Sorotan terbaru dari Tag # Percontohan
Riau
Pekanbaru, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, hadiri acara penyerahan penghargaan Desa Percontohan Anti Korupsi Provinsi Riau Tahun 2025. Kegi...
Nusantara
melalui program penerapan satu hari tanpa kendaraan bermotor setiap minggunya di lingkungan kantor, mendukung program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan UMKM, serta penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
Hukrim
Bengkalis, katakabar.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau luncurkan sekolah percontohan tertib berlalu lintas Polres Bengkalis secara zoom, Senin (24/2). Giat peluncuran sekolah percontohan tertib berlalu lintas Polres Bengkalis tersebut dilaksanakan di SMAN 3 Mandau, Jalan Tuanku Tambusai, Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Menurut Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, di kegiatan ini digelad pelatihan bagi anak-anak sekolah, seperti giat 12 gerakan gatur lalu lintas, mengendarai kendaraan dengan baik, sebab akhir-akhir ini sudah mulai marak balap liar. "Jadi kami atensi. Jangan ikut atau terlibat balap liar. Kita harus saling peduli sebagai orang tua, dan keluarga memberikan edukasi kepada anak-anak untuk memenuhi syarat dalam standar kompetensi saat berkendara, serta taat berlalu lintas demi keselamatan saat berkendara. Mari sama-sama menjadi teladan dan pelopor keselamatan berlalu lintas," ajaknya. Kasat Lantas Polres Bengkalis ,AKP Mulyana menekankan keselamatan berlalu lintas ini hal yang besar harus kita perhatikan demi keselamatan kita semua saat berkendara.
Nasional
Mamuju, katakabar.com - Provinsi Sulawesi Barat dijadikan percontohan atau pilot project dua koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM). Itu diketahui selepas Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, sekaligus Ketua Umum DPN Korpri temui Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di Kantor KemenkopUKM, tiga hari lalu, paruh dua Januari 2023. Diceritakan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, pilot project pertama adalah Koperasi Konsumsi Korpri Mart dan Koperasi Simpan Pinjam. Kata Zudan, di pertemuan berdurasi 90 menit itu dibahas mengenai langkah-langkah dalam menyejahterakan ASN. "Saya diterima Pak Menteri dan ada beberapa keputusan. Pemprov Sulawesi Barat jadi pilot project untuk Korpri membuat Koperasi Konsumsi Korpri Mart dan Koperasi Simpan Pinjam dengan bunga murah, dana kita ajukan ke LPDP," ulas Zudan dilansir dari laman website resmi Pemprov Sulawesi Barat, pada Sabtu (13/1). Sestama BNPP ini berharap ASN Pemprov Sulawesi Barat memanfaatkan program. Apalagi ini kesempatan Pemprov Sulawesi Barat untuk mengembangkan unit-unit usaha bagi ASN. "Ini peluang ASN untuk lahirkan usaha lainnya di luar tugas sebagai ASN, sehingga lahir profesi-profesi yang bisa dikerjakan mandiri, pendapatannya bisa bertambah. Jadi, ASN itu harus bisa mencetak passive income," terangnya. Selain membahas koperasi Kopri, pertemuan antara Zudan dan Teten Masduki bahas persiapan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai pilot project Koperasi Petani Sawit. Tapi, setakat ini belum ada penjelasan resmi dari Zudan maupun pihak kementerian tentang koperasi yang terakhir ini. Apakah koperasi produksi, pengolahan Tandan Buah Segar (TBS), atau unit usaha lainnya.
Nasional
Jakarta, katakabar.com - Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, Djoko Bawono menjelaskan, terbitnya sebanyak 3.219 Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) menjadikan Kabupaten Paser jadi daerah percontohan bagi daerah lain. "Program penerbitan STD-B bisa berhasil lantaran ada dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan ada pula dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) setiap tahun, sehingga mendapat target 1000," ulasnya. Djoko menjabarkan, Pemerintah Pusat (Pempus) siapkan anggaran hingga Rp500 juta, dan APBD Kabupaten Paser anggarkan antara Rp500 hingga Rp600 juta per tahun. "Untuk itu, dengan terbitnya STD-B ini diharapkan kebun masyarakat sudah terdata dengan baik, sebab ini salah satu persyaratan untuk ISPO maupun RSPO kebun masyarakat harus sudah terdaftar dalam STDB," terangnya. Menurutnya, Disbunak Paser kini tengah berfokus memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang manfaat adanya ISPO dan RSPO melalui sosialisasi berkelanjutan. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan, data kebun kelapa sawit di Paser sudah semakin baik. "Bila nanti ada bantuan anggaran melalui APBN yang menjadi prioritas adalah petani dengan lahan yang telah terverifikasi," sebutnya. Itu sebabnya sambung Djoko, target 2025 seluruh petani sudah kantongi sertifikat ISPO sesuai mandatori undang-undang. Tapi, harapannya sebelum masuk tahun akhir sudah bisa kelar. "Kami targetkan sebelum 2025 sudah tuntas," tandasnya. Sebelumnya, Bupati Paser, dr Fahmi Fadli menuturkan, dukungan dari Pemkab paser mendorong ISPO dan RSPO dengan penerbitan Peraturan Bupati Paser Tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Nomor 46 Tahun 2023 dalam rangka Percepatan Program Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B). "Total 3.219 STD-B diberikan dari 80.000 petani. Untuk tahun 2023 ini diterbitkan STD-B lebih dari 1.500," ujarnya.