Jakarta, katakabar.com – Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah II bergerak cepat kawal program strategis nasional dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Koordinator Wilayah II ISMEI, Farhan Abrar, menegaskan komitmen untuk memastikan program pusat benar-benar terealisasi di wilayah Sumatera bagian tengah.

Penegasan itu disampaikan Farhan usai bertemu dengan Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, di Jakarta, Senin (23/2). Pertemuan tersebut membahas langkah taktis dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam keterangannya, Selasa (24/2), Farhan menekankan program kementerian tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan di pusat.

“Instruksi dari Ibu Wamen sudah sangat jelas. Kami di Wilayah II siap pasang badan untuk eksekusi. Tugas kami sekarang memastikan program pusat ini benar-benar masuk ke daerah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Farhan.

ISMEI Wilayah II sendiri meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Farhan menyebut, konsolidasi internal telah dilakukan guna memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu komando bersama pengurus pusat ISMEI.

Sebagai langkah konkret, pemberdayaan koperasi desa akan diintegrasikan dalam agenda kemahasiswaan daerah, salah satunya melalui skema Soemitro Fest. Program ini akan melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi di empat provinsi tersebut sebagai motor penggerak di lapangan.

“Mahasiswa jangan hanya menjadi penonton. Kami siap menjadi ujung tombak untuk membawa program ini masuk ke desa-desa. ISMEI Wilayah II memastikan koperasi desa menjadi tumpuan ekonomi warga, dan kami akan terus mengawal sampai berjalan optimal,” tegasnya.

Sinergi antara mahasiswa dan pemerintah ini diharapkan mampu mempercepat pembentukan Koperasi Desa dan.Kelurahan Merah Putih sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Sumatera bagian tengah. Peran aktif mahasiswa dinilai menjadi kunci dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran di daerah.