'Bisa, Tapi Tidak Berbisa'

Oleh: Agung Marsudi katakabar.com - Pasca amandemen UUD 1945 (1999-2002) kedudukan antar lembaga negara menjadi "bahu setentang", sehingga masing-masing memiliki peluang untuk "menang" dan punya senjata untuk saling "menyandera". Tidak ada lembaga yang lebih tertinggi. Meski semua tahu di tangan presiden seluruh kebijakan negara "bisa" diputuskan. Tapi fakta obyektifnya, relasi kuasa setara antara legislatif, yudikatif dan eksekutif, menyebabkan kedaulatan rakyat hanya seremoni di konstitusi. Presiden bisa. Tapi apakah "berbisa"? Semua masih sepakat politik itu urusan ketatanegaraan, demokrasi hanya alat. Semua juga masih sepakat NKRI itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan "Relawan" Indonesia. Indonesia hari ini, butuh presiden yang heroik, yang timbul tenggelam bersama rakyat. Presiden yang pro rakyat, berarti presiden yang mengemban amanat rakyat sebagai kehormatan. Kedaulatan rakyat adalah segalanya. Melupakan Ampera, amanat penderitaan rakyat berarti mengkhianati cita-cita luhur para pendiri bangsa.