Panyabungan, katakabar.com — Pemerintah pusat akan memutuskan skema pemulihan bagi UMKM terdampak banjir, banjir bandang, dan longsor di tiga provinsi di Sumatera pada Senin (8/12). 

Keputusan itu akan menjadi acuan bagi lembaga keuangan, termasuk Bank Sumut, dalam memberi keringanan dan perlindungan bagi debitur.

Hal tersebut disampaikan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, usai menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Gedung Serbaguna STAIN Mandailing Natal, Kamis (4/12).

Menurutnya, langkah pemerintah difokuskan pada pemetaan kerusakan usaha dan penyusunan insentif yang paling relevan.

“Senin kami rapat dengan 44 penyalur. Fokusnya memetakan UMKM terdampak di tiga provinsi dan merumuskan insentif yang tepat,” ujar Maman. 

Ia menegaskan penanganan akan dibedakan antara wilayah yang terdampak permanen maupun tidak, dengan merujuk data BNPB. “Perlindungan bagi UMKM terdampak jadi prioritas. Itu pesan Pak Prabowo.”

Bank Sumut menjadi salah satu lembaga yang ikut terdampak secara operasional. Hingga akhir November, 339 debitur UMKM di Sumut tercatat masuk kategori terdampak bencana.

Direktur Keuangan dan TI Bank Sumut, Arieta Aryanti, menyebut pihaknya telah melakukan pendataan lapangan dan asesmen kondisi usaha para debitur.

Arieta mengatakan Bank Sumut telah menyiapkan sejumlah opsi penanganan kredit sesuai POJK 19/2022, mulai dari restrukturisasi kredit, penetapan ulang kualitas kredit, hingga pembiayaan baru. 

“Kami terus mendata dan menunggu pedoman pemerintah agar langkah pemulihan berjalan seragam dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, keputusan pemerintah pada Senin menjadi momentum penting untuk menggerakkan percepatan pemulihan. 

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah dan seluruh penyalur pembiayaan. Harapannya, pemulihan UMKM berjalan cepat dan masyarakat bisa kembali bangkit,” kata Arieta.