Wali Kota
Sorotan terbaru dari Tag # Wali Kota
Riau
Riau
Tersanjung, Wabup Bagus Santoso dan Istri Terima Gelar Kehormatan Marga Batak
Bengkalis, katakabar.com - Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso bersama istri, Siti Aisyah tersanjung terima gelar kehormatan marga Batak, Selasa (15/4). Gelar kehormatan ini diperoleh Bagus Santoso setelah menjamu makan siang Wali Kota Pematang Siantar, Wesly Silalahi bersama Wakil Walikota Pematang Siantar, Herlina. Kehadiran tamu dari Pematang Siantar itu ke Pulau Seberang, Bengkalis untuk berziarah ke Makam Raja Sang Naualuh Damanik di Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis. Gelar adat Batak itu diberikan kepada Bagus Santoso sebagai boru Damanik, dan Siti Aisyah boru Sinaga dari ketua adat. Di momen itu Wakil Bupati Bengkalis, beserta istri diberikan pakaian adat Batak. Wali Kota Pematang Siantar Wesly Silalahi menyebutkan, dengan disematkannya gelar adat kepada Bagus Santoso, maka telah resmi bagian dari keluarga besar Suku Batak.
Riau
Riau
Walkot Dumai Bersama Kajari Teken MoU, H Paisal: Siap Dukung 'Jaga Zapin'
Pekanbaru, katakabar.com - Wali Kota Dumai H. Paisal, SKM, MARS bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Dumai teken MoU bersama Kepala Daerah serta Kepala Kejari Kabupaten dan Kota disaksikan Gubernur Provinsi Riau, Kepala Kejati Riau dan lainnya, di Pekanbaru, pada Senin (11/9) kemari. "Pemerintah Kota Dumai siap mendukung program 'Jaga Zapin' yang ditaja Kejati Riau. Kota Dumai memiliki lahan perkebunan kelapa sawit lumayan luas yang dikelola masyarakat. Sisi lain, Kota Dumai punya pelabuhan Crude Palm Oil (CPO) terbesar di Indonesia dan kawasan industri pengolahan kelapa sawit yang tersebar di Kota Dumai," kata H Paisal dilansir dari laman webiste resmi Pemko Dumai, pada Selasa (12/9). Ditegaskanya, kita siap memberikan yang terbaik terutama kepada para pekerja maupun pemilik kebun sawit di Kota Dumai. Kita siap berkolaborasi dengan seluruh unsur lembaga, stakeholder, organisasi dan para petani ataupun pekebun guna sukseskan program 'Jaga Zapin'. Pemerintah Kota Dumai tambah H Paisal, selalu terbuka untuk berdiskusi serta bekerja sama pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kota Dumai. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Riau, Supardi mengatakan, ada empat masalah utama sawit di Provinsi Riau, meliputi masalah agraria, status kepemilikan lahan, kelembagaan petani atau pekebun yang masih lemah dan praktik monopoli ataupun oligopoli harga yang merugikan 597 Ribu Kepala Keluarga (KK) di Provinsi Riau yang menjadi dasar program 'Jaga Zapin'. "Provinsi Riau sebagai penghasil dan pengelolaan sawit terbesar di Indonesia harus benar-benar memberikan kesejahteraan yang baik bagi masyarakat yang berkecimpung dalam bidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit," jelasnya Untuk itu, kita berharap kepala daerah yang hadir bisa ikut serta m Sukseskan program 'Jaga Zapin' di daerahnya masing-masing, kata Supardi. Gubernur Provinsi Riau, H. Syamsuar, M.Si jabarkan tentang gambaran pengelolaan dan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari kelapa sawit di Provinsi Riau. "Total 4 juta hektar kebun kelapa sawit di Provinsi Riau menjadi yang terbesar diantara Provinsi lainnya di Indonesia," bebernya. Diketahui, 'Jaga Zapin' sendiri salah satu program yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau sebagai upaya mengatasi permasalahan sektor sawit di Provinsi Riau dalam berbagai aspek. Mengingat, sawit salah satu penggerak ekonomi yang besar bagi masyarakat di Provinsi Riau. Langkah awal 'Jaga Zapin' dilaksanakan memantau harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di pabrik-pabrik kelapa sawit di seluruh Provinsi Riau. Di kegiatan ini Wakajati Provinsi Riau, Hendrizal Husin, Pejabat Utama Kejati Riau, Ketua Santri Tani NU, T. Rusli Ahmad, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulfadli, narasumber Kegiatan, Kepala Dinas Kabupaten dan Kota se Provinsi Riau, dan lainnya turut di sana.
