Default
Default
Bersama Puteri Indonesia Lingkungan 2025, HWT Gold Soroti Perjalanan Perempuan Lewat Fit dan Glow
Jakarta, katakabar.com - HWT Gold bersama Geng Glowing menghadirkan Fit dan Glow, inisiatif yang mengajak perempuan merayakan proses hidup, kepercayaan diri, dan makna personal di setiap fase. HWT Gold menggelar Fit dan Glow, sebuah inisiatif yang mengangkat makna proses, momen, dan apresiasi diri sebagai bagian dari perjalanan perempuan Indonesia. Berkolaborasi dengan komunitas Geng Glowing, acara ini menjadi ruang reflektif yang memadukan kesehatan, mindfulness, dan self-love, sekaligus menegaskan posisi HWT Gold sebagai brand perhiasan emas yang mendampingi perjalanan hidup perempuan. Lewat acara ini, HWT Gold menekankan bahwa Fit dan Glow bukan tentang standar kesempurnaan, melainkan tentang kesadaran untuk hadir sepenuhnya dalam setiap fase kehidupan. Perhiasan dimaknai bukan sekadar pelengkap penampilan, tetapi sebagai simbol perjalanan, momen penting, dan kepercayaan diri perempuan. Dalam Fit dan Glow with HWT Gold, peserta diajak memaknai perjalanan hidup perempuan sebagai rangkaian proses yang layak dirayakan. Melalui sesi refleksi, interaksi komunitas, dan pengalaman mindfulness, rangkaian ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya self-care dan self-love sebagai bagian dari keseharian perempuan aktif. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi HWT Gold yang melihat setiap karya perhiasan sebagai representasi momen dan nilai personal yang tumbuh seiring perjalanan hidup pemakainya. Sebagai highlight acara, HWT Gold menghadirkan Melliza Xaviera, Puteri Indonesia Lingkungan 2025, dalam sesi talkshow Fit dan Glow. Dengan latar belakang sebagai dokter, Melliza membagikan perspektif mengenai pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sebagai fondasi perempuan yang aktif, inspiratif, dan percaya diri. Diskusi ini mengangkat perjalanan perempuan yang mencakup proses tumbuh, momen jeda, serta pentingnya mindfulness dan self-care dalam menjaga keseimbangan hidup. Antusiasme peserta terlihat melalui diskusi terbuka mengenai kesehatan, kepercayaan diri, dan pengalaman personal perempuan di berbagai fase kehidupan. Salah satu bagian penting dalam acara ini adalah saat Melliza Xaviera membagikan pengalamannya mengenakan Crown Borobudur dari HWT Gold. Crown tersebut dimaknai sebagai simbol perjalanan panjang seorang perempuan, yang mencerminkan proses, tanggung jawab, dan kepercayaan diri yang dibangun dari waktu ke waktu. Filosofi Crown Borobudur mencerminkan nilai HWT Gold dalam menghadirkan karya bermakna. Bukan sekadar visual yang indah, tetapi juga refleksi cerita, makna, dan nilai perjalanan hidup perempuan. Sebagai penguat pengalaman Fit & Glow, HWT Gold juga menghadirkan berbagai aktivasi yang mendorong partisipasi dan refleksi diri, mulai dari eksplorasi koleksi perhiasan melalui Visit Booth HWT Gold, interaksi komunitas, hingga yoga session sebagai momen mindfulness. Rangkaian ini ditutup dengan sesi kebersamaan yang memperkuat semangat Fit dan Glow untuk dibawa ke kehidupan sehari-hari. Melalui Fit dan Glow with HWT Gold, HWT Gold kembali menegaskan komitmennya untuk mendampingi perjalanan perempuan Indonesia dengan menghadirkan perhiasan sebagai simbol momen, proses, dan apresiasi diri di setiap langkah kehidupan. Tentang HWT Gold HWT Gold adalah pionir produsen manufaktur perhiasan emas Indonesia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, serta sponsor resmi mahkota Puteri Indonesia sejak tahun 2007. Menghadirkan berbagai jenis perhiasan emas mulai dari cincin, kalung, gelang, anting, hingga emas batangan. HWT Gold mengembangkan setiap karyanya melalui teknologi modern dan keahlian berpengalaman. Bagi HWT Gold, perhiasan bukan hanya tentang kilau, tetapi juga tentang cerita, nilai, dan perjalanan hidup yang layak dirayakan. Tentang Geng Glowing Geng Glowing merupakan komunitas perempuan yang berfokus pada pengembangan diri, kesehatan, dan self-care. Melalui berbagai aktivitas dan event komunitas, Geng Glowing mendorong perempuan untuk saling mendukung, bertumbuh, dan merayakan proses hidup bersama.
Riau
Riau
PMII Inhu Siapkan Aksi Nasional, Soroti Dugaan Kelalaian ESDM–BUMN di Balik Kebocoran Gas
Indragiri Hulu, katakabar.com - Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat ESDM dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca insiden kebocoran gas di wilayah Sumatra menuai respons kritis dari kalangan mahasiswa. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Indragiri Hulu menilai, langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada sanksi administratif semata. Menurut mereka, insiden kebocoran gas merupakan persoalan serius yang menyangkut keselamatan rakyat, kerusakan lingkungan, serta lemahnya tata kelola sektor migas secara struktural. Ketua PC PMII Indragiri Hulu, Fadilah Irsandi, menegaskan negara harus hadir secara nyata dan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan. “Ancaman sanksi harus dibarengi tindakan konkret. Negara wajib memastikan penegakan hukum berjalan, pemulihan lingkungan dilakukan, dan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan maksimal,” ujar Fadilah, Selasa (27/1). Ia menilai, berulangnya insiden kebocoran gas menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengawasan dan pengelolaan infrastruktur migas, baik di tingkat kementerian maupun BUMN terkait, termasuk PT TGI. Sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral mahasiswa, PC PMII Indragiri Hulu menyatakan akan gelar aksi besar untuk mengawal komitmen negara dalam menuntaskan kasus tersebut secara adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sementara, Koordinator Lapangan Aksi, Yusra Lubis, menyampaikan bahwa gerakan yang akan dilakukan tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan bertujuan menekan pemerintah agar mengambil langkah nyata. “Aksi ini adalah bentuk pengawalan agar negara benar-benar hadir dan bertanggung jawab, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan politik atau ancaman sanksi tanpa kejelasan tindak lanjut,” tegas Yusra. PC PMII Indragiri Hulu juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka hasil investigasi secara terbuka kepada publik, menindak tegas pihak-pihak yang terbukti lalai, serta memastikan perbaikan sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kementerian ESDM maupun BUMN terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai mekanisme sanksi, serta langkah lanjutan pasca kejadian kebocoran gas tersebut.
Riau
Riau
Soroti Dugaan WNA Kuasai Lahan di Kuala Sebatu, PW IWO Riau Siap Bersurat ke Kementerian
Indragiri Hilir, katakabar.com - Dugaan kepemilikan dan penguasaan lahan oleh warga negara asing (WNA) asal Malaysia di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kian menjadi sorotan publik. Persoalan ini dinilai bukan hanya persoalan agraria semata, tetapi telah menyentuh isu serius terkait kedaulatan negara, penegakan hukum, serta perlindungan hak masyarakat lokal. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, menegaskan pihaknya memandang persoalan ini sebagai alarm keras atas lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aset tanah di wilayah perbatasan dan pesisir. Muridi Susandi yang akrab disapa Sandi menyampaikan, PW IWO Riau akan mengambil langkah konkret dan terukur dengan menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia. Surat tersebut akan berisi permintaan klarifikasi, audit, serta penelusuran menyeluruh terhadap status hukum lahan yang diduga dikuasai oleh WNA di Kuala Sebatu. “Ini bukan isu kecil. Jika benar ada dugaan WNA menguasai lahan, maka ini menyangkut pelanggaran hukum dan kedaulatan negara. Pemerintah pusat harus turun tangan langsung. Kami akan menyurati Kementerian ATR/BPN RI agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut,” tegas Sandi, Rabu (14/1). Lebih lanjut, Sandi mempertanyakan peran dan kinerja pemerintah desa serta pemerintah kecamatan yang dinilai tidak maksimal dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap tanah masyarakat. Ia menilai, mustahil persoalan sebesar ini terjadi tanpa adanya kelalaian, pembiaran, atau bahkan dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu. “Pemerintah desa dan kecamatan perlu dipertanyakan secara terbuka. Apakah mereka tidak mengetahui, atau justru mengetahui tetapi membiarkan? Ini yang harus dijelaskan kepada publik,” ujarnya. Menurut Sandi, masyarakat kecil di Desa Kuala Sebatu justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Banyak warga yang menggantungkan hidup dari lahan dan wilayah tersebut, namun kini harus menghadapi ketidakpastian akibat dugaan penguasaan tanah oleh pihak luar. Ia menilai, kondisi ini mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, sementara kepentingan tertentu justru terkesan lebih dilindungi. “Terlalu banyak persoalan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Kehadiran pemimpin seharusnya melindungi, melayani, dan memberikan solusi. Bukan membiarkan rakyatnya tertekan, apalagi kehilangan hak atas tanahnya sendiri,” tegas pria kelahiran Inhil tahun 1985 itu. Dalam pernyataannya, Sandi juga menyerukan agar dugaan praktik mafia tanah dibongkar secara menyeluruh dan transparan. Ia menduga, penguasaan lahan oleh WNA tidak mungkin berdiri sendiri, melainkan melibatkan jaringan dan kepentingan tertentu yang selama ini bermain di balik layar. “Jika benar ada mafia tanah, maka mereka harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Praktik seperti ini hanya memperkaya segelintir orang dan menyengsarakan masyarakat luas. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah, apalagi jika melibatkan warga negara asing,” tandasnya. Tak hanya berhenti di situ, Sandi juga menyoroti sikap anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) setempat yang dinilainya belum menunjukkan keberanian politik dalam membela masyarakat. Ia menegaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan wajib hadir di tengah-tengah persoalan rakyat. “Anggota DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya berdiri di garis depan, bersuara lantang, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Diam dalam situasi seperti ini sama saja dengan membiarkan rakyat dirugikan,” ucapnya dengan nada kritis. PW IWO Riau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal, menginvestigasi, dan menyuarakan persoalan ini hingga ada kejelasan hukum dan sikap tegas dari pemerintah. Sandi menekankan bahwa isu ini bukan semata kepentingan organisasi, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan negara. “Tanah adalah sumber kehidupan rakyat. Jika tanah bisa dengan mudah dikuasai pihak asing, maka ini menjadi ancaman serius bagi masa depan masyarakat dan daerah. PW IWO Riau akan berdiri bersama masyarakat hingga keadilan benar-benar ditegakkan,” sebutnya.
Ekonomi
Ekonomi
Nanovest Soroti Risiko Sentralisasi RUU P2SK, Minta Regulasi Kripto Lebih Adil dan Transparan
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memfinalisasi revisi terbaru Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang kini memuat pengaturan komprehensif mengenai Lembaga Jasa Keuangan Aset Kripto (LJK Aset Kripto). Tetapi, kekhawatiran muncul ketika melihat isi dari ketentuan Pasal 312A huruf c, yang memberikan ruang bagi bursa yang seharusnya menjadi pengawas untuk juga melakukan perdagangan jual-beli aset kripto layaknya exchange. Dual-role ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakseimbangan ekosistem, hingga persaingan yang tidak sehat bagi pelaku industri kripto lokal. “Ketentuan ini membuka ruang bagi pihak yang seharusnya menjadi pengawas untuk sekaligus menjadi pelaku perdagangan, sehingga dapat mengganggu fairness dan merugikan pelaku industri seperti Nanovest,” ujar Billy Surya Jaya, Direktur Utama Nanovest. Kekhawatiran serupa terlihat pada Pasal 215A, yang memberikan bursa kewenangan sangat luas sebagai “gatekeeper” industri. Bursa memiliki peran untuk memberikan rekomendasi bagi pedagang, lembaga kliring, dan kustodian yang ingin masuk ke ekosistem, sekaligus mengawasi standar teknis, keamanan transaksi, hingga validasi operasional pelaku lainnya. Kewenangan yang terpusat ini menimbulkan risiko overpower dan berpotensi menciptakan struktur monopoli, karena bursa dapat mengatur sekaligus mengendalikan hampir seluruh rantai industri kripto Indonesia. Jika tidak diawasi ketat, peran dominan ini dapat menghambat inovasi, membatasi kompetisi, dan memperlambat pertumbuhan industri secara keseluruhan. “Kami memandang perlu adanya kajian lebih mendalam agar regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan ekosistem tetap kompetitif dan inklusif,” tambah Billy. Untuk itu, transparansi dan pengawasan dari OJK menjadi sangat penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem kripto nasional. Seluruh lembaga yang menjalankan aktivitas terkait aset keuangan digital juga diwajibkan mendapatkan izin dari OJK sesuai dengan lingkup usahanya. Revisi RUU ini memperjelas pengaturan mengenai pedagang aset kripto, yang diperbolehkan menerima konsumen baik individu maupun non individu, serta mewajibkan seluruh aktivitas teknologi sistem keuangan terdesentralisasi (ITSK) dilakukan melalui pedagang yang telah berizin. Regulasi ini diharapkan untuk mengurangi risiko operasional di sektor aset digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen. Sebaliknya, revisi RUU P2SK menetapkan batasan rangkap jabatan bagi direksi LJK Aset Kripto dan sanksi administratif untuk mencegah pelanggaran. Ini dilakukan untuk menjaga tata kelola yang sehat dan menghindari konflik kepentingan. Bursa aset kripto kini ditetapkan sebagai pihak utama yang wajib memperoleh persetujuan OJK sebelum dapat beroperasi. Revisi RUU P2SK juga memperkenalkan tanggung jawab pribadi bagi pihak utama bursa apabila terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi LJK Aset Kripto. Ketentuan ini memperkuat prinsip akuntabilitas, sekaligus menempatkan bursa sebagai aktor yang memiliki peran strategis dalam pengaturan, pengawasan, serta penjaminan keamanan transaksi kripto di Indonesia. Secara keseluruhan, revisi RUU P2SK terbaru memberikan fondasi yang lebih kuat bagi regulasi aset kripto di Indonesia melalui pembagian peran yang jelas, peningkatan standar tata kelola, dan akuntabilitas yang lebih tegas. Namun, keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan kompetisi yang sehat harus dijaga agar ekosistem aset digital Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengorbankan inovasi maupun kesempatan bagi pelaku baru.
Ekonomi
Ekonomi
DT|UX 2025 Soroti Desain sebagai Katalis Ketahanan Ekonomi Indonesia
Jakarta, katakabar.com - DT|UX Summit 2025 menegaskan komitmen untuk memperkuat inovasi dan pembangunan inklusif melalui Humanity-Centred Design, menghadirkan kolaborasi regional bersama Singapore Polytechnic dan berbagai institusi dari delapan negara. Dengan ekonomi kreatif Indonesia yang bernilai lebih dari Rp1.500 triliun dan menyerap 26 juta tenaga kerja, forum ini memberikan wawasan strategis bagi pemimpin dan inovator untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan, intuitif, dan berfokus pada pengguna. Kehadiran Prof. Don Norman sebagai “father of UX” menjadi sorotan penting yang memperkaya perspektif tentang desain yang berempati dan mudah diadopsi. Binus University menegaskan reputasinya sebagai institusi berkelas dunia melalui perjalanan panjang dalam mengembangkan design thinking serta kolaborasi global, sehingga mendorong pendidik, industri, dan pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan pendekatan user-centric dalam inovasi nasional. Binus University, bekerja sama dengan Singapore Polytechnic, menyelenggarakan Design Thinking User Experience (DT|UX) Summit 2025 di Kampus Alam Sutera dengan tema “Advancing Innovation through Humanity-Centred Design in Indonesia and Asia.” Acara ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat inovasi, pembangunan inklusif, dan kolaborasi regional melalui Humanity-Centred Design (HCD+). Dengan nilai ekonomi kreatif Indonesia yang mencapai lebih dari Rp1.500 triliun (~USD 94 miliar) dan menyerap 26 juta tenaga kerja (Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ANTARA News), Summit ini memberikan wawasan berharga bagi para pemimpin dan inovator. Acara ini menekankan pentingnya pertumbuhan yang berkelanjutan, berfokus pada pengguna, serta berwawasan internasional, lengkap dengan perangkat untuk menciptakan produk yang intuitif dan mudah diadopsi. “Menjadi universitas pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah summit ini, serta mendapat kehormatan untuk menghadirkan 'the father of UX', Profesor Don Norman, menunjukkan reputasi kami sebagai universitas berkelas dunia yang terus mendorong inovasi dan keunggulan demi memberikan dampak bagi perkembangan masyarakat. Binus University telah mengenalkan pengajaran design thinking selama satu dekade. Kolaborasi dengan Singapore Polytechnic dan konsorsium DT|UX merupakan bukti komitmen kami dalam memberdayakan masyarakat melalui inisiatif kolaborasi global,” ditekankan oleh Dr. Nelly selaku Rektor BINUS University. Summit ini salah satu inisiatif utama dari DT|UX Consortium, sebuah kolaborasi regional yang diinisiasi oleh Singapore Polytechnic, yang melibatkan institusi pendidikan terkemuka dari delapan negara, termasuk Ateneo de Manila University (Filipina), Symbiosis International University (India), King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang (Thailand), The Design Village (India), Communication University of China (Tiongkok), dan Bakrie University (Indonesia). Don Norman dikenal sebagai the “father” of User Experience (UX) dan merupakan tokoh terkemuka dalam bidang desain serta ilmu kognitif. Ia terkenal melalui pemikirannya mengenai user-centered design. Karyanya yang paling dikenal adalah buku “The Design of Everyday Things”, yang telah memberikan pengaruh besar dalam industri desain karena wawasan mendalamnya mengenai prinsip-prinsip human-centered design dan usability. Karier Norman mencakup berbagai peran di dunia akademik, industri, dan konsultansi. Ia pernah menjadi profesor di sejumlah universitas, termasuk University of California, San Diego, dan Northwestern University. Di dunia korporasi, ia juga menduduki posisi penting, termasuk sebagai Vice President di Apple dan eksekutif di Hewlett-Packard. Don juga merupakan salah satu pendiri Nielsen Norman Group, konsultan terkemuka yang berfokus pada user experience dan usability. Kontribusinya memberikan pengaruh signifikan terhadap cara para desainer memandang proses perancangan produk dan sistem yang intuitif serta ramah pengguna. DT|UX Summit 2025 menegaskan fokus Indonesia terhadap Human-Centered Design Plus (HCD+). Para pakar seperti Don Norman dan para pejabat menekankan pentingnya empati dan kebijakan yang berpusat pada pengguna/customer. Pencapaian ini mendorong pendidik, pemimpin industri, dan pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan empati dan pendekatan user-centric dalam inovasi nasional demi mendorong kemajuan.
Politik
Politik
Paripurna APBD-P 2025, Tiga Fraksi DPRD Inhu Sentil Pemindahan Gedung DPRD
Indragiri Hulu, katakabar.com - Anggota dewan dari tiga fraksi, yakni partai Golongan Karya atau Golkar, Demokrat, Nasdem di Indragiri Hulu, Riau mengingatkan eksekutif terkait wacana pemindahan Kantor DPRD ke Plaza Rengat. Hal ini diketahui saat pandangan fraksi di rapat paripurna pengantar nota keuangan APBD-P Tahun 2025, Sabtu (20/9). Juru Bicara Partai Nasdem,Fajri Anugrah mengatakan, pemerintah seyogyanya memiliki prinsif pemerataan pembangunan wilayah dalam berbagai program berbasis kebutuhan masyarakat. “Perhatikan kemampuan fiskal jangka menengah dan panjang dalam penyusunan anggaran program. Kalau lokasi DPRD akan dibangun Islamic Center mohon ditinjau kembali. Ini bentuk perhatian secara dini Nasdem meski anggaran Islamic Center tidak masuk dalam APBD-P Tahun 2025,” terangnya. Ia mengapresiasi APBD-P tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp230 miliar menjadi Rp1,7 triliun di mana sebelumnya pada tahun 2024 sebesar Rp1,5 triliun, di antaranya pendongkat anggaran tersebut dari PAD sebesar Rp10 miliar. “Kami fraksi Nasdem akan terus mendukung program-program, dan kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya. Sementara, Hj. Risma Agustina, Juru Bicara Golkar menolak pemindahan Kantor DPRD Indragiri Hulu tidak memiliki urgensi justru berpotensi membebani keuangan daerah. Menurutnya, lokasi gedung DPRD saat ini masih representatif, strategis, dan muidah diakses masyarakat melihat kondisi keuangan yang terbatas. “Kami sarankan prioritas anggaran pada peningkatan infrastruktur, termasuk anggran APBD-P tahun 2025 nantinya,” jelasnya. Setelah sidang paripurna pandangan fraksi, Risma Agustina enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi katakabar.com soal alasan krusial dibalik penolakan pemindahan Gedung DPRD. “Saya harus izin Ketua partai dulu ya,” tuturnya irit bicara.
Default
Default
Offline Meeting Diminati Lagi, RevComm Soroti Pentingnya Dokumentasi Canggih
menjelaskan, selain untuk memonitor performa komunikasi tim, mendokumentasikan offline meeting juga penting untuk mengumpulkan informasi terkait customer behavior berdasarkan interaksi nyata kita dengan calon customer. Hal ini sejalan dengan pengalaman salah satu peserta acara, yang merupakan pimpinan perusahaan otomotif ternama, setelah mencoba trial MiiTel RecPod. “Kami mencoba MiiTel RecPod saat mendapat trial, dan langsung terasa manfaatnya. Aplikasi ini praktis digunakan saat sales bertemu prospek seperti di GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show). Dari rekaman, kami bisa menganalisis cara komunikasi mereka, memahami kebutuhan calon pelanggan, hingga menilai potensi pembelian. Hasilnya membantu kami memberi panduan yang lebih tepat ke sales dan menentukan segmentasi produk yang sesuai," ujarnya. MiiTel RecPod dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti: 1. Recording offline meeting otomatis 2. Transkripsi voice-to-text otomatis 3. Ringkasan percakapan otomatis 4. Analisis performa percakapan dengan AI 5. Integrasi dengan Google Calendar 6. Akses via HP atau laptop, tanpa perangkat tambahan 7. Data tersimpan dalam Cloud Storage perusahaan MiiTel telah tersertifikasi ISO 27001, memastikan keamanan data dan privasi pengguna. Selain itu, solusi ini juga dilengkapi fitur restriction yang memberikan fleksibilitas pada perusahaan untuk mengatur akses siapa saja yang dapat melihat data recording yang telah dibuat. Dengan hadirnya MiiTel RecPod, RevComm berharap dapat membantu lebih banyak perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan performa offline meeting tim sales mereka dengan pelanggan. Aplikasi ini menjawab kebutuhan akan dokumentasi yang akurat dan efisien dalam interaksi offline, sekaligus memungkinkan analisis mendalam untuk peningkatan kinerja.
Riau
Riau
Pandum Fraksi DPRD Kepulauan Meranti Penyampaian RPJMD 2025-2029, Fraksi PKB Plus PSI: Kami Dukung
- Pemerataan Pembangunan Antar-Pulau a. Perlu koordinasi lebih kuat pada pembangunan infrastruktur dasar (listrik, air bersih, transportasi) di pulau-pulau terpencil di Kabupaten Kepulauan Meranti. b. Target penurunan kemiskinan (18,71-17,54%) hendaknya disertai dengan program konkret seperti bantuan modal UMKM dan pelatihan wirausaha bagi masyarakat pesisir. - Bidang Pendidikan dan Kesehatan a. Perlunya alokasi anggaran khusus untuk peningkatan fasilitas sekolah dan tenaga pendidik di Kabupaten Kepulauan Meranti. b. Layanan kesehatan berbasis telemedicine atau pemanfaatan aplikasi smartphone berbasis online guna menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. - Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim RPJMD ini harus lebih tegas mengintegrasikan program adaptasi perubahan iklim, seperti Rehabilitasi tanaman mangrove dan pencegahan abrasi. Kemudian pengembangan energi terbarukan (tenaga surya, angin) untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil yang semakin lama akan semakin habis. - Bidang Transparansi dan Partisipasi Publik Fraksi PKB Plus PSI mendorong mekanisme pengawasan publik yang terbuka, termasuk pelibatan unsur ormas, akademisi serta pemuda pemudi Meranti dalam evaluasi program pemerintah daerah.
Riau
Riau
Pandum DPRD Kepulauan Meranti Penyampaian RPJMD 2025-2029, Fraksi PAN Soroti Ini
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti gelar rapat paripurna Pandangan Umum atau Pandum Fraksi-fraksi Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025-2029, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali, SE yang pimpin paripurna diikuti sejumlah anggota DPRD lainnya, di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Jalan Terpadu Selatpanjang, Senin (4/8) kemarin siang. Menurut Juru Bicara Fraksi PAN, Syaifi Hasan, A.Md menyampaikan, secara sistematika penyusunan RPJMD 2025-2029 sudah baik, tapi fraksi PAN belum menemukan program yang signifikan sehingga terkesan masih melakukan rutinitas birokrasi dengan capaian program masih normatif, dan tidak progresif, misalnya penyusunan struktur perencanaan. Hal ini kami mendorong kemauan politik bupati harus kuat mewujudkan program pembangunan sesuai dengan visi misinya. Pertama, sesuai dengan misi prioritas 2 peningkatan dan pemerataan infrastruktur kami berharap dalam jangka waktu 5 tahun ini pemerintah daerah mampu melakukannya untuk infrastruktur meranti lebih baik. Untuk infrastruktur dasar kondisi jalan masih di dominasi rusak sebesar 40,39 persen ini menghambat akses masyarakat di desa dan daerah terpencil yang jalan nya dominan kondisi rusak. "Harapan kami pemerintah daerah berkomitmen untuk pemerataan pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun dengan bertahap setiap tahunnya dan dapat menurunkan persentase kerusakan pada infrastruktur jalan," ujarnya. Kedua, salah satu masalah makroekonomi yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup manusia adalah pengangguran. Kurangnya lapangan kerja di daerah kita menyebabkan masyarakat mencari pekerjaan ke negara tetangga. Masalah serius yang harus ditangani bagaimana solusi pemerintah untuk mencari investor yang bisa membuka usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk bisa mengelola sektor pertanian, perkebunan yang dapat menciptakan lapangan kerja nantinya. Memfasilitasi kemajuan UMKM dan BumDes di setiap desa. sehingga tingkat penangguran terbuka 3,26 persen dan tingkat kemiskinan 17,54 persen sesuai dengan harapan di RPJMD.
Politik
Politik
Pandangan Fraksi, PDI-P Kuansing Soroti 7 Poin Program Pemda Belum Optimal
Teluk Kuantan, katakabar.com - Dinamika kebijakan eksekutif realisasi belanja daerah atau pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Tahun 2024 Kuansing tuai kritikan. Ini diketahui saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dengan agenda pandangan fraksi-fraksi yang digelar, Selasa (8/7). Anggota dewan yang bernaung di fraksi Golkar, PAN, Nasdem-PKS menolak laporan pertanggungjawaban lantaran dinilai tidak sesuai aturan. Misalnya, alokasi dana untuk honorarium pengelolaan keuangan daerah bagi pejabat dan staf di BPKAD diduga tidak sesuai Juknis atau petunjuk teknis. “Pemerintah dapat memberikan tambahan penghasilan pada pegawai atas persetujuan dewan, aturan tersebut jelas dibunyikan dalam Pasal 58 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,” terang Endri Yupet, juru bicara fraksi Partai Golkar. Tapi, dari fraksi PDI-P menyoroti 7 pelaksanaan program yang dinilai belum terealisasi secara optimal di antaranya sektor pelayanan administrasi kependudukan. “Pemda harus lebih meningkatkan fungsi pengawasannya,” terang Diana Seftina, juru bicara fraksi PDI-P. Terus ke dua, ia menyebutkan fraksi PDI-P soroti tingginya defisit anggaran yang berdampak pada besarnya tunda bayar APBD Tahun 2024. “Bupati Kuansing seyogyanya menyelesaikan seluruh tunda bayar secepatnya agar gejolak ini tidak berlalut-larut,” jelasnya.