Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Kamis, 23 April 2026 | 14:07 WIB

Kemen PU dan PTPP Bereskan Proyek Pembangunan 69 Titik SPPG di 15 Provinsi Waktu 37 Hari

Jakarta, katakabar.com - PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, tunjukkan komitmen dukung program strategis nasional melalui penyelesaian Proyek Pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3 Tahun Anggaran 2025, sebagai bagian dari dukungan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp507,80 miliar ini berhasil diselesaikan dalam waktu 37 hari kalender, terhitung sejak 25 November 2025 dengan capaian progres 100 persen. Proyek ini mencakup pembangunan 69 titik lokasi yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Pembangunan fasilitas SPPG ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan menyediakan fasilitas produksi makanan yang higienis, terstandar, dan efisien. Fasilitas ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan angka malnutrisi dan stunting, meningkatkan konsentrasi serta prestasi belajar, sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga. Dalam pelaksanaannya, PTPP mengedepankan berbagai inovasi guna memastikan proyek dapat diselesaikan secara cepat dan berkualitas. Salah satu inovasi utama yang diterapkan adalah penggunaan sistem konstruksi modular, yang memungkinkan percepatan pembangunan di berbagai lokasi secara simultan. Selain itu, PTPP juga mengimplementasikan dashboard monitoring progress berbasis digital yang terintegrasi. Sistem ini mampu meng-generate berbagai informasi penting secara real-time, mulai dari progres di setiap titik lokasi, monitoring pengiriman material, data personel lapangan, jumlah tenaga kerja, laporan harian, hingga dokumentasi perkembangan proyek di lapangan. Keunikan proyek ini terletak pada cakupan wilayahnya yang luas dan tersebar, sehingga membutuhkan strategi manajemen proyek yang adaptif, koordinasi lintas wilayah yang kuat, serta pengendalian mutu yang konsisten di setiap titik pembangunan. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, turut memberikan apresiasi atas penyelesaian proyek ini. “Alhamdulillah sudah selesai rapi, selanjutnya serah terima & dimanfaatkan. Terima kasih,” ujarnya. Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan keberhasilan ini menjadi bukti kapabilitas perusahaan dalam mengerjakan proyek berskala besar dengan waktu yang sangat terbatas. “PTPP bangga dapat berkontribusi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Proyek ini juga sejalan dengan agenda prioritas nasional dalam Asta Cita, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas SDM dan pembangunan yang inklusif serta merata di berbagai wilayah," jelasnya. Pembangunan SPPG ini, harap Joko, dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan permintaan terhadap bahan pangan dari petani dan pelaku usaha setempat. "Keberhasilan penyelesaian proyek ini dalam waktu singkat tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak serta penerapan inovasi konstruksi dan digitalisasi yang kami lakukan,” imbuhnya. Ke depan, PTPP akan terus berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat luas.

Kamis, 17 April 2025 | 15:02 WIB

High Level Meeting Tingkat Provinsi Riau, Wabup Rohul: Kita Dukung Penuh Swasembada Pangan Nasional

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Wakil Bupati Rokan Hulu, H Syafaruddin Poti, SH,MM hadiri High Level Meeting Swasembada Pangan Tingkat Provinsi Riau. "Atas nama pemerintah daerah menyatakan komitmennya, serta dukung penuh terhadap program pemerintah menuju swasembada pangan nasional yang dicanangkan melalui asta cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto," kata Poti sapaan akrab Wakil Bupati Rokan Hulu, sesudah mengikuti High Level Meeting Swasembada Pangan Tingkat Provinsi Riau bersama Dirjen Tanaman Pangan Dr. Yudi Dastro, di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (16/4) kemarin. Pada prinsipnya, ucap Poti, Pemkab Rokan Hulu siap mengikuti arah kebijakan Bapak Presiden. Dengan berkolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemprov Riau dan Pemerintah Kabupaten, maka program swasembada pangan dapat terwujud di Kabupaten Rokan Hulu," terangnya. Tapi, lanjut Poti, untuk mewujudkan program swasembada pangan ini, lanjutnya setiap daerah tentu memiliki kendala seperti ketersediaan bibit, pengairan sawah, keterbatasan alat pertanian sampai pada ketersediaan pupuk subsidi serta alih fungsi lahan. "Jika semua bisa berkolaborasi dan terjalin sinergitas antar pemerintah pusat dan Pemprov Riau serta Pemkab Rohul, maka permasalahan yang ada dapat teratasi," bebernya. Kami berharap kolaborasi dan sinergitas dapat terjalin dengan baik, sebutnya, antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Daerah agar apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program swasembada pangan dapat teratasi dan program swasembada pangan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:02 WIB

Plt Bupati Kepulauan Meranti Terus Berjuang Percepat Transfer DBH Migas dari Provinsi dan Pusat

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar terus berjuang percepar realisasi Transfer DBH Migas dari Provinsi dan Pusat. Itu demi menjamin jalannya pembangunan secara maksimal dalam kondisi keuangan yang minim. Makanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti tidak berpangku tangan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Irmansyah menuturkan, di bawah kepemimpinan Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, Pemkab Meranti terus melakukan upaya dan lobi-lobi, baik kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. "Pak Bupati secara aktif terus mencari cara untuk menambah anggaran daerah. Termasuk upaya mempercepat anggaran yang terlambat masuk ke Kas daerah," ujar Irmansyah, di Selatpanjang, pada Jumat (17/5). Diantara upaya tersebut, sebut Irmansyah, menggesa tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) migas lewat Participating Interest (PI) 10 persen migas di Blok Selatpanjang. "Nantinya dikelola oleh PT Riau Petroleum Wilayah Kerja Malacca Strait bersama PT Bumi Meranti. Ini akan menjadi sumber dana tambahan bagi daerah," jelasnya. Cerita Irmansyah, Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar bertemu dengan Pj Gubernur Riau, S.F Hariyanto di Pekanbaru pada Kamis (16/5). Di pertemuan itu, disampaikan berbagai persoalan yang dihadapi termasuk meminta Pemprov Riau membantu mempercepat penyaluran DBH untuk Kepulauan Meranti. "Bupati minta agar Pemprov Riau turut membantu progres PI 10 persen dan DBH sawit untuk Meranti. Alhamdulillah, disambut baik Pj Gubernur Riau, dan dia siap untuk membantu kita," bebernya. Untuk itu, imbau Irmansyah, meminta masyarakat dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) ikut mendukung upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten, dan tidak termakan isu-isu yang menyudutkan kepala daerah serta jajaran. "Pak Bupati tidak tinggal diam dan berpangku tangan dengan kondisi yang ada. Beliau terus berupaya dengan berbagai cara dan mencari setiap peluang yang ada untuk menambah pendapatan daerah," sebut Kepala BPKAD Kepulauan Meranti itu.

Sabtu, 13 Januari 2024 | 10:47 WIB

Wow! Sulbar Dijadikan Percontohan Korpri Mart dan Koperasi Petani Sawit

Mamuju, katakabar.com - Provinsi Sulawesi Barat dijadikan percontohan atau pilot project dua koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM). Itu diketahui selepas Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, sekaligus Ketua Umum DPN Korpri temui Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di Kantor KemenkopUKM, tiga hari lalu, paruh dua Januari 2023. Diceritakan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, pilot project pertama adalah Koperasi Konsumsi Korpri Mart dan Koperasi Simpan Pinjam. Kata Zudan, di pertemuan berdurasi 90 menit itu dibahas mengenai langkah-langkah dalam menyejahterakan ASN. "Saya diterima Pak Menteri dan ada beberapa keputusan. Pemprov Sulawesi Barat jadi pilot project untuk Korpri membuat Koperasi Konsumsi Korpri Mart dan Koperasi Simpan Pinjam dengan bunga murah, dana kita ajukan ke LPDP," ulas Zudan dilansir dari laman website resmi Pemprov Sulawesi Barat, pada Sabtu (13/1). Sestama BNPP ini berharap ASN Pemprov Sulawesi Barat memanfaatkan program. Apalagi ini kesempatan Pemprov Sulawesi Barat untuk mengembangkan unit-unit usaha bagi ASN. "Ini peluang ASN untuk lahirkan usaha lainnya di luar tugas sebagai ASN, sehingga lahir profesi-profesi yang bisa dikerjakan mandiri, pendapatannya bisa bertambah. Jadi, ASN itu harus bisa mencetak passive income," terangnya. Selain membahas koperasi Kopri, pertemuan antara Zudan dan Teten Masduki bahas persiapan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai pilot project Koperasi Petani Sawit. Tapi, setakat ini belum ada penjelasan resmi dari Zudan maupun pihak kementerian tentang koperasi yang terakhir ini. Apakah koperasi produksi, pengolahan Tandan Buah Segar (TBS), atau unit usaha lainnya.

Kamis, 11 Januari 2024 | 19:45 WIB

Siska Capai 2.247 Ekor Menyebar di Enam Kabupaten Kalimantan Barat

Kalimantan Barat, katakabar.com - Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Novi Salim menuturkan, pengembangan sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (Siska) telah mencapai 2.247 ekor sapi hingga 2023 di Provinsi Kalimantan Barat. "Realisasi pengembangan Siska capai 2.247 ekor tersebut dengan model kemitraan usaha ternak berkelanjutan," ujarnya di Pontianak, Rabu kemarin, dilansir dari laman ANTARA, pada Kamis (11/1) siang. Pengembangan Siska di Kalimantan Barat, kata Novi, dimulai dengan pembinaan implementasi dan pengembangan pada 13 klaster yang tersebar di enam kabupaten, yakni Sanggau, Sintang, Sekadau, Landak, Bengkayang dan Ketapang. "Di Kabupaten Sanggau terdapat 4 klaster dengan populasi 148 ekor sapi, Ketapang 2 klaster dengan populasi 413 ekor, Sintang terdapat 3 klaster dengan populasi 408 ekor, Bengkayang 2 klaster dengan populasi 358 ekor, Landak 1 klaster populasi 198 ekor dan Sekadau 1 klaster dengan populasi 22 ekor," rinci Novi. Pada 2023 lalu, ulas Novi, terdapat hibah dan diseminasi teknologi berupa pagar listrik untuk pengelolaan rotasi dan manajemen penggembalaan, mesin shreeder/mesin pencacah sawit untuk pengolahan pakan fermentasi, dan mobile portable yard untuk optimalisasi manajemen pemeliharaan, kesehatan dan kesejahteraan hewan. "Di tahun 2024 ditargetkan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan SDM Siska sebesar 15 klaster dengan target populasi 2.600 ekor dan pemanfaatan lahan pengembalaan mencapai 20.000 hektare," jelasnya. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero menimpali, potensi pengembangan program Siska di Provinsi Kalimantan Barat apai 2,9 juta ekor sapi. "Dari hasil analisis tim penyusun peta jalan Siska Provinsi Kalimantan Barat, potensi daya dukung lahan untuk integrasi Siska dengan kriteria sesuai dan sangat sesuai seluas 2.156.406 hektar mampu menampung hingga 2,9 juta ekor sapi baik yang dipelihara dengan pola ekstensif, intensif, maupun semi intensif," terangnya. Bila provinsi menargetkan populasi 500 ribu ekor sapi potong hingga 2032, beber Hero, berati cuma 25 persen lahan kebun sawit yang diperlukan untuk menjadi tempat yang layak bagi berkembangnya sapi di Provinsi Kalimantan Barat. "Jadi, Siska menjadi program yang relevan untuk diimplementasikan di Provinsi Kalimantan Barat dengan sumber daya yang tersedia di kebun sawit," sebutnya.