Sosialisasi
Sorotan terbaru dari Tag # Sosialisasi
Lingkungan
Lingkungan
Sosialisasi Anti Pelecehan, LRT Jabodetabek Seru Pengguna Ciptakan Ruang Aman Bersama
Jakarta, katakabar.com - Kereta Api Indonesia (KAI) melaksanakan sosialisasi anti pelecehan di Stasiun Dukuh Atas, sediakan kereta khusus wanita, dan mengimbau pengguna untuk melaporkan tindakan pelecehan. KAI melaksanakan kegiatan sosialisasi anti pelecehan di Stasiun Dukuh Atas sebagai bagian dari komitmen menghadirkan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna LRT Jabodebek. Di kegiatan ini, petugas LRT Jabodebek bersama komunitas Railfans turut membawa materi sosialisasi sebagai sarana kampanye langsung kepada pengguna di area stasiun. Kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa keamanan di transportasi publik merupakan tanggung jawab bersama. Kegiatan ini diisi dengan seruan kepada pengguna LRT Jabodebek untuk melaporkan jika mengalami dan atau mengetahui segala tindak kekerasan dan pelecehan seksual di stasiun maupun di kereta. Selain itu, KAI mengajak pengguna LRT Jabodebek untuk membubuhkan tanda tangan pada papan komitmen sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap gerakan anti pelecehan di lingkungan transportasi publik. Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, menyampaikan bahwa upaya pencegahan perlu dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. “Transportasi publik adalah ruang bersama. Kami ingin memastikan setiap pengguna merasa aman dan nyaman. Sosialisasi ini menjadi langkah preventif untuk membangun kesadaran pelecehan dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi,” ujarnya. Sebagai bagian dari upaya perlindungan pengguna, LRT Jabodebek juga menyediakan kereta khusus wanita yang berada di bagian belakang rangkaian (trainset). Fasilitas ini memberikan pilihan ruang yang lebih nyaman bagi pengguna perempuan, terutama pada jam dengan tingkat kepadatan tinggi. Selain pendekatan edukatif dan penyediaan fasilitas, LRT Jabodebek juga menerapkan langkah tegas terhadap pelaku pelecehan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaku pelecehan di kereta maupun di stasiun akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari sisi layanan, KAI akan memasukkan pelaku ke dalam daftar hitam (blacklist) serta melakukan pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga tidak dapat kembali menggunakan layanan kereta api. “Kami berkomitmen memastikan penegakan aturan berjalan konsisten sebagai bentuk perlindungan bagi seluruh pengguna. Edukasi dan pencegahan kami jalankan beriringan dengan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran,” kata Radhitya. LRT Jabodebek mengimbau kepada seluruh pengguna, apabila mengalami atau menyaksikan tindakan pelecehan, untuk segera melaporkan kepada petugas yang berdinas di kereta maupun di stasiun. Laporan juga dapat disampaikan secara langsung, melalui Contact Center KAI 121, maupun melalui media sosial resmi KAI dan LRT Jabodebek agar dapat segera ditindaklanjuti. Melalui penguatan pengawasan, sistem pemantauan CCTV, kehadiran petugas, serta saluran pelaporan yang responsif, diharapkan ruang transportasi publik tetap terjaga sebagai ruang yang aman, inklusif, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Hukrim
Hukrim
Ops Keselamatan LK 2026, Subsatgas Binluh Gencarkan Sosialisasi Kamseltibcarlantas
Pekanbaru, katakabar.com - Subsatgas Binluh Satgas Preemtif Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 gencarkan kegiatan penertiban dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di wilayah Kota Pekanbaru, Senin (9/2). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Penertiban tahap pertama dilaksanakan di Jalan Harapan Raya, tepatnya di Traffic Light (TL) Jalan Kavling. Di kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, seperti helm bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi kendaraan roda empat. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah kendaraan yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya, di lokasi kedua petugas melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Traffic Light Jalan Sakuntala, Harapan Raya. Pada kegiatan tersebut, petugas masih mendapati beberapa pelanggaran lalu lintas, di antaranya pengendara yang tidak menggunakan helm serta pengendara yang merokok saat berkendara. Direktur Lalu Lintas Polda Riau, KBP Jeki Rahmat Mustika, S.I.K., M.H., menyampaikan Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan cipta kondisi menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026. “Operasi ini dilaksanakan secara preemtif, preventif, dan humanis sebagai langkah proaktif dan berkelanjutan untuk menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas serta meminimalisir pelanggaran di jalan raya,” ujar Dirlantas. Melalui kegiatan ini, Ditlantas Polda Riau berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam mewujudkan budaya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Provinsi Riau.
