akibat pembangunan ibukota negara. Peningkatan permintaan yang signifikan harus diimbangi dengan upaya memperkuat ketersediaan pasokan lokal melalui pengembangan sektor pertanian dan distribusi yang efisien,” tandasnya.