Presiden RI
Sorotan terbaru dari Tag # Presiden RI
Riau
Riau
Soal Parkir Inhil, Diduga Ada Kebocoran PAD PW IWO Riau Layangkan Surat Terbuka ke Presiden RI
Indragiri Hilir, katakabar.com - Polemik dugaan ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi setoran retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, kian mengemuka. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, resmi menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, guna meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana parkir di daerah tersebut. Surat tersebut disampaikan melalui media online sebagai bentuk aspirasi publik dan kontrol sosial terhadap tata kelola keuangan daerah. Muridi menilai terdapat indikasi ketidakseimbangan antara potensi pendapatan parkir dan realisasi setoran yang masuk ke kas daerah. “Retribusi parkir adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diatur melalui Peraturan Daerah. Jika ada selisih signifikan antara potensi dan realisasi, maka perlu audit independen untuk memastikan tidak ada kebocoran,” jelas Muridi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3). Polemik ini mencuat setelah muncul laporan masyarakat terkait pungutan parkir hingga Rp5.000 per kendaraan di sejumlah titik. Padahal, berdasarkan Perda yang berlaku, tarif parkir ditetapkan sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat per sekali parkir. Selain persoalan tarif, publik juga menyoroti setoran resmi retribusi parkir yang disebut hanya berada pada kisaran ratusan juta rupiah per tahun. Angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan aktivitas kendaraan di pusat-pusat keramaian dan kawasan perdagangan yang beroperasi setiap hari. jika dikelola secara optimal dan transparan, potensi pendapatan parkir di Inhil dapat mencapai miliaran rupiah per tahun. Dalam suratnya, PW IWO Riau meminta Presiden mendorong lembaga yang memiliki kewenangan audit dan pengawasan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, di antaranya, -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebagai auditor eksternal pengelolaan keuangan negara dan daerah. -Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk pengawasan terhadap kinerja dan tata kelola pemerintah daerah. -Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. -Kementerian Dalam Negeri dalam fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. -Ombudsman Republik Indonesia jika terdapat dugaan maladministrasi atau pungutan liar. Muridi menegaskan langkah audit bukan untuk menyalahkan masyarakat kecil seperti juru parkir, melainkan untuk memperbaiki sistem agar lebih transparan dan akuntabel. “Kami tidak ingin masyarakat kecil dikorbankan. Yang harus dibenahi adalah sistem pengelolaan, distribusi karcis, mekanisme setoran, dan pengawasannya,” tegasnya. Redaksi telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, Dwi Budianto, S.Sos., M.Si., melalui telepon seluler dan pesan singkat WhatsApp untuk meminta penjelasan terkait dugaan tersebut. Tetapi hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons. PW IWO Riau berharap surat terbuka kepada Presiden tersebut dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh, sehingga pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat.
Riau
Riau
Ketua PSMTI Bengkalis Tegaskan Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com – Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Bengkalis, Tengdy Wijaya, menyampaikan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut disampaikan Tengdy Wijaya melalui video testimoni. Ia menegaskan posisi Polri di bawah Presiden RI sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, netral, dan berkeadilan. Menurutnya, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menjadi garda terdepan dalam memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. “PSMTI Kabupaten Bengkalis mendukung penuh Polri sebagai alat negara yang berada di bawah Presiden RI, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, humanis, dan berkeadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terangTengdy Wijaya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah, mendukung kinerja Polri, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah persatuan bangsa. Dukungan dari PSMTI Kabupaten Bengkalis ini menjadi bentuk partisipasi aktif masyarakat menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen bangsa demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.
Nasional
Nasional
Lagi, KKSS Dukung Penuh Polri di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com - Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Bengkalis, Ir. H. Ilham Abba M.Sc., menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan tersebut disampaikannya setelah gelar pertemuan dengan pengurus lainnya. Ia menegaskan pentingnya posisi Polri sebagai alat Negara dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Di kesempatan itu, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Bengkalis, Ir. H. Ilham Abba M.Sc. menilai keberadaan Polri di bawah Presiden RI merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, netral, dan berkeadilan. Lanjutnya, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa Polri di bawah komando Presiden RI akan lebih efektif dukung pembangunan nasional, terutama dalam menciptakan situasi kondusif yang menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, ujarnya, sinergitas antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Ia berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dukungan ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan masyarakat khususnya Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Bengkalis terhadap Polri sebagai institusi yang berkomitmen menjaga keamanan, dan penegakan hukum di Indonesia.
Riau
Riau
Solid! Presiden Mahasiswa Poltek Negeri Bengkalis Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com - Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan melalui video testimoni yang menegaskan pentingnya posisi Polri sebagai alat negara dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Dalam pernyataannya, Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, Ramanda Bayu menilai keberadaan Polri di bawah Presiden RI amanat konstitusi yang bertujuan untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, netral, dan berkeadilan. Menurutnya, Polri memiliki peran strategis menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Ia menekankan Polri di bawah komando Presiden RI akan lebih efektif dalam mendukung pembangunan nasional, terutama menciptakan situasi kondusif yang menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, sinergitas antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dukungan ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan mahasiswa terhadap Polri sebagai institusi yang berkomitmen menjaga keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.
Nasional
Nasional
Hadiri Rakornas 2026, H Asmar: Pemkab Kepulauan Meranti Siap Terapkan Program Prioritas Presiden
Bogor, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). H Asmar hadir bersama Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzammil Baharudin, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqhi, serta Kajari, Ricky Makado. Rakornas tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah senIndonesia. Dalam pidatonya di hadapan kepala daerah, H Prabowo Subianto singgung soal sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. "Karena itu saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-align, nonblok. Kita tidak akan ikut pakta militer mana pun,” ujarnya. Kepala Negara meminta pemerintah pusat hingga daerah harus memahami perannya dalam menjalani tugas. “Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti nasib bangsa ada di pundak kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat,” jelasnya. Dia mengingatkan jajaran pemerintah pusat hingga daerah agar memahami peran sebagai pelayan masyarakat. Ia menegaskan, keberadaan para pejabat publik semata-mata untuk kepentingan rakyat. "Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti bahwa nasib bangsa ada di pundak kita semua, saudara-saudara sekalian, sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat," ucapnya. Selesai kegiatan, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menyatakan, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat keselarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan riil daerah. “Rakornas ini sangat strategis bagi daerah. Arahan Presiden menegaskan bahwa sinergi pusat dan daerah bukan sekadar slogan, tetapi keharusan agar program prioritas nasional benar-benar berdampak sampai ke masyarakat,” kupas H Asmar. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti siap mendukung dan mengimplementasikan program-program prioritas Presiden RI, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sumber daya manusia. “Kami di daerah, termasuk Kepulauan Meranti, membutuhkan kesinambungan kebijakan dan dukungan lintas sektor. Dengan komunikasi yang kuat antara pusat dan daerah, kami optimistis target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dapat dicapai,” tegasnya. Ia menilai pesan Presiden RI terkait kemandirian bangsa dan kesiapsiagaan nasional relevan dengan semangat membangun daerah. “Semangat berdikari yang disampaikan Presiden sejalan dengan upaya kami mendorong daerah agar lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing, tanpa meninggalkan prinsip kebersamaan dan gotong royong,” tukasnya. Pada Rakornas tahun ini, Kemendagri usung tema "Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045". Tema tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas Presiden melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Rakornas tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 4.487 peserta, yang terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Nasional
Nasional
Ketua Himapersis Bengkalis Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com - Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Kabupaten Bengkalis, Redhi, menyatakan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan berlaku. Dukungan tersebut disampaikan Redhi melalui sebuah video testimoni yang menegaskan bahwa Polri alat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan. Menurut Redhi, keberadaan Polri di bawah Presiden RI sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional serta memperkuat koordinasi lintas lembaga negara dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan sosial di tengah masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan generasi muda, untuk bersama-sama mendukung Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. “Dukungan kepada Polri bagian dari komitmen menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, tanpa menghilangkan peran masyarakat dalam mengawal demokrasi dan supremasi hukum,” jelas Redhi. Dengan adanya pernyataan tersebut, Himapersis Kabupaten Bengkalis berharap sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Riau
Riau
Ketua DEMA ISNJ Bengkalis Nyatakan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com – Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Syariah Negeri Junjungan (DEMA ISNJ), Oktovianes Sinyo Lesnussa, menyatakan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan melalui video testimoni sebagai bentuk sikap organisasi mahasiswa mendukung peran Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan. Oktovianes menegaskan keberadaan Polri di bawah Presiden RI bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia, yang bertujuan menjaga stabilitas nasional serta memperkuat koordinasi antar lembaga negara. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk bersama-sama mendukung Polri menjalankan tugasnya, sembari tetap mengedepankan peran kritis dan kontrol sosial yang konstruktif demi terwujudnya penegakan hukum yang berintegritas. Menurutnya, sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan adanya pernyataan tersebut, DEMA ISNJ berharap Polri semakin profesional, dan dipercaya masyarakat menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Nasional
Nasional
Ketua PP Kepulauan Meranti Tegaskan Dukung Penuh Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Meranti, Sugianto, menegaskan dukung penuh posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang secara konstitusional berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen Pemuda Pancasila menjaga stabilitas nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mendukung Polri dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Menurut Sugianto, penempatan Polri di bawah Presiden RI amanat undang-undang yang bertujuan memastikan Polri dapat bekerja secara profesional, independen, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara dalam penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat. “Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan nasional. Oleh karena itu, sudah tepat jika Polri berada langsung di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi,” ujarnya. Ia menegaskan Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Meranti siap bersinergi dengan Polri serta seluruh elemen pemerintah daerah untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan harmonis, khususnya di wilayah Kepulauan Meranti. Lebih lanjut, Sugianto mengimbau seluruh kader Pemuda Pancasila dan masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ia mengajak semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan kesatuan bangsa. “Soliditas antara organisasi kemasyarakatan, aparat keamanan, dan pemerintah harus terus diperkuat demi menjaga stabilitas nasional dan mendukung program pembangunan,” tegasnya. Dengan pernyataan dukungan tersebut, diharapkan hubungan sinergis antara organisasi kemasyarakatan dan aparat penegak hukum semakin kokoh menjaga keamanan serta mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Nasional
Nasional
PC GP Ansor Kabupaten Bengkalis Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com - Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kabupaten Bengkalis, Riau dukung penuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan penuh terhadap Polri tersebut ditegaskan Wira Sugiarto, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bengkalis, sekaligus sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Datok Laksamana Bengkalis. "Saya, Wira Sugiarto, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bengkalis, dan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Datok Laksamana Bengkalis di kesempatan ini, kami tetap mendukung bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia," tegasnya, kepada katakabar.com, Kamis (29/1) kemarin. Maju terus Polri Indonesia, ucap Wira, tetap dicintai masyarakat dan bisa membawa perubahan yang lebih baik. "Maju terus Polri Indonesia tetap dicintai masyarakat dan bisa membawa perubahan yang lebih baik," jelasnya.
Riau
Riau
Polres Kuansing Tabur Benih Jagung Pipil di Lahan Seluas 2 Hektar
Teluk Kuantan, katakabar.com - Jajaran personel Kepolisian Resort (Polres) Kuantan Sengingi, Riau, tabur bibit jagung pipil di lahan seluas 2,3 hektar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kuatan Tengah dan Kecamatan Kuantan Hilir, Rabu (15/10). Kegiatan ini guna mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat ketahanan pangan. Kapolres Kuansing, AKBP R. Ricky Pratidiningrat, menjelaskan sebaran titik lokasi penanaman jagung pipil tersebut persisnya di Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah di lahan seluas 1 hektar, dan di Desa Teratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir di lahan seluas1,3 hektar. “Kegiatan penanaman komoditas ini secara bergantian dihari yang sama dilakukan mendukung swasembada pangan daerah,” ujarnya. Pihaknya, akan terus berupaya mendukung program pemerintah, khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian. Penanaman bibit jagung pipil ini bagian dari sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa Diketahui, untuk penanaman jagung di Desa Koto Kari dihadiri Camat Kuantan Tengah Risma Ali, Kasi PMD, Tonny Afrison, Koordinator BPP Kecamatan Kuantan Tengah, Ariandea Felli, Pendamping Desa, Eko Rinaldo, Pj Kepala Desa, Andrian, Ketua BPD, Hengki beserta anggota, PPL, Suwito, Ketua Bumdes, Amrul dan anggota, Bhabinkamtibmas, Aipda Sukma Jaya.