Lingkungan
Lingkungan
Biar Perjalanan Aman, KAI Gandeng Komunitas Pencinta KA Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual
Palembang, katakabar.com - Untuk menghadirkan perjalanan kereta api yang aman dan nyaman, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang bersama Komunitas Pencinta Kereta Api OPKA Sumsel (Organisasi Pencinta Kereta Api Sumatera Selatan) sosialisasi pencegahan pelecehan seksual kepada para pelanggan di Stasiun Prabumulih, Minggu (28/12) lalu. Sosialisasi ini digelar sebagai bentuk kepedulian KAI terhadap korban dan komitmen menciptakan ruang mobilitas yang inklusif dan saling menghormati. Para peserta diajak memahami bentuk-bentuk pelecehan, bagaimana bertindak ketika menjadi korban atau saksi, serta peran penting seluruh pelanggan dalam menjaga keamanan bersama. Manager Humas Divre III Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama dalam setiap perjalanan. “Kami ingin penumpang merasa terlindungi sejak melangkah ke stasiun hingga tiba di tujuan. Jika ada tindakan pelecehan, jangan ragu untuk melapor. Semua berhak merasa aman,” ucap Aida. Tujuan Sosialisasi, terang Aida, yakni meningkatkan kesadaran penumpang tentang bentuk pelecehan dan pentingnya saling menghormati, mendorong korban maupun saksi agar berani melapor, dan menciptakan lingkungan kereta api yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Aida menegaskan, setiap tindakan pelecehan seksual akan ditindak dengan tegas. “Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pelaku akan dikenakan sanksi hingga blacklist atau pemblokiran NIK, sehingga tidak lagi dapat menggunakan layanan KAI,” tegasnya. Jika pelanggan mengalami atau menyaksikan pelecehan seksual, segera melaporkan kepada petugas stasiun, Kondektur, Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), dan Contact Center KAI 121 atau WhatsApp 0811-2223-3121. "Setiap laporan akan langsung ditindaklanjuti. Kami tidak ingin ada korban yang merasa sendirian," tambah Aida. Untuk memperkuat keamanan, KAI Divre III juga memperluas penggunaan CCTV Analytics di stasiun dan didalam kereta api untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan mempermudah identifikasi pelaku. Selain itu KAI juga menghadirkan fitur Female Seat Map di aplikasi Access By KAI, yang mempermudah pelanggan perempuan memilih kursi bersebelahan sesama perempuan. Disamping itu KAI turut bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Kepolisian sebagai pendampingan dalam proses penanganan korban dan pelaku. Komunitas Pencinta Kereta Api OPKA menjadi bagian penting dalam sosialisasi ini, menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tugas operator, melainkan gerakan bersama seluruh pengguna dan pencinta kereta api. “KAI memastikan perlindungan terhadap pelanggan merupakan prioritas utama. Kami ingin setiap perjalanan menjadi ruang aman untuk semua. Dengan dukungan teknologi, peningkatan layanan, serta keberanian pelanggan untuk melapor, lingkungan perkeretaapian diharapkan semakin bebas dari kekerasan seksual dan bentuk pelanggaran lainnya, mari saling menjaga, karena kereta ini milik kita bersama” sebut Aida.
Sawit
Sawit
Permentan No 33 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Disosialisasikan Ditjenbun
Jakarta, katakabar.com - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia disosialisasikan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) lewat Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) taja sosialisasi Peraturan Menteri secara hybrid (daring dan luring) selama dua hari, pada 23 hingga 24 Desember 2025 lalu. Kegiatan ini diikuti 700 peserta dari berbagai unsur. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, serta kompetensi peserta seiring dengan adanya perubahan regulasi yang mengatur sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), khususnya bagi peserta yang sebelumnya telah mengikuti dan lulus pelatihan Auditor ISPO. Di kegiatan tersebut, materi Kebijakan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia disampaikan oleh Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr., Ph.D yang menekankan sertifikasi ISPO instrumen penting wujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, berdaya saing, dan patuh terhadap regulasi. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan produktivitas, serta mendorong penerapan prinsip keberlanjutan bagi perusahaan perkebunan maupun pekebun. Lalu, materi Akreditasi Lembaga Sertifikasi ISPO dipaparkan oleh Fajarina Budiantari selaku Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi menekankan peran Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam memastikan kompetensi, independensi, dan kredibilitas lembaga sertifikasi melalui penerapan standar nasional dan internasional. "Kebijakan transisi akreditasi LSISPO bertujuan menjamin konsistensi penerapan sertifikasi ISPO serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk kelapa sawit Indonesia," ujarnya dilansir dari laman mediaperkebunan.id, Minggu sore Adapun materi Prinsip dan Kriteria ISPO Pekebun yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 disampaikan oleh Ratna Sariati selaku Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan terkait pemenuhan legalitas usaha dan lahan, penerapan praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, transparansi usaha, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Sertifikasi ISPO bagi pekebun dilakukan melalui tahapan penilaian dan audit oleh lembaga sertifikasi dengan masa berlaku sertifikat selama lima tahun. Untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang disampaikan, peserta diberikan kesempatan berdiskusi secara interaktif guna menggali lebih lanjut penerapan prinsip dan kriteria ISPO dalam mendukung tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kegiatan ini wujud komitmen Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendorong penguatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui kolaborasi dan sinergi berbagai pihak terkait. Sementara, peserta kegiatan meliputi auditor lembaga sertifikasi ISPO, tenaga pengajar, pendamping perusahaan perkebunan, serta pekebun rakyat.
Pendidikan
Pendidikan
Bersama Bhabinkamtibmas Kades Muntai Sosialisasi Bahaya Bullying di SMPN 8 Bantan
Muntai, katakabar.com - Kepala Desa Muntai bersama Bhabinkamtibmas Desa Muntai gelar mediasi dan sosialisasi bahaya bullying di lingkungan SMPN 8 Bantan Desa Muntai, Senin (15/12). Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Desa Muntai, Muhammad Nurin, Bhabinkamtibmas Desa Muntai, Bripka Yulfandi, Kepala SMP 8 Bantan, M Tabri, M.Pd dan majelis guru, serta diikuti para siswa dan siswi SMPN 8 Bantan. Kepala SMPN 8 Bantan, M Tabri, M.Pd, menyampaikan pihak sekolah sangat membutuhkan kerja sama dan dukungan dari pemerintah desa, serta aparat keamanan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, dan nyaman bagi peserta didik. “Kami dari pihak sekolah perlu menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah setempat, termasuk Bhabinkamtibmas, agar permasalahan seperti bullying dapat dicegah sejak dini,” harapnya. Sementara, Muhammad Nurin selaku Kepala Desa Muntai, menegaskan komitmen pemerintah desa untuk selalu menjaga hubungan baik dengan seluruh lembaga pendidikan yang ada di Desa Muntai. “Kami dari Pemerintah Desa (Pemdes) Muntai selalu siap mendukung dunia pendidikan. Apabila kehadiran kami dibutuhkan, kami siap turun langsung ke lapangan demi menjaga kondusivitas dan kenyamanan lingkungan sekolah,” tegasnya. Di kegiatan yang sama Bripka Yulfandi selaku Bhabinkamtibmas Desa Muntai memberikan pemahaman kepada para siswa tentang dampak dan bahaya bullying. Ia menjelaskan bahwa bullying dapat merusak mental dan masa depan generasi penerus bangsa, baik bagi korban maupun pelakunya. “Bullying bukan hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku. Perilaku ini dapat merusak mental dan karakter generasi muda. Kami berharap tidak ada bullying di sekolah ini, dan apabila ditemukan, kami selaku Bhabinkamtibmas siap turun langsung untuk menanganinya,” jelasnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa semakin memahami pentingnya saling menghormati, menjaga sikap, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan bullying.
