Sorotan terbaru dari Tag # Terealisasi
Sumut
Langkat, Katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Langkat terus menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, khususnya perbaikan dan...
Sawit
Manna, katakabar.com - Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Sakimin menegaskan, salah satu produk dari pendataan perkebunan kelapa sawit rakyat Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan atau STDB. Di mana sejak Juli hingga Desember totalnya sudah 4.279 persil STDB kebun sawit rakyat sudah diterbitkan. "Realisasi itu hanya kisaran 50 persen dari target tahun ini sebanyak 8.600 persil," ujar Sakimin saat di acara Focus Group Discussion atau FGD Pendataan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat, yang dibuka Asisten II Pemda Bengkulu Selatan, Diah Winarsih. Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Ahmad Sukirman menimpali, ada beberapa kendala yang menjadi penyebab tidak tercapainya target, yakni masih adanya keengganan masyarakat memberikan data dan dokumen persyaratan pendataan.
Riau
Pekanbaru, katakabar.com - PT Padasa Enam Utama (PEU) serahkan lahan seluas 120 hektar kepada masyarakat Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Penyerahan lahan seluas 120 hektar tersebut untuk dikelola masyarakat setempat sesuai amanat Permentan Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11. "Permentan mewajibkan PT PEU untuk membangun kebun bagi masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang dikelola perusahaan," ujar Gubernur Riau, Edy Natar Nasution keterangannya di Rokan Hulu, Sabtu kemarin, dilansir dari ANTARA, pada Ahad (14/1). Dijelaskan Gubri, PT PEUperusahaan yang bergerak di bidang industri perkebunan kelapa sawit. Produk utama yang dihasilkan PT PEU ini minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan inti sawit (Kernel). Dari 120 hektar total lahan HGU yang diserahkan, saat ini baru 20 persen terealisasi tapi upaya dari pihak perusahaan merespons kebutuhan warga tempatan patut diapresiasi, sebab momen ini yang didambakan sebagian masyarakat yang hidup di wilayah perkebunan. "Terserah perusahaan memilih cara penyelesaian penyerahan tanggung jawab untuk masyarakat apakah 20 persen itu diberikan dalam bentuk lahan, atau 20 persen hitungan secara ekonomis yang penting bermanfaat bagi warga," ucapnya. Menurut Edy Natar, tanggung jawab perusahaan sebesar 20 persen dari luas lahan yang mereka kelola harus disetujui masyarakat, alim ulama, ninik mamak, sehingga ada sebuah kepastian dan masyarakat puas dengan apa yang diberikan sekaligus perusahaan bertanggung jawab atas kewajibannya. Provinsi Riau memiliki kebun kelapa sawit terluas di Indonesia, ulas Gubri, dengan luas 3,38 juta hektar dari 16,8 juta hektar atau setara 20,08 persen dari kebun kelapa sawit nasional. Data itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019. "Data terbaru tutupan Citra Satelit menunjukkan luas areal kebun kelapa sawit telah mencapai 3,9 juta hektar. Produksi CPO di Riau pada 2022 sebanyak 7,9 juta ton CPO dari produksi nasional sebesar 45,6 juta ton, sehingga kontribusi Riau ke nasional sebesar 18,06 persen," terangnya. Potensi ini, sebut Edy Natar, bisa dimanfaatkan dengan baik dan bakal sejahterakan masyarakat Riau. Lantaran itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau perlu berjuang membela hak masyarakat tempatan dan perusahaan membayarkan kewajibannya agar iklim kondusif dapat tercipta dengan baik, serta para pengusaha pemilik kebun dapat bekerja dengan tenang tanpa terganggu dan masyarakat menikmati apa yang seharusnya mereka peroleh. Kewajiban yang dijalankan PT PEU tersebut, tuturnya, bisa menjadi contoh untuk perusahaan lain di Provinsi Riau guna mempercepat tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. "Saya tetap mengawal kewajiban perusahaan yang belum diserahkan seluruhnya itu," tegasnya. Tokoh masyarakat Desa Aliantan, Rois Zakaria menimpali, asyarakat Desa Aliantan telah menerima realisasi 20 persen dari 120 hektar Hak Guna Usaha (HGU) PT PEU. "Dari lahan HGU seluas 120 hektar itu direalisasikan bertahap 20 hektar dan masih tersisa 74 hektare lagi. Paling penting niat baik perusahaan sudah tampak untuk masyarakat setelah datuk serta tokoh masyarakat Desa Aliantan berjuang untuk merealisasikan hak 20 persen itu," tandasnya.