Rusaknya jalan jalur angkutan kelapa sawit itu, membuat petani harus merogoh kocek lebih dalam dan biaya angkutan semakin besar. Di sisi lain, ada juga produksi yang rendah karena terkendala di pupuk atau pemilihan benih yang tidak bersertifikat. Terakhir kata Tolen, belum tersedianya alat langsir atau angkut yang dimiliki petani.

“Nah kita tahu bahwa BPDPKS memiliki program untuk membiayai itu, sehingga seharusnya gelaran ini dimanfaatkan petani,” tegasnya.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dr. Syahrial Abdi yang membuka gelaran FGD tersebut mengatakan gelaran ini menurutnya sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman terhadap petani, khususnya dalam konsen industri hulu hingga hilir perkebunan kelapa sawit.

Hal ini juga seiring langka dengan Provinsi Riau yang saat ini tengah menjaga konsistensi keberpihakan kepada petani kelapa sawit. “Dari hitungan, kita memperkirakan ada 860 ribu kelapa keluarga yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Jika satu keluarga saja ada 4 orang, maka ada 3,4 juta bergantung jiwa pada kelapa sawit,” jelasnya.

Mantan Kepala Badan Pendapatan Riau juga mengatakan ada lima sumber pendapatan di Riau. Dimana yang menjadi indikator dalam penentuan besaran pendapatan tadi adalah harga kelapa sawit. Artinya petani kelapa sawit juga berperan penting dalam pendapatan daerah tersebut.

“Maka wajar jika petani menuntut perbaikan sarana dan prasarana untuk kemajuan kelapa sawit kebunnya. Sebab nantinya juga berdampak pada daerah atau perangkat negara,” bebernya.

Kemudian lanjut Syahrial, Sarpras memang sangat dibutuhkan di perkebunan kelapa sawit di Riau, khususnya dari sisi infrastruktur. Tidak sedikit jalan perkebunan yang rusak bahkan tidak layak.

"Memang DBH kita sangat besar yakni Rp83 miliar. Namun saya tidak puas karena 80% justru masuk dalam program sarpras di Dinas Pekerjaan Umum. Dimana digunakan untuk perbaikan jalan aspal. Padahal kita ingin dikembalikan atau dimasukan u tuk perbaikan jalan-jalan kebun kelapa sawit milik petani. Seharusnya petani yang mendapat perhatian besar. Memang ada kendala beberapa waktu lalu yakni data yang belum memadai,” jelasnya.

Sementara dari data yang diterima Syahrial, sepanjang tahun 2024 ini ada 7 kabupaten yang telah mengajukan program sarpras ini. Yakni Siak, Rohil, Pelalawan, Kampar, Kuansing, Dumai dan Bengkalis. "Inhil belum ada pengajuan sama sekali. Untuk daerah Inhu ada yang mulai mengajukan," tandasnya.

Gelaran ini dibuka langsung oleh Kadisbun Riau secara simbolis dengan pemukulan gong yang didampingi Ketum Samade, dan segenap tamu undangan. Acara ini dimeriahkan dengan gelaran diskusi interaktif dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten.