Kepulauan Meranti, katakabar.com - Kepolisian Resor atau Polres Kepulauan Meranti, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat dan mahasiswa ikuti Zoom Meeting dengan Divisi Humas Polri, di Rupatama Polres Meranti lantai dua Jalan Lintas Gogok Darussalam, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Selasa (10/12) pagi.

Selain itu, hadir pula secara virtual oleh Karo PID Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Brigjen Pol Drs Moh Hendra Suhartiyono M Si. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii SH. M.Hum, Kabag Ops Kompol Sahrizal SE, MH, MSI, Kasi humas Iptu Raden Surtika, dan Pejabat utama (PJU) Polres Kepulauan Meranti, Tokoh Agama, H Saipul Zakaria, Tokoh Pemuda Ansari, Tokoh Adat, H Darwis dan Perwakilan Mahasiswa, Eka yolanda, Dewan eksukutif Mahasiswa, Faizul.

Karo PID Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Brigjen Pol Moh Hendra menyampaikan, kegiatan ini angkat tema 'Strategi Polri Dalam Mengimplementasikan Cooling System guna menjaga stabilitas sosial pasca Pemilukada Serentak 2024'.

"Untuk itu, kita memberikan arahan kepada jajaran tentang hal tersebut dan juga melakukan kesiapan dalam melaksanakan instruksi dari pimpinan," ujarnya melalui via zoom meeting.

Menurutnya, penting mengangkat kegiatan yang telah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kepercayaan dan memberikan edukasi positif terhadap kegiatan Polri.

Selain itu, ujarnya, koordinasi ke tokoh agama ketua mahasiswa, tokoh adat menginformasikan peran Polri di  Pemilukada Serentak 2024 netral untuk Menjaga stabilitas sosial pasca Pemilukada Serentak 2024.

"Kita sampaikan apresiasi atas partisipasi jajaran yang telah menjaga situasi keamanan yang kondusif selama proses pasca pemilukada sebelumnya," jelasnya.

Semoga presiasi dari divisi Humas Polri, ulasnya, menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi kedepanya bagi para personel.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi forum untuk saling berbagi informasi, mempersiapkan langkah-langkah strategis, dan memastikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan penyiaran di wilayah hukum masing-masing Satker atau Satuan Kerja.