Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Senin, 23 Februari 2026 | 10:25 WIB

Pemkab Langkat Terima Hibah 4,6 Hektare untuk Huntap Korban Banjir Langkat

Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menerima hibah lahan seluas 4,6 hektare dari PT Rapala Sri Timur untuk pembangunan hunian tetap (...

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:36 WIB

Komisi VIII DPR RI Hadirkan Bantuan Besar Bagi Korban Banjir Langkat

Langkat, Katakabar.com - Melalui koordinasi dan komunikasi intensif pascabencana banjir. Pemerintah Kabupaten Langkat berhasil menghadirkan kunjungan kerja K...

Kamis, 22 Januari 2026 | 20:33 WIB

PGRI Salurkan Donasi untuk GTK Terdampak Banjir di Tanjung Pura

Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menyalurkan bantuan sosial bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang terdampak banjir di Kecam...

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:00 WIB

Kementerian PU Percepat Pembersihan RSUD dan Puskesmas Terdampak Bencana di Sumatera

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memprioritaskan upaya pemulihan infrastruktur fasilitas kesehatan yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama penanganan saat ini adalah pembersihan material lumpur di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, serta pemulihan jaringan air bersih dan sanitasi guna memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat kembali berjalan normal. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan dukungan kementerian pada sektor kesehatan saat ini terkonsentrasi pada pemulihan fisik bangunan dan penyediaan infrastruktur dasar pendukung. "Khusus sektor kesehatan, peran kami saat ini terbatas pada pembersihan puskesmas dan rumah sakit yang terdampak, serta memastikan air bersih tersedia dengan kualitas yang baik. Pengelolaan fisik bangunan kita bantu agar fasilitas kesehatan dapat segera difungsikan kembali,” ulasnya. Berdasarkan data penanganan bencana per 16 Januari 2026, Kementerian PU telah membersihkan puluhan fasilitas umum di berbagai lokasi, termasuk fasilitas kesehatan yang terdampak bencana. Di Provinsi Aceh, upaya pembersihan dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie, dan Pidie Jaya. Progres di lapangan bervariasi, mulai dari yang telah rampung sepenuhnya hingga yang masih dalam tahap pengerjaan. Di Provinsi Sumatera Utara, tercatat ada lima lokasi fasilitas umum saat ini sedang dalam proses pembersihan intensif. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, dari 12 lokasi yang dibersihkan, tujuh lokasi dinyatakan selesai dan lima lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan (on-going). Selain pembersihan, hasil inventarisasi Kementerian PU menemukan dua Puskesmas mengalami kerusakan berat, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Laklak di Aceh Tenggara. Kedua fasilitas ini tertimbun lumpur setinggi kurang lebih dua meter dan posisinya berada sangat dekat dengan alur sungai, sehingga dinilai tidak layak lagi untuk digunakan. Dody menjelaskan kedua bangunan tersebut harus direlokasi dan dibangun baru. "Dua puskesmas yang harus kita bangun dengan cepat karena kondisi eksisting-nya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan lagi. Bangunannya harus direlokasi dan dibangun baru. Tetapi untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan, sementara pembangunan puskesmas direncanakan menggunakan sistem bangunan modular agar dapat selesai dalam waktu singkat dan segera melayani masyarakat," jelasnya. Tetapi, pelaksanaan pembangunan fisik puskesmas baru tersebut menunggu arahan resmi dari Menteri Kesehatan. Ditegaskan Dody lagi, Kementerian PU akan bertanggung jawab pada konstruksi fisik bangunan, sedangkan penyediaan tenaga medis, peralatan, dan obat-obatan merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan. Sementara, untuk menjamin higienitas dan operasional medis, Kementerian PU juga mendukung penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor di fasilitas kesehatan. Salah satu prioritas saat ini adalah pembuatan sumur bor di lokasi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, Sumatera Barat. Prosesnya saat ini sedang berlangsung intensif demi menjamin ketersediaan air bersih sesuai standar kesehatan. Kementerian PU berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah setempat guna memastikan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatera dapat pulih secara cepat, aman, dan berkelanjutan.