Riau
Riau
'Jaga Zapin' Dikembangkan, Kajari, Bupati dan Wali Kota si Riau Teken MoU
Pekanbaru, katakabar.com - Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau terus mengembangkan dan memperluas program 'Jaga Zapin' sudah berjalan dari tahun 2022 lalu. Program ini digadang-gadang berhasil dukung pengawasan dan pelaksanaan regulasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil kebun petani di tingkat provinsi dan pusat. Pengembangan dan perluasan program 'Jaga Zapin' dilakukan lewat penandatanganan MoU (nota kerja sama) antar bupati dan walikota dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se Provinsi Riau di Gedung Kejati Riau, pada Senin (11/9). Tidak hanya itu, dilakukan pula FGD bertajuk “Jaga Zapin Upaya Mengatasi Permasalahan Sektor Sawit di Provinsi Riau”. Gubernur Riau, H.Syamsuar dan Kajati Riau, Dr. Supardi, SH.MH. Narasumber FGD, yakni Dr. Gulat ME Manurung Ketua Umum DPP APKASINDO, Prof. Dr. Almasdi Syahza Guru Besar Universitas Riau, Ir. Zulfadli Kadisbun Riau, dan Aziz Hidayat Ketua Bidang Perkebunan GAPKI. Ketua Pelaksana, Dr. Robinson Sitorus, SH.,MH.,MM menjabarkan, kegiatan ini bertujuan memperluas dukungan terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan 'Jaga Zapin'. Di mana Kejati Riau melaksanakan kegiatan FGD 'Jaga Zapin' dan penandatangan kesepakatan (MoU) antara walikota dan bupati dengan kepala kejaksaan negeri se Provinsi Riau. "Kegiatan dihadiri lebih 200 orang peserta dari stakeholders pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Apkasindo, Gapki, Samade, Aspekpir dan tentunya dari unsur Kejati Riau serta Kejaksaan Negeri se Provinsi Riau," ujar Robinson dilansir dari laman majalah sawit indonesia online. Dijelaskannya, tujuannya dari kegiatan ialah pengawalan proses penetapan harga TBS oleh tim harga, yakni Kejati Riau sudah berjalan setahun lamanya, pasnya September 2022 lalu. Tapi, implementasi di lapangan harus diawasi dan dievaluasi lantaran sesungguhnya pabrik dan kebun sawit berada di kabupaten dan kota. Program 'Jaga Zapin' lebih diperluas tidak hanya terkait hulu-hilir kelapa sawit. Apalagi 'Jaga Zapin' adalah jaga zona pertanian perekonomian dan industri, sebagai upaya menjaga kestabilan dan ketahan ekonomi riau. “Salah satu fokus Jaga Zapin ini mengatasi permasalahan di sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, utamanya hubungan sektor hulu-hilir sawit yang cenderung merugikan sektor hulu (harga TBS petani). Soalnya banyak ditemukan pabrik kelapa sawit semena-mena dalam menetapkan harga TBS kelapa sawit petani, jauh dibawah harga penetapan Disbun Riau,” tegas Asbin Kajati Riau ini. Diketahui, pihak Kejati Riau sudah petakan persoalan kelapa sawit di 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Provinsi Riau, yakni lemahnya posisi tawar dan posisi hukum petani kelapa sawit dalam mendapatkan keadilan harga TBS. Gebrakan pengawalan dan pengawasan penetapan harga TBS kelapa sawit petani di Disbun Riau setiap minggunya awal lahirnya program 'Jaga Zapin' ini. Lantaran itu pula, dilaksanakan MoU antara Kejari dengan bupati dan walikota se Provinsj Riau agar implementasi 'Jaga Zapin' dapat dilakukan Kejari dengan bupati dan walikota se Provinsi Riau di masing-masing daerah.
Lingkungan
Lingkungan
Wali Kota Dumai Buka Muscab ke X KB FKPPI PC 0404 Kota Dumai 2023
Dumai, katakabar.com - Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM.Mars buka resmi Musyawarah Cabang (Muscab) ke X Keluarga Besar (KB) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) 0404 Kota Dumai, di gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung Jalan Putri Tujuh Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, pada Sabtu (9/7). Wali Kota Dumai pukul gong tiga kali tanda Musyawarah Cabang (Muscab) ke X KB FKPPI PC 0404 Kota Dumai tahun 2023. "Selamat atas dibukanya Musyawarah Cabang (Muscab) ke X KB FKPPI PC 0404 Kota Dumai tahun 2023. Sekalipun berlainan warna tapi kita tetap satu tujuan memajukan Kota Kita Kota Idaman," ujar Wali Kota Dumai, H. Paisal. Ketua FKPPI Kota Dumai, H. Khairul Kamal. ST mengatakan, FKPPI salah satu organisasi masyarakat yang begitu besar dan dikenal. Untuk itu, FKPPI mampu membangun dan bergerak untuk masyarakat dengan membangun negeri yang positif, dan turut mengawal pembangunan Kota Dumai ke depan, jelasnya. Selain itu kata Khairul, KB FKPPI mesti mendukung pembangun dan menggalang silaturahmi antar sesama Ormas serta mempererat kekeluargaan sesama keluarga besar FC FKPPI Kota Dumai. Begitu pun KB FKPPI harus menumbuhkan jiwa sosial dan saling perduli terhadap masyarakat, tambahnya. Ketua FKPPI Provinsi Riau, Fahriadi Dandim 0320/Dumai, SekdaKo Dumai, Dansatradar 232/Dumai, Danlanal Dumai, Kapolres Dumai, Danden Rudal 004/Dumai, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Ormas, serta lainnya turut hadir di sana.