Penerimaan
Sorotan terbaru dari Tag # Penerimaan
Sawit
Sawit
Sawit Ungkit Penerimaan Bea Keluar Oktober 2025 Pendapatan Negara Melambung
Jakarta, katakabar.com - Sawit Ungkit penerimaan Bea Keluar pada Oktober 2025 bikin pendapatan negera melambung. Hal ini menunjukkan tren positif jelang akhir tahun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp249,3 triliun per Oktober 2025, atau 82,7 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Angka ini tumbuh 7,6% year on year (yoy), salah satunya berkat ledakan penerimaan bea keluar dari ekspor sawit. “Kepabeanan dan cukai sudah terkumpul Rp249,3 triliun, tumbuh 7,6 persen di atas tahun lalu dan sudah mencapai 80,3 persen dari target,” ucap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta. Dari seluruh komponen penerimaan kepabeanan, bea keluar menjadi bintang utama. Penerimaan bea keluar tercatat Rp24,0 triliun, atau fantastis 537,4 persen dari target APBN. Secara tahunan, angkanya melonjak 69,2% yoy. Suahasil menjelaskan, dorongan terbesar datang dari kenaikan harga minyak kelapa sawit (CPO), naiknya volume ekspor sawit, serta tingginya ekspor konsentrat. “Kenaikan harga CPO dan ekspor sawit memang memberi dampak signifikan. Bea keluar bergerak seiring naik-turunnya pasar komoditas,” ulasnya. Di sisi lain, penerimaan bea masuk justru mengalami kontraksi tipis. Realisasinya mencapai Rp41,0 triliun, atau 77,5 persen dari target APBN, turun 4,6% yoy. Penurunan ini dipicu relaksasi tarif impor sejumlah komoditas pangan dan semakin masifnya pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang menurunkan biaya masuk barang tertentu. Meski penerimaan bea masuk menyusut, lonjakan bea keluar, terutama dari sektor sawit mampu menjadi penopang kuat pendapatan negara. Tak heran, pemerintah menyebut sawit masih menjadi komoditas strategis yang “menghidupkan” kas negara di tengah gejolak ekonomi global. Sebagai gambaran, nilai ekspor sawit Indonesia pada 2024 tercatat mencapai Rp440 triliun atau sekitar USD27,76 miliar. Meski turun dari tahun sebelumnya akibat penurunan volume ekspor dari 32,2 juta ton (2023) menjadi 29,5 juta ton (2024), sektor ini tetap memberi kontribusi terbesar terhadap devisa hasil ekspor nonmigas. Tak hanya berdampak di pusat, kinerja sawit juga menyentuh daerah lewat mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Sepanjang 2024, daerah menerima Rp276,03 miliar dalam dua tahap penyaluran, yakni Mei dan Oktober 2025. Angka ini bagian dari alokasi Rp3,39 triliun, meski beberapa daerah melaporkan turunnya penerimaan sehingga perlu rekonsiliasi data untuk memastikan penyaluran sesuai regulasi. Dengan tren kenaikan bea keluar yang impresif ini, pemerintah optimistis pendapatan negara hingga akhir 2025 akan tetap terjaga. Sawit kembali membuktikan diri sebagai penopang kuat fiskal nasional, terutama saat sektor lain belum menunjukkan kinerja maksimal. Jika harga CPO dan ekspor sawit terus stabil, maka gelombang positif penerimaan negara diperkirakan berlanjut hingga kuartal pertama 2026.
Nasional
Nasional
Industri Kripto Jadi Motor Baru Penerimaan Negara, Sumbang Pajak Rp1,71 Triliun
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah berhasil himpun penerimaan pajak senilai Rp10,21 triliun dari sektor ekonomi digital, termasuk aset kripto, sepanjang Januari hingga September 2025. Dari jumlah tersebut, pajak kripto memberikan kontribusi signifikan dengan total penerimaan mencapai Rp1,71 triliun sejak mulai diberlakukan pada 2022 hingga 2025. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, penerimaan pajak kripto terdiri atas Rp 836,36 miliar dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan dan Rp872,62 miliar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri. CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyambut positif capaian tersebut. Menurutnya, penerimaan pajak kripto yang hampir menembus Rp2 triliun mencerminkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di industri aset digital nasional. “Kami mengapresiasi pencapaian penerimaan pajak kripto yang menunjukkan arah positif. Dengan tren transaksi dan minat investor yang terus meningkat, kami optimistis target penerimaan pajak kripto dapat melampaui Rp2 triliun di akhir 2025,” ujar Calvin. Kata Calvin, kontribusi Tokocrypto terhadap total penerimaan pajak kripto nasional mencapai lebih dari 40 persen, menjadikannya salah satu penyumbang terbesar di sektor ini. “Kontribusi ini bisa lebih besar lagi, seiring dengan potensi pertumbuhan bisnis dan inovasi produk yang terus kami kembangkan hingga akhir tahun,” ucapnya. Pasar Kripto Tetap Tangguh Meski Ada Volatilitas Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai transaksi aset kripto nasional sepanjang Januari–September 2025 mencapai Rp360,3 triliun, meningkat dari Rp276,45 triliun pada Januari–Juli 2025. Peningkatan ini menandakan kepercayaan konsumen dan stabilitas pasar kripto nasional tetap terjaga di tengah dinamika global. Meski demikian, Calvin menilai kondisi makroekonomi global yang tidak menentu akan menjadi tantangan bagi pertumbuhan pasar kripto pada kuartal IV tahun ini. “Kami melihat pasar memang sedang mengalami fase koreksi, namun ini adalah koreksi sehat, bukan tanda bearish. Justru ini memberikan ruang untuk pertumbuhan yang lebih kuat di tahun depan,” jelasnya. Regulasi dan Ekosistem Jadi Kunci Akselerasi Industri berharap revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Rancangan POJK Amandemen POJK 27 Tahun 2024 dapat menjadi dorongan baru bagi percepatan pertumbuhan ekosistem kripto nasional. Regulasi yang lebih adaptif dan efisien akan membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menghadirkan produk dan layanan inovatif, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di kawasan. Riset dari LPEM FEB UI sebelumnya mencatat bahwa aktivitas perdagangan aset kripto telah memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Namun, dari potensi nilai tambah bruto sebesar Rp260 triliun, baru sekitar Rp70,04 triliun yang terealisasi, menunjukkan adanya potensi ekonomi yang hilang hingga Rp189,4 triliun setara 72,85 persen karena sebagian besar aktivitas masih terjadi di platform luar negeri yang tidak teregulasi. “Jika ekosistem dan regulasi di dalam negeri semakin kuat, investor tidak perlu mencari alternatif di luar negeri. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi tentang membangun kedaulatan ekonomi digital Indonesia,” tegas Calvin. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam telah lebih dulu menciptakan lingkungan inovasi yang mendukung, dengan proses perizinan efisien, kepastian hukum yang jelas, dan kebijakan pajak yang akomodatif.
Sawit
Sawit
Komoditas Sawit Dongkrak Penerimaan Bea Keluar Tembus Rp21,4 Triliun
Jakarta, katakabar.com - Komoditas kelapa sawit dongkrak penerimaan bea keluar (BK) hingga September 2025 mencatat angka fantastis, tembus Rp21,4 triliun setara 477,8 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Peran utama komoditas kelapa sawit, baik melalui kenaikan harga minyak kelapa sawit (CPO) maupun volume ekspornya, serta dorongan ekspor konsentrat tembaga. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi total penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp221,3 triliun, setara 73,4 persen dari target APBN 2025. Angka ini meningkat 7,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan pertumbuhan ini ditopang oleh strategi pemanfaatan peluang ekspor di tengah kondisi pasar global yang dinamis. “Realisasi kepabeanan dan cukai hingga September 2025 menunjukkan pertumbuhan yang stabil, terutama dari bea keluar dan cukai. Ini memperkuat posisi fiskal kita,” ujar Suahasil dalam keterangan resmi, dilansir dari laman EMG, Kamis siang. Pemerintah saat ini menerapkan strategi fleksibel untuk hilirisasi sawit. Saat harga CPO dunia menguat, ekspor menjadi fokus utama. Tetapi ketika harga melemah, pasokan dialihkan ke program biofuel nasional, termasuk campuran biodiesel B40 yang sedang dipersiapkan menuju B50. Sementara Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pendekatan ini memungkinkan Indonesia menjaga nilai tambah sawit sekaligus menstabilkan harga bagi petani dan industri hilir. “Kita lihat kondisi harga global. Harga menguntungkan, kita ekspor. Jika turun, kita serap untuk biofuel. Strategi ini membuat kita tidak kehilangan peluang di pasar internasional maupun domestik,” jelas Amran. Hilirisasi sawit melalui biofuel dinilai menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga global sekaligus memperkuat daya tawar Indonesia di pasar internasional.
Sawit
Sawit
Legislator Senayan Usulkan Land Amnesty Genjot Penerimaan Negera dari Perusahaan Sawit Nakal
Jakarta, katakabar.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2024-2029 usulkan land amnesty untuk meningkatkan penerimaan negara dari perusahaan sawit nakal. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengutarakan, di periode awal tahun 2024, Komisi II telah menerima pengaduan masyarakat, dengan total 495 pengaduan meliputi 4 klaster, yakni pengaduan masyarakat bidang kepemiluan sebanyak 201 aduan, bidang pertanahan dan tata ruang sebanyak 120 aduan, bidang ASN dan honorer sebanyak 114 aduan, serta bidang otonomi daerah sebanyak 60 aduan masyarakat. Pada tahun 2025 ini, kata Karsayuda, Komisi II fokus melakukan penyelesaian honorer menjadi ASN, pelaksanaan sistem merit bagi ASN, penataan hukum pertanahan dan tata ruang di Indonesia, hingga evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Riau
Riau
'Membentuk Generasi Muda Berjiwa Nasionalis': PPAB GMNI Rokan Hulu Angkatan ke II Resmi Dibuka
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Rokan Hulu gelar Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) angkatan II angkat tema "Membentuk Generasi Muda yang Berjiwa Nasionalis Berdasarkan Pancasila". Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Universitas Pasir Pengaraian dan dihadiri 50 anggota baru. Ketua PA GMNI Provinsi Riau, Iman Munandar, SH.MH yang buka acara menyatakan, siap mendorong kader GMNI memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Sawit
Sawit
Bah! Kok Bisa Turun Penerimaan Pajak dari Sektor Sawit di Riau 36,65 Persen
Pekanbaru, katakabar.com - Penerimaan pajak dari sektor kelapa sawit di 'Negeri Lancang Kuning' nama lain dari Provinsi Riau turun sebesar 36,65 persen. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau mencatat, penerimaan negara dari perpajakan di Provinsi Riau hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp4,26 triliun. Jumlah ini tercatat terkoreksi 13,44 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang mencapai Rp4,925 triliun. "Penerimaan ini telah mencapai 17,15 persen dari target penerimaan tahun 2024," kata Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan DJP Riau, Laela Nikulina, Selasa kemarin. Laela merinci, dari Rp4,26 triliun penerimaan pajak itu, sebesar Rp1,36 triliun berasal dari sektor kelapa sawit atau setara 32 persen. Untuk penerimaan dari pertanian sawit sebesar Rp405 miliar, industri pengolahan sawit sebesar Rp523 miliar, dan perdagangan besar sawit sebesar Rp435 miliar. "Khusus penerimaan pajak dari sektor sawit ini mengalami penurunan sebesar 36,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang mencapai Rp2,15 triliun," terangnya. Penerimaan dari sektor non sawit, ulas Laela, mencapai Rp2,90 triliun. Kontribusi dari industri pengolahan non sawit Rp418 miliar, perdagangan besar non sawit Rp652 miliar, administrasi pemerintahan Rp256 miliar, dan sektor non sawit lainnya sebesar Rp1,57 triliun.
Riau
Riau
Bupati Bengkalis Ikuti Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pekanbaru, katakabar.com - Bupati Bengkalis, Kasmarni diwakili Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H. Bustami HY ikuti sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, bertempat di aula tribrata lantai 5 gedung Polda Riau, pada Senin (29/4). Sosialisasi PNPB tersebut ditaja Kepolisian Daerah (Polda) Riau, yang dibuka Wakapolda Riau, Brigjen Pol K. Rahmadi. Wakapolda Riau, Brigjen Pol K. Rahmadi menyatakan, dengan adanya assessment center hendaknya dapat meningkatkan kerjasama antara polri dengan Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Riau. "Pasca sosialisasi PNPB pelayanan penyelenggaraan assessment center polri ini, dalam waktu dekat akan kita lakukan MOU bersama Pemerintah Daerah yang ada di Riau, dimana kerjasama tersebut dilakukan bersama polri sebagai penyelenggara yang mempunyai assessment center," ujar Brigjen Pol K. Rahmadi. Selesai sosialisasi, Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H. Bustami HY mengutarakan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta sosialisasi tentang pentingnya assesmen dalam pengembangan dan pemanfaatan SDM guna memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. "Selain itu, tadi dijelaskan Assessment center polri telah memiliki standar akreditasi “A” dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), penilaian kategori A dari Menpan RB yang menegaskan pengakuan atas kelayakan dan kompetensi penyelenggaraan penilaian yang dilakukan oleh assessment center polri, dan juga assessment center polri juga didukung oleh assessor yang profesional dan bersertifikat dari lembaga sertifikasi profesi (LSP)," ujar Bustami. Bustami HY menerangkan, Assessment center polri juga dapat membantu kita Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu, sehingga kita dapat merancang program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan individu. "Langkah ini bagian dari komitmen bersama untuk memastikan bahwa SDM di berbagai tingkatan pemerintah Bengkalis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah. Dengan kolaborasi yang kuat diharapkan akan tercipta SDM yang unggul dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka serta program Assessment Center ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan SDM yang berkualitas untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis,” sebut Bustami. Assessment center Polri telah memiliki standar akreditasi “A” dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), tambah Bustami HY, penilaian kategori A dari Menpan RB yang menegaskan pengakuan atas kelayakan dan kompetensi penyelenggaraan penilaian yang dilakukan oleh assessment center polri, dan juga assessment center polri juga didukung oleh assessor yang profesional dan bersertifikat dari lembaga sertifikasi profesi (LSP). Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Yoan Dema, Kepala Dinas BKPP yang diwakili Kabid Mutasi, Helmi Afriadi turut mendampingi.
Riau
Riau
Industri Kelapa Sawit Penopang Penerimaan Negara di Riau
Pekanbaru, katakabar.com - Industri kelapa sawit masih jadi penopang penerimaan negara di 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Provinsi Riau. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mencatat kinerja positif pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau. Kurun Juli 2023, pendapatan APBN di Provinsi Riau sudah mencapai Rp14,63 triliun setara 55,11 persen dari target pendapatan tahun 2023. Plt Kepala DJPb Riau, Burhani AS menjelaskan, pendapatan negara di Provinsi Riau paling menonjol pendapatan dari sektor pajak, yakni sudah mencapai Rp11,94 triliun hingga Juli 2023. Lalu, pendapatan negara dari penerimaan bea cukai sebesar Rp1,98 triliun, PNBP lainnya sebesar Rp480,98 miliar dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp227,16 miliar. "Industri kelapa sawit paling dominan pendapatan negara di Provinsi Riau, mulai dari penerimaan pajak hingga dari bea keluar ekspor sawit yang dihimpun Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)," ujarnya. Di konferensi pers kinerja APBN Semester I 2023, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Riau, Ahmad Djamhari mengatakan, sektor kelapa sawit telah menjadi tulang punggung penerimaan pajak di Riau. Dari data semester I tahun 2023, kontribusi dari Wajib Pajak (WP) yang bergerak di sektor sawit mencapai 42,7 persen dari total penerimaan pajak. Menariknya lagi, dalam kategori Pajak Pertambahan Nilai [PPn], WP sawit sumbang 40 persen dari total kontribusi, menjadikannya sektor terbesar dalam menyokong pendapatan pajak di Riau. "Ini menunjukkan betapa pentingnya sektor sawit bagi penerimaan pajak wilayah Riau," beber Djamhari di lansir dari laman elaeis.co, pada Minggu (27/8).
Riau
Riau
Sawit Sokong Penerimaan Pajak, DJP Riau: Hingga Mei 2023 Rp8,85 Triliun
Pekanbaru, katakabar.com - Kantor Wilayah Direktorat Jeneral Pajak (DJP) Riau mencatat, penerimaan negara dari sektor pajak di Provinsi Riau hingga Mei 2023 sudah tembus Rp8,85 triliun. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Riau, Ivonne Kristina Sitompul menjelaskan, jumlah Ini telah mencapai 40 persen dari target, yakni Rp22,13 triliun. Itu bisa dilihat dari kelompok pajak, PPh sebesar Rp5,167 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp3,609 triliun, PBB sebesar Rp22 miliar, serta pajak lainnya sebesar Rp61 miliar. Terkait dari sektor penyumbang pajak kata Ivone, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar, yakni Rp2,96 triliun tumbuhnya setara 40 persen. "Pertumbuhan ini khususnya disebabkan kenaikan PPN dari penyerahan WP industri pengolahan sawit untuk bahan baku biodiesel ke Pertamina," ujar Ivone saat konferensi pers kinerja APBN Riau beberapa hari lalu. Untuk penerimaan pajak dari sektor perdagangan lanjutnya, tercatat sebesar Rp 2,10 triliun dan pertanian Rp1,23 triliun. "Sektor perdagangan dan pertanian yang ikut sawit didominasi oleh WP pedagang pengumpul sawit penerimaan PPN DN-nya turun lantaran penurunan di TBS yang signifikan dari tahun lalu," bebernya. Sedang, untuk penerimaan pajak dari sektor pertambangan tercatat sebesar Rp338 miliar, dan sektor Administrasi Pemerintahan sebesar Rp458 miliar, serta sektor lainnya tercatat sebesar Rp1,76 triliun, sebutnya.