Verifikasi
Sorotan terbaru dari Tag # Verifikasi
Sawit
Sawit
Usulan PSR Jalur Kemitraan Rekomtek Lebih Cepat Terbit Lewat Verifikasi Sucofindo
Kubu Raya, katakabar.com - Pemerintah terus berupaya mencapai target PSR di antaranya dengan jalur kemitraan. Jalur ini lembaga pekebun yang bermitra dengan perusahaan mengajukan langsung kepada Ditjenbun kemudian diverifikasi oleh PT Sucofindo. Aditya Rahman Aziz, Kepala Strategic Business Unit Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, PT Sucofindo, menjelaskan PSR jalur kemitraan melakukan verifikasi dokumen usulan peremajaan dan verifikasi lapangan terhadap pekebun, lembaga pekebun, perusahaan perkebunan yang mengusulkan dan kelayakan kriteria peremajaan. "Tugas Sucofindo dalam PSR jalur kemitraan melakukan verifikasi dokumen usulan peremajaan dan verifikasi lapangan terhadap pekebun, lembaga pekebun, perusahaan perkebunan yang mengusulkan dan kelayakan kriteria peremajaan," tegasnya saat pergelaran 5th IPOSC, dilansir dari laman mediaperkebunan.id, Kamis (9/10) siang. Menurutnya, esensi verifikasi memastikan keberadaan, kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan, menemukenali pekebun, memastikan kesesuaian fisik lahan yang diajukan. "Jangka waktu Service Level Agreement (SLA) maksimal 30 hari kerja sejak diterimanya dokumen yang telah dinyatakan lengkap dan benar untuk pengajuan. Pelaksanaan verifikasi lapangan secara sensus pekebun dan pengecekan kesesuaian lokasi 19 hari kerja," terangnya. Kata Aziz, verifikasi dokumen bisa dilakukan secara online. Verifikasi jalur kemitraan sampai saat ini luasannya 26.130,1054 hektar, 118 proposal, 101 lembaga pekebun, 27 perusahaan. "Keunggulan PSR jalur kemitraan cepat (SLA 30 hari kerja, hasil verifikasi langsung disampaikan ke Ditjenbun sehingga memangkas birokrasi); transparan (hasil verifikasi terdokumentasi secara digital, bagi pekebun yang berdomisili di luar lokasi kebun bisa verifikasi online, panel review bersama BPDP dan Ditjenbun memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap keputusan, terpercaya (pemanfaatan teknologi foto udara untuk mempercepat dan memvalidasi tutupan lahan secara visual, objektif, akurat), hasil verifikasi lebih akurat karena dilakukan dengan metoda sensus terhadap lahan dan pekebun sehingga terhindar dari lahan dan pekebun fiktif, paparnya. Kunci keberhasilan verifikasi dokumen dan lapangan, yakni: • Penilaian Usaha Perkebunan perusahaan mitra masih berlaku • Surat Keterangan yang dikeluarkan ATR/BPN dan BPKH sesuai dan memuat dengan peta dan titik koordinat PSR • Luas persil titik koordinat tidak melebihi luas lahan pada legalitas dan luas lahan maksimal 4 ha per NIK. • Titik koordinat tidak tumpang tindih dengan pengusul lain, baik yang sedang mengajukan atau yang sudah menerima PSR. • Data titik koordinat pengusul sama dengan data letak persil pengajuan. • Lembaga pekebun dan perusahaan perkebunan berkoordinasi dengan pekebun yang mengusulkan untuk dapat dipertemukan dengan verifikator baik tatap muka maupun daring. • Kondisi tutupan lahan yang diajukan harus memiliki pokok sawit • Data titik koordinat pengajuan sama dengan data titik koordinat lahan yang ditemukan saat ground cheking di lapangan. Ini mutlak dan tidak bisa ditawar lagi.
Riau
Riau
Bupati Rohul Komitmen Jadikan Rokan Hulu Kabupaten Layak Anak Tahun 2025
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Rokan Hulu gelar Kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid atau VLH Evaluasi Kabupaten Layak Anak atau KLA bersama tim penilai VLH kabupaten dan kota dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia (RI) secara daring, dari Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati, Kamis (17/4). Verifikasi lapangan ini rangkaian evaluasi tahunan yang digelar KemenPPPA RI untuk menilai implementasi kebijakan, dan program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah. Evaluasi dilakukan secara hybrid, yakni kombinasi antara metode daring oleh tim verifikator pusat dan pemaparan langsung dari OPD terkait di lokasi. Kegiatan VLH ini diikuti Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM didampingi Ketua TP PKK Rokan Hulu, dr. Yeni Dwi Putri, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohul, Tim gugus tugas kota layak anak Rohul, Kepala Puskesmas, Camat, Kepala Desa terkait. Bupati Rokan Hulu, Anton menyatakan, Pemerintah Daerah atau Pemda telah menunjukan keseriusannya untuk menjadikan Rokan Hulu sebagai Kabupaten layak anak dengan kebijakan yang tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, komitmen kuat ini untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, ujar Anton, komitmen kita tercermin di berbagai program atau kegiatan lintas sektoral yang telah dijalankan seperti pembentukan dan penguatan forum anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa penyediaan fasilitas ramah anak di ruang publik integrasi program Perlindungan Anak dan penguatan keluarga dalam RPJMD serta dukungan seluruh OPD lembaga pendidikan dunia usaha media dan masyarakat. Menurut Anton, pemerintah menyadari anak-anak adalah aset bangsa dan generasi penerus masa depan. Itu sebabnya, menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi sesuai dengan amanat konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Ekonomi
Ekonomi
Begini Cara Verifikasi Informasi Perusahaan di Indonesia
Jakarta, katakabar.com - Verifikasi detail perusahaan langkah penting setiap transaksi bisnis, terutama saat berurusan dengan mitra internasional, melakukan uji tuntas, atau setelah mendaftarkan perusahaan terbaru di Indonesia. Dengan lingkungan bisnis yang dinamis, memastikan keabsahan dan detail perusahaan di Indonesia sangatlah penting. Berikut tata cara untuk melakukannya secara efektif.
Nasional
Nasional
PSR di OKI, Target Seluas 8 Ribu Hektar Sudah Verifikasi 4 Ribu Hektar Sisanya Proses
Kayuagung, katakabar.com - Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan terus bergerak meremajakan kebun kelapa sawit yang sudah tidak produktif. Pada 2023 ini, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di OKI ditargetkan seluas 8.000 hektar. Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) OKI setakat ini verifikasi lahan mau direplanting seluas 4.000 hektar sudah kelar. Separuhnya lagi tahap proses verifikasi sudah dimulai, pada Selasa (19/9) lalu. Kebun kelapa sawit itu baik yang sudah verifikasi mau pum tahap verifikasi milik Kelompok Tani (Poktan) dan Koperasi Unit Desa (KUD) lainnya. "Kebun sawit milik petani swadaya umumnya sudah waktunya dan layak untuk direplanting," ujar Kepala Bidang Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Disbunnak Kabupaten OKI, M Zulkarnain SP, dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (22/9). Soal verifikasi luasan lahan kebun kelapa sawit sudah layak direplanting, kata Zulkarnain, gelombang pertama sudah kelar beberapa bulan lalu, dan saat ini sedang proses verifikasi gelombang kedua. "Seluruh Kelompok Tani (Poktan) dan KUD mesti memenuhi semua persyaratan PSR, biar nanti disetujui Dirjenbun Kementan RI," ulasnya. Menurutnya, seluas 4.000 hektar masih verifikasi gelombang kedua bukan harga mati. Bisa saja diloloskan lebih luas lagi kalau memang memenuhi persyaratan. Saat verifikasi tahap pertama, kebun sawit yang memenuhi persyaratan untuk peremajaan tersebar di Kecamatan Pedamaran Timur, Mesuji, dan Mesuji Makmur. "Program PSR itu dari usulan Kelompok Tani (Poktan) dan KUD. Bila memenuhi persyaratan dilaksanakan peremajaan biayanya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kalau tidak memenuhi persyaratan tidak bisa ikut PSR," tegasnya. Untuk verifikasi tahap kedua ini masih berproses, mudah-mudahan banyak yang memenuhi persyaratan. Apalagi kebun sawit rakyat di Kabupaten OKI sudah banyak umurnya di atas 25 tahun, sehingga layak diremajakan. Itu sebabnya, verifikasi cepat beres agar Rekomendasi Teknis (Rekomtek) bisa keluar bulan September 2023 ini. "Kalau sudah keluar Rekomtek, otomatis pelaksanaan peremajaannya bisa dilakukan tahun depan," bebenya. Ditambahkannya, program PSR di OKI sudah dilaksanakan dari tahun 2017 silam, dan terus berjalan setiap tahun hingga sekarang. "PSR bertujuan meningkatkan produktivitas kelapa sawit dan kesejahteraan para petani, makanya program ini terus didorong di OKI," tandasnya.
Nasional
Nasional
Dokumen Calon Penerima Beasiswa SDM Sawit Tahap Verifikasi di Babel
Pangkalpinang, katakabar.com - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) erima kabar baru tentang seleksi Beasiswa Pendidikan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDM PKS) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kabar baru itu, Kementerian Pertanian melalui Sekretariat Tim Pengembangan SDM PKS mulai memverifikasi dokumen calon penerima beasiswa SDM sawit untuk wilayah Provinsi Kepulauan Babel, pada Senin (14/8) lalu, Tim Verifikasi yang dipimpin Nilam Sari MP itu bakal memeriksa berbagai kelengkapan administrasi pendukung terhadap 55 calon penerima Beasiswa Sawit dari Bangka Belitung. Calon penerima beasiswa yang diverifikasi berasal dari enam kabupaten di Babel dengan rincian 9 orang berasal dari Kabupaten Bangka dan 8 orang dari Bangka Barat. Sedang, dari Bangka Selatan dan Bangka Tengah masing-masing sebanyak 13 dan 14 orang, serta Belitung 6 orang dan Belitung Timur 5 orang. Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus bakal menempuh pendidikan pada berbagai perguruan tinggi pertanian di tanah air. Perguruan Tinggi yang dituju, yakni Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta, Institut Teknologi Sawit Indonesia, Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Politeknik Aceh, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, dan berbagai perguruan tinggi yang lain. Kepala DPKP Provinsi Babel, Edi Romdhoni MM berharap calon penerima beasiswa yang diverifikasi lolos seluruhnya agar mereka nanti dapat melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi pertanian pada 2023 ini. “Semuanya putra putri Babel mudah-mudahan bisa diterima di berbagai perguruan tinggi agar memberikan dampak besar bagi pembangunan sektor pertanian Babel ke depan," ujarnya dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (18/8). Kela, setelah lulus kuliah nanti mereka pulang kampung dan membantu pemerintah daerah mengembangkan sektor pertanian termasuk memberdayakan masyarakat sekitar. “Adanya beasiswa ini, paling tidak selama empat tahun atau tiga tahun lebih mereka belajar tentang ilmu pertanian, terus mengabdikan ilmunya untuk memajukan sektor pertanian," jelasnya Bila sudah jadi sarjana pertanian kelak tutunya, para penerima Beasiswa Sawit tidak bercita-cita menjadi pegawai negeri sipil. Jadilah wiraswasta agar bisa merekrut tenaga kerja banyak dan bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Ketua Tim Verifikasi, Nilam Sari menjelaskan, kuota beasiswa yang disiapkan secara nasional sekitar 2.000 orang. Proses seleksi menggunakan sistem ranking. Karena itu tidak ada kuota beasiswa untuk masing masing daerah dengan jumlah tertentu. “Nanti diranking secara nasional untuk mencari peringkat 1 hingga 2.000,” jelasnya seraya mengatakan hasil verifikasi diumumkan pada 22 Agustus 2023 melalui website resmi https://beasiswasawit.id.
Pendidikan
Pendidikan
Dinas Pertanian Mukomuko Verifikasi 41 Calon Penerima Beasiswa BPDPKS
Bengkulu, katakabar.com - Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu pelan-pelan verifikasi 41 data yang diusulkan dapat beasiswa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Data yang diverifikasi, meliputi ijazah, akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat izin dari orang tua, surat keterangan orang tua punya lahan kebun kelapa sawit atau bekerja di perusahaan kelapa sawit mesti turut dilampirkan. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Mukomuko, Iwan Cahaya dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (11/8) mengatakan, kita sudah terima data dan terus datan dicek. "Bila diberikan kesempatan, para penerima bisa melanjutkan pendidikan di 13 perguruan tinggi di Indonesia yang ditetapkan BPDPKS," ujarnya. Kata Iwan, mengenai seluruh biaya penerima beasiswa ditanggung BPDPKS, yakni dari penginapan, makan dan uang semester hingga tamat kuliah ditambah ikatan kerja di perusahaan sawit. "Kalau sudah tamat kuliah, mereka nanti bakal bekerja di perusahaan sawit. Lihat, sekitar lima orang mantan penerima beasiswa BPDPKS sudah bekerja di perusahaan sawit yang ada di Provinsi Bengkulu," jelasnya.