Sawit
Sawit
BPDP Taja Sosialisasi Seleksi Lembaga Penyelenggara Program SDM PKS 2026
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) taja Sosialisasi Seleksi Calon Lembaga Penyelenggara Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit 2026 pada 26 November 2025. Kegiatan dihadiri Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Komite Pengembangan SDM PKS, jajaran BPDP, serta pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan dari seluruh Indonesia. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, yang buka acara. Ia memberikan sambutan utama yang menegaskan pentingnya penguatan SDM sebagai fondasi industri sawit yang produktif dan berkelanjutan. Setelah sambutan, dua sesi sosialisasi digelar, yakni paparan Ditjen Perkebunan mengenai mekanisme seleksi dan paparan Komite Pengembangan SDM PKS, serta BPDP mengenai kriteria lembaga penyelenggara, pedoman penilaian, dan tata cara pengusulan proposal yang diisi oleh Mula Putera sebagai Koordinator pengembangan kelapa sawit dari Direktorat Jendral Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian, Lucki Bagus sebagai Plt. Kepala Divisi Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan BPDP, Darmansyah Basarudin Sebagai Ketua Komite Pengembangan SDM PKS. Di kegiatan itu, BPDP menyampaikan apresiasi kepada Komite Pengembangan SDM PKS yang beranggotakan tujuh perwakilan pemerintah, praktisi, dan asosiasi. Komite bertugas memberikan penilaian serta rekomendasi atas proposal lembaga penyelenggara, termasuk melakukan monitoring dan evaluasi. Materi sosialisasi turut menegaskan kembali pentingnya penguatan sektor sawit dari sisi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelolaan sawit yang baik dinilai mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga pekebun, memperluas peluang kerja, dan mendorong inovasi seperti pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai tambah. Rekaman penjelasan teknis menunjukkan bagaimana praktik budidaya berkelanjutan dapat mengoptimalkan produktivitas sekaligus menekan emisi dan menjaga kelestarian lingkungan. BPDP menegaskan program SDM mencakup bantuan pendidikan (beasiswa) dan pelatihan. Pada 2025, pendanaan pelatihan diberikan kepada 10.786 peserta dan pendanaan beasiswa kepada 4.000 mahasiswa. Sejak 2016 hingga 2024, program beasiswa telah meluluskan 3.910 mahasiswa, sementara lebih dari 30.000 peserta mengikuti pelatihan berbagai bidang. Seleksi calon lembaga penyelenggara SDM PKS 2026 resmi dibuka, dengan batas akhir penyampaian proposal pada 12 Januari 2026 pukul 23.59 WIB. Tahun 2026 ditargetkan jumlah mitra bertambah dari segi kualitas seiring peningkatan sasaran penerima manfaat. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan foto bersama seluruh peserta.
Sawit
Sawit
Peduli dan Jaga Lingkungan, PT Inecda Edukasi Siswa SDN 014 Pilah Sampah
Rengat, katakabar.com - PT Inecda korporasi bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit gelar sosialisasi menjaga lingkungan dengan edukasi siswa SDN 014 Sibabat, Kecamatan Seberida, Indragiri Hulu (Inhu) pilah sampah, Sabtu (13/12). Selain sosialisasi, dilakukan penanaman di sekitar sekolah, sebagai bagian dari inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan bertujuan guna membentuk karakter sehingga tumbuh kesadaran, dan keterampilan pengelolaan sampah sejak dini di kalangan pelajar. Koordinator bidang CSR PT Inecda, Arinda, menyampaikan sosialisasi pemilahan sampah organik dan anorganik sangat penting untuk pelajar. "Mereka generasi penerus bangsa perlu digembleng agar tercipta lingkungan yang bersih," jelasnya. Selain memberikan edukasi, kat Arinda, perusahaan memberikan bantuan beberapa tong sampah, tanaman buah, dan pohon keras, serta plank informasi. Kepala Sekolah SDN 014 Sibabat, Tri Wiharyanti, apresiasi kegiatan ini dan ucapkan terima kasih kepada PT Inecda atas bantuan, dan edukasi yang diberikan kepada siswanya. "Kami sangat terbantu apa yang diberikan perusahaan, semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah," tuturnya.
Riau
Riau
Sinergi Pemcam Mandau dan Densus 88 AntiTeror Polri Cegah Paham Radikalisme dan Terorisme
Mandau, katakabar.com - Pemerintah Kecamatan Mandau dan Densus 88 AntiTeror Polri bangun kolaborasi cegah paham radikalisme dan terorisme. Kolaborasi ini lahir lantaran meningkatnya jumlah anak yang terpapar paham radikal disebabkan perekrutan kelompok teror melalui media daring, termasuk game online. Densus 88 Antiteror membenarkan terjadinya peningkatan jumlah anak yang terpapar paham radikal akibat perekrutan kelompok teror melalui media daring, termasuk game online, saat sosialisasi di ruang pertemuan lantai II Kantor Camat Mandau, Jalan Jenderal Sudirman Duri, Kamis (27/11). Menurut pemaparan Densus 88, seluruh proses perekrutan berlangsung secara online, antara korban dan pelaku yang tidak saling mengenal, serta berdasarkan rilis dari pihak Densus 88 adanya tren baru penyebaran paham radikal menyasar kepada anak-anak umur10 hingga 18 tahun. Proses awal disebar lewat platform terbuka, seperti Facebook, Instagram, dan game online, menjadikan Anak-anak dibikin tertarik dulu, kemudian mengikuti grup, kemudian diarahkan kepada grup yang lebih privat, di situlah proses-proses indoktrinasi berlangsung. Data yang didapatkan kerentanan anak dipengaruhi banyak faktor, kerentanan anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial, di antaranya bullying, broken home, kurang perhatian keluarga, pencarian identitas diri, marginalisasi sosial, serta minimnya literasi digital dan pemahaman agama. Camat Mandau, Riki Rihardi, S.STP., M.Si., setelah mendengarkan seluruh pemaparan pihak Densus 88, menyampaikan kami Pemerintah Kecamatan Mandau akan selalu siap untuk berkolaborasi bersama menanggulangi radikalisme terutama untuk Anak-anak usia dini atau pelajar, demi keamanan wilayah Kecamatan Mandau dari hal-hal yang Radikal maupun hal-hal negatif lainnya.
Lingkungan
Lingkungan
Green Policing, Reskrim Polres Bengkalis Sosialisasi Judol dan Tanam Pohon Bersama Karyawan ISA
Bathin Solapan, katakabar.com - Kepolisia Resor (Polres) Bengkalis melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) taja sosialisasi Judi Online (Judol), sekaligus melakukan penanaman pohon bersama karyawan PT Intan Andalan Sejati (ISA), Kecamatan Bathin Solapan, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, Senin (17/11) sekitar pukul 08.00 WIB pagi. Kegiatan itu dipimpin Kasatreskrim Polres Bengkalis, Iptu Yohn Mabel diwakil Kanit Tipidter Satreskrim Polres Bengkalis, personel Satreskrim Polres Bengkis, serta karyawan PT ISA. Kapolres Bengkalis, AKBP Budi Setiawan, diteruskan Kasat Reskrim Polres Bengkalis, Iptu Yohn Mabel kepada wartawan melalui keterangan resmi, Senin malam mengatakan, selain sosialisasi Judi Online dilakukan pengecekan handphone, dan penanaman pohon bersama karyawan PT ISA. Kegiatan ini, ujar Iptu Yohn Mabel, tujuannya guna pencegahan terjadinya tindak pidana Judi Online (Judol) pada karyawan. Sedang, penanaman bibit pohon sebagai upaya penghijauan lingkungan, sekaligus mendukung program Kapolda Riau guna kelestarian alam.
Hotel
Hotel
Jumat Curhat Polres Kepulauan Meranti Sosialsasi 110 Layanan Polisi
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Polres Kepulauan Meranti, Polda Riau telah laksanakan kegiatan Jumat Curhat sekaligus Sosialisasi Call Center 110 Layanan polri bebas pulsa Polres Kepulauan Meranti Bersama Perbankan dan pelaku usaha minimarket Kabupaten Meranti di Rupatama Polres Kepulauan Meranti Jumat (14/11) pagi. Kegiatan tersebut merupakan wadah komunikasi, silaturahmi, serta sarana menyerap aspirasi dan keluhan terkait situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK MH Melalui Waka Polres Kepulauan Meranti Kompol Maitertika S.H., M.H, menjelaskan fungsi dan manfaat Call Center 110 sebagai layanan pengaduan cepat, gratis, dan responsif bagi masyarakat, sekaligus mengimbau agar layanan tersebut dimanfaatkan dengan bijak. "Kami ucapkan terima kasih kepada pihak perbankan dan pelaku usaha minimarket yang telah hadir dalam kegiatan Jum'at Curhat dalam rangka Sosialisasi Call Center 110 Layanan Polri bebas pulsa," ujar Waka Polres Kepulauan Meranti, Kompol Maitertika S.H., M.H Kompol Maitertika mengingatkan pihak perbankan dan pelaku usaha untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan seperti pencurian, penipuan digital, skimming ATM, serta pentingnya kualitas CCTV dalam menunjang keamanan. "Kami Mengajak seluruh pihak memperkuat sinergitas dengan Polres Kepulauan Meranti guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif," ucapnya. Ia menjelaskan Kegiatan Jumat Curhat dalam rangka Sosialisasi Layanan Call Center 110 Layanan Polri Bebas Pulsa tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Polres Kepulauan Meranti membangun hubungan yang harmonis dan transparan dengan Perbankan dan pelaku usaha minimarket. "Kebutuhan peningkatan patroli pada jam rawan, minimnya penerangan di sejumlah minimarket, serta ancaman kejahatan perbankan seperti penipuan digital dan skimming ATM, menunjukkan masih adanya potensi kerawanan yang perlu menjadi atensi bersama," terangnya. Sosialisasi Call Center 110 memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya pelaporan cepat, sehingga diharapkan dapat mempercepat respons Polri terhadap gangguan kamtibmas dan meminimalisir dampak kejadian.