Minggu, 18 Januari 2026 | 14:32 WIB

Pulihkan Konektivitas Aceh, Kementerian PU: Sejumlah Jembatan Terdampak Banjir Kembali Fungsional

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus percepat langkah penanganan darurat pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Fokus utama saat ini adalah memulihkan akses pada tujuh jembatan putus di ruas vital Batas Bireuen/Bener Meriah – Batas Bener Meriah/Aceh Tengah – Kota Takengon. Hingga saat ini, lima dari tujuh jembatan tersebut telah kembali fungsional, yakni Jembatan Alue Kulus, Jembatan Krueng Rongka, dan Jembatan Weihni Lampahan. Sementara, dua jembatan lainnya, yakni Jembatan Weihni Enang-Enang dan Jembatan Jamur Ujung, sedang dalam proses penanganan darurat menggunakan Jembatan Bailey. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan pemulihan konektivitas jalan dan jembatan merupakan prioritas utama pemerintah dalam situasi tanggap darurat guna menjamin kelancaran distribusi logistik dan aktivitas warga. “Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” ujar Dody. Di jalur lintas tengah ini, akses Batas Bireuen – Takengon sudah tembus secara fungsional melalui jalan alternatif. Khusus untuk Jembatan Jamur Ujung, pemasangan Jembatan Bailey saat ini memasuki tahap pengujian beban (loading test) sebelum dibuka sepenuhnya untuk umum. Selain itu, Ruas Jalan Kota Bireuen – Batas Bireuen/Bener Meriah juga telah terhubung kembali sejak 18 Desember 2025. Hal ini tercapai setelah pemasangan Jembatan Bailey di Teupin Mane dan penanganan sementara pada titik longsoran selesai dilakukan. Penanganan intensif juga dilakukan pada Ruas Geumpang – Pameue – Genting Gerbang – Simpang Uning. Segmen Geumpang hingga Genting Gerbang kini sudah dapat dilalui kendaraan. Untuk segmen Genting Gerbang – Simpang Uning, lalu lintas dialihkan sementara ke jalur alternatif via Angkup untuk menghindari Jembatan Titi Merah dan Jembatan Krueng Pelang yang rusak berat. Pemasangan Jembatan Bailey di Krueng Pelang terus dikebut dan ditargetkan fungsional pada 16 Januari 2026. Di lokasi lain, Kementerian PU mencatat sejumlah pemulihan akses signifikan: Ruas Meureudu – Batas Pidie Jaya/Bireuen: Akses fungsional total untuk semua kendaraan sejak 12 Desember 2025 setelah penimbunan oprit jembatan rampung. Ruas Kota Bireuen – Batas Aceh Utara: Konektivitas pulih menggunakan Jembatan Bailey Krueng Tingkem (kapasitas 30 ton) sejak 27 Desember 2025, serta jalur alternatif Jembatan Bailey Awe Geutah yang fungsional sejak 19 Desember 2025. Konektivitas Wilayah Gayo dan Aceh Tenggara Kementerian PU juga memastikan konektivitas di wilayah pegunungan Gayo hingga ke selatan Aceh terus terjaga. Pada Ruas Batas Aceh Tengah/Nagan Raya – Lhok Seumot – Jeuram, kendaraan roda dua dan empat sudah dapat melintas via Jembatan Bailey Krueng Beutong sejak 9 Januari 2026. Jalur penghubung Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara – Kota Kutacane pun telah terhubung kembali. Hal ini menyusul penanganan sembilan titik longsor dan pemasangan Jembatan Bailey di Lawe Mengkudu I serta Lawe Penanggalan yang fungsional sejak 29 Desember 2025. Meskipun sempat terjadi longsor susulan pada 3 Januari 2026 di ruas Blangkejeren – Batas Gayo Lues, tim di lapangan berhasil menangani hambatan tersebut sehingga jalur kembali terbuka pada 9 Januari 2026. Kini, ruas Genting Gerbang – Celala hingga ke perbatasan Aceh Tenggara telah kembali fungsional. Kementerian PU berkomitmen untuk terus memperkuat penanganan di lapangan, baik melalui penyediaan jembatan darurat maupun persiapan konstruksi permanen, agar pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh dapat berjalan berkelanjutan. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.

Jumat, 09 Januari 2026 | 11:38 WIB

Akses Jalan Terdampak Bencana Berangsur Fungsional di Sumut

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang melanda 12 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Hingga Selasa (6/1), Kementerian PU memastikan sejumlah ruas jalan nasional dan jembatan strategis yang sempat terputus kini berangsur fungsional kembali untuk mendukung kelancaran logistik dan mobilitas masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pemulihan konektivitas antarwilayah menjadi fokus utama penanganan pascabencana. “Kementerian PU bergerak cepat agar akses logistik dan mobilitas warga segera pulih. Keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama, sehingga setiap penanganan dilakukan dengan memperhatikan kondisi lapangan dan stabilitas lereng,” ujar Dody. Menurut data monitoring lapangan hingga 6 Januari 2026 pukul 20.00 WIB, Kementerian PU telah menangani kerusakan infrastruktur di berbagai titik bencana. Penanganan meliputi pembersihan material di 263 titik longsoran tebing, perbaikan pada 65 titik jalan amblas, serta penanganan genangan banjir di 28 titik yang kini telah surut sepenuhnya. Selain itu, dari total titik jalan putus yang teridentifikasi, 14 titik telah fungsional kembali, dan 7 jembatan yang rusak telah dapat dilalui. Progres signifikan terlihat pada koridor vital Tarutung–Sipirok sepanjang 68 km yang kini telah terhubung sepenuhnya. Meski demikian, Kementerian PU masih melakukan penyempurnaan jalur sementara (detour) guna menjamin keselamatan pengguna jalan. Sementara, koridor Batangtoru–Singkuang juga sudah dapat dilalui kendaraan ringan, dengan pengerjaan penimbunan dan pemadatan agregat yang terus dikebut di tengah tantangan cuaca hujan. Untuk konektivitas di jalur Sibolga–Batangtoru, Kementerian PU telah menyelesaikan pemasangan jembatan darurat (bailey). Jembatan bailey bentang 33 meter di Jembatan Aek Garoga 2 dan bentang 44 meter di Sungai Garoga 3 kini sudah beroperasi secara fungsional. Tetapi, Kementerian PU mengimbau pengguna jalan untuk tetap waspada, khususnya pada segmen Simpang Rampa–Sibolga via Batu Lubang. Ruas ini masih terputus akibat longsoran tebing di lima lokasi dengan kondisi tanah yang belum stabil, sehingga penanganan darurat belum memungkinkan. Sebagai solusi jangka panjang, Kementerian PU telah merencanakan penanganan permanen melalui pengalihan trase jalan di lokasi tersebut. Untuk sementara waktu, akses Tarutung–Sibolga dialihkan melalui jalur alternatif Tarutung–Rampa–Poriaha dengan pembatasan khusus bagi kendaraan kecil. Di Sumatera Utara, ruas yang terkena dampak terberat adalah Batas Kota Tarutung–Batas Kabupaten Tapanuli Tengah–Sibolga dengan total 176 titik kerusakan, dan ruas Tarutung–Sipirok dengan 55 titik. Dari total 23 lokasi jalan putus di seluruh wilayah terdampak, 17 titik kini telah berhasil difungsikan kembali, sementara satu titik pada Jembatan Aek Puli B tidak ditangani karena telah tersedia jembatan duplikasi. Guna mempercepat seluruh proses pemulihan ini, Kementerian PU telah memobilisasi 137 unit alat berat ke berbagai lokasi bencana. Armada tersebut terdiri dari loader, excavator, backhoe loader, vibro roller, dozer, motor grader, dump truck, flat bed truck, hingga truk logistik. Kementerian PU akan terus melakukan pemantauan intensif dan penanganan lanjutan hingga seluruh jaringan jalan dan jembatan di Sumatera Utara kembali aman dan andal sepenuhnya bagi masyarakat. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:37 WIB

Menteri PU Instruksikan Penanganan Jalan Terdampak Bencana di Aceh Tamiang 24 jam

Aceh Tamiang, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengintensifkan percepatan penanganan infrastruktur jalan yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Fokus utama saat ini tertuju pada pembersihan material lumpur dan sedimentasi yang menutupi satu ruas jalan nasional dan dua ruas jalan daerah. Menteri PU, Dody Hanggodo, saat meninjau langsung lokasi penanganan bencana di Aceh Tamiang, Rabu (24/12) lalu, menekankan urgensi pemulihan akses jalan, terutama di kawasan perkotaan yang menjadi nadi lalu lintas masyarakat. Guna mengejar target pemulihan, Dody menginstruksikan jajarannya untuk menerapkan sistem kerja nonstop dengan pembagian waktu yang efektif agar tidak menghambat aktivitas warga. “Saya minta kita bekerja 24 jam untuk mengejar waktu. Pagi sampai sore mengumpulkan lumpur dari lorong-lorong kanan dan kiri, kemudian malam hingga subuh fokus membersihkan area tengah kota, ada shift kerjanya," tegas Dody di lokasi peninjauan. Prioritas penanganan saat ini dilakukan pada Ruas Jalan Nasional Kota Kuala Simpang hingga Batas Provinsi Sumatera Utara. Meskipun terdampak endapan lumpur yang cukup tebal, Kementerian PU memastikan seluruh jembatan nasional di wilayah Aceh Tamiang dalam kondisi aman dan dapat dilalui kendaraan. Ditargetkan, pembersihan jalan nasional ini dapat rampung dalam waktu singkat, yakni 3 hingga 4 hari ke depan. "Dari batas masuk Kota Tamiang sampai jembatan masih banyak lumpur, saya minta dipercepat. Memang kendalanya di lapangan lalu lintas dari pagi sampai sore sangat kuat, sehingga pekerjaan menjadi lebih sulit, tetapi manfaatkan juga waktu malam," tutur Dody. Hingga saat ini, Kementerian PU telah melakukan penanganan darurat sepanjang kurang lebih 30 kilometer pada jalan nasional tersebut. Tim di lapangan masih berfokus membersihkan sedimentasi di bahu jalan, termasuk tumpukan material sisa pembersihan rumah warga yang berada di sisi jalan. Demi mendukung percepatan tersebut, Kementerian PU telah mengerahkan kekuatan penuh berupa 22 unit alat berat dan 10 unit dump truck di wilayah Aceh Tamiang. Secara rinci, 12 alat berat dan 10 dump truck beroperasi di titik penanganan tertentu, sementara 21 unit alat berat disiagakan khusus di kawasan Kota Kuala Simpang. Meski demikian, Menteri Dody menilai jumlah tersebut masih perlu ditambah untuk memaksimalkan pekerjaan di pusat kota. “Di kota ini alat berat masih kurang, jadi akan kita tambahkan lagi. Saya sudah meminta Kepala Balai Jalan dan Kepala Balai Sumber Daya Air di Medan untuk mencari penyedia jasa alat berat yang bisa kita sewa,” sebutnya. Melalui langkah percepatan dan kerja 24 jam ini, Kementerian PU optimistis fungsi jalan nasional di Aceh Tamiang akan pulih optimal dalam beberapa hari ke depan. Hal ini diharapkan dapat segera menormalkan kembali distribusi logistik serta aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya di kawasan pasar dan pertokoan yang juga menjadi prioritas pembersihan. Program kerja ini bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.

Minggu, 07 Januari 2024 | 10:55 WIB

Terjang Banjir, Kompol Hairul dan Personel Antar Bantuan ke Warga Terdampak Banjir

Bathin Solapan, katakabar.com - Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kecamatan Mandau, Kompol Hairul Hidayat didampingi Kanit Binmas Polsek Mandau, AKP Indra Varenal bersama 5 personel Bhabinkamtibmas, Danramil Mandau, Bhabinsa, BPBD, Dinsos Bengkalis, Satpol PP, Pemerintah Desa (Pemdes) Petani, dan Tokoh Masyarakat, terjang banjir tinggi muka air 40 centimeter antarkan bantuan kepada warga terdampak banjir, Sabtu siang kemarin. Musibah banjir melanda kawasan Jalan Rangau kilometer 23 RT 01 RW 05 Dusun Paong Napal, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan tinggi muka air sudah mencapai 40 centimeter. Pemukiman warga yang terdampak banjir sekitar 23 kilometer jauhnya dari pusat pelayanan pemerintahan Kecamatan Mandau, dengan jarak tempuh sekitar 30 menit perjalanan. Banjir mengakibatkan kenderaan roda dua dan roda empat tidak bisa melintas melalui jalan ke kawasan pemukiman masyarakat. Melihat kondisi tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), yakni Camat beserta stakeholder seperti TNI, BPBD, dan Tokoh Masyarakat (Tomas) gelar rapat guna mengantisipasi segala kemungkinan yang bakal terjadi di tengah tingginya curah hujan. Kapolsek Mandau insiasi memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak banjir dan mengingatkan masyarakat untuk mengungsi ke tempat lebih aman. "Kepada masyarakat yang terdampak banjir, bila tinggi muka air semakin tinggi diharapkan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman," pesannya.

Jumat, 27 Oktober 2023 | 16:27 WIB

KBRI Brussel Taja Diskusi, Prihatin Minyak Sawit Terdampak Regulasi UE

Jakarta, katakabar.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Brussel kerja sama dengan think tank asal Italia, Competere, dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit atau CPOPC taja diskusi bertajuk “Palm Oil Global Community Meeting on the Adoption of the EUDR and Consumers' Perception” di kantor KBRI Brussel, Belgia, pada Selasa (24/10) lalu. Diskusi itu bertujuan mengumpulkan pandangan dari negara produsen, importir, maupun asosiasi bisnis di Eropa yang terkait langsung dengan komoditas minyak sawit yang terdampak Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Regulasi EUDR rencananya bakal diimplementasikan pada kuartal keempat 2024 dan kuartal pertama 2025. Diskusi itu salah satu rangkaian kegiatan kunjungan kerja CPOPC ke Italia, Belanda, dan Belgia untuk meninjau persiapan implementasi EUDR. EUDR ditujukan untuk melarang masuknya tujuh produk komoditas yang dituding sebabkan deforestasi setelah 30 Desember 2020 ke pasar Uni Eropa kecuali lolos berbagai proses uji kelayakan. Di mana, produk-produk komoditas yang tercakup dalam regulasi tersebut, yakni kelapa sawit, kayu, kopi, kakao, karet, kedelai, dan sapi ternak. Sejauh ini, kebijakan EUDR masih belum dilengkapi implementing act yang memungkinkan Uni Eropa bisa secara penuh menerapkan ketentuan-ketentuan bebas deforestasi pada tujuh komoditas pertanian tersebut. Indonesia dan banyak negara produsen ketujuh komoditas lainnya, bakal terdampak kebijakan EUDR. Alih-alih memajukan isu lingkungan, beberapa pihak di kalangan bisnis internal Eropa sendiri menilai ketidakjelasan implementasi teknis regulasi deforestasi dapat mendisrupsi perdagangan produk-produk pertanian Indonesia, terutama minyak kelapa sawit berkelanjutan. Ambisi EUDR untuk membersihkan rantai pasokan Uni Eropa dari komoditas penyebab deforestasi dinilai belum memiliki teknis implementasi yang jelas, sehingga menyebabkan kekhawatiran baik dari negara produsen maupun industri Eropa yang bergantung pada minyak kepala sawit Indonesia. “Waktu sudah sangat pendek. Regulasi memang berlaku di awal tahun 2025, tapi di pertengahan 2024 produk kelapa sawit Indonesia bakal diekspor ke Uni Eropa sudah harus patuh pada regulasi EUDR, sebab proses administrasi dapat memakan waktu 5 hingga 6 bulan,” tegas Sekretaris Jenderal CPOPC, Rizal Affandi Lukman, dilansir dari laman tempo.co, pada Jumat (27/10). Tapi hingga berita ini diturunkan, Uni Eropa belum memberikan panduan teknis implementasi kepada publik. Presiden dan Co-Founder Competere, Pietro Paganini menuturkan, diskusi Palm Oil Global Community berupaya untuk menampung pandangan dan menjembatani diskusi para aktor yang akan terdampak EUDR baik dari di negara produsen maupun di Uni Eropa. Tercatat beberapa asosiasi bisnis sawit dari Belgia, Belanda, Italia, dan negara lainnya turut hadir secara daring maupun luring untuk saling bertukar pandangan. Poin yang mencuat, yakni harmonisasi pelaksanaan EUDR yang dianggap tidak mudah karena melibatkan 27 negara dan mengenai perlunya periode adaptasi guna mengarahkan EUDR agar menjadi regulasi yang solutif dan tidak cenderung punitif. Duta Besar RI untuk Belgia, Luxembourg dan Uni Eropa, Andri Hadi menilai interaksi yang terus dilakukan antar pihak yang berkepentingan dalam isu EUDR di Brussel sangat strategis, terutama dalam mengantisipasi aturan pelaksanaan EUDR. "Negara produsen, seperti Indonesia, sangat mengharapkan agar teknis implementasi EUDR dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara produsen, yang terdampak banyak oleh regulasi EUDR," kata Andri. Menurutnya, partisipasi yang cukup luas dan beberapa pandangan maupun kekhawatiran yang cenderung serupa dari berbagai pihak pada acara diskusi Palm Oil Global Community mengirimkan sinyal kuat kepada Uni Eropa untuk segera melakukan langkah tindak lanjut dalam implementasi regulasi EUDR. Ketidakjelasan implementasi EUDR, sebut Andri lagi, bakal semakin berisiko terhadap hubungan dagang antara Uni Eropa dengan negara-negara mitranya, dan yang terburuk dapat berdampak pada terkucilkannya para petani kecil dari rantai pasok global.