9 Maret 2026, 15:32
Breaking News
Resensi Buku : Ketika Sepeda Menjadi Guru Perjalanan

perumahan

Sorotan terbaru dari Tag # perumahan

Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, BP Tapera Dukung Pemenuhan Hunian Berdasarkan Data BPS Nasional
Nasional
10 jam yang lalu

Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, BP Tapera Dukung Pemenuhan Hunian Berdasarkan Data BPS

Jakarta, katakabar.com -  Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho hadiri forum Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Rilis berupa statistik berbasis riset dan data yang disajikan BPS tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang hunian. Ketua BPS, Amalia Adininggar, melaporkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman  (PKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kerap menggunakan data BPS dalam menyusun kebijakan. Disebutkan publikasi ini merupakan perdana, pertama kalinya diterbitkan dan belum pernah ada sebelumnya.Data rilis tersebut memuat mengenai Data Backlog 1 merupakan Kepemilikan, dan Data Backlog 2 merupakan Keluarga yang Menempati Rumah Sendiri Tetapi Tidak Memenuhi Layak Huni. "Rilis kami menyebutkan Backlog 1 menurun, dari 9,64 juta jiwa menjadi 9,29 juta jiwa. Sama halnya dengan Backlog 2, menurun dari 18,77 juta jiwa menjadi 18,01 juta jiwa," terang Amalia. Amalia menjelaskan sepanjang tahun 2025 hingga 2026 terjdi peningkatan akses rumah layak huni. Rilis ini menerbitkan capaian daa bantuan pembiayaan perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seperti laki-laki lebih banyak mengakses manfaat daripada perempuan, pegawai swasta menjadi golongan pekerjaan dengan akses terbanyak, hingga kelompok penghasilan 4juta sampai dengan 6juta merupakan kelompok tertinggi yang memperoleh akses FLPP, dan kelompok penghasilan 8juta sampai dengan 10juta mulai meningkat dalam mengajukan akses FLPP. Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri dalam arahannya memberikan apresiasi atas penerbitan rilis ini. "Sebagai birokrat, kita harus berubah. Terus untuk jaga kepercayan, karena integritas itu mahal," ujar Maruarar Sirait. Senada dengan Menteri PKP, dalam arahannya Menteri Dalam Negeri menyatakan dukungannya dengan mendorong Kepala Daerah untuk proses perizinan dalam hal pembangunan serta bedah rumah.Dalam jumpa pers Heru Pudyo Nugroho menyampaikan BP Tapera tentunya mendukung keberadaan data yang dirilis tersebut dengan berkolaborasi bersama pengembang perumahan. Heru menimpali, pemerintah selama ini telah memberikan beragam dukungan dalam mendorong program Tiga Juta Rumah. "Setelah kebijakan mengenai SLIK OJK diterbitkan, tidak sampai 2 bulan terdapat realisasi mencapai 40 ribu unit rumah. Kebijakan ini dapat menjadi salah satu pengaruhnya, dan tentunya pemerintah akan terus melakukan evaluasi," sebut Heru.

BP Tapera Dorong Akselerasi Program Perumahan di Nias, BSPS 2026 Dialokasikan Bagi Seluruh Wilayah Nusantara
Nusantara
Minggu, 14 Juni 2026 | 12:05 WIB

BP Tapera Dorong Akselerasi Program Perumahan di Nias, BSPS 2026 Dialokasikan Bagi Seluruh Wilayah

Jakarta, katakabar.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera menerima audiensi para kepala daerah se Kepulauan Nias, meliputi Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunungsitoli di Ruang Menteri PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (11/6). Pertemuan tersebut bahas sinergi program perumahan guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Di pertemuan tersebut, Kepulauan Nias menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus pemerintah karena realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih sangat terbatas. Komisioner BP Tapera menyampaikan realisasi rumah subsidi di Pulau Nias terakhir tercatat pada tahun 2022. Padahal, potensi pengembangan perumahan cukup besar dengan ketersediaan lahan dan kebutuhan hunian masyarakat yang masih tinggi. Pemerintah juga menyoroti rendahnya minat pengembang membangun rumah subsidi di wilayah Nias. Salah satu faktor yang disampaikan dalam audiensi adalah tingginya biaya material dan konstruksi yang menyebabkan harga rumah subsidi saat ini dinilai kurang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP meminta agar dilakukan kajian dan riset lebih lanjut sebagai dasar evaluasi kebijakan harga rumah subsidi di wilayah kepulauan dan daerah dengan karakteristik khusus. Selain mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap rumah subsidi FLPP, pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan rencana alokasi BSPS Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Sumatera Utara, seluruh wilayah di Kepulauan Nias memperoleh peningkatan alokasi, yakni Kabupaten Nias Utara sebanyak 528 unit, Kota Gunungsitoli 300 unit, Kabupaten Nias Barat 653 unit, Kabupaten Nias Selatan 526 unit, dan Kabupaten Nias 400 unit. Para kepala daerah menyambut baik dukungan pemerintah pusat tersebut. Bupati Nias Barat menyampaikan program BSPS diharapkan mampu membantu menurunkan angka kemiskinan yang masih berada pada kisaran 22 persen. Sementara, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan berbagai kebutuhan perumahan lainnya, termasuk dukungan bagi kawasan pendidikan, penyediaan rumah layak huni, serta penanganan backlog perumahan di wilayah masing-masing. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP dan BP Tapera akan melaksanakan sosialisasi program perumahan secara lebih intensif di Kepulauan Nias agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai skema bantuan dan pembiayaan yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan akan terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh ekosistem perumahan, mulai dari pemerintah daerah, pengembang, perbankan penyalur, hingga pemangku kepentingan lainnya. "Kami akan memperkuat koordinasi untuk meningkatkan realisasi penyaluran rumah subsidi di wilayah Kepulauan Nias," jelasnya optimis. Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap masyarakat di Kepulauan Nias dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkualitas, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan terluar Indonesia.

Dampak Negatif Program Tiga Juta Rumah Pada Industri Perumahan Ekonomi
Ekonomi
Rabu, 27 November 2024 | 15:21 WIB

Dampak Negatif Program Tiga Juta Rumah Pada Industri Perumahan

Jakarta, katakabar.com - Program tiga juta rumah yang diprakarsai Presiden RI, Prabowo Subianto tampaknya memberikan dampak cukup besar pada pasar perumahan di Indonesia. Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Joko Suranto mengutarakan saat peluncuran program ini memengaruhi penjualan rumah di tanah air. Dilansir dari Tempo.co, banyak konsumen yang membatalkan pemesanan rumah lantaran mereka berharap bisa mendapatkan rumah gratis melalui program ini.

Permintaan Perumahan Terjangkau Dorong Peningkatan Investasi Properti Kelas Menengah Lingkungan
Lingkungan
Sabtu, 22 Juni 2024 | 11:51 WIB

Permintaan Perumahan Terjangkau Dorong Peningkatan Investasi Properti Kelas Menengah

Jaksel katakabar.com - Permintaan akan perumahan yang terjangkau telah menjadi kekhawatiran yang semakin besar di banyak wilayah perkotaan dan pinggiran kota di seluruh dunia. Kala populasi meningkat dan urbanisasi berlanjut dengan pesat, tekanan terhadap pasar perumahan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan peningkatan signifikan dalam permintaan akan pilihan perumahan yang terjangkau, sehingga mendorong sektor publik dan swasta untuk berinvestasi besar-besaran pada properti kelas menengah. Investasi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara real estat kelas atas dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memenuhi kebutuhan keluarga berpenghasilan menengah yang sering kali tersisih dari pasar perumahan karena meroketnya harga. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya permintaan akan perumahan yang terjangkau. Kesenjangan ekonomi, upah yang stagnan, dan tingginya biaya hidup telah menyulitkan banyak individu dan keluarga untuk mendapatkan perumahan yang layak. Pandemi Covid 19 semakin memperburuk permasalahan ini, dengan banyak orang kehilangan pekerjaan atau berkurangnya pendapatan, sehingga meningkatkan kebutuhan akan pilihan hidup yang lebih terjangkau. Selain itu, generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, memasuki pasar perumahan dengan kendala dan preferensi keuangan yang berbeda-beda, dan seringkali mencari perumahan dengan harga terjangkau yang menawarkan nilai uang. Menanggapi meningkatnya permintaan ini, investor dan pengembang semakin fokus pada properti kelas menengah. Properti ini memberikan keseimbangan antara biaya dan kualitas, menawarkan fasilitas penting tanpa label harga mewah. Investasi pada proyek perumahan kelas menengah dipandang sebagai solusi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan segmen populasi yang lebih luas. Proyek-proyek ini seringkali mendapat dukungan melalui insentif pemerintah, keringanan pajak, dan subsidi, sehingga menjadikannya menarik bagi pengembang. Pemerintah dan lembaga keuangan juga menjajaki model pembiayaan inovatif untuk membuat kepemilikan rumah lebih mudah diakses, seperti skema kepemilikan bersama, uang muka yang lebih rendah, dan hipotek jangka panjang. Pergeseran ke arah properti kelas menengah juga mencerminkan tren sosio-ekonomi yang lebih luas. Ada peningkatan preferensi terhadap ruang hidup berorientasi komunitas yang dekat dengan tempat kerja, sekolah, dan layanan penting. Para perencana kota semakin menekankan pembangunan serba guna yang mengintegrasikan ruang perumahan, komersial, dan rekreasi, sehingga mendorong komunitas yang lebih dinamis dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi kekurangan perumahan namun juga mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi dan metode konstruksi inovatif memainkan peran penting dalam menjadikan perumahan terjangkau menjadi lebih layak. Bangunan prefabrikasi, konstruksi modular, dan penggunaan material ramah lingkungan dapat mengurangi biaya dan waktu konstruksi secara signifikan. Teknologi ini memungkinkan pengembang untuk memproduksi unit rumah berkualitas tinggi dengan lebih efisien dan dengan harga lebih rendah, sehingga mengatasi krisis keterjangkauan. Kesimpulannya, meningkatnya permintaan akan perumahan yang terjangkau telah menyebabkan peningkatan besar dalam investasi properti kelas menengah. Tren ini didorong oleh kombinasi tekanan ekonomi, perubahan demografi, dan perubahan preferensi gaya hidup. Dengan berfokus pada perumahan kelas menengah, pengembang dan pembuat kebijakan bertujuan untuk memberikan akses yang lebih adil terhadap perumahan berkualitas, membina masyarakat yang stabil dan berketahanan. Seiring dengan pertumbuhannya, sektor ini diperkirakan akan memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan perumahan yang dihadapi oleh banyak penduduk perkotaan dan pinggiran kota di seluruh dunia. Kontak: Bagi Broker yang Berminat Bergabung Menjadi Agen Properti Klik untuk mendaftar https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctfVGngtKw57zyO91Ksk6uCDe2I_t5YJQ5kkHwBGg3JA15bA/viewform Untuk Pembeli Klik untuk mendaftar https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0C9K8DXoi4p-xcb7guccmvt1ebAI4NXBJWSzzCj2W0n8a-w/viewform Contact Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Kami WhatsApp (+62) 877 55778881 Email [email